DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Jepara Nomor 17 Tahun 2025

Nomor: 17
Tahun: 2025
Ditetapkan: 8 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur tentang Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah dimaksud disusun dengan sistematika sebagai berikut : a. bab I berisi pendahuluan, bab II berisi hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, bab III berisi tujuan dan sasaran Perangkat Daerah,: bab IV berisi rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah, dan bab V berisi penutup. Dokumen Renja Perangkat Daerah dimaksud sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026,: Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757), Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4421), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856),: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Repubilik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312), Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 5), Peraturan Bupati Jepara Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2025 Nomor 10), MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2.Bupati adalah Bupati Jepara.
3.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5.Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Daerah. BABII RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH Pasal 2 Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun. dengan sistematika sebagai berikut :

a.bab I berisi pendahuluan, BAB II berisi hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, BAB III berisi tujuan dan sasaran Perangkat Daerah,:

BAB IV

berisi rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah, dan BAB V berisi penutup.2pog

Pasal 4

Dokumen Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2 menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah Tahun 2026.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara. Ditetapkan di Jepara. —pada tanggal 8 Agustus 2025 / J H KABUPATEN JEPARA TAHUN 2025 NOMOR .17

3.Penyusunan Rencana Kerja Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan Menyusun dokumen rencana teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan secara rinci agar setiap kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, tahapan, dan target yang telah ditetapkan.
4.Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Melaksanakan pelatihan atau bimbingan teknis bagi aparatur pelaksana agar memiliki kompetensi dan kesiapan dalam menjalankan tugas, khususnya dalam upaya deteksi dini, manajemen konflik, serta fasilitasi kegiatan di lapangan.
5.Pengajuan dan Optimalisasi Anggaran Mengupayakan dukungan anggaran yang memadai melalui mekanisme penganggaran daerah, sekaligus mengoptimalkan penggunaan anggaran agar seluruh kegiatan dapat berjalan sesuai target.
6.Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Berkala Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh kegiatan yang dilaksanakan, baik dari aspek capaian output maupun outcome, serta menyusun laporan secara periodik sebagai bentuk akuntabilitas publik dan bahan penyempurnaan program ke depan.
7.Penguatan Literasi Kebangsaan dan Pencegahan Radikalisme Memastikan program-program strategis seperti sosialisasi wawasan kebangsaan, pencegahan radikalisme, penguatan toleransi, serta pemberdayaan tokoh masy%irakat, perempuan, dan pemuda dapat terlaksana secara konsisten dan tepat sasaran. Dengan tindak lanjut yang sistematis dan berkelanjutan, diharapkan seluruh program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2026 dapat memberikan kontribusi nyata dalam menciptakan stabilitas sosial, politik, dan keamanan, sekaligus memperkuat ketahanan daerah dalam menghadapi berbagai tantangan, serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di Bumi Kartini untuk mewujudkan Jepara Mulus. 61

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…