Penanganan kemiskinan berupa BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diberikan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
a.Mekanisme Penetapan Keluarga Penerima Manfaat
1.Penetapan keluarga penerima manfaat diputuskan bersama dalam Musyawarah Desa, dengan mengutamakan keluarga miskin ekstrem, identifikasi keluarga miskin ekstrem dilakukan melalui pemeringkatan berdasarkan aspek sosial dan ekonomi sesuai dengan Data Pemerintah sebagai acuan.
2.Calon Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa diprioritaskan keluarga miskin ekstrem yang berdomisili di Desa bersangkutan berdasarkan data yang ditetapkan oleh pemerintah.
3.Dalam hal Desa tidak memiliki data keluarga miskin berdasarkan data yang ditetapkan oleh pemerintah, Kepala Desa dapat menetapkan calon Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa berdasarkan kriteria:
a) kehilangan mata pencaharian; b) mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun, sakit kronis, dan/atau penyandang disabilitas; c) tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan; 8 d) rumah tangga dengan anggota tunggal lanjut usia; dan/atau e) perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin.
4.Daftar Keluarga Penerima Manfaat dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
b.Apabila Data Pemerintah belum tersedia, penetapan Keluarga Penerima Manfaat melalui mekanisme:
1.Proses Pendataan
a) Perangkat Desa menyiapkan data Desa yang mencakup profil penduduk Desa berdasarkan usia, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan disabilitas; b) Pemerintah Desa melakukan pendataan keluarga miskin dan miskin ekstrem calon keluarga penerima manfaat BLT Desa, dengan melibatkan masyarakat Desa dan unsur masyarakat Desa, sesuai dengan kondisi dan kearifan lokal desa; dan c) Pemerintah Desa melakukan pendataan mulai dari tingkat rukun tetangga, rukun warga, dan dusun.
2.Proses Konsolidasi dan Verifikasi Hasil Pendataan
a) Pemerintah Desa menghimpun hasil pendataan dari rukun tetangga, rukun warga, dan dusun, untuk kemudian melakukan verifikasi serta tabulasi data. Dalam proses verifikasi syarat penerima BLT Desa, hal yang dilakukan adalah sebagai berikut: 1) mengidentifikasi keluarga miskin ekstrem untuk diprioritaskan menjadi penerima Bantuan Langsung Tunai Desa; dan 2) melakukan verifikasi status kependudukan calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa berdasarkan data administrasi kependudukan yang dimiliki oleh Desa atau data dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten. b) jika ditemukan calon Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa yang tidak memiliki nomor induk kependudukan, Pemerintah Desa menerbitkan surat keterangan domisili, calon Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa yang hanya memiliki surat keterangan tersebut kemudian difasilitasi Pemerintah Desa untuk mendapatkan layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
3.Proses Validasi dan Penetapan Hasil Pendataan
a) Pemerintah Desa memfasilitasi BPD untuk melaksanakan Musyawarah Desa dengan mengundang perwakilan masyarakat dan pihak lain yang terkait untuk membantu validasi data calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa; b) berdasarkan hasil musyawarah tersebut, daftar calon Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa; 9 c) Keputusan Kepala Desa paling sedikit memuat: 1) nama, nomor identitas kependudukan dan alamat calon Keluarga Penerima Manfaat; 2) rincian calon keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok pekerjaan; 3) jumlah calon keluarga penerima manfaat; dan 4) kategori Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa berdasarkan hasil Musyawarah Desa. d) Kepala Desa melaporkan keputusan Kepala Desa mengenai penetapan Keluarga Penerima Manfaat kepada bupati melalui Dinas dengan surat pengantar melalui camat.
4.Perubahan Keluarga Penerima Manfaat
a) jika terdapat perubahan keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa karena meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat, Kepala Desa dapat mengganti dengan keluarga penerima manfaat yang baru dengan memperhatikan kriteria yang telah ditentukan; b) Pemerintah Desa memfasilitasi BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa khusus untuk menetapkan daftar keluarga penerima manfaat yang baru; c) dalam hal tidak terdapat pengganti keluarga penerima manfaat karena sudah tidak ada lagi keluarga yang memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat berdasarkan hasil Musyawarah Desa khusus, alasan tersebut wajib dijelaskan dalam berita acara hasil Musyawarah Desa khusus; d) daftar keluarga penerima manfaat yang baru, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa; dan e) Kepala Desa melaporkan Keputusan Kepala Desa mengenai perubahan atas penetapan Keluarga Penerima Manfaat kepada Bupati melalui Dinas dengan surat pengantar melalui camat.