Penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut: ( 1) pendapatan umum daerah untuk realisasi tahun 2024 sebesar Rpl.563.256.480.504,00 (satu trilyun lima ratus enam puluh tiga milyar dua ratus lima puluh enam juta empat ratus delapan puluh ribu lima ratus empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
a.pendapatan asli daerah sebesar Rp497.778.192.512,00 (empat ratus sembilan puluh tujuh milyar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta seratus sembilan puluh dua ribu lima ratus dua belas rupiah);
b.dana bagi hasil sebesar Rp52.064.691.000,00 (lima puluh dua milyar enam puluh empat juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;dan
c.dana alokasi umum sebesar Rpl.013.413.596.992,00 (satu trilyun tiga belas milyar empat ratus tiga belas juta lima ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah);
m.belanja tambahan penghasilan guru PNSD;
n.belanja tunjangan pengamanan persandian;
o.belanja tunjangan khusus guru;
p.belanja tambahan penghasilan;
q.belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja;
r.belanja tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas;
s.belanja tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja;
t.belanja tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi;
u.belanja insentif pemungutan pajak Daerah;dan
v.belanja insentif pemungutan retribusi Daerah.
(6)Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan.
Pemberian hak keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD disesuaikan dengan Kemampuan Keuangan Daerah kelompok tinggi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2),terhitung mulai bulan Januari 2026.