DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2025

Nomor: 4
Tahun: 2025
Ditetapkan: 17 April 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 45

Lembaga terkait

Ringkasan

Didalam Peraturan Bupati Ini Diatur Tentang Beberapa Ketentuan yang Dirubah Dalam Peraturan Bupati Jepara Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, maka perlu melakukan penyesuaian pendapatan dan efisiensi Belanja Daerah dalam APBD TA. 2025;
b.bahwa dengan adanya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453 Tahun 2024 Tentang Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat Dan Makanan Dan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Dan Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian Subjenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian Tahun Anggaran 2025, maka perlu melakukan penyesuaian pagu sub kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah; BUPATI JEPARA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA Menimbang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 30 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARANPENDAPATANDAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 TENTANG BUPATI JEPARA PROVINS! JA WA TENGAH PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 4 TAHUN 2025 2

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950, Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik .Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 .Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 'Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 'Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

c.bahwa dengan telah ditetapkan alokasi Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 berdasarkan Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2024 Tentang APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025, sehingga perlu melakukan penyesuaian pagu dan subkegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud · huruf a, b, dan c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; Mengingat 3 Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Jepara Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2024 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2025 Nomor 1.) diubah sebagai berikut:

Pasal 1

PERATURAN. BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 30 TAHUN 2024 TENTANG. . . PENJABARANANGGARANPENDAPATANDAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN2025. Menetapkan MEMUTUSKAN:

5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4322);
7.Peraturan Daerah Kabupaten .Jepara Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2Q25. (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2024 Nomor 11); .
8..Peraturan Bupati Jepara Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2024 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2025 'Nomor 1). 4

(1)Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rpl.786.881.508.000,00 (satu triliun tujuh ratus delapan puluh enam miliar delapan ratus delapan puluh satu juta lima ratus delapan ribu rupiah), yang terdiri atas:

Pasal 30

3.Ketentuan ayat (1), ayat (5) dan ayat (6) Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

(1). Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rpl.907.481.979.000,00 (satu triliun sembilan ratus tujuh miliar empat ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
2. b.pendapatan transfer antar Daerah.
(2)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1). huruf a .direncanakan sebesar Rpl.786.881.508.000,00 (satu triliun tujuh ratus delapan puluh enam miliar delapan ratus delapan puluh satu juta lima ratus delapan ribu rupiah).
(3)Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp120.600.471.000,00 (seratus dua puluh miliar enam ratus juta em pat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Pasal 29

2.Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut: Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp2.498.663.613.834,00 (dua triliun empat ratus sembilan puluh delapan miliar enam ratus enam puluh tiga juta enam ratus tiga belas ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah), yang bersumber dari:

a.pendapatan asli Daerah; dan
b.pendapatan transfer.

Pasal 3

1.Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 5 ( 1) Anggaran dana alokasi um um se bagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat

(1)huruf d direncanakan sebesar Rpl.076.598.809.000,00 (satu triliun tujuh puluh enam miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.dana alokasi umum yang tidak ditentukan penggunaannya; dan
2. b.dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya.
(2)Dana alokasi umum yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp982.597.625.000,00 (sembilan ratus delapan puluh dua miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Pasal 34

4.Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 34 diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

(2)Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a direncanakan sebesar Rp213. 716.344.000,00 (dua ratus tiga belas miliar tujuh ratus enam belas juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah).
(3)Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2 l .355.245.000,00 (dua puluh satu miliar tiga ratus lima puluh limajuta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).
(4)Dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp57.207.768.000,00 (lima puluh tujuh miliar dua ratus tujuh juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah).
(5)Dana alokasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rpl.076.598.809.QOO,OO (satu triliun tujuh puluh enam miliar lima ratus sembilan puluh delapan. juta delapan ratus sembilan ribu rupiah).
(6)Dana alokasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp418.003.342.000,00 (empat ratus delapan belas miliar tigajuta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah).
1. a.dana desa;
2. b.insentif fiskal;
3. c.dana bagi hasil;
4. d.dana alokasi umum; dan
5. e.dana alokasi khusus. 6
(1)Anggaran pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam . . Pasal 29 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp120.600.471.000,00 (seratus dua puluh miliar enam ratus juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.pendapatan bagi hasil; dan
2. b.bantuan keuangan.
(2)Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a direncanakan sebesar Rpl 14.436.4 71.000,00 (seratus empat belas miliar empat ratus tiga puluh enam juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Pasal 36

6.Ketentuan ayat (1) ayat (2) Pasal 36 diubah dan disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a) sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut: ( 1) Anggaran dana alokasi · khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat

(1)huruf e direncanakan sebesar Rp418.003.342.000,00 (empat ratus delapan belas miliar tiga juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.dana alokasi khusus fisik; . dan
2. b.dana alokasi khusus non fisik.
(2)Dana alokasi khusus fisik yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana, dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rpl 7. 756.660.000,00 (tujuh belas miliar tujuh ratus lima puluh enam juta enam ratus enam puluh ribu rupiah).
(3)Dana alokasi khusus non fisik yang ditentukan penggunaannya sebagaimana, dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp400.246,682.000,00 (empat ratus miliar dua ratus empat puluh enam juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah).

Pasal 35

5.Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 35 diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

(3)Pana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp94.001.184.000,00 (sembilan puluh empat miliar satu juta seratus delapan puluh em pat ribu rupiah). 7
(1)Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a direncanakan sebesar Rp2.008.786.107.611,00 (dua triliun delapan miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta seratus tujuh ribu enam ratus sebelas rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja pegawai;
2. b.belanja b~rang dan jasa;

Pasal 39

9.Ketentuan dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) Pasal 39 diubah, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut: Anggaran Belanja Daerah · Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp2.544.316.609.477,00 (dua triliun lima ratus empat puluh empat miliar tiga ratus enam belas juta enam ratus sembilan ribu em pat ratus tujuh puluh tujuh rupiah), yang bersumber dari:

a.belanja operasi;
b.belanja modal;
c.belanja tidak terduga; dan
d.belanja transfer.

Pasal 38

8.Ketentuan dalam Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)Anggaran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat
(1)huruf b direncanakan sebesar Rp6.164.000.000,00 (enam miliar seratus enam puluh empat juta rupiah), yaitu bantuan keuangan khusus dari pemerintah provinsi;
(2)Bantuan keuangan khusus dari pemerintah provmsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp6.164.000.000,00 (enam miliar seratus enam puluh empatjuta rupiah).

7.Diantara Pasal 37 dan Pasal 38 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 37A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks45PDFHirarki

Memuat teks peraturan…