DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2026

Nomor: 10
Tahun: 2026
Ditetapkan: 12 Februari 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JOMBANG NOMOR 122 TAHUN 2023 TENTANG SISTEM KERJA UNTUK PENYEDERHANAAN BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan sistem kerja serta adanya perkembangan kebijakan nasional di bidang reformasi birokrasi dan manajemen aparatur sipil negara, terdapat kebutuhan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Jombang Nomor 122 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja Untuk Penyederhanaan Birokrasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang agar selaras dengan dinamika organisasi, tata kelola pemerintahan, dan kebutuhan pelayanan publik;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 122 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja Untuk Penyederhanaan Birokrasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); SALINAN 2
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 184);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor 3/D);
9.Peraturan Bupati Jombang Nomor 122 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja Untuk Penyederhanaan Birokrasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2023 Nomor 122/E); 3 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JOMBANG NOMOR 122 TAHUN 2023 TENTANG SISTEM KERJA UNTUK PENYEDERHANAAN BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Jombang Nomor 122 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja Untuk Penyederhanaan Birokrasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2023 Nomor 122/E) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 ditambah 1 (satu) angka yakni angka 35, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3.Bupati adalah Bupati Jombang.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
5.Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah Pejabat Tinggi dalam Instansi Pemerintah Kabupaten Jombang yang disamakan dengan Pejabat Eselon II.
6.Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama terdiri atas Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Inspektur, Staf Ahli Bupati, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kepala Badan kecuali, Kepala Dinas, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah kelas B, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
7.Pejabat Administrator adalah Pejabat Administrasi dengan jenjang disamakan dengan Pejabat Eselon III, yang bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan pada Instansi Pemerintah Kabupaten Jombang.
8.Pejabat Administrator terdiri atas Kepala Bagian Sekretariat Daerah/Sekretariat DPRD/Rumah Sakit Umum Daerah kelas B, Direktur Rumah Sakit Daerah kelas D, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Sekretaris Inspektorat/Badan/Dinas/Satuan Polisi Pamong Praja, Inspektur Pembantu Inspektorat, Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Daerah kelas B, Camat, Kepala Bidang Dinas/Badan/Rumah Sakit Umum kelas B, Sekretaris Kecamatan. 4
9.Pejabat Pengawas adalah Pejabat Administrasi dengan jenjang disamakan dengan Pejabat Eselon IV, yang bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
10.Pejabat Pengawas terdiri atas Kepala Unit Pelaksana Teknis, Kepala Sub Bagian Sekretariat Daerah/Sekretariat DPRD/Dinas/Badan/Rumah Sakit Umum Daerah/ Inspektorat/Satuan Polisi Pamong Praja/Kecamatan, Lurah, Kepala Seksi Dinas/Badan/Satuan Polisi Pamong Praja/Kecamatan/Kelurahan.
11.Pejabat Fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional pada lnstansi Pemerintah, terdiri atas Jabatan Fungsional Keahlian dan Jabatan Fungsional Keterampilan.
12.Jenjang Jabatan Fungsional Keahlian adalah Ahli Pertama, Ahli Muda, Ahli Madya dan Ahli Utama.
13.Jenjang Jabatan Fungsional Keterampilan adalah Pemula, Mahir, Terampil dan Penyelia.
14.Pejabat Pelaksana adalah Pejabat Administrasi yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
15.Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16.Unit Organisasi Bersifat Khusus adalah Rumah Sakit Umum Daerah yang dipimpin oleh seorang Direktur.
17.Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan yang melaksanakan tugas teknis operasional dan teknis penunjang.
18.Satuan Pendidikan selanjutnya disingkat UPTD Satuan Pendidikan adalah UPTD perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan, dengan bentuk kelembagaan Sekolah Dasar, Sanggar Kegiatan Belajar, Taman Kanak-Kanak.
19.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah Pegawai Negeri Sipil disingkat (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja disingkat (PPPK) yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian disingkat (PPK) dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan ketentuan perundang undangan.
20.Sistem Kerja adalah serangkaian prosedur dan tata kerja yang membentuk suatu proses aktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
21.Penyesuaian Sistem Kerja adalah perbaikan dan pengembangan mekanisme kerja dan proses bisnis Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan memanfaatkan sistem pemerintahan berbasis elektronik. 5
22.Mekanisme Kerja adalah proses dan cara kerja organisasi yang menggambarkan alur pelaksanaan tugas Pegawai Aparatur Sipil Negara yang dilakukan dalam suatu sistem dengan mengedepankan kompetensi, keahlian dan/atau keterampilan.
23.Proses Bisnis adalah kumpulan aktivitas terstruktur yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja dan keluaran yang bernilai tambah sesuai dengan tujuan pendirian organisasi.
24.Unit Organisasi adalah bagian dari struktur organisasi Pemerintah Kabupaten Jombang yang dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, atau Pejabat Fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit organisasi tertentu.
25.Pejabat Penilai Kinerja adalah atasan langsung dari pejabat yang dinilai kinerjanya, dengan ketentuan paling rendah adalah Pejabat Pengawas atau pejabat fungsional yang diberi pendelegasian kewenangan untuk menilai kinerja.
26.Pejabat Level I adalah Pejabat dengan Level kedudukan tertinggi dalam struktur organisasi pada unit organisasi;
27.Pejabat Level II adalah Pejabat yang berkedudukan dibawah Pejabat level I dalam struktur organisasi pada unit organisasi.
28.Pejabat Level III adalah Pejabat yang berkedudukan dibawah Pejabat level II dalam struktur organisasi pada unit organisasi.
29.Penugasan adalah penunjukan atau pengajuan sukarela Pejabat Fungsional dan pelaksana untuk melaksanakan tugas tertentu di bawah Pimpinan Unit Organisasi dalam periode waktu tertentu sesuai dengan kompetensi, keahlian dan/atau keterampilan.
30.Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
31.Penanggungjawab Teknis Kebijakan adalah Pejabat Fungsional jenjang Madya yang diberikan tugas tambahan melaksanakan tugas subtansi pada perangkat daerah.
32.Pengendali Teknis Kebijakan adalah Pejabat Fungsional jenjang Muda yang diberikan tugas tambahan melaksanakan tugas sub subtansi pada perangkat daerah;
33.Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah. 6
34.Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan dan dikelola oleh instansi pusat atau pemerintah daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah lain.
35.Sub Substansi adalah tugas pokok dan fungsi jabatan struktural yang dilakukan penyetaraan jabatan.
2.Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(1)Dalam rangka pencapaian kinerja organisasi, Pimpinan Unit Organisasi dapat mengusulkan kepada Kepala Perangkat Daerah untuk menugaskan Pejabat Fungsional sebagai Penanggung Jawab Teknis Kegiatan atau Pengendali Teknis Kegiatan.
(2)Penugasan Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah atas Persetujuan Sekretaris Daerah.
(3)Pejabat Fungsional yang ditugaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan Pejabat Fungsional hasil Penyetaraan Jabatan atau Pejabat Fungsional lainnya pada jenjang Madya untuk Penanggungjawab Teknis Kegiatan dan jenjang Muda untuk Pengendali Teknis Kegiatan.
(4)Dalam hal tidak terdapat Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka Kepala Perangkat Daerah dapat mengusulkan Pejabat Pelaksana dengan Persetujuan Sekretaris Daerah.
(5)Pejabat Pelaksana yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi Pengendali Teknis Kegiatan merupakan Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat minimal Penata Golongan Ruang III/b dengan Kelas Jabatan 7.
(6)Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) sekaligus bertindak sebagai Ketua Tim Kerja sesuai dengan Sub Subtansi yang ditugaskan.
(7)Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) diberikan delegasi kewenangan oleh Pimpinan Unit Organisasi memberikan rekomendasi penilaian kinerja anggota Tim Kerja. 7 Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang. Ditetapkan di Jombang Pada tanggal 12 Februari 2026 BUPATI JOMBANG, ttd WARSUBI Diundangkan di Jombang pada tanggal 12 Februari 2026 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JOMBANG, ttd AGUS PURNOMO BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2026 NOMOR 10 D:\HUKUM 4 ARFANDY\PERATURAN BUPATI\2026\Bagian Organisasi\Perubahan Sistem Kerja.doc

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…