DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2026

Nomor: 2
Tahun: 2026
Ditetapkan: 5 Januari 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 38

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja, Kepegawaian, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja;
b.bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi pemerintah daerah, perlu melakukan penataan susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
c.bahwa Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jepara sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; BUPATIJEPARA, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA Mengingat Menimbang KEDUDUKAN, SUSUNANORGANISASI, TUGASDANFUNGSI, SERTATATA KERJA DINASPEKERJAANUMUMDANPENATAANRUANO TENTANG TAHUN20262NOMOR BUPATIJEPARA PROVINS!JAWATENGAH PERATURANBUPATIJEPARA

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten J epara.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. BABI KETENTUANUMUM PERATURANBUPATITENTANGKEDUDUKAN,SUSUNAN ORGANISASI,TUGASDANFUNGSI, SERTATATAKERJA DINASPEKERJAANUMUMDANPENATAANRUANG. MEMUTUSKAN: Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856):
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah dubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420);
5.Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8}; Menetapkan
3.Bupati adalah Bupati Jepara.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara.
5.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jepara.
6.Unit kerja adalah bagian dari struktur organisasi yang dapat dipimpin oleh Pejabat Pimpinan TinggiPratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, atau Pejabat Fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit kerja di lingkungan Dinas.
7.Pimpinan Unit Organisasi adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, atau Pejabat Pengawas yang diangkat untuk memimpin suatu unit organisasi tertentu.
8.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
9.Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.
10.Jabatan Pimpinan Tinggi adalah Jabatan Manajerial tingkat tinggi yang bertanggung jawab dan berperan dalam mengelola, memotivasi, dan mendukung pengembangan Pegawai ASN, mendayagunakan sumber daya serta mengambil keputusan menurut tingkatan jabatannya untuk rnencapai tujuan organisasi.
11.Jabatan Administrator adalah Jabatan Manajerial tingkat menengah yang bertanggung jawab dan berperan dalam mengelola, memotivasi, dan mendukung pengembangan pegawai aparatur sipil negara, memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan strategi pencapaian tujuan organisasi serta pelayanan publik dan administrasi.
12.Jabatan Pengawas adalah Jabatan Manajerial tingkat dasar yang bertanggung jawab dan berperan dalam mengelola,memotivasi dan mendukung pengembangan pegawai aparatur sipil negara, memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan strategi pencapaian tujuan organisasi serta pelayanan pu blik dan administrasi.
13.Jabatan Pelaksana adalah Jabatan Nonmanajerial yang bertanggung jawab memberikan pelayanan dan melaksanaan pekerjaan yang bersifat rutin dan sederhana.

Pasal 5

(1)Susunan organisasi Dinas terdiri dari:
1. a.Kepala Dinas;
2. b.Sekretariat, yang membawahi;
  1. 1.Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
  2. 2.Subbagian Keuangan;
  3. 3.Subbagian Umum dan Kepegawaian.
3. c.Bidang Bina Marga;
4. d.Bidang Sumber Daya Air;
5. e.Bidang Cipta Karya;

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan kebijakan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta pertanahan;
b.pelaksanaan kebijakan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta pertanahan;
c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta pertanahan;
d.pelaksanaan, pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta urusan pemerintahan bidang pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

(1)Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan unsur yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, bidang penataan ruang dan bidang pertanahan.
(2)Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB II

KEDUDUKAN,TUGASDANFUNGSI,SUSUNAN ORGANISASISERTATATAKERJA

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat ( 1), Sekretariat mempunyai fungsi :

a.pengkoordinasian dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di Dinas;
b.pengkoordinasian kegiatan di Dinas;
c.pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Dinas;
d.pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
e.penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkup Dinas;
f.pengoordinasian pemantauan, evaluasi, pengendalian clan penilaian atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta kinerja pengadaan barang/jasa milik negara di lingkup Dinas;
g.pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Dinas;

(2)Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 7

(1)Sekretariat mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan meliputi keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas.

Pasal 6

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

(2)Bagan susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud padaayat (1) tercantum dalam Lampiranyang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
1. f.Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan, yang membawahi Seksi Pertanahan;
2. g.UPrD;dan
3. h.KelompokJabatan Fungsional.

Pasal 11

(1)Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) hurufb mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan di lingkungan Dinas.
(2)Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan evaluasi di lingkungan Dinas;
2. b.menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan penyusunan perencanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
3. c.menyiapkan bahan dan melakukan pengendalian program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
4. d.menyiapkan bahan dan melakukan pengelolaan data dan informasi di bidang perencanaan dan evaluasi;
5. e.menyiapkan bahan dan melakukan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas; dan
6. f.melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Subbagian Perencanaan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan dan evaluasi di lingkungan Dinas.
(2)Masing-masing Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Isi peraturan

Teks38PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2026

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 2

KEDUDUKAN,TUGASDANFUNGSI,SUSUNAN ORGANISASISERTATATAKERJA

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 11

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 2

KEDUDUKAN,TUGASDANFUNGSI,SUSUNAN ORGANISASISERTATATAKERJA

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 11

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2021