DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Jepara Nomor 7 Tahun 2025

Nomor: 7
Tahun: 2025
Ditetapkan: 19 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Pelaksana, Jenis Layanan, Pelaksanaan, Tugas dan Tanggung Jawab, Pendanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian, Pelaporan dan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dalam penanganan kegawatdaruratan, diperlukan penanganan secara terpadu melalui pengintegrasian layanan nomor tunggal panggilan darurat;
b.bahwa layanan nomor tunggal panggilan darurat di Daerah diperlukan guna mendukung pengiriman, penyaluran dan penyampaian informasi penting yang menyangkut keamanan negara, keselamatan jiwa manusia dan harta benda, bencana alam, mara bahaya, dan/ atau wabah penyakit sehingga penanganan keadaan darurat dapat dilaksanakan secara terpadu, efektif, dan efisien;
c.bahwa untuk memberikan landasan hukum dan pedoman dalam layanan nomor tunggal panggilan darurat di Daerah diperlukan pengaturan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112; BUPATIJEPARA, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA LAYANANNOMORTUNGGALPANGGILANDARURAT112 TENTANG PERATURANBUPATIJEPARA NOMOR 7 TAHUN2025 BUPATI JEPARA PROVINS!JAWA TENGAH Mengingat Menimbang Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksana urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Jepara.
4.Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Diskominfo adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
5.Kepala Diskominfo adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jepara.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Nomor Tunggal Panggilan Darurat adalah nomor tunggal yang digunakan untuk keperluan layanan panggilan keadaaan darurat.
8.Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 yang selanjutnya disebut Layanan Call Center 112 adalah pusat layanan pengaduan masyarakat melalui nomor telepon 112 dimana penelepon dapat meminta bantuan maupun memberikan informasi terkait kegawatdaruratan tanpa dikenakan biaya telepon.
9.Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan/ atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

Pasal 1

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LAYANAN NOMOR TUNGGAL PANGGILANDARURAT112. MEMUTUSKAN:

3.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan Layanan Call Center 112 terdiri atas:

a.pelaksana;
b.jenis layanan;
c.pelaksanaan;
d.tugas dan tanggungjawab:
e.pendanaan;
f.monitoring, evaluasi dan pengendalian;dan
g.pelaporan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

a.mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat untuk menangani Keadaan Gawat Darurat;
b.mengintegrasikan semua layanan telepon pengaduan dan pemberian informasi Keadaan Gawat Darurat dari Perangkat Daerah, instansi pemerintah dan instansi terkait lainnya ke dalam sistem Layanan Call Center 112;
c.mempermudah masyarakat dalam mengakses dan mendapatkan layanan Keadaan Gawat Darurat;
d.mempermudah masyarakat mengingat NomorTunggal Panggilan Darurat; dan
e.mempermudah koordinasi penanganan Keadaan Gawat Darurat dengan Perangkat Daerah, instansi pemerintah dan instansi terkait lainnya.

BAB II

MAKSUDDANTUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar hukum pelaksanaan Layanan Call Center 112 kepada masyarakat.

10.Keadaan Gawat Darurat adalah suatu keadaan yang terjadi mendadak mengakibatkan seseorang a tau ban yak orang memerlukan penanganan/pertolongan segera dalam arti pertolongan secara cermat, tepat dan cepat.
11.Kecelakaan adalah peristiwa yang dapat membahayakan dan/ atau mengancam keselamatan manusia dan dapat merugikan harta benda yang diakibatkan oleh alat/ sarana transportasi.
12.Kebakaran adalah kejadian yang dapat merugikan jiwa dan/atau harta benda yang diakibatkan oleh api yang membesar dan tidak dapat dikendalikan.
13.Pelayanan Ambulans adalah pelayanan mobilisasi terhadap kegawatdaruratan termasuk evakuasi medik dan/ atau pelayanan rujukan.
14.Penyelamatan Manusia adalah pertolongan terhadap manusia yang diakibatkan oleh kecelakaan, bencana dan kegawatdaruratan yang lain.
15.Virtual Private Network yang selanjutnya disingkat VPN adalah jaringan yang sifatnya khusus (bukan akses umum) untuk menghubungkan 2 (dua) lokasi Call Center yang berbeda, bersifat aman/ secure dan tidak dapat disadap dengan mudah atau mengurangi pihak lain untuk menyusup masuk ke dalam jaringan. BABV JENIS LAYANAN

Pasal 7

Jenis Layanan Call Center 112 meliputi:

a.permintaan pelayanan ambulans gawat darurat;
b.permintaan penyelamatan manusia;
c.penanganan kebakaran;
d.penanganan kejadian kecelakaan;
e.penanganan kejadian tindak kriminal seperti pembunuhan, pencurian dengan kekerasan, kekerasan dalam rumah tangga dan tindak pidana lainnya;
f.penanganan kejadian terorisme;

Pasal 6

(1)Layanan Call Center 112 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan pengintegrasian beberapa layanan pengaduan yang diselenggarakan oleh:
1. a.Perangkat Daerah;
2. b.instansi pemerintah; dan
3. c.instansi terkait lainnya.
(2)Pengintegrasian Layanan Call Center 112 yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada (1) huruf a meliputi layanan yang diselenggarakan oleh:
1. a.Diskominfo;
2. b.badan penanggulangan bencana Daerah;
3. c.satuan polisi pamong praja dan Pemadam kebakaran;
4. d.dinas kesehatan;
5. e.dinas sosial dan pemberdayaan masyarakat desa;
6. f.dinas perhubungan;
7. g.dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;dan/ atau
8. h.rumah sakit umum Daerah.
(2)Pengintegrasian Layanan Call Center 112 yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi layanan yang diselenggarakan oleh kepolisian resor J epara.
(3)Pengintegrasian Layanan Call Center 112 yang diselenggarakan oleh instansi terkait lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi layanan yang diselenggarakan oleh:
1. a.PLN;
2. b.Palang Merah Indonesia;
3. c.Badan SAR Nasional; dan /atau
4. d.badan hukum lainnya.

BAB IV

PELAKSANA

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah menyelenggarakan Layanan Call Center 112 yang beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam sehari selama 7 (tujuh) hari dalam satu minggu dan dilaksanakan secara terus menerus.
(2)Layanan Call Center 112 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi dan dikordinasikan oleh Diskominfo.

Pasal 10

(1)Pelaksanaan Layanan Call Center 112 dilaksanakan oleh tim.
(2)Keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Diskominfo;
2. b.badan penanggulangan bencana Daerah;
3. c.satuan polisi pamong praja dan Pemadan kebakaran;
4. d.dinas kesehatan;
5. e.dinas sosial dan pemberdayaan masyarakat desa;
6. f.dinas perhubungan; BABVI PELAKSANAAN

Pasal 9

( 1) Diskominfomenyediakan sarana dan prasarana Layanan Call Center 112.

(2)Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.tempat;
2. b.peralatan kerja;
3. c.komputer /laptop;
4. d.peralatan telekomunikasi; dan
5. e.perangkat dengan sistem informatika dan teknologi.
(3)Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki fungsi antara lain:
1. a.penanganan gawat darurat dalam memberikan informasi Keadaan Gawat Darurat ke instansi terkait;
2. b.menerima panggilan gawat darurat dari masyarakat;
3. c.rekap penerimaan panggilan gawat darurat dari masyarakat yang disertai dengan waktu informasi yang diterima;
4. d.meneruskan informasi gawat darurat ke perangkat daerah, instansi pemerintah dan instansi terkait lainnya; dan
5. e.rekap pengiriman informasi gawat darurat ke perangkat daerah, instansi pemerintah dan instansi terkait lainnya yang disertai waktu pengiriman informasi.

Pasal 8

Bentuk integrasi jenis Layanan Call Center 112 antara Perangkat Daerah, instansi pemerintah, dan instansi terkait lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

g.penanganan pohon tumbang dengan korban atau terganggunya aktivitas masyarakat;
h.penanganan hewan buas atau berbisa;
1. 1.penanganan kejadian terkait kebencanaan; J. penanganan kerusakan konstruksi yang mengakibatkan korban atau terganggunya aktivitas masyarakat; dan/ atau
k.penanganan kegawatdaruratan lainnya.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…