DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Jepara Nomor 5 Tahun 2026

Nomor: 5
Tahun: 2026
Ditetapkan: 23 Januari 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 3, perubahan Pasal 27, perubahan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 28, perubahan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 30, perubahan Pasal 33, perubahan Pasal 34a, perubahan Pasal 38, perubahan Pasal 39, perubahan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 40, perubahan Pasal 41, perubahan ayat (1), ayat (2), ayat (5) dan ayat (6) Pasal 42, perubahan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Pasal 48, perubahan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 49, perubahan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5), ayat (6), ayat (9) dan ayat (10) Pasal 50, perubahan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 51, perubahan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 52, perubahan Pasal 53, perubahan Pasal 65, perubahan Pasal 66, perubahan Pasal 67, perubahan ayat (1), ayat (5), ayat (7) dan ayat (8) Pasal 70, perubahan Pasal 74, perubahan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 76, perubahan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 77, perubahan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 84, perubahan Pasal 85 perubahan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 88, perubahan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 89, perubahan Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran IV.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan telah ditetapkan alokasi Bantuan Keuangan dani Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026 berdasarkan Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2025 Tentang APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026, sehingga perlu melakukan penyesuaian pagu dan subkegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026; Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950, Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara 1 Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Tahun 2025 Nomor 9);
5.Peraturan Bupati Jepara Nomor 31 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2025 Nomor 31) . MEMUTUSKAN : Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 31 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Jepara Nomor 31 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2025 Nomor 31) diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan dalam Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp2.386.622.642.577,00 (dua triliun tiga ratus delapan puluh enam miliar enam ratus dua puluh dua juta enam ratus empat puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah), yang bersumber dan:

a.Pendapatan Ash i Daerah;
b.Pendapatan Transfer; dan
c.Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. 2 s
1. 2.Ketentuan dalam Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp 1.741.658.783.775,00 (satu triliun tujuh ratus empat puluh satu miliar enam ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

a.pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
b.pendapatan transfer antar daerah.
1. 3.Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

( 1 ) Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf a direncanakan sebesar Rp 1.588.157.401.000 ,00 (satu triliun lima ratus delapan puluh delapan miliar seratus lima puluh tujuh juta empat ratus satu ribu rupiah), yang terdiri atas:

a.dana desa;
b.dana bagi hasil; C. dana alokasi umum; dan
d.dana alokasi khusus.

(2)Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 179.007.394.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan miliar tujuh juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).
(3)Dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp24.007.236.000,00 (dua puluh empat miliar tujuh juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) .
(4)Dana alokasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp973.496.210.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh tiga miliar empat ratus sembilan puluh enam juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) .
(5)Dana alokasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp411.646.561.000,00 (empat ratus sebelas miliar enam ratus empat puluh enam juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah) .

4.Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

(1)Anggaran dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada pasal 28 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp24.007.236.000,00 (dua puluh empat 3 miliar tujuh juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.dana bagi hasil paj ak; dan
2. b.dana bagi hasil sumber daya alam.
(2)Dana bagi hasil Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp22.895.814.000,00 (dua puluh dua miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus empat belas ribu rupiah).
(3)Dana bagi hasil sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 1.111.422.000,00 (satu miliar seratus sebelas juta empat ratus dua puluh dua ribu rupiah) .

5.Ketentuan dalam Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

(1)Anggaran pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b direncanakan sebesar Rp 153.501.382.775,00 (seratus lima puluh tiga miliar lima ratus satu juta tiga ratus delapan, puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
1. a.pendapatan bagi hasil; dan
2. b.bantuan keuangan.
(2)Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar sebesar Rp117.297.382.775,00 (seratus tujuh belas miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah).
(3)Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar sebesar Rp36.204.000.000,00 (tiga puluh enam miliar dua ratus empat juta rupiah) .

6.Ditambahkan Pasal 34a sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 34a

(1)Anggaran bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat
(3)direncanakan sebesar Rp36.204.000.000,00 (tiga puluh enam miliar dua ratus empat juta rupiah), yaitu bantuan keuangan khusus dani Pemerintah Provinsi.
(2)bantuan keuangan khusus dani Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp36.204.000.000,00 (tiga puluh enam miliar dua ratus empat juta rupiah) .

7.Ketentuan dalam Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 38

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp2.546.106.134.867,00 (dua triliun lima ratus empat puluh enam miliar seratus enam juta seratus tiga puluh empat ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

a.Belanja Operasi;
b.Belanja Modal;
c.Belanja Tidak Terduga; dan
d.Belanja Transfer.
1. 8.Ketentuan dalam Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39

Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a direncanakan sebesar Rp 1.934.274.084.329,00 (satu triliun sembilan ratus tiga puluh empat miliar dua ratus tujuh puluh empat juta delapan puluh empat ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

a.belanja pegawai;
b.belanja barang dan j asa;
c.belanja bunga;
d.belanja subsidi;
e.belanja hibah; dan
f.belanja bantuan sosial.
1. 9.Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 40 diubah, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 40

(1)Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a direncanakan sebesar Rp 1.221.099.970.135,00 (satu triliun dua ratus dua puluh satu miliar sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu seratus tiga puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara;
2. b.belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara;
3. c.belanja gaji dan tunjangan DPRD;
4. d.belanja gaji dan tunjangan kepala Daerah/wakil kepala Daerah;
5. e.belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta kepala Daerah/wakil kepala Daerah;
6. f.belanja pegawai bantuan operasional satuan pendidikan; dan
7. g.belanja pegawai badan layanan umum Daerah.
(2)Belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp747.650.046.355,00 (tujuh ratus empat puluh tujuh miliar enam ratus lima puluh juta empat puluh enam ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah) . 5
(3)Belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp421.121.572.148,00 (empat ratus dua puluh satu miliar seratus dua puluh satu juta lima ratus tujuh puluh dua ribu seratus empat puluh delapan rupiah) .
(4)Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp34.998.311.000,00 (tiga puluh empat miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus sebelas ribu rupiah) .
(5)Belanja gaji dan tunjangan kepala Daerah/wakil kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 193.456.632,00 (seratus sembilan puluh tiga juta empat ratus lima puluh enam ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah) .
(6)Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta kepala Daerah/wakil kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 1.311.335.000,00 (satu miliar tiga ratus sebelas juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) .
(7)Belanja pegawai bantuan operasional satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp793.020.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh tiga juta dua puluh ribu rupiah).
(8)Belanja pegawai badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp15.032.299.000,00 (lima belas miliar tiga puluh dua juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) .

10.Ketentuan dalam Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 41

(1)Anggaran belanj a gaji dan tunjangan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp747.650.046.355,00 (tujuh ratus empat puluh tujuh miliar enam ratus lima puluh juta empat puluh enam ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanj a gaji pokok aparatur sipil negara;
2. b.belanj a tunjangan keluarga aparatur sipil negara;
3. c.belanj a tunjangan j abatan aparatur sipil negara;
4. d.belanja tunjangan fungsional aparatur sipil negara;
5. e.belanj a tunjangan fungsional umum aparatur sipil negara;
6. f.belanj a tunjangan beras aparatur sipil negara;
7. g.belanja tunjangan paj ak penghasilan / tunj angan khusus aparatur sipil negara;
8. h.belanja pembulatan gaji aparatur sipil negara;
9. i.belanja iuran j aminan kesehatan aparatur sipil negara;
10. j.belanja iuran j aminan kecelakaan kerj a aparatur sipil negara;
11. k.belanja iuran j aminan kematian aparatur sipil negara; dan
  1. 1.belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat aparatur sipil negara.
(2)Belanja gaji pokok aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a direncanakan sebesar Rp513.230.500.580,00 (lima ratus tiga belas miliar dua ratus tiga puluh juta lima ratus ribu lima ratus delapan puluh rupiah) .
(3)Belanja tunjangan keluarga aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp62.222.666.592,00 (enam puluh dua miliar dua ratus dua puluh dua juta enam ratus enam puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah) .
(4)Belanja tunjangan j abatan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.886.081.360,00 (lima miliar delapan ratus delapan puluh enam juta delapan puluh satu ribu tiga ratus enam puluh rupiah) .
(5)Belanja tunjangan fungsional aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp49.465.463.966,00 (empat puluh sembilan miliar empat ratus enam puluh lima juta empat ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah) .
(6)Belanja tunjangan fungsional umum aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp6.681.212.058,00 (enam miliar enam ratus delapan puluh satu juta dua ratus dua belas ribu lima puluh delapan rupiah) .
(7)Belanja tunjangan beras aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp35.185.357.008,00 (tiga puluh lima miliar seratus delapan puluh lima juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu delapan rupiah) .
(8)Belanja tunjangan paj ak penghasilan / tunj angan khusus aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 17.058.212.535,00 (tujuh belas miliar lima puluh delapan juta dua ratus dua belas ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah) . 7
(9)Belanja pembulatan gaji aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp32.861.858,00 (tiga puluh dua juta delapan ratus enam puluh satu ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah) .
(10)Belanja iuran jaminan kesehatan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp40.919.250.947,00 (empat puluh miliar sembilan ratus sembilan belas juta dua ratus lima puluh ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah) .
(11)Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 1.839.823.638,00 (satu miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah).
(12)Belanja iuran jaminan kematian aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp4.404.364.390,00 (empat miliar empat ratus empat juta tiga ratus enam puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah) .
(13)Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 1 direncanakan sebesar Rp 10.724.251.423,00 (sepuluh miliar tujuh ratus dua puluh empat juta dua ratus lima puluh satu ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah) .

11.Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (5) dan ayat (6) Pasal 42 diubah, sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 42

(1)Anggaran belanj a tambahan penghasilan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp421.121.572.148,00 (empat ratus dua puluh satu miliar seratus dua puluh satu juta lima ratus tujuh puluh dua ribu seratus empat puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
1. a.tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja aparatur sipil negara;
2. b.tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja aparatur sipil negara;
3. c.tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi aparatur sipil negara;
4. d.tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja aparatur sipil negara; dan
5. e.tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya aparatur sipil negara.
(2)Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 145.177.231.074,00 (seratus empat puluh lima miliar seratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh satu ribu tujuh puluh empat rupiah) .
(3)Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 1.113.885.956,00 (satu miliar seratus tiga belas juta delapan ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah) .
(4)Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan •profesi aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp305.900.000,00 (tiga ratus lima juta sembilan ratus ribu rupiah).
(5)Tambahan penghasil'an berdasarkan prestasi kerja aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp6.695.561.248,00 (enam miliar enam ratus sembilan puluh lima juta lima ratus enam puluh satu ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah) .
(6)Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obj ektif lainnya aparatur sipil. negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp267.828.993.870,00 (dua ratus enam puluh tujuh miliar delapan ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) .

12.Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Pasal 48 diubah, sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut :

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…