DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Jepara Nomor 23 Tahun 2025

Nomor: 23
Tahun: 2025
Ditetapkan: 14 November 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pedoman Pola Klasifikasi Dan Jadwal Retensi Arsip Di Lingkungan Pemerintah Daerah Yang Meliputi Pola Klasifikasi Dan Jadwal Retensi Arsip, Pendanaan.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa arsip merupakan sumber informasi, acuan, dan bahan pembelajaran yang bernilai strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat sehingga pengelolaan arsip menjadi penting untuk mendukung terwujudnya pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, serta dalam mencapai cita-cita nasional sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b.bahwa peningkatan kegiatan pemerintahan daerah menyebabkan bertambahnya volume arsip sehingga diperlukan pengelolaan arsip yang tertib melalui pola klasifikasi arsip dan jadwal retensi arsip agar arsip tetap terpelihara, mudah diakses, dan bermanfaat bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, perlu adanya pedoman pola klasifikasi dan jadwal retensi arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara; BUPATI JEPARA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Menimbang PEDOMAN POLA KLASIFIKASI DAN JADW AL RETENSI ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TENT ANG PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 23 TAHUN 2025 BUPATIJEPARA PROVINS! JAWATENGAH i .. j
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pola Klasifikasi dan Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabu paten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia .Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757};
3.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang--Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan I Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Uri.dang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286); Mengingat BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

1.Bupati adalah Bupati Jepara.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Pola Klasifikasi adalah penggolongan naskah dinas berdasarkan pokok masalah, sub masalah, dan sub-sub masalah yang termuat di dalamnya dan merupakan pedoman untuk pengaturan penataan dan penemuan kembali arsip.
4.Arsip adalah rekaman suatu kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi infonnasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, Pemerintah Daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam melaksanakan kehidupan bennasyarakat, berbangsa dan bemegara.
5.Klasifikasi Arsip adalah pola pengaturan arsip secara berjenjang dari hasil pelaksanaan fungsi dan tugas instansi menjadi beberapa kategori unit informasi kearsipan.
6.Kode Klasifikasi Arsip adalah simbol atau tanda pengenal suatu struktur fungsi yang digunakan untuk membantu menyusun tata letak identitas Arsip.
7.Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemanclirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip dinamis.
8.Arsip Dinamis adalah adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selamajangka waktu tertentu.
9.Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip yang dimusnahkan, dinilai kembali atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan clan penyelamatan arsip. MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN POLA KLASIFIKASI DAN JADW AL RETENSI ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH. Menetapkan

Pasal 5

( 1) Klasifikasi Arsip menggunakan Kode Klasifikasi Arsip berupa angka.

(2)Kode Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai dasar penomoran surat, pemberkasan, penataan, penyusutan, dan penemuan kembali arsip.
(3)JRA menggunakan jangka waktu tahun dalam penyimpanan arsip aktif, inaktif, dan nilai akhir arsip.
(4)JRA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berfungsi sebag~ dasar penentuan umur arsip aktif, arsip inaktif, dan nilai guna akhir arsip.
(5)Ketentuan mengenai Kode Klasifikasi dan JRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

POLA KLASIFIKASI DAN JADWAL RETENSI ARSIP

Pasal 4

( 1) Klasiflkasi Arsip disusun berdasarkan tugas dan fungsi pencipta arsip yang meliputi:

a.fungsi fasilitatif; dan
b.fungsi su bstantif.

(2)Fungsi fasilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegi.atan yang menghasilkan produk administratif atau penunjang dari tugas yang dilakukan di unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
(3)Fungsi substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi kegiatan pokok Pencipta Arsip yang membedakan antara Pencipta Arsip yang satu dengan yang lain.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan agar dalam penataan dan penemuan kembali Arsip dapat dilaksanakan secara mudah, cepat, dan tepat serta mempermudah penentuan jangka. waktu penyimpanan arsip aktif, inaktif dalam penyusutan Arsip.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan acuan pada perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dengan metode menggolongkan naskah berdasarkan masalah yang tennuat didalamnya dengan menggunakan kode serta untuk menentukan retensi/waktu dan nilai guna arsip. BERITADAERAHKABUPATENJEPARATAHUN2025 NOMOR 23 Ditetapkan di Jepara. pada tanggal 14 November 2025 BUPATIJEPARA, Ditetapkan di Jepara. pada tanggal 14 November 2025 Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

a.Keputusan Bupati Nomor 6 Tahun 2006 tentang Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara;
b.Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2016 tentang Pedoman Pola Klasifikasi Kearsipan (Serita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 71);
c.Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2017 tentang Jadwal Retensi Arsip Keuangan (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017 Nomor 54); dan
d.Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2019 tentang Jadwal Retensi Arsip Fungsi Kepegawaian (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 66); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Pendanaan penyelenggaraan Pola Klasifikasi dan JRA bersumber dari:

a.anggaran pendapatan dan belanja Daerah;dan/atau
b.sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…