DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2026

Nomor: 1
Tahun: 2026
Ditetapkan: 2 Januari 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA BAB III FOKUS PENGGUNAAN DANA DESA BAB IV PENETAPAN FOKUS PENGGUNAAN DANA DESA BAB V PUBLIKASI BAB VI PELAPORAN BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan prioritas Desa;
c.bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 40 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa, Bupati dapat menyusun petunjuk teknis atas pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Desa, berpedoman pada penggunaan Dana Desa dan petunjuk operasional;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan yang Didanai dari Dana Desa Tahun 2026; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); SALINAN 2
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
8.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
9.Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
10.Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1151);
11.Peraturan Bupati Jombang Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 42/E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 89 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 89/E); 3 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN YANG DIDANAI DARI DANA DESA TAHUN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3.Bupati adalah Bupati Jombang.
4.Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang.
5.Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batasan wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
7.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9.Perangkat Desa adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Desa yang terdiri atas sekretariat Desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis.
10.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11.Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
12.Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya disingkat RKP Desa adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 1 (satu) tahun.
13.Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. 4
14.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya di singkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
15.Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang di Tranfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
16.Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
17.Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
18.Pembangunan Desa adalah upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
19.Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan perilaku, kemampuan kesadaran, serta meningkatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
20.Bantuan Langsung Tunai yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa.
21.Keluarga Penerima Manfaat adalah keluarga penerima bantuan langsung tunai Desa yang mana penentuannya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
22.Sustainable Development Goals Desa yang selanjutnya disingkat SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
23.Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
24.Padat Karya Tunai Desa adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. 5

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

a.memberikan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang dibiayai Dana Desa;
b.mendukung pencapaian program prioritas Pemerintah Daerah; dan
c.terwujudnya pengelolaan Dana Desa secara tertib, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat Desa setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 3

(1)Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mendanai:
1. a.Pembangunan Desa; dan
2. b.Pemberdayaan Masyarakat Desa.
(2)Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kewenangan Desa.
(3)Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk percepatan pencapaian tujuan SDGs Desa.

Pasal 4

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui:

a.pemenuhan kebutuhan dasar dalam rangka pencegahan dan penurunan stunting di desa dan perluasan akses kesehatan, penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani, dan penurunan beban pengeluaran masyarakat miskin melalui BLT, Padat Karya Tunai dan bantuan sosial lainnya;
b.pembangunan sarana dan prasarana Desa dalam rangka pendataan desa, pengentasan kemiskinan dan Kawasan kumuh desa, pengembangan listrik alternatif, pembangunan sarana prasarana untuk transportasi desa, informasi dan komunikasi, peningkatan kualitas masyarakat desa, peningkatan keterlibatan masyarakat desa dan dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam, non alam dan bencana karena perubahan iklim;
c.pengembangan potensi ekonomi lokal melalui pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan BUM Desa dan BUM Desa Bersama, pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh BUM Desa/BUM Desa Bersama, pengembangan Desa wisata; dan
d.pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan melalui pemanfaatan energi terbarukan, pengelolaan lingkungan desa, pelestarian sumber daya alam Desa. 6

Pasal 5

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui:

a.penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka pencegahan stunting, penanggulangan penyakit menular dan tidak menular, optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan melalui promosi dan advokasi, pencegahan dan pemberantasan peredaran narkoba dan prekursor narkotika;
b.penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Pembangunan Desa dalam rangka konsolidasi data SDGs Desa dan perkembangan Desa, penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani melalui pelatihan dan pengembangan jaringan pemasaran, peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh melalui forum warga, peningkatan kualitas Sumber Daya masyarakat Desa, dan pengembangan listrik alternatif;
c.pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat desa melalui pelatihan dan promosi potensi desa, pengembangan dan peningkatan kapasitas BUM Desa dan BUM Desa Bersama, pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh BUM Desa/BUM Desa Bersama;
d.pengembangan seni budaya lokal melalui peningkatan kapasitas seni budaya warga desa; dan
e.penguatan kapasitas masyarakat dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam melalui penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana alam, non alam dan kejadian luar biasa.

BAB III

FOKUS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 6

(1)Fokus penggunaan Dana Desa diutamakan penggunaannya untuk mendukung:
1. a.penanganan kemiskinan ekstrem dengan penggunaan Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai Desa dengan target keluarga penerima manfaat dapat menggunakan data Pemerintah sebagai acuan;
2. b.dukungan implementasi Koperasi Desa Merah Putih;
3. c.penguatan Desa berketahanan iklim dan tangguh bencana;
4. d.peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala Desa;
5. e.program ketahanan pangan atau lumbung pangan, energi, dan lembaga ekonomi Desa lainnya;
6. f.pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur desa melalui program Padat Karya Tunai Desa; 7
7. g.pembangunan infrastruktur digital dan teknologi di Desa; dan/atau
8. h.program sektor prioritas lainnya di Desa termasuk pengembangan potensi dan keunggulan Desa.
(2)Dukungan implementasi Koperasi Desa Merah Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dialokasikan dalam perubahan APB Desa setelah dilakukan penyaluran Dana Desa untuk dukungan implementasi Koperasi Desa Merah Putih sesuai dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
(3)Dana Desa dapat digunakan untuk dana operasional Pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga persen) dari pagu Dana Desa selain untuk Koperasi Desa Merah Putih setiap Desa.

Pasal 7

(1)Fokus penggunaan Dana Desa untuk penanganan kemiskinan ekstrem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dilaksanakan berupa pemberian BLT Desa.
(2)BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan per Keluarga Penerima Manfaat yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.
(3)Pemberian BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.

Pasal 8

Penanganan kemiskinan berupa BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diberikan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

a.Mekanisme Penetapan Keluarga Penerima Manfaat
1. 1.Penetapan keluarga penerima manfaat diputuskan bersama dalam Musyawarah Desa, dengan mengutamakan keluarga miskin ekstrem, identifikasi keluarga miskin ekstrem dilakukan melalui pemeringkatan berdasarkan aspek sosial dan ekonomi sesuai dengan Data Pemerintah sebagai acuan.
2. 2.Calon Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa diprioritaskan keluarga miskin ekstrem yang berdomisili di Desa bersangkutan berdasarkan data yang ditetapkan oleh pemerintah.
3. 3.Dalam hal Desa tidak memiliki data keluarga miskin berdasarkan data yang ditetapkan oleh pemerintah, Kepala Desa dapat menetapkan calon Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa berdasarkan kriteria: a) kehilangan mata pencaharian; b) mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun, sakit kronis, dan/atau penyandang disabilitas; c) tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan; 8 d) rumah tangga dengan anggota tunggal lanjut usia; dan/atau e) perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin.
4. 4.Daftar Keluarga Penerima Manfaat dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
b.Apabila Data Pemerintah belum tersedia, penetapan Keluarga Penerima Manfaat melalui mekanisme:
1. 1.Proses Pendataan a) Perangkat Desa menyiapkan data Desa yang mencakup profil penduduk Desa berdasarkan usia, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan disabilitas; b) Pemerintah Desa melakukan pendataan keluarga miskin dan miskin ekstrem calon keluarga penerima manfaat BLT Desa, dengan melibatkan masyarakat Desa dan unsur masyarakat Desa, sesuai dengan kondisi dan kearifan lokal desa; dan c) Pemerintah Desa melakukan pendataan mulai dari tingkat rukun tetangga, rukun warga, dan dusun.
2. 2.Proses Konsolidasi dan Verifikasi Hasil Pendataan a) Pemerintah Desa menghimpun hasil pendataan dari rukun tetangga, rukun warga, dan dusun, untuk kemudian melakukan verifikasi serta tabulasi data. Dalam proses verifikasi syarat penerima BLT Desa, hal yang dilakukan adalah sebagai berikut: 1) mengidentifikasi keluarga miskin ekstrem untuk diprioritaskan menjadi penerima Bantuan Langsung Tunai Desa; dan 2) melakukan verifikasi status kependudukan calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa berdasarkan data administrasi kependudukan yang dimiliki oleh Desa atau data dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten. b) jika ditemukan calon Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa yang tidak memiliki nomor induk kependudukan, Pemerintah Desa menerbitkan surat keterangan domisili, calon Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa yang hanya memiliki surat keterangan tersebut kemudian difasilitasi Pemerintah Desa untuk mendapatkan layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
3. 3.Proses Validasi dan Penetapan Hasil Pendataan a) Pemerintah Desa memfasilitasi BPD untuk melaksanakan Musyawarah Desa dengan mengundang perwakilan masyarakat dan pihak lain yang terkait untuk membantu validasi data calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa; b) berdasarkan hasil musyawarah tersebut, daftar calon Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa; 9 c) Keputusan Kepala Desa paling sedikit memuat: 1) nama, nomor identitas kependudukan dan alamat calon Keluarga Penerima Manfaat; 2) rincian calon keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok pekerjaan; 3) jumlah calon keluarga penerima manfaat; dan 4) kategori Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa berdasarkan hasil Musyawarah Desa. d) Kepala Desa melaporkan keputusan Kepala Desa mengenai penetapan Keluarga Penerima Manfaat kepada bupati melalui Dinas dengan surat pengantar melalui camat.
4. 4.Perubahan Keluarga Penerima Manfaat a) jika terdapat perubahan keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa karena meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat, Kepala Desa dapat mengganti dengan keluarga penerima manfaat yang baru dengan memperhatikan kriteria yang telah ditentukan; b) Pemerintah Desa memfasilitasi BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa khusus untuk menetapkan daftar keluarga penerima manfaat yang baru; c) dalam hal tidak terdapat pengganti keluarga penerima manfaat karena sudah tidak ada lagi keluarga yang memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat berdasarkan hasil Musyawarah Desa khusus, alasan tersebut wajib dijelaskan dalam berita acara hasil Musyawarah Desa khusus; d) daftar keluarga penerima manfaat yang baru, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa; dan e) Kepala Desa melaporkan Keputusan Kepala Desa mengenai perubahan atas penetapan Keluarga Penerima Manfaat kepada Bupati melalui Dinas dengan surat pengantar melalui camat.

Pasal 9

(1)Fokus penggunaan Dana Desa dilaksanakan secara swakelola dan/atau kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman umum pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
(2)Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa.

Pasal 10

Fokus penggunaan Dana Desa untuk dukungan implementasi Koperasi Desa Merah Putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Desa Merah Putih. 10

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2026

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

FOKUS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

FOKUS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023