DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Jepara Nomor 21 Tahun 2025

Nomor: 21
Tahun: 2025
Ditetapkan: 7 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Pegawai BLUD, Pengadaan, Pengangkatan dan Penempatan, Hubungan Kerja, Hak, Kewajiban dan Larangan, Pelanggaran Disiplin, Evaluasi Kinerja dan Pembinaan, Pemberhentian, Penghargaan, Pendanaan, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah R.A. Kartini, Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 “Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856):

4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887):
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213), MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH R.A. KARTINI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. 2.- 10. 11. Daerah adalah Kabupaten Jepara. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Bupati adalah Bupati Jepara. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah yang selanjutnya disingkat BKPSDMD adalah perangkat Daerah yang menyelenggarakan wusan pemerintahan di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia di Daerah. Rumah Sakit Umum Daerah Raden Ajeng Kartini yang selanjutnya disebut RSUD R.A. Kartini adalah rumah sakit milik Pemerintah Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus dalam penyelenggaraan layanan kesehatan secara profesional yang ditetapkan sebagai BLUD. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya. Direktur adalah direktur RSUD R.A. Kartini. Pegawai BLUD adalah pegawai yang mendukung kinerja BLUD berasal dari ASN dan profesional lainnya. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai BLUD Dari Tenaga Profesional Lainnya adalah pegawai selain dari ASN yang memenuhi syarat tertentu sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas dan kemampuan keuangan BLUD diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas jabatan pada BLUD. Pegawai BLUD Dari Profesional Lainnya yang dipekerjakan secara kontrak yang selanjutnya disebut Pegawai BLUD Kontrak adalah pegawai selain dari ASN 13. 14. 1) 2) yang diterima untuk mengerjakan sesuatu atau beberapa jenis pekerjaan yang diatur dalam surat perjanjian dan/atau kontrak kerja. Pegawai BLUD dari Profesional Lainnya yang dipekerjakan secara tetap yang selanjutnya disebut Pegawai BLUD Tetap adalah pegawai selain dari ASN yang diterima untuk mengerjakan sesuatu atau beberapa jenis pekerjaan untuk jangka waktu sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh RS atau tidak berdasarkan kontrak. Pegawai BLUD Mitra adalah tenaga medis, tenaga medis spesialis atau subspesialis yang direkrut oleh RS dan berkedudukan sebagai mitra kerja yang sejajar dengan Rumah Sakit, bertanggungjawab secara mandiri dan bertanggung gugat secara proporsional sesuai kesepakatan atau ketentuan yang berlaku di RS. Formasi Pegawai adalah jumlah dan susunan pangkat pegawai yang diperlukan dalam suatu satuan oragnisasi untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam proses pemenuhan kebutuhan dan pengelolaan Tenaga Profesional Lainnya pada BLUD RSUD R.A. Kartini. Peraturan Bupati ini bertujuan agar proses pengelolaan Tenaga Profesional Lainnya pada BLUD RSUD R.A. Kartini dapat berjalan lancar, transparan, akuntabel dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

a.Pegawai BLUD,
b.pengadaan,
c.pengangkatan dan penempatan:
d.hubungan kerjaj
e.hak, kewajiban dan larangan:
f.pelanggaran disiplin,:
g.evaluasi kinerja dan pembinaan,j
h.pemberhentian,
i.penghargaan,dan
j.pendanaan. BABIII PEGAWAI BLUD Pasal 4

(1)Pegawai BLUD pada RSUD R.A. Kartini terdiri atas:
1. a.ASN, dan
2. b.Pegawai BLUD Dari Tenaga Profesional Lainnya.
(2)Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.pegawai negeri sipil,: dar
2. b.pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
(3)Pegawai BLUD Dari Tenaga Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.Pegawai BLUD Kontrak, dan
2. b.Pegawai BLUD Tetap.
(4)Dalamhal terdapatkelangkaanprofesi,kebutuhanmendesak,dankepentingan pelayanan,PegawaiBLUDpadaRSUDR.A.Kartinidapatdiisimelalui pengadaan Pegawai BLUD Mitra.

BAB II

RUANG LINGKUP Pasal 3 Ruang lingkup peraturan ini meliputi :

Pasal 5

Pengelolaan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilaksanakansesuaiketentuanperaturanperundang-undangan.

(1)Pengadaan Pegawai BLUD Dari Tenaga Profesional Lainnya dilaksanakan berdasarkan Formasi Kebutuhan Pegawai BLUD yang telah disusun oleh RSUD R.A.Kartini.
(2)Perencanaan kebutuhan Pegawai BLUD Dari Tenaga Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen yang disusun oleh Direktur dan diajukan kepada Bupati setelah dikonsuitasikan kepada BKPSDMD.
(3)Formasi Pegawai BLUD Dari Tenaga Profesional Lainnya ditetapkan dengan keputusan Direktur setelah perencanaan kebutuhan yang diajukan mendapat persetujuan Bupati.
(4)Formasi Pegawai BLUD Dari Tenaga Profesional Lainnya meliputi:
1. a.Tenaga Medis,
2. b.Tenaga Kesehatan,
3. c.Tenaga Kesehatan Profesional Lainnya, dan d.TenagaNonKesehatan.
(5)Dalam menyusun kebutuhan Pegawai BLUD Dari Tenaga Profesional Lainnya, Direktur mempertimbangkan:
1. a.analis jabatan,
2. b.analis beban kerja,
3. c.formasi kebutuhan dan jumlah pegawai,
4. d.rencana bisnis RSUD R.A Kartini,
5. e.kemampuan anggaran dalam rencana bisnis anggaran,
6. f.jenis dan sifat pelayanan yang dibutuhkan, gz. kemampuan pendapatan operasional,
7. h.ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana,
8. i.uraian dan peta jabatan, dan
9. j.berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
(6)Penyusunan kebutuhan Pegawai BLUD Dari Tenaga Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), harus sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan, dan berdasarkan prinsip efiesiensi, ekonomi, dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
(1)Pengadaan Pegawai BLUD Dari Tenaga Profesional Lainnya sebagaimana a
(2)
(3)
(4)()
(6)
(1)
(2)dimaksud dalam Pasal 4, dilaksanakan melalui tahapan:
1. a.perencanaan,j b.pengumumanlowongan, c.pelamaran,
2. d.seleksi,
3. e.pengumuman hasil seleksi,
4. f.masa percobaan,
5. g.pengangkatan,
6. h.penempatan,: dan i.evaluasi. Jenis Pegawai BLUD Dari Tenaga Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tenaga medis, tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan. Untuk melaksanakan pengadaan Pegawai BLUD Dari Tenaga Profesional Lainnya, Direktur membentuk tim pengadaan yang terdiri atas : a.pembina,
7. b.penanggungjawab,
8. c.ketuaj
9. d.wakil ketuaj
10. e.sekretaris, dan
11. f.anggota tetap dan tidak tetap. Tim pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mempunyai tugas:
12. a.menyampaikan pengumuman penerimaan calon Pegawai BLUD Dari Tenaga Profesional Lainnya dan/atau menggunakan lamaran yang sudah diterima oleh RSUD R.A. Kartinij
13. b.melakukan seleksi terhadap berkas administrasi yang dipersyaratkan,
14. c.melakukan pemanggilan kepada peserta tes yang dinyatakan lolos seleksi administrasi untuk mengikuti tes tahap berikutnya,
15. d.melakukan tes kepada peserta yang dinyatakan lolos seleksi administrasi,
16. e.memeriksa dan mengusulkan hasil tes Pegawai BLUD Dari Tenaga Profesional Lainnya dan melaporkan hasilnya kepada Direktur,
17. f.mengusulkan peserta tes yang lolos seleksi dan akan diterima menjadi calon Pegawai BLUD Dari Tenaga Profesional Lainnya berdasarkan persetujuan Direktur,: .
18. g.mengumumkan calon Pegawai BLUD Dari Tenaga Profesional Lainnya, h.melakukan pemanggilan kepada calon Pegawai BLUD Dari Tenaga Profesional Lainnya yang dinyatakan lulus semua tahapan tes. Ketentuan mengenai Formasi Pegawai, persyaratan dan tata cara pengadaan atau seleksi penerimaan Pegawai BLUD Dari Tenaga Profesional Lainnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur. Selain pengadaan Pegawai BLUD Dari Tenaga Profesional Lainnya oleh tim pengadaan, Direktur dapat melaksanakan pengadaan Pegawai BLUD Dari Tenaga Profesional Lainnya melalui kerja sama dengan pihak ketiga.
(3)
(1)
(2)
(1)
(2)
(3)
(4))
(9)
(7)
(1)
1. b.seleksi kompetensi dasar,
2. c.seleksi kompetensi sesuai bidang atau pendidikan, dan
3. d.Psikologi serta apabila diperlukan dilengkapi dengan minnesota multiphasic personality inventory (MMPI). Selain materi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tim pengadaan dapat menambah materi seleksi sesuai dengan formasi yang dibutuhkan.
4. a.persyaratan umum,
5. b.persyaratan administrasi, dan
6. c.persyaratan khusus. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direktur.

BAB V

PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN

Pasal 10

Bagi pelamar Pegawai BLUD Dari Tenaga Profesional Lainnya yang dinyatakan lulus tes, diangkat menjadi calon Pegawai BLUD Kontrak. Calon Pegawai Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengikuti orientasi. Orientasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:

a.orientasi umum:,: dan
b.orientasi khusus. Tata cara pelaksanaan orientasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur. Calon Pegawai BLUD Kontrak selama melakukan orientasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dievaluasi oleh atasan langsung sesuai penempatan pada bagian, bidang, instalasi atau unit. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagai pertimbangan dalam pengangkatan sebagai Pegawai BLUD Kontrak. Pengangkatan sebagai Pegawai BLUD Kontrak sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), apabila telah menjalani masa orientasi selama 2 (dua) bulan dan dinyatakan lulus.

Pasal 11

Pegawai BLUD Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (7), dapat dipekerjakan menjadi Pegawai BLUD Tetap dengan syarat :

a.ada kebutuhan/Formasi Pegawai atas tenaga dan keahlian yang dimiliki:
b.lolos seleksi Pegawai BLUD Tetap:
c.hasil evaluasi kinerja bernilai baik selama 2 (dua) tahun terakhir dan minimal bernilai baik hasil evaluasi kinerja pada tahun sebelumnya serta pemeriksaan minnesota multiphasic personality inventory, d.tidakpernahdijatuhihukumandisiplintingkatsedang dan/atauberat,dan e.telahmenjalanimasakerjaminimal5(lima)kalimasakontraksecara berturut-turut.

(2)KetentuanpenyusunanFormasi PegawaisebagaimanadimaksuddalamPasal 6 berlakusecaramutatismutandisterhadappenyusunanFormasi Pegawai sebagaimanadimaksud padaayat(1)hurufa.
(3)PengangkatanPegawaiBLUDTetapsebagaimanadimaksud padaayat(1), ditetapkandengan keputusanDirektursetelahmendapatpersetujuanBupati.

Pasal 12

(1)Pegawai BLUD Dari Tenaga Profesional Lainnya ditempatkan sesuai dengan FormasiPegawaipadabagian,bidang atauunitRSUDR.A.Kartini.
(2)Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Direktur dan diberikan nomor induk Pegawai BLUD.

BAB VI

HUBUNGAN KERJA

Pasal 13

(1)Hubungan kerja antara Direktur dan Pegawai BLUD Dari Tenaga Profesional Lainnya dilakukan melalui perjanjian kerja.
(2)Perjanjian kerja antara Direktur dengan Pegawai BLUD Kontrak dibuat dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali berdasarkan hasil evaluasi.
(3)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui penilaian perilaku kerja pegawai yang meliputi:
1. a.orientasi pelayanan,
2. b.integritas,
3. c.komitmen,
4. d.disiplin, dan e.kerjasama.
(4)Selain evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam rangka pemeliharaan tenaga medis dan pemberian kewenangan klinis bagi tenaga medis, dilakukan evaluasi praktik profesional berkelanjutan/ ongoing profesional practice evaluation.
(5)Hasil penilaian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), disampaikan kepada Direktur melalui wakil Direktur dan/atau kepala bagian/bidang digunakan sebagai pertimbangan dalam pengangkatan sebagai
(6)
(1)2)
(3)Pegawai BLUD Kontrak atau untuk pertimbangan perpanjangan kontrak kerja berikutnya. Perjanjian kerja antara Direktur dengan Pegawai BLUD Tetap dibuat dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali berdasarkan hasil evaluasi.

Pasal 14

Masa kerja Pegawai BLUD Dari Tenaga Profesional Lainnya selain ditetapkan melalui batas usia juga ditetapkan melalui kontrak kerja. Batas usia Pegawai BLUD Dari Tenaga Profesional Lainnya sampai dengan 58 (lima puluh delapan) tahun. Batas usia Pegawai BLUD Dari Tenaga Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk tenaga medis dan tenaga kesehatan yang memiliki keahlian khusus dapat diperpanjang sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun atau dapat mengikuti surat tanda registrasi.

(4)Tenaga medis dan tenaga kesehatan yang batas usianya dapat mengikuti surat
(1)
(2)
(3)
(4)tanda registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila : a.memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan surat tanda registrasi yang dikeluarkan oleh konsil kedokteran Indonesia,:
1. b.memiliki keahlian yang sangat dibutuhkan oleh RSUD R.A Kartini, dan/atau
2. c.memiliki keahlian yang tergolong langka.

BAB VII

HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Pasal 15

Calon Pegawai BLUD Kontrak berhak:

a.gaji, dan
b.cuti. Pegawai BLUD Dari Tenaga Profesional Lainnya berhak :
a.gaji:
b.tunjangan,
c.cuti, dan
d.pengembangan kompetensi. Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a dibayarkan setiap bulan sesuai kemampuan keuangan BLUD yang ditetapkan dengan keputusan Direktur. Direktur dapat menaikkan gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a secara berkala sesuai dengan kemampuan keuangan RSUD R.A Kartini atau mengikuti kenaikan upah minimum Daerah. (S) Selain gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pegawai BLUD Kontrak dan Pegawai BLUD Tetap berhak mendapatkan jasa pelayanan.

(6)Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan jaminan hari tua.

Pasal 16

(1)Cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b diberikan dengan ketentuan maksimal 4 (empat hari).
(2)Cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c terdiri atas:
1. a.cuti tahunan,
2. b.cuti sakit:
3. c.cuti melahirkan, dan
4. d.cuti alasan penting.
(3)Cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.telah bekerja paling sedikit 1 (satu) tahun secara terus menerus,
2. b.diberikan paling lama selama 12 (dua belas) hari kerja, dan
3. c.selama menjalani cuti tahunan, diberikan gaji secara penuh.
(4)Cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat di berikan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.sakit karena penyakit atau akibat kecelakaan kerja yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter atau bukti rekam medis dari dokter pemerintah,
2. b.diberikan paling lama selama 1 (satu) bulan dan dapat ditambah untuk paling lama 1 (satu) bulan apabila diperlukan, berdasarkan surat keterangan tim penguji kesehatan yang ditetapkan oleh Direktur, dan
3. c.selama menjalani cuti sakit, diberikan gaji secara penuh.
(5)Cuti melahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.diberikan paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sebelum melahirkan dan paling lama selama 45 (empat puluh lima) hari kerja sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan, dan
2. b.selama menjalani cuti melahirkan, diberikan gaji secara penuh.
(6)Cuti alasan penting sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.menjalankan ibadah haji diberikan cuti paling lama 40 (empat puluh) hari,
2. b.menjalankan ibadah umroh diberikan cuti paling lama 10 (sepuluh) hari,
3. c.melangsungkan pernikahan pertama diberikan cuti paling lama 3 (tiga) hari:
4. d.menikahkan anak diberikan cuti paling lama 2 (dua) hari,
(7)
(1)
(2)
(3)()
(6)
(1)e.mengkhitankan atau membaptiskan anak diberikan cuti paling lama 2 (dua) hari,
1. f.suami atau istri, orang tua atau mertua, anak atau menantu meninggal dunia diberikan cuti paling lama 3 (tiga) hari, g.anggota keluarga satu rumah selain sebagaimana dimaksud pada huruf e meninggal dunia diberikan cuti paling lama 1 (satu) hari,
2. h.selama menjalani cuti alasan penting, diberikan gaji secara penuh Tata cara pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur.

Pasal 17

Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d diarahkan untuk meningkatkan mutu dan karir. Pengembangan kompetensi diberikan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh BLUD atas persetujuan Direktur. Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melalui pendidikan dan/atau pelatihan dalam menjalankan pekerjaan dan/atau praktik keprofesiannya. Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dievaluasi oleh pejabat yang berwenang dan dipergunakan sebagai salah satu dasar untuk perjanjian kerja selanjutnya. BLUD dapat menyelenggarakan pelatihan bekerja sama dengan organisasi profesi dan/atau institusi penyelenggaraan pelatihan yang terakreditasi. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan kompetensi dan pengembangan karir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…