DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Jepara Nomor 27 Tahun 2025

Nomor: 27
Tahun: 2025
Ditetapkan: 15 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 Yang Meliputi a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kewenangan Desa dan RKPDesa; b. prinsip penyusunan APBDesa; c. kebijakan penyusunan APBDesa; d. teknis penyusunan APBDesa; dan e. hal-hal khusus lainnya.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Desa untuk pelaksanaan pembangunan di Desa, maka perlu pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
b.bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif dan dilakukan dengan tertib dan disiplin;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026; BUPATIJEPARA, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA Mengingat Menimbang PEDOMANPENYUSUNANANGGARANPENDAPATANDANBELANJADESA TAHUNANGGARAN2026 TENTANG PERATURANBUPATI JEPARA NOMOR 2 7 TAHUN2025 BUPATI JEPARA PROVINS! JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026. Menetapkan MEMUTUSKAN:
1. 3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerlntahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)," sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. 5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 6321);
5. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
6. 8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
7. 1.Daerah adalah Kabupaten Jepara.
8. 2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
9. 3.Bupati adalah Bupati Jepara.
10. 4.Camat adalah Camat di Daerah.
11. 5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. 6.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. 7.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. 8.Pemerintah Desa . adalah Petinggi dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
15. 9.Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.
16. 10.Kepala Desa yang selanjutnya disebut Petinggi adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
17. 11.Sekretaris Desa yang selanjutnya disebut Carik adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD).
18. 12.Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Petinggi dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Petinggi dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
19. 13.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
20. 14.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap

Pasal 1

(1)Dalam hal Harga Satuan pengadaan barang/jasa Pemerintah Desa melebihi atau tidak ada dalam Peraturan Bupati mengenai

Pasal 4

( 1) Setiap belanja dalam APBDesaharus mendasarkan pada standar indeks biaya.

(2)Standar indeks biaya pemeliharaan dan pengadaan barang/jasa Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Petinggi berpedoman pada Peraturan Bupati mengenai Standar Harga PemerintahDaerah. (3} Standar indeks biaya perjalanan dinas, uang saku dan honorarium Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Petinggiberpedoman kepada Peraturan Bupati mengenai Standar Harga PemerintahDaerah.
(4)Standar indeks biaya pemeliharaan dan pengadaan barang/jasa Pemerintah Desa dan standardisasi indeks biaya perjalanan dinas, uang saku dan honorarium Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) merupakan batas tertinggi dalam rangka pelaksanaan anggaran dan sudah tennasuk pajak.

Pasal 3

( 1) Pedomanpenyusunan APBDesa,meliputi:

a.sinkronisasi kebijakan PemerintahDaerah dengan kewenangan Desa dan RKPDesa;
b.prinsip penyusunan APBDesa;
c.kebijakanpenyusunan APBDesa;
d.teknis penyusunan APBDesa;dan
e.hal-hal khusus lainnya.

(2)Uraian Pedoman Penyusunan APBDesasebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam LampiranI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

15.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16.Pedoman Penyusunan APBDesa adalah pokok-pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah desa dala.mpenyusunan, pembahasan dan penetapan APBDesa.
17.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDesa adalah dokumen perencanaan desa untuk periode8 (tahun) tahun.
18.Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKPDesaadalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. BERITADAERAHKABUPATENJEPARATAHUN 2025 NOMOR 2 7 UPATENJEPARA, Diundangkan di Jepara pada tanggal 15 Desember 2025 BUPATIJEPARA, Ditetapkan di Jepara pada tanggal 15 Desember 2025 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 6

(1)Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan Petinggi kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati dengan BPD untuk dievaluasi.
(2)Camat dalam melakukan evaluasi berpedoman pada Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini Standar Harga Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka Pemerintah Desa melakukan survei harga di wilayah Desa setempat untuk dijadikan standar harga Pemerintah Desa.
(2)Standar harga Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan dengan Peraturan Petinggi.

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…