DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Jepara Nomor 31 Tahun 2025

Nomor: 31
Tahun: 2025
Ditetapkan: 29 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 102

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026. Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp2.361.135.183.227,00 yang bersumber dari: a. Pendapatan Asli Daerah; b. Pendapatan Transfer; dan c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026; BUPATI JEPARA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Mengingat Menimbang PENJABARAN ANGGARANPENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026 TENTANG PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR31TAHUN 2025 BUPATI JEPARA PROVINS! JA WA TENG AH 2

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati/Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Jepara.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jepara.
6.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Jepara.
7.Perangkat Daerah adalah unsur pembaritu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026. MEMUTUSKAN: Tahun 2014 Nornor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir · dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Tahun 2025 Nomor 9); Menetapkan 3
8..Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBDadalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
10.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
11.Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaatjangka pendek.
12.Belanja Modaladalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap clan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
13.Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran atas beban APBDuntuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
14.Belanja Transfer adalah pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/ atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.
15.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun- tahun anggaran berikutnya.
16.Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. 1 7. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
18.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
19.Tahun Anggaran 2026 adalah masa 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan tanggal 31 Desember 2026. J 4

Pasal 5

(1)Anggaran pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp306.807.026.500,00 (tiga ratus enam miliar delapan ratus tujuhjuta dua puluh enam ribu lima ratus rupiah). yang terdiri atas:
1. a.pajak reklame;
2. b.pajak air tanah;
3. c.pajak sarang burung walet;
4. d.pajak mineral bukan logam dan batuan;
5. e.pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan;
6. f.bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
7. g.pajak barang dan jasa tertentu;

Pasal 4

Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp643.463.858.802,00 (enam ratus empat puluh tiga miliar empat ratus enam puluh tiga juta delapan ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus dua rupiah), yang terdiri atas:

a.Pajak Daerah;
b.Retribusi Daerah;
c.hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
d.lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp2.361.135.183.227,00 (dua triliun tiga ratus enam puluh satu miliar seratus tiga puluh lima juta seratus delapan puluh tiga ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah}, yang bersumber dari:

a.Pendapatan Asli Daerah;
b.Pendapatan Transfer; dan
c.Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pasal 2

APBDTahun Anggaran terdiri atas:

a.Pendapatan Daerah;
b.Belanja Daerah; dan
c.Pembiayaan Daerah. 5

Pasal 6

(1)Anggaran pajak reklame sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) yang terdiri atas:
1. a.pajak reklame papan/billboard/videotron/megatron;
2. h.opsen pajak kendaraan bermotor; dan
3. i.opsen bea balik nama kendaraan bermotor.
(2)Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
(3)Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rpl.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah).
(4)Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.125.000,00 (limajuta seratus dua puluh lima ribu rupiah).
(5)Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rpl.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah).
(6)Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp71.280.000.000,00 (tujuh puluh satu miliar dua ratus delapan puluh juta rupiah).
(7)Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud · pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp29.000.000.000,00 (dua puluh sembilan miliar rupiah).
(8)Pajak barang dan jasa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp93.510.000.000,00 (sembilan puluh tiga miliar lima ratus sepuluh juta rupiah).
(9)Opsen pajak kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp72.225.333.500,00 (tujuh puluh dua miliar dua ratus dua puluh limajuta tiga ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah).
(10)Opsen bea balik nama kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp35.286.568.000,00 (tiga puluh lima miliar dua ratus delapan puluh enam juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah). 6

Pasal 9

(1)Anggaran pajak mineral bukan logam clan batuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rpl.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah). yang terdiri a tas:
1. a.pajak felspar;
2. b.pajak granit/ andesit;
3. c.pajak pasir dan kerikil; dan
4. d.pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya.

Pasal 8

(1)Anggaran pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1} huruf c direncanakan sebesar RpS.125.000,00 (limajuta seratus dua puluh lima ribu rupiah}, yaitu pajak sarang burung walet.
(2)Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar RpS.125.000,00 (lima juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Pasal 7

(1)Anggaran pajak air tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rpl.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah), yaitu pajak air tanah.
(2)Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rpl.300.000.000,00 {satu miliar tiga ratus juta rupiah).
1. b.pajak reklame kain; dan
2. c.pajak reklame melekat/ stiker.
(2)Pajak reklame papan/billboard/videotron/megatron sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
(3)Pajak reklame kain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp499.800.000,00 (empat ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).
(4)Pajak reklame melekat/stiker sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c direncanakan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). 7

Pasal 12

(1)Anggaran pajak barang dan jasa tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar

Pasal 11

( 1) Anggaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp29.000.000.000,00 (dua puluh sembilan miliar rupiah), yaitu bea perolehan hak atas tanah dan bangunan-pemindahan hak.

(2)Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan-pemindahan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp29.000.000.000,00 (dua puluh sembilan miliar rupiah).

Isi peraturan

Teks102PDFHirarki

Memuat teks peraturan…