DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Dicabut

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 17 Maret 2025
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas, Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas, Tata Cara Pembayaran, Pendanaan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentangTeknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahTahun 2025; : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah TingkatII Batang dengan mengubah Undang-Uandang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Mengingat Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhirdengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Keija (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 tentangPemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2025 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7099);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor157);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun2024 Nomor 11); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TEKNIS PEMBERIANTUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Jepara,
2.Bupati adalah Bupati Jepara.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah Anggota DPRD KabupatenJepara.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati danDewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkatPNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7.Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkatCPNS adalah pegawai yang baru lulus tes seleksi penerimaanCalon Pegawai Negeri Sipil tahap pertama dan Calon PegawaiNegeri Sipil belum mengikuti kewajiban untuk memenuhi syaratsebagai Pegawai Negeri Sipil dengan gaji 100 % (seratus persen).
8.Pegawai Pemerintah dengan Peijanjian Keija yangselanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan peijanjiankeija untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakantugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
9.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkatASN adalah profesi bagi PNS dan PPPK yang bekeija pada PemerintahDaerah. lO.Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri. ll.Badan Layanan Umum Daerah adalah sistem yang diterapkan oleh satuan keija perangkat daerah atau unit satuankeija perangkat daerah pada satuan keija perangkat daerahdalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerahpada umumnya.
12.Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakandalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi keija kepadapegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu peijanjiankeija, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan.
13.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14.Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkatDPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
15.Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkatSPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran DPA.
16.Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnyadisingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairandana atas beban APBD.

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 2

Pemerintah Daerah memberikan tunjangan Hari Raya danGaji ketiga belas tahun 2025 kepada aparatur negara di LingkunganPemerintah Daerah dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah. Pasad 3

(1)Pemberian tunjangan Hari Raya dan Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada:
1. a.PNS dan CPNS;
2. b.Bupati dan wakil Bupati;
3. c.pimpinan dan Anggota DPRD;
4. d.pimpinan Badan Layanan Umum Daerah;
5. e.pegawai nonpegawai ASN pada Perangkat Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah; dan
6. f.PPPK.
(2)PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputiPNS dalam jabatan:
1. a.pimpinan tinggi atau dalam jabatan setara jabatanpimpinan tinggi;
2. b.administrator atau dalam jabatan yang setara jabatan administrator;
3. c.pengawas atau dalam jabatan yang setara jabatan pengawas;
4. d.fungsional utama;
5. e.fungsional ahli madya;
6. f.fungsional ahli muda;
7. g.fungsional ahli pertama;
8. h.fungsional penyelia;
9. i.fungsional mahir;
10. j.fungsional terampil;
11. k.fungsional pemula; dan
  1. 1.pelaksana.
(3)Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat(1) tidak diberikan kepada PNS:
1. a.sedang cuti diluar tanggungan negara; atau
2. b.sedang ditugaskan di luar instansi Pemerintah Daerahbaik di dalam negeri maupun diluar negeri yang gajinya dibayaroleh instansi tempat penugasan.

Pasal 4

PNS dan CPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat(1) huruf a meliputi:

a.PNS yang bekeija pada Pemerintah Daerah;
b.PNS yang ditempatkan atau ditugaskan di luar Pemerintah Daerah; ii
c.PNS yang ditugaskan di luar Pemerintah Daerah yanggajinya dibayarkan pada Pemerintah Daerah;
d.PNS penerima uang tunggu;
e.PNS yang diberhentikan sementara dan dibayarkan;
f.Penerima Gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia,tewas atau gugur; dan
g.CPNS. gajinya masih

Pasal 5

Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d terdiri atas :

1.dewan pengawas; dan
2.pejabat pengelola, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Pegawai nonpegawai ASN sebagaimana dimaksud dalamPasal 3 ayat (1) huruf e merupakan pegawai nonASN pada Perangkat Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
(2)Pegawai nonpegawai ASN sebagaimana dimaksud padaayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.warga Negara Indonesia;
2. b.pada saat Peraturan Bupati ini diundangkan, telah melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh danterus menerus paling singkat selama 1 (satu) tahun sejak pengangkatan atau penandatanganan peijanjian keija;
3. c.pendanaan belanja pegawainya bersumber dari APBD;dan
4. d.diangkat oleh Pejabat yang memiliki kewenangan dan/atau telah menandatangani peijanjian keija sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Dalam hal pegawai nonpegawai ASN belum melaksanakantugas pokok organisasi secara penuh dan terus menerus palingsingkat selama 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat(2) huruf b, tunjangan Hari Raya dan/atau Gaji ketiga belasdapat diberikan apabila :
1. a.telah menandatangani peijanjian keija dengan pejabat yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalam peijanjian keija dimaksud telah dinyatakan berhak menerima tunjangan Hari Raya dan/atau Gaji ketiga belas; atau
2. b.telah ditetapkan menerima tunjangan Hari Raya dan/atauGaji ketiga belas oleh pejabat pembina kepegawaian dalam keputusan pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Tunjangan Hari Raya dan Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri atas:
1. a.gaji pokok;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan pangan;
4. d.tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
5. e.tambahan penghasilan paling banyak sebesar yangditerima daleim 1 (satu) bulan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal Daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.
(2)Tunjangan Hari Raya dan Gaji ketiga belas bagipimpinan dan Anggota DPRD, paling banyak sebesar akumulasi dariuang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur heik keuangan dan administratif pimpinan dan Anggota DPRD.
(3)Tunjangan Hari Raya dan Gaji ketiga belas bagi:
1. a.pimpinan Badan Layanan Umum Daerah; dan
2. b.pegawai nonpegawai ASN yang bertugas pada perangkat Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah, paling banyak sebesar tunjangan Hari Raya dan Gajiketiga belas yang diberikan kepada PNS pada Badan Layanan Umum Daerah tersebut yang pangkat, jabatan, peringkat jabatan,atau kelas jabatannya setara.
(4)Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagiPPPK berlaku ketentuan :
1. a.PPPK dengan masa keija kurang dari 1 (satu) tahundiberikan tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas secara proporsional sesuai bulan bekeija yang mengacu pada besaran penghasilan 1 (satu) bulan yang diterima;
2. b.PPPK dengan masa keija kurang dari 1 (satu) bulankalender sebelum Hari Raya Tahun 2025, tidak diberikan tunjangan Hari Raya; dan
3. c.PPPK dengan masa keija kurang dari 1 (satu) bulankalender sebelum tanggal 1 Juni Tahun 2025, tidak diberikangaji ketiga belas.
(5)Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua)bulan sebelum bulan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterimakarena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan Hari Raya danGaji ketiga belas.
(6)Tunjangan Hari Raya dan Gaji ketiga belas sebagaimanapada ayat (1) diberikan bagi CPNS meliputi:
1. a.80 % (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan pangan;
4. d.tunjangan umum; dan
5. e.tambahan penghasilan paling banyak sebesar yangditerima dalam 1 (satu) bulan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.

Pasal 8

Tunjangan Hari Raya dan Gaji ketiga belas sebagaimanadimaksud dalam Pasal 7 tidak termasuk :

a.insentif kineija;
b.insentif keija;
c.tunjangan pengelolaan arsip statis;
d.tunjangan bahaya, tunjangan risiko, tunjangan kompensasi, atau tunjangan lain yang sejenis;
e.tunjangan pengamanan;
f.tunjangan khusus bagi guru;
g.tunjangan pengabdian bagi PNS yang bekerja dan bertempat tinggal di daerah terpencil;
h.tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan atau peraturan internal instansi pemerintah;
i.tunjangan atau dengan sebutan lain diluar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8. BAB 111 PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 9

(1)Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalamPasal 2 untuk aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun,dan penerima tunjangan dibayarkan paling cepat 15 (limabelas) hari keija sebelum tanggal Hari Raya.
(2)Dalam hal tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksudpada ayat (1) belum dapat dibayarkan, tunjangan Hari Rayadapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
(3)Besaran tunjangan Hari Raya yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Februari Tahun2025.

Pasal 10

(1)Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan paling cepat pada bulan Juni Tahun 2025.
(2)Dalam hal Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksudpada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Gaji ketiga belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni Tahun 2025.
(3)Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)besarannya yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulanpada Bulan Mei Tahun 2025.

Pasal 11

(1)Tunjangan Hari Raya dan Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan peraturan perundang- undangan.
(2)Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung Pemerintah Daerah.

Pasal 12

(1)Dalam hal aparatur negara sesuai ketentuan dapatmenerima lebih dari 1 (satu) tunjangan Hari Raya, tunjanganHari Raya yang dibayarkan hanya 1 (satu) tunjangan Hari Rayayang nilainya paling besar.
(2)Dalam hal aparatur negara menerima lebih dari 1(satu) tunjangan Hari Raya, kelebihan pembayaran tunjanganHari Raya tersebut merupakan utang dan harus mengembalikanke kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…