Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Sasaran, Besaran Anggaran, Mekanisme Pembayaran, Penghentian Pembayaran, Pendanaan, Pengawasan dan Pelaporan, Evaluasi dan Ketentuan Penutup
Memuat teks peraturan…
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif Bagi Kader Kesehatan Sejahtera; c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu, Pemerintah Daerah wajib menganggarkan dana untuk mendukung penyelenggaraan posyandu yang salah satunya untuk mendanai pemberian insentif bagi kader kesehatan; b. bahwa dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan dasar yang komprehensif dan berkualitas serta pemberdayaan masyarakat dibutuhkan keterlibatan kader kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan di posyandu desa/kelurahan; a. bahwa pemberian insentif bagi Kader Kesehatan Sejahtera merupakan bentuk penghargaan dan pengakuan peran strategis kader Posyandu dalam memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat, khususnya dalam upaya percepatan penurunan angka stunting sebagai bagian dari pelaksanaan nilai keadilan sosial, gotong royong, dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat; BUPATIJEPARA, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PEMBERIANINSENTIFBAGIKADERKESEHATANSEJAHTERA TENTANG PERATURANBUPATIJEPARA NOMOR 9 TAHUN 2025 BUPATIJEPARA PROVINS!JAWA TENGAH Mengingat Menimbang Pasal 1 Dalam Peraturan B pati ini, yang dimaksud dengan : 1. abupaten Jepara. 2. Pemerintah aerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksana uru an pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 3. Bupati adalah upati J epara. 4. Dinas Kesehat yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat D erah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan idang kesehatan. 5. Pusat Keseha an Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas ad ah Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan Pelayanan sehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, an/ atau paliatif dengan mengutamakan promotif dan p eventif di wilayah kerjanya. 6. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah ba an dari lembaga kemasyarakatan desa/kemasya atan kelurahan sebagai wadah partisipasi BABI KETENTUANUMUM PERATURAN BUP TI TENTANG PEMBERIAN INSENTIF BAGI KADER KESEHAT N SEJAHTERA.
MEMUTUSKAN: 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan sat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1339); Lingkungan Propin i Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1 65 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); 3. Undang-Undang N mor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tamb an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5582) seba aimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- ndang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peratur Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2 22 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tamb an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4. Peraturan Menteri alam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Te padu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553); Menetapkan (1) Sasaran penerima Insentif merupakan Kader Kesehatan Sejahtera yang bertugas di Posyandu desa/kelurahan. (2) Kader Kesehatan Sejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kader yang sudah mengikuti pelatihan /workshop kesehatan atau ditetapkan dengan keputusan petinggi/lurah. (3) Nama penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
BAB III SASARAN
(1) Pemberian Insentif bagi Kader Kesehatan Sejahtera dimaksudkan untuk meningkatkan pelaksanaan tugas. (2) Pemberian Insentif bagi Kader Kesehatan Sejahtera bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kinerja Kader Kesehatan Sejahtera dalam menjalankan tugas. BAB II MAKSUDDANTUJUAN masyarakat yang merupakan mitra pemerintah desa/kelurahan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan serta meningkatkan pelayanan desa. 7. Kader kesehatan Sejahtera adalah anggota masyarakat yang bersedia, mampu, dan memiliki waktu untuk membantu petinggi/lurah dalam pemberdayaan masyarakat, ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat di desa/ kelurahan berdasarkan standar pelayanan minimal yang ditetapkan dengan keputusan petinggi/lurah. 8. Kartu Kader Kesehatan Sejahtera adalah sebuah kartu virtual elektronik dalam aplikasi K3S sebagai alat pengenal identitas kader dan sebagai pengolahan data kader yang menggunakan teknologi elektronik untuk memfasilitasi pengelolaan data kader, pelaporan dan monitoring. 9. Insentif adalah bentuk penghargaan yang diberikan Pemerintah Daerah kepada Kader Kesehatan Sejahtera berupa uang untuk meningkatkan motivasi pelaksanaan tugas. ( 1) Kepala Puskesmas mengusulkan daftar penerima lnsentif kepada Kepala Dinas dilampiri dengan fotokopi surat keputusan petinggi/lurah mengenai Kader Kesehatan Sejahtera. (2) Dinas melaksanakan verifikasi berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Dinas mengusulkan nama Kader Kesehatan Sejahtera sebagai penerima lnsentif kepada Bupati berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk ditetapkan dengan keputusan Bupati. (4) Penerima insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan Kartu Kader Kesehatan Sejahtera. (5) Dinas bertugas melaksanakan penyaluran Insentif secara nontunai melalui bendahara pengeluaran. (6) Bendahara pengeluaran bertugas menyalurkan Insentif secara nontunai kepada penerima. (7) Penyaluran Insentif secara nontunai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disalurkan ke rekening penerima melalui bank penyalur yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
BABV MEKANISME PEMBAYARAN ( 1) Insentif diberikan kepada Kader Kesehatan Sejahtera yang bertugas di Posyandu desa/kelurahan dengan besaran yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (2) Insentif Kader Kesehatan Sejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun. (3) Pencairan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan tiap 3 (tiga)bulan sekali. BAB IV BESARAN ANGGARAN
BAB VIII PENGAWASAN DAN PELAPORAN
( 1) Bupati melaksanakan pengawasan penyaluran lnsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Bupati menugaskan Inspektorat selaku unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan Daerah. (3) Pelaporan dan pertanggungjawaban penyaluran lnsentif sebagaimana dimaksud Pasal 5 dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat Puskesmas sampai Dinas selaku pengguna anggaran. (1) Pendanaan lnsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersumber dari: a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;dan/ atau b. sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pendanaan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran pada Dinas. (3) Pengelolaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB VII PENDANAAN
BAB VI PENGHENTIAN PEMBAYARAN
Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dihentikan pembayarannya apabila penerima : a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri; c. berhenti atau diberhentikan; atau d. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Diundangkan di Jepara. pada tanggal 28 Mei 2025 BUPATI JEPARA, •~IARS U OMO Ditetapkan di Jepara. pada tanggal 28 Mei 2025 pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara. memerintahkanmengetah uinya,orangsetiapAgar BABX KETENTUANPENUTUP
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 5 dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah. (2) Dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menugaskan Dinas dengan melibatkan perangkat Daerah terkait. (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala minimal 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu- waktu dibutuhkan. Insentifpemberianevaluasimelaksanakan(1) Bupati BAB IX EVALUASI Pasal9
Membuka PDF…