DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Jepara Nomor 30 Tahun 2025

Nomor: 30
Tahun: 2025
Ditetapkan: 24 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Penentuan Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif, Dan Tunjangan Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2026.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Penentuan Kemampuan Keuangan Daerah untuk Pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif, dan Tunjangan Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2026; BUPATIJEPARA, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA Mengingat Menimbang PENENTUANKEMAMPUANKEUANGANDAERAHUNTUKPEMBERIAN TUNJANGANKOMUNIKASIINTENSIF,DANTUNJANGANRESES DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHTAHUN2026 TENTANG PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 30 TAHUN2025 BUPATI JEPARA PROVINSI JAWA TENGAH

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara.
3.Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jepara.
4.Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Jepara.
5.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. BABI KETENTUANUMUM KEMAMPUANKEUANGANDAERAH UNTUK PEMBERIAN TUNJANGANKOMUNIKASIINTENSIF, DAN TUNJANGAN RES~S DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH TAHUN 2026. MEMUTUSKAN:
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2447, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun , 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 6); PENENTUANTENTANGBUPATIPERATURANMenetapkan

Pasal 2

(1)Kemampuan Keuangan Daerah dihitung · berdasarkan besaran pendapatan umum Daerah dikurangi belanja Pegawai ASN.
(2)Pendapatan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dan dana alokasi um um.
(3)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan Pegawai ASN.
(4)Dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dana bagi hasil yang bersumber dari transfer pemerintah . pusat, namun tidak termasuk pendapatan daerah pada kelompok pendapatan lain- lain pendapatan daerah yang sah, seperti dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten, serta dana penyesuaian dan otonomi khusus.
(5)Belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan:
1. a.gaji pokok ASN;
2. b.tunjangan keluarga ASN;
3. c.tunjangan jabatan ASN;
4. d.tunjangan fungsional ASN;
5. e.tunjangan fungsional umum ASN;
6. f.tunjangan beras ASN;
7. g.tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN;
8. h.pembulatan gaji ASN;
9. i.iuran premi asuransi kesehatan ASN;
10. j.jaminan kecelakaan kerja ASN;
11. k.jaminan kematian ASN;
  1. 1.belanja tunjangan profesi guru PNS;
  2. 9.Tunjangan Reses adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD setiap melakukan reses.
  3. 7.Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran Tunjangan Komunikasi intensif, Tunjangan Reses, dan Dana Operasional Pimpinan DPRD.
  4. 8.Tunjangan Komunikasi Intensif, selanjutnya disingkat TKI adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.
(2)belanja pegawai ASN untuk realisasi tahun 2024 sebesar Rp966.012.382.717,00 (sembilan ratus enam puluh enam milyar dua belas juta tiga ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
1. a.belanja gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp642.837.894.928,00 (enam ratus empat puluh dua milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah);
2. b.belanja tambahan penghasilan ASN sebesar Rp140.768.521.340,00 (seratus empat puluh milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta lima ratus dua puluh satu ribu tiga ratus em pat puluh rupiah) ;dan
3. c.tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebesar Rp182.405.966.449,00 (seratus delapan puluh dua milyar empat ratus lima juta sembilan ratus enam puluh enam ribu empat ratus em pat puluh sembilan rupiah).

BAB II

KEMAMPUANKEUANGANDAERAH

Pasal 3

Penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut: ( 1) pendapatan umum daerah untuk realisasi tahun 2024 sebesar Rpl.563.256.480.504,00 (satu trilyun lima ratus enam puluh tiga milyar dua ratus lima puluh enam juta empat ratus delapan puluh ribu lima ratus empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a.pendapatan asli daerah sebesar Rp497.778.192.512,00 (empat ratus sembilan puluh tujuh milyar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta seratus sembilan puluh dua ribu lima ratus dua belas rupiah);
b.dana bagi hasil sebesar Rp52.064.691.000,00 (lima puluh dua milyar enam puluh empat juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;dan
c.dana alokasi umum sebesar Rpl.013.413.596.992,00 (satu trilyun tiga belas milyar empat ratus tiga belas juta lima ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah);
m.belanja tambahan penghasilan guru PNSD;
n.belanja tunjangan pengamanan persandian;
o.belanja tunjangan khusus guru;
p.belanja tambahan penghasilan;
q.belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja;
r.belanja tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas;
s.belanja tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja;
t.belanja tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi;
u.belanja insentif pemungutan pajak Daerah;dan
v.belanja insentif pemungutan retribusi Daerah.

(6)Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan. Pemberian hak keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD disesuaikan dengan Kemampuan Keuangan Daerah kelompok tinggi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2),terhitung mulai bulan Januari 2026.

Pasal 7

(2)Dengan kondisi Kemampuan Keuangan Daerah termasuk dalam kelompok tinggi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2), maka Tunjangan Reses diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD paling banyak 7 (tujuh) kali dari uang representasi ketua DPRD.
(1)Tunjangan Reses diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan AnggotaDPRD.

Pasal 6

(2)Dengan kondisi Kemampuan Keuangan Daerah termasuk dalam kelompok tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), TKI diberikan kepada Pimpinan dan AnggotaDPRDpaling banyak 7 (tujuh) kali dari uang representasi ketua DPRD.
(1)TKIdiberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan AnggotaDPRD.

Pasal 5

(2)Dengan besaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Daerah masuk dalam kategori Kemampuan Keuangan Daerah kelompok tinggi.
(1)Dengan penghitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kemampuan Keuangan Daerah sama dengan pendapatan umum Daerah dikurangi belanja ASN, diperoleh besaran Rp597.244.097.787,00 (lima ratus sembilan puluh tujuh milyar dua ratus empat puluh empat juta sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah).

Pasal 4

padatanggal 24 Desember 2025 Ditetapkan di Jepara. pada tanggal 24 Des ember 2025 Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…