DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Jepara Nomor 18 Tahun 2025

Nomor: 18
Tahun: 2025
Ditetapkan: 19 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 75

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup Pengaturan, Jenis, Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip dan Sasaran dan Perhitungan Retribusi, Retribusi Terutang, Tata Cara Pemungutan Retribusi, Keringanan, Pengurangan, Pembebasan, Penghapusan, atau Penundaan atas Pokok Retribusi, Pengembalian Kelebihan Bayar, Pemanfaatan Penerimaan Retribusi, Pemeriksaan Retribusi, Keberatan Retribusi, Sistem Informasi Retribusi, Pembinaan dan Pengawasan, Sanksi Administratif dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pemungutan Retribusi Daerah, Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757),
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah PenggantiUndang-UndangNomor2tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor41,TambahanLembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor6856), 4.PeraturanDaerah KabupatenJeparaNomor1 Tahun2024tentang PajakDaerahdanRetribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun2024Nomor1,TambahanLembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1): MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PEMUNGUTAN RETRIBUSIDAERAH. BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. 2. bek 10. 11. 12. 13. Daerah adalah Kabupaten Jepara. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Bupati adalah Bupati Jepara. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional Perangkat Daerah yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, dan menyetorkan Retribusi. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Subjek Retribusi adalaih orang pribadi atau badan yang menggunakan /menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut Retribusi tertentu. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati orang pribadi atau badan. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarianlingkungan. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang selanjutnya disingkat BPJS, adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatannasional. Kios adalah bangunan di pasar yang yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya, dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai langit-langit yang dipergunakan untuk kegiatan usaha berjualan. Los adalah tempat berjualan di dalam lokasi pasar atau tempat-tempat lain yang diizinkan yang beralas permanen dalam bentuk memanjang tanpa dilengkapi dengan dinding pembatas antara ruangan atau tempat berjualan dan sebagai tempat berjualan barang atau jasa. Pelataran adalah tempat atau lahan kosong di sekitar tempat berjualan di pasar atau di tempat-tempat lain yang diizinkan dan dapat dimanfaatkan atau dipergunakan sebagai tempat berjualan atau fungsi lain penunjang pasar. Tempat Pelelangan Ikan, yang selanjutnya disingkat TPI, adalah tempat para penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli semua jenis ikan dan hasil laut lainnya secara lelang yang disediakan oleh Pemerintah maupun orang pribadi atau badan hukum. Aset adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah berupa tanah dan/atau bangunan. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati dari suatu tempat oleh umum. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau didalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus. Persetujuan Bangunan Gedung, yang selanjutnya disingkat PBG, adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung. Standar Harga Satuan Tertinggi, yang selanjutnya disingkat SHST, adalah biaya paling banyak per meter persegi pelaksanaan konstruksi fisik pekerjaan standar untuk pembangunan Bangunan Gedung Negara. Tenaga Kerja Asing, yang selanjutnya disingkat TKA, adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing, yang selanjutnya disingkat RPTKA, adalah rencana penggunaan Tenaga Kerja Asing pada jabatan tertentu dan jangka waktu tertentu. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bungadan/ataudenda. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang. Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung, yang selanjutnya disingkat SIMBG, adalah sistem elektronik berbasis web yang digunakan untuk melaksanakan proses penyelenggaraan PBG. Unit Pelaksana Teknis Daerah, yang selanjutnya disingkat UPTD, adalah unsur pelaksana teknis dinas atau badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD, adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan Daerah pada umumnya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara. Kas Umum Daerah adalah tempat menyimpan uang Daerah yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan bidang Retribusi Daerah. Sistem Informasi Retribusi adalah sistem pengelolaan basis data Retribusi dalam rangka peningkatan potensi Retribusi.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi: 0ouP jenis, tingkat penggunaan jasa, prinsip dan sasaran, dan perhitungan Retribusi, Retribusi terutangj tata cara Pemungutan Retribusi, keringanan, pengurangan, pembebasan, penghapusan, atau penundaan atas pokok Retribusi, pengembalian kelebihan bayar, pemanfaatan penerimaanRetribusi, pemeriksaanRetribusi: keberatanRetribusi, SistemInformasiRetribusi, pembinaan dan pengawasan, dan sanksiadministratif. BABIII JENIS, TINGKAT PENGGUNAAN JASA, PRINSIP DAN SASARAN, DAN PERHITUNGAN RETRIBUSI

a.Retribusi Jasa Umum,
b.Retribusi Jasa Usaha, dan
c.Retribusi Perizinan Tertentu. BagianKedua Retribusi Jasa Umum

Pasal 4

Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi: a.

(1)
(2)pelayanan kesehatan, pelayanan kebersihan, pelayanan parkir di tepi jalan umum, dan pelayanan pasar.

Pasal 5

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan. Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:

a.pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu layanan,j .
b.pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, volume dan/atau jenis sampah/limbah kakus/limbah cair,
c.pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, jenis atau kawasan lokasi parkir, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir, dan
d.pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar.

(3)Tingkatpenggunaanjasaataspelayanan kesehatansebagaimanadimaksud padaayat(2)hurufabagipenjaminBPJSkesehatanatauBPJSketenagakerjaan dihitungberdasarkannilaikapasitasdan/atauklaim paketpelayanansesuai ketentuan peraturanperundang-undangan.

Pasal 6

(i)PrinsipdansasarandalampenetapantarifRetribusiJasaUmumditetapkan dengan memperhatikanbiayapenyediaanjasayangbersangkutan,kemampuan masyarakat,aspekkeadilan,danefektivitaspengendalianataspelayanan tersebut.

(2)Biayapenyediaanjasasebagaimanadimaksud padaayat(1)meliputibiaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
(3)Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biayasebagaimanadimaksud padaayat(2).
(4)Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai BLUD.
(1)Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dengan tarif Retribusi.
(2)Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 8

Tarif Retribusi Jasa Umum ditinjau paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.

Pasal 9

Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi:

a.penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya,
b.penyediaan tempat pelelangan ikan,: .penyediaantempatkhususparkirdiluarbadanjalan, .penyediaantempatpenginapan/pesanggrahan/villa, pelayanan rumah pemotongan hewan ternak:, pelayananjasakepelabuhan, pelayanantempatrekreasi,pariwisata,danolahraga:, .pelayananpenyeberanganorang ataubarangdenganmenggunakankendaraan di airj penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah, dan pemanfaatanAsetDaerah yangtidakmengganggupenyelenggaraantugasdan fungsi organisasiPerangkatDaerahdan/atauoptimalisasiAsetDaerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan. Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:

a.penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pasar, grosir, pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya, . penyediaan tempat pelelangan diukur berdasarkan luas tempat pelelangan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat pelelangan,: penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan, . penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan / pesanggrahan /villa, pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian rumah potong hewan, pelayanan jasa kepelabuhan diukur berdasarkan frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas kepelabuhan, jenis layanan, dan/atau volume penggunaan layanan: pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga,: . pelayanan penyeberangan di air diukur berdasarkan frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas penyeberangan di air, penjualan hasil produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume hasil produksi usaha Daerah, dan pemanfaatan Aset Daerah diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian kekayaan Aset Daerah.

(2)
(1)
(2)
(3)
(4)Paragraf2 PrinsipdanSasaranRetribusi Pasal 11 PrinsipdansasarandalampenetapanbesarnyatarifRetribusiJasaUsaha untuk memperoleh keuntungan yanglayak. Keuntungan yanglayaksebagaimanadimaksud padaayat(1)merupakan keuntungan yangdiperolehapabilapelayananJasaUsahatersebutdilakukan secaraefisiendanberorientasipadahargapasar. PrinsipdansasarandalampenetapantarifRetribusiJasaUsahayangdiberikan olehBLUDditetapkan sesuaidenganketentuanperaturanperundang- undangan yang mengatur mengenai BLUD. Paragraf3 Perhitungan Retribusi

Pasal 12

Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dengan tarif Retribusi. Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 13

Pemanfaatan Aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi Aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf j termasuk pemanfaatan Aset Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan Aset Daerah. Bentuk pemanfaatan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a.sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun,
b.kerja sama pemanfaatan,
c.bangun guna serah atau bangun serah guna, atau
d.kerja sama penyediaan infrastruktur. Bentuk pemanfaatan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:
a.tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan,
b.tidak menghambat iklim investasi di Daerah, dan
c.tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi. Pemanfaatan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.

Pasal 14

Tata cara penghitungan besaran tarif pemanfaatan Aset Daerah ditetapkan dengan ketentuan:

a.besarantarif sewa Aset Daerah berupa hasil perkalian dari tarif pokok sewa

(3)
(4)
(1)
(2)
(3)
(4)
(1)
(2)
(3)dan faktor penyesuai sewa,
1. b.hasil kerja sama pemanfaatan berupa pendapatan Daerah yang terdiri atas kontribusi tetap dan pembagian keuntungan ditetapkan oleh Tim berdasarkan hasil perhitungan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan,
2. c.hasil bangun guna serah/bangun serah guna berupa kontribusi tahunan yang merupakan pendapatan Daerah dihitung oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
3. d.besaran pendapatan Daerah dari kerja sama penyediaan infrastruktur berupa pembagian kelebihan keuntungan (clawback) dihitung berdasarkan hasil kajian oleh Tim KSPI sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. Tarif pokok sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa tanah dan/atau bangunan merupakan nilai wajar atas sewa dari hasil Penilaian oleh Penilai. Tarif pokok sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa selain tanah dan/atau bangunan dilakukan tim yang ditetapkan oleh Bupati atau mengunakan penilai. Faktor penyesuai sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
4. a.jenis kegiatan usaha penyewa:
5. b.bentuk kelembagaan penyewa, dan
6. c.periodesitas sewa.

Pasal 15

Jenis kegiatan usaha penyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf a terdiri dari:

a.kegiatan bisnis,
b.kegiatan non bisnis, dan
c.kegiatan sosial. Kegiatan bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperuntukkan bagi kegiatan yang berorientasi untuk mencari keuntungan. Kegiatan non-bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi kegiatan yang menarik imbalan atas barang/jasa yang. diberikan namun tidak berorientasi mencari keuntungan. Kegiatan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diperuntukkan bagi kegiatan yang tidak menarik imbalan atas barang/jasa yang diberikan dan tidak berorientasi mencari keuntungan.

Isi peraturan

Teks75PDFHirarki

Memuat teks peraturan…