DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Jepara Nomor 25 Tahun 2025

Nomor: 25
Tahun: 2025
Ditetapkan: 20 November 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa Yang Meliputi a. penyelenggaraan Bantuan Keuangan Khusus; b. peruntukan Bantuan Keuangan Khusus; c. tata cara pengusulan Bantuan Keuangan Khusus; d. perencanaan Bantuan Keuangan Khusus; e. tata cara penyaluran Bantuan Keuangan Khusus; f. pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus; g. pelaporan Bantuan Keuangan Khusus; h. pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus; dan i. monitoring dan evaluasi.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka optimalisasi percepatan penanggulangan kemiskinan, dan dengan adanya dinamika pembangunan di Daerah, perlu dilakukan penyederhanaan prosedur dan pengelolaan bantuan keuangan khusus kepada Pemerintah Desa;
c.bahwa untuk memberikan landasan, dan kepastian hukum mengenai pedoman pemberian bantuan keuangan khusus kepada Pemerintah Desa, maka Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian, Penyaluran, dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa; BUPATIJEPARA, DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA PEDOMAN PEMBERIAN BANTUANKEUANGANKHUSUS KEPADAPEMERINTAHDESA TENTANG BUPATIJEPARA PROVINS!JAWA TENGAH PERATURANBUPATIJEPARA NOMOR 25 TAHUN 2025 sebagai unsur . . yang memimpm yang menjadi Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati penyelenggara pemerintahan Daerah pelaksanaan urusan pemerintahan kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Jepara.
4.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah.
5.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Pemerintah Desa adalah Petinggi dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7.Kepala Desa yang selanjutnya disebut Petinggiadalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8.Tim Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang membantu kepala seksi/kepala urusan dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri oleh kepala seksi/kepala urusan, untuk pengadaan melalui swakelola dan penyediaan barang/jasa di Desa.
9.Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan BABI KETENTUANUMUM

Pasal 1

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUANKEUANGANKHUSUSKEPADAPEMERINTAHDESA. MEMUTUSKAN: Indonesia Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6856); Menetapkan ( 1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa yang bersumber dari APBD.

(2)Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) sebagai bentuk dukungan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa dalam rangka percepatan pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan penanggulangan kemiskinan.

Pasal 3

a.penyelenggaraan Bantuan Keuangan Khusus;
b.peruntukan Bantuan Keuangan Khusus;
c.tata cara pengusulan Bantuan Keuangan Khusus;
d.perencanaan Bantuan Keuangan Khusus;
e.tata cara penyaluran Bantuan Keuangan Khusus;
f.pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus;
g.pelaporan Bantuan Keuangan Khusus;
h.pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus; dan
i.monitoring dan evaluasi.

BAB II

PENYELENGGARAANBANTUANKEUANGANKHUSUS Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini sebagai berikut:

Pasal 2

Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

10.Bantuan Keuangan Khusus adalah bantuan keuangan bersifat khusus yang peruntukannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Desa sebagai penerima bantuan.
11.Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat Daerah yang melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah selaku bendahara umum Daerah.
12.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
13.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
14.Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Desa terse but.
15.Sarana Prasarana Desa adalah segala sesuatu yang berupa syarat atau upaya yang berwujud fisik yang dipakai sebagai alat atau media dalam mencapai maksud dan tujuan serta merupakan penunjang utama terselenggaranya pembangunan Desa, penyelenggaran pemerintahan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
16.Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa dengan dikerjakan sendiri oleh TPK dan/ atau masyarakat setempat. Peruntukan Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 3 yaitu untuk :

a.pembangunan atau rehabilitasi pos pelayanan terpadu;
b.pembangunan atau rehabilitasi poliklinik kesehatan Desa;
c.pembangunan atau rehabilitasi jamban masyarakat;dan/ atau

Pasal 7

Peruntukan Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa untuk bidang ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 2 yaitu untuk:

a.pembangunan atau rehabilitasi pasar Desa dan/ atau kios Desa;
b.pembangunan atau rehabilitasi tempat pelelangan ikan, pemancingan ikan dan tambatan perahu;
c.pembangunan atau rehabilitasi lumbung pangan Desa;
d.pembangunan atau rehabilitasi kantor badan usaha milik Desa;
e.pembangunan atau rehabilitasi tempat pengelolaan sampah terpadu;
f.pembangunan atau rehabilitasi sarana prasarana wisata Desa;dan/atau
g.lain-lain kegiatan pembangunan atau rehabilitasi bidang ekonomi sesuai kewenangan Desa.

Pasal 6

Peruntukan Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa untuk bidang infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 1 yaitu untuk:

a.pembangunan atau rehabilitasijalan Desa;
b.pembangunan atau rehabilitasi jembatan Desa;
c.pembangunan atau rehabilitasi jalan usaha tani;
d.pembangunan atau rehabilitasi embung Desa;
e.pembangunan atau rehabilitasi talud/ senderan;
f.pembangunan atau rehabilitasi drainase;
g.pembangunan atau rehabilitasi gorong - gorong;
h.pembangunan atau rehabilitasi jaringan irigasi tingkat usaha tani/jaringan irigasi Desa;
i.pembangunan atau rehabilitasi serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan;
j.pembangunan atau rehabilitasi sarana prasarana air bersih;
k.pembangunan atau rehabilitasi pagar di pemakaman; I. pembangunan atau rehabilitasi kantor balai Desa;
m.pembangunan gedung olahraga desa;dan/atau
n.lain-lain kegiatan pembangunan atau rehabilitasi bidang insfrastruktur sesuai dengan kewenangan Desa.

Pasal 5

Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa diperuntukkan untuk:

a.peningkatan Sarana Prasarana Desa, yang meliputi :
1. 1.bidang infrastruktur;
2. 2.bidang ekonomi;
3. 3.bidang kesehatan;
4. 4.bidang pendidikan; dan
5. 5.bidang sosial budaya;
b.bidang pemerintahan Desa.

Pasal 4

(2)Dalam hal Pemerintah Desa menerima Bantuan Keuangan Khusus dengan nilai lebih dari Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), biaya operasional kegiatan yang dianggarkan dalam Bantuan Keuangan Khusus tersebut paling banyak sebesar 1 % (satu persen) dari total Bantuan Keuangan Khusus yang diterima.
(3)Penggunaan biaya operasional kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk:
1. a.belanja penggandaan;
2. b.belanja makan minum rapat;
3. c.biaya asuransi jaminan perlindungan kerja dan / atau kematian bagi pekerja proyek swakelola desa;

BAB III

PERUNTUKAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS ( 1) Biaya operasional kegiatan yang dianggarkan dalam Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, paling banyak sebesar 2°/o {dua persen) dari total Bantuan Keuangan Khusus.

Pasal 12

(1)Lain-lain kegiatan pembangunan atau rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf n, Pasal 6 huruf g, Pasal 7 huruf d, Pasal 8 huruf c dan Pasal 9 huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2)Penetapan Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mendasarkan kajian dari perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 11

( 1) Peruntukan Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa untuk bidang pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b yaitu untuk kegiatan pemilihan Petinggi.

(2)Penggunaan Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa untuk bidang pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 10

Peruntukan Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa untuk bidang sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 5, yaitu untuk :

a.pembangunan atau rehabilitasi gedung kesenian Desa;
b.pembangunan atau rehabilitasi sanggar anak;dan/ atau
c.lain-lain kegiatan pembangunan atau rehabilitasi bidang sosial budaya sesuai kewenangan Desa.

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…