DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Jepara Nomor 28 Tahun 2025

Nomor: 28
Tahun: 2025
Ditetapkan: 15 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026 Yang Meliputi Penghitungan Pagu ADD, Pelaksanan, Tahap Penyaluran Dan Mekanisme Penyaluran, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Penggunaan ADD, Pembinaan Dan Pengawasan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati teotang Petuojuk Teknis Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026; BUPATI JEPARA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 28 TAHUN 2025 TENTANG PETUNJUK TEKNIS ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN2026 BUPATI JEPARA PROVINS! JAWA TENGAH Mengingat Menimbang PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2026. Menetapkan MEMUTUSKAN: Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 6914);

4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undanng (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6.Peratu.ran Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ten tang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 ten tang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611) ;
8.Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Derah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 6); Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerint.ahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjacli kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Jepara.
4.Camat adalah Camat cli Daerah.
5.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
6.Dinas yang membidangi Pemberdayaan dan Desa adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan cli bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
7.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan
9.Kepala Desa yang selanjutnya disebut Petinggi adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10.Sekretaris Desa yang selanjutnya disebut Carik adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
11.Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Petinggi dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksanan teknis dan unsur kewilayahan.
12.Pemerintah Desa adalah Petinggi yang dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerint.ahan Desa.

Pasal 1

13.Badan Pemusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14.Peraturan Desa adalah peraturan perundang- undangan yang ditetapkan oleh Petinggi setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
15.Keuangan Desa adalah semua hak clan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dioUai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Desa tersebut.
16.Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan Keuangan Desa.
17.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDesa adalah rencana kegiatan pembangunan Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun,
18.Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJMDesa untukjangka waktu 1 (satu) tahun.
19.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya clisingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
20.Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingka.t DPA adalab dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa.
21.Penghasilan Tetap selanjutnya disingkat Siltap adalah penghasilan yang diberikan kepada Petinggi dan Perangkat Desa setiap bulan secara terus menerus dianggarkan dalam APBDesa.
22.Surat Perm.int.a.an Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa.
23.Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya clisingkat PKPKD, adalah Petinggi yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
24.Pelaksana . Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah Perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan Keputusan Petinggi yang menguasakan sebagian kekuasaan Pemegang Kekuasaan I I '

(1)ADD dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.60'% (enam puluh persen) dibagi secara merata di seluruh Desa.
2. b.400A, (empat puluh persen) Alokasi yang dihitung memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis.
3. c.Formulasi penghitungan sebagaimana dimaksud huruf b didasarkan pada ketentuan sebagai berikut : X = Y+Z Y = ( W x 0,6 ) : jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri · Z = ExWx0,4 E=A+B+C+D 4 Keterangan: W = jumlah total ADD Kabupaten. X = jumlah ADD setiap Desa. Y = jumlah rata-rata ADD setiap Desa ( 60 o/o dari jumlah total ADD Kabupaten) setelah dibulatkan dalam ribuan. Z = jumlah proporsional ADD setiap desa ( 40 °A:, dari jumlah total ADD Kabupaten) setelah dibulatkan dalam ribuan. E = skor nilai dari jumlah A + B + C + D per Desa. A = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total jumlah penduduk Kabupaten. B = rasio luas wilayah desa terhadap luas wilayah Kabupaten.

Pasal 4

BAB II PENGHITUNGAN PAGU ADD

BAB II

PENGHITUNGAN PAGU ADD

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

a.Memberikan kepastian hukum mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa; dan
b.Meningkatkan kesejahteraan Aparatur Pemerintah Desa dan Masyarakat.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jepara. Pengelolaan Keuangan Desa.

25.Ekosistem Desa adalah kepesertaan dari Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), Linmas, pekerja kegiatan desa/masyarakat pekerja di Desa, masyarakat miskin dan tidak mampu bekerja (pekerja rentan).
26.Alokasi Dana Desa yang selanjutnya clisingkat ADD adalah dana perimbangan yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten untuk Desa. ADD setelah digunakan untuk membiayai kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dipergunakan untuk membiayai :

a.peningkatan kapasitas SDM aparat Pemerintah Desa antara lain:

Pasal 6

(1)Siltap Petinggi Non PNS, Carik Non PNS dan Perangkat Desa clianggarkan dalam APBDesabersumber dari ADD.
(2)Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai Siltap minimal Petinggi Non PNS, Carik Non PNS dan Perangkat Desa sebagaimana diroaksud pada ayat (1) dapat dipenuhi dari sumber pendapatan lain yang sah selain Dana Desa.
(3)Sumber pendapatan lain yang sah sebagaimana diroaksud pada ayat (2) antara lain Pendapatan Asli Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi, dan pengembalian basil temuan seJain Dana Desa dalam APBDesa.
(4)Paling ban.yak 300/o(tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja desa untuk mendanai:
1. a.Silta.p dan tunjangan Petinggi Non PNS, Carik Non PNS dan Perangkat Desa lainnya. I· b. tunjangan jabatan Petinggi PNS dan Carik PNS.
2. c.tunjangan clan operasional BPD.
(5)Perhitungan jumtah anggaran belanja Desa sebagaimana dim.aksud ayat . (4) diluar pendapatan yang bersumber dari basil pengelolaan tanah bengkok.
(6)Besaran Siltap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Siltap, ·· tunjangan, dan penerimaan lain yang sah bagi. Petinggi dan Perangkat Desa beserta perubahannya.
(7)Tunjangan Petinggi clan Perangkat Desa antara lain tunjangan jabatan, tunjangan istri/ suami, tunjangan anak, tunjangan kesehatan, tunjangan ketenaga.kerjaan, dan dapat diberikan tambahan tunjangan lain yang diberikan pada saat perayaan_ hari raya idul fitri dengan berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur terkait Penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lain yang sah bagi Petinggi dan Perangkat Desa di Daerah.

Pasal 5

C = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap tot.al jumlah penduduk miskin Kabupaten berdasarkan DTKS. D = rasio tingkat indeks kesulitan geografis setiap Desa.

(2)Bagi Desa yang berprestasi atau berkriteria khusus, Bupati dapat memberikan alokasi tambahan ADD.
(3)Desa berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Desa yang meroiliki prestasi minimal ditingkat kabupaten.
(4)Desa berkriteria khusus sebagaimana climaksud pada ayat (2) adalah:
1. a.Desa yang menyanclang status tertentu; . b. Desayang melaksanakan program/kegiatan tertentu dari Pemerintah Daerah.
(5)Pagu ADD sebagaimana climaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

1.pengelolaan keuangan Desa;
2.peningkatan kinerja;
3.Penyelenggaraan Pemerintah Desa;

b.kegiatan penguatan kualitas dan kompetensi SOM aparatur Pemerintahan Desa dan/ atau Lembaga Kemasyarakatan Desa dan/ atau cakupan layanan sosial dasar dalam bentuk pelatihan/bintek/workshop / sejenisnya;
c.jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Petinggi, Perangkat Desa dan BPD serta Ekosistem Desa;
d.penguatan daya saing kegiatan usaha ekonomi Desa Produktif / pemberdayaan masyarakat / badan usaha milik Desa (BUMDesa), menunjang kegiatan pembangunan kawasan perdesaan (PKP) dan penyertaan modal bagi badan usaha milik desa bersama (BUMDESMA), pengembangan/promosi produk unggulan Desa, pelatihan manajemen pengelolaan koperasi, pengembangan sarana dan prasaranan UMKM,dan usaha ekonomi desa lainnya;
e.perencanaan dan pembuatan gambar desain pembangunan infrastruktur / sarana dan prasarana lingkungan fisik di Desa;
f.pembangunan/pemeliharaan infrastruktur / sarana dan prasarana lingkungan fisik di Desa dan sarana prasana lainnya;
g.kegiatan menunjang Musrenbang Desa, penyusunan RPJMDesa, RKPDesa, APBDesa, Laporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan musdes-musdes lainnya;
h.kegiatan sistem keuangan Desa berbasis aplikasi, pembuatan website Desa / sistem informasi Desa (SID), pembuatan dan pengelolaan jaringan/instalasi komunikasi dan informatika lokal Desa, pembelian modem, domain template dan hosting; i, pendataan profil Desa, data statistik Desa dan data swadaya masyarakat Desa;
j.pembuatan sarana dan prasarana pelayanan kantor Desa termasuk sarana prasarana pelayanan administrasi kependudukan, pembangunan dan/atau perbaikan kantor Desa dan balai Desa;
k.pembuatan data dinding, papan monografi, struktur organisasi dan kelengkapan administrasi Desa lainnya termasuk buku-buku administrasi Pemerintahan Desa, LKD,dan papan nama Desa/informasi publik;
1. 1.menunjang kegiatan dan/atau sarana prasarana pendidikan, penanganan anak tidak sekolah (ATS), pembangunan dan rehab taman bermain anak milik Desa, keagamaan dan peribadatan sesuai kewenangan Desa;
m.menunjang operasional pelaksana kegiatan pemberdayaan masyarakat /kader pemberdayaan masyarakat Desa, kader pembangunan manusia dan konsultan pembimbing;
n.menunjang kegiatan PKKDesa, LKMD/LPMD,RT, RW, bulan bakti gotong royong, dan lembaga kemasyarakatan Desa yang Lain;
o.menunjang kegiatan pemilihan Petinggi / Petinggi antar waktu;
p.menunjang kegiatan pem.ilihan BPD / BPD antar waktu;
q.menunjang kegiatan pengisian/mutasi Perangkat Desa;
r.menunjang kegiatan karang taruna, kepemudaan dan olah raga;
s.menunjang Kegiatan yang menjadi prioritas Desa, promosi potensi Desa dan/ atau pelestarian budaya lokal;
t.menunjang kegiatan keamanan dan ketertiban masyarakat/ Kamtibmas;
u.menunjang kegiatan dan pelatihan perlindungan masyarakat / Linmas, antara lain pakaian seragam, sarana prasarana dan operasional;
v.menunjang kegiatan bidang kesehatan antara lain integrasi layanan primer (ILP), pokja posyandu, posyandu, penanganan gizi buruk, konvergensi stunting, pemberantasan sarang nyamuk, forum kesehatan Desa, Desa siaga kesehatan, operasional poliklinik kesehatan Desa, kader kesehatan Desa dan subklinik Desa, penanganan AIDS, penanganan tuberculosis, penanganan malaria, kegiatan preventif, penyedian fasilitas kesehatan/mobil/ambulan Desa, dan promotif bidang kesehatan Desa serta peningkatan kualitas kesehatan lingkungan, menunjang kegiatan Pustu;
w.fasilitasi Kegiatan program pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba / Desa bersih narkotika dan perkusor narkotika;
x.menunjang kegiatan bidang keluarga berencana antara lain kampung KB dan operasional kader keluarga berencana, kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
y.menunjang kegiatan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
z.menunjang kegiatan ketahanan pangan, antara lain optimalisasi pemanfaatan pekarangan untuk ketahanan pangan; aa. menunjang kegiatan penanggulangan bencana alam dan non alam, kebakaran, penanganan pengungsi dan penanggulangan kerusakan lingkungan hidup serta pengembangan Desa mandiri sampah; bb. menunjang penanggulangan kemiskinan seperti operasional verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), labelisasi penerima bantuan sosial; cc. menunjang kegiatan kelompok informasi masyarakat berskala Desa; aa. menunjang lomba-lomba yang diikuti oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa; ee. pensertifikatan tanah - tanah Desa untuk menunjang fasilitas atas Pemerintahan Desa sebagai aset Desa; ff. menunjang pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Desa; gg. kegiatan rumah tidak layak huni; hh. pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana kantor Desa dan mesin absensi; ii. operasional Pemerintah Desa, antara lain alat tulis kantor, rapat-rapat, keperluan rutin penyelenggaraan pemerintahan; ij. insentifRT & RW tiap bulan sesuai kemampuan keuangan Desa; kk. menunjang kegiatan bidang pariwisata di Desa; dan/ atau
1. 11.menunjang Kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan lainnya yang bermanfaat terhadap peningkatan kemampuan, kesejahteraan dan kemandirian masyarakat serta menunjang program Pemerintah sesuai ketentuan perundang-undangan.

(1)Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari rekening kas umum Daerah untuk selanjutnya ke rekening kas Desa.
(2)Penyaluran ADD reguler dapat dilakukan secara bertahap setiap bulan sebesar ± 1/ 12 (kurang lebih satu perdua belas) dari pagu alokasi.
(3)Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi Desa lunas pajak bumi dan bangunan (PBB), dapat sekaligus mengajukan penyaluran 1 OOo/o ( seratus persen) paling cepat pada bulan Agustus.
(4)Penyaluran 100% (seratus persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk pengajuan Siltap Petinggi dan Perangkat Desa yang tetap diajukan setiap bulan.
(5)Khusus penyaluran alokasi tambahan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan secara terpisah dari penyaluran ADDreguler.
(6)Penyaluran ADD reguler yang pertama kali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah Petinggi menyampaikan:
1. a.Peraturan Desa mengenai RPJMDesa, RKPDesa yang dibuktikan dari surat pernyataan Camat. b.Peraturan Desa tentang APBDesa dan Peraturan Petinggi tentang Penjabaran APBDesa.
2. c.laporan realisasi penggunaan ADDtahun anggaran sebelumnya. d.Petinggi menyampaikan kelengkapan berkas sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c kepada Bupati melalui Camat.
(7)Kb.usus pengajuan pengeluaran operasional penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dapat dilakukan pengajuan pencairan paling banyak 2 kali tanpa memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a

Pasal 10

(1)Untuk melakukan pengelolaan ADD dan Keuangan Desa, Petinggi menguasakan kepada PPKDyang terdiri dari :
1. a.Carik;
2. b.Kaur; dan
3. c.Kasi.
(2)PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Petinggi.

BAB IV

TAHAPPENYALURANDANMEKANISMEPENYALURAN

Pasal 9

Desa harus mempunyai rekening bank atas nama Pemerintah Desa di Bank Pemerintah untuk mencairkan ADD.

Pasal 8

Petinggi selaku PKPKDbertanggungjawab atas penggunaan ADD.

Pasal 7

(1)Mekanisme pengajuan ADDreguler sebagai berikut:
1. a.berkas permohonan penyaluran ADD berupa hard copy dan soft copy diterima Dinas yang membidangi Pemberdayaan dan Desa paling lambat tanggal 10 ( sepuluh) tiap bulannya;
2. b.Petinggi mengajukan permohonan penyaluran ADD kepada Bupati cq Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Dinas yang membidangi Pemberdayaan dan Desa melalui Camat;
3. c.Dinas yang membidangi Pemberdayaan dan Desa meneruskan pengajuan penyaluran ADDdari Petinggi ke Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
4. d.Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan melampirkan:
  1. 1.rencana penggunaan ADD;
  2. 2.bukti kuitansi yang sah;
  3. 3.laporan realisasi penggunaan ADD sebelumnya;
  4. 4.pakta integritas/pemyataan tanggungjawab mutlak yang ditandatangani oleh Petinggi dengan materai cukup; dan
  5. 5.foto copy KTPPetinggi, bendahara Desa dan rekening kas Desa;
  6. 6.daftar Siltap Petinggi dan Perangkat Desa; dan
5. e.Tim pembina kecamatan melakukan penelitian kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf d dalam bentuk chek list.
6. f.setelah dinyatakan memenuhi persyaratan, Camat membuat surat pengantar penyaluran ADD dan meneruskan permohonan yang diserta.i berkas sebagaimana dimaksud dalam huruf c kepada Bupati cq Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Dinas yang membidangi Pemberdayaan dan Desa.
7. g.berdasarkan permohonan penyaluran ADD yang dilengkapi dengan berkas sebagaimana dimaksud pada huruf f, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menyalurkan jumlah dana yang diajukan.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 11

dan huruf b tetapi tetap memenuhi ketentuan peraturan perundang- undangan dalam pengeluaran operasional.

(8)Pengajuan pengeluaran operasional penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dengan melampirkan berkas meliputi:
1. a.rencana kerja kegiatan Desa dalam DPAtahun sebelumnya;
2. b.Peraturan Petinggi tentang operasional mengikat;
3. c.Petinggi mengajukan permohonan penyaluran ADD khusus untuk kegiatan rutin mengikat kepada Bupati c.q Pejabat Pengelola Keuangan Daerah melalui Ca.mat setelah mendapat surat pengantar dari Dinas yang membidangi Pemberdayaan dan Desa;
4. d.permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf c dengan melampirkan:
  1. 1.rencana penggunaan ADD;
  2. 2.bukti kuitansi yang sah;
  3. 3.pakta integritas/pernyataan tanggungjawab mutlak yang ditandatangani oleh Petinggi dengan materai cukup;dan
  4. 4.foto copy KTPPetinggi, Bendahara Desa dan rekening kas Desa.
(9)Penyaluran ADD tahap selanjutnya dilakukan setelah Petinggi menya.mpaikan laporan realisasi penggunaan ADD sebelumnya kepada Bupati melalui Camat.
(10)Rincian ADDyang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa. Pembinaan oleh Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 antara lain dilaksanakan melalui:
1. a.mendampingi Pemerintahan Desa dalam musyawarah perencanaan ADD dan

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…