DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Jepara Nomor 33 Tahun 2025

Nomor: 33
Tahun: 2025
Ditetapkan: 31 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2026 Yang Meliputi a. Dana Operasional ketua DPRD diberikan paling banyak 6 (enam) kali dari uang representasi ketua DPRD; dan b. Dana Operasional wakil ketua diberikan paling banyak 4 (empat) kali dari uang representasi wakil ketua DPRD.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2026; BUPATI JEPARA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA Mengingat Menimbang DANA OPERASIONAL PIMPINANDEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH TAHUN 2026 TENTANG PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 33 TAHUN 2025 BUPATIJEPARA PROVINS! JAWA TENGAH

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara.
3.Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jepara.
4.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
5.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6.Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran Tunjangan Komunikasi intensif, Tunjangan Reses, dan Dana Operasional Pimpinan DPRD.
7.Dana Operasional Pimpinan DPRD, yang selanjutnya disebut Dana Operasional, adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil Ketua DPRD sehari-hari. BABI KETENTUANUMUM PERATURANBUPATI TENTANG DANA OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILANRAKYAT DAERAH TAHUN2026. Menetapkan MEMUTUSKAN: Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 6856);
4.Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2017 ten tang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lernbaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten J epara Nornor 6);

Pasal 2

(1)Kemampuan Keuangan Daerah dihitung berdasarkan besaran pendapatan umum Daerah dikurangi belanja Pegawai ASN.
(2)Pendapatan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.pendapatan asli daerah;
2. b.dana bagi hasil;dan
3. c.dana alokasi umum.
(3)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.belanja gaji;
2. b.Tunjangan;dan
3. c.tambahan penghasilan PegawaiASN.
(4)Dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan dana bagi hasil yang bersumber dari transfer pemerintah pusat, namun tidak term.asuk pendapatan daerah pada kelompok pendapatan lain-lain pendapatan daerah yang sah, seperti dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten, serta dana penyesuaian dan otonomi khusus.
(5)Belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan gaji pokok ASN, tunjangan keluargaASN, tunjanganjabatan ASN,tunjangan fungsional ASN, tunjangan fungsional umum ASN, tunjangan beras ASN, tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN, pembulatan gaji ASN, iuran premi asuransi kesehatan ASN,jaminan kecelakaan kerja ASN,jaminan kematian ASN, belanja tunjangan profesi guru PNS, belanja tambahan penghasilan guru PNSD, belanja tunjangan pengamanan persandian, belanja tunjangan khusus guru, belanja tambahan penghasilan, belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja, belanja tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas, belanja tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja, belanja tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi, belanja insentif pemungutan pajak Daerah, dan belanja insentif pemungutan retribusi Daerah.
(6)Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan.
(2)Dengan besaran sebagairnana dirnaksud pada ayat (1), rnaka Daerah masuk dalam kategori Kemampuan Keuangan Daerah kelompok tinggi.

BAB II

KEMAMPUANKEUANGANDAERAH

Pasal 4

(1)Dengan penghitungan sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 3, Kemampuan Keuangan Daerah sama dengan -pendapatan umum Daerah dikurangi belanja ASN, diperoleh besaran Rp597.244.097.787,00 (Hrnaratus sernbilan puluh tujuh milyar dua ratus empat puluh ernpat juta sernbilan puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah).

Pasal 3

Penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana climaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

a.pendapatan umum daerah untuk realisasi tahun 2024 sebesar Rpl.563.256.480.504,00 (satu triliun lima ratus enam puluh tiga milyar dua ratus lima puluh enam juta empat ratus delapan puluh ribu lima ratus empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.pendapatan asli daerah sebesar Rp497.778.192.512,00 (empat ratus sembilan puluh tujuh milyar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta seratus sembilan puluh dua ribu lima ratus dua belas rupiah);
2. 2.dana bagi hasil sebesar Rp52.064.691.000,00 (lima puluh dua milyar enam puluh em pat juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);dan
3. 3.dana alokasi umum sebesar Rpl.013.413.596.992,00 (satu triliun tiga belas rnilyar em.pat ratus tiga belas juta lima -ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah).
b.belanja pegawai ASN untuk realisasi tahun 2024 sebesar Rp966.012.382.717,00 (sembilan ratus enam puluh enam milyar dua belas juta tiga ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.belanja gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp642.837.894.928,00 (enam ratus empat puluh dua milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus dua -puluh delapan .rupiah];
2. 2.belanja tambahan penghasilan ASNsebesar Rp140.768.521.340,00 (seratus empat puluh milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta lima ratus dua puluh satu ribu tiga ratus empat puluh rupiah); dan
3. 3.tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebesar Rp182.405.966.449,00 (seratus delapan puluh dua milyar empat ratus lima juta sembilan ratus enam puluh enam ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah). ERAHKABUPATENJEPARATAHUN2025 NOMOR.. ;33 SEKRETARISDAERAH Diundangkan di Jepara. padatanggal 31 Desember 2025 BUPATIJEPARA, Ditetapkan di Jepara. padatanggal 31 Desember 2025 Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

BAB IV

KETENTUANPENUTUP

Pasal 6

Pemberian Dana Operasional disesuaikan dengan Kemampuan Keuangan Daerah kelompok tinggi sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2), terhitung mulai bulan Januari 2026.

Pasal 5

(1)Dana Operasional diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD.
(2)Dengan kondisi Kemampuan Keuangan Daerah termasuk dalam kelompok tinggi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2), maka Dana Operasional diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.Dana Operasional ketua DPRD diberikan paling banyak 6 (enam) kali dari uang representasi ketua DPRD; dan
2. b.Dana Operasional wakil ketua diberikan paling banyak 4 (empat) kali dari uang representasi wakil ketua DPRD.

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…