DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Jombang Nomor 13 Tahun 2026

Nomor: 13
Tahun: 2026
Ditetapkan: 5 Maret 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II EKSTRAKURIKULER BAB III KEARIFAN LOKAL BAB IV EKSTRAKURIKULER KEAGAMAAN BAB V PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN BAB VI KETENTUAN PERALIHAN BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa kegiatan ekstrakurikuler kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan bagian dari upaya Pemerintah Daerah dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan dasar yang berorientasi pada penguatan karakter, pelestarian budaya daerah, serta pengembangan potensi lokal;
c.bahwa untuk memberikan kepastian hukum, keseragaman pelaksanaan, serta sebagai pedoman bagi satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dalam menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler kearifan lokal, perlu diatur dalam Peraturan Bupati; d, bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Ekstrakurikuler Kearifan Lokal pada Satuan Pendidikan di Lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang No. 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); SALINAN 2
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama Dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4769);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7.Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 172) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 503);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 9/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 9/E); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG EKSTRAKURIKULER KEARIFAN LOKAL PADA SATUAN PENDIDIKAN DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3.Bupati adalah Bupati Jombang. 3
4.Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pendidikan.
5.Intrakurikuler adalah kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan belajar sesuai jadwal dan beban belajar pada struktur Kurikulum.
6.Kokurikuler adalah kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan untuk penguatan, pendalaman, dan/atau pengayaan kegiatan Intrakurikuler dalam rangka pengembangan karakter dan kompetensi Peserta Didik.
7.Ekstrakurikuler adalah kegiatan pengembangan karakter dalam rangka perluasan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerjasama, dan kemandirian peserta didik secara optimal yang dilakukan dengan bimbingan dan pengawasan satuan pendidikan.
8.Kearifan lokal adalah materi kurikuler yang dikembangkan dari potensi, keunikan, dan kebutuhan daerah Kabupaten Jombang untuk meningkatkan mutu pendidikan, melestarikan budaya, serta memberikan keterampilan hidup yang relevan bagi peserta didik di lingkungannya.
9.Kegiatan Ekstrakurikuler kearifan lokal adalah kegiatan kurikuler yang dilakukan oleh peserta didik di luar kegiatan intrakurikuler dan kokurikuler, di bawah bimbingan dan pengawasan satuan pendidikan, bertujuan untuk mengembangkan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerjasama, dan kemandirian peserta didik secara optimal untuk mendukung pencapaian tujuan pendidikan.
10.Materi kurikuler kearifan lokal adalah keseluruhan rencana pembelajaran (tujuan, materi, metode) yang menjadi panduan guru, yang mencakup kegiatan inti (intrakurikuler), kegiatan pendukung yang memperdalam materi, hingga pengembangan karakter peserta didik, yang bertujuan membentuk kompetensi dan karakter secara terarah yang dapat berupa pendidikan keagamaan, pengembangan keterampilan hidup, pelestarian alam hayati, seni daerah, kerajinan, adat istiadat, hingga keterampilan praktis yang disesuaikan dengan konteks lokal Satuan Pendidikan.
11.Satuan Pendidikan adalah Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
12.Pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya.
13.Sumber daya adalah seluruh sumber daya yang tersedia pada Satuan Pendidikan yang dapat dimanfaatkan secara kolektif untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pendidikan. 4

BAB II

EKSTRAKURIKULER

Pasal 2

(1)Ekstrakurikuler memuat:
1. a.kompetensi;
2. b.muatan pembelajaran; dan
3. c.beban belajar.
(2)Ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mengembangkan minat dan bakat Peserta Didik.
(3)Satuan Pendidikan dapat mengembangkan Ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4)Pengembangan Ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada:
1. a.komponen;
2. b.jenis dan format kegiatan;
3. c.prinsip pengembangan;
4. d.mekanisme;
5. e.evaluasi;
6. f.daya dukung; dan
7. g.pihak yang terlibat.

Pasal 3

Visi Ekstrakurikuler pada Satuan Pendidikan adalah berkembangnya potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, dan kemandirian Peserta Didik secara optimal melalui kegiatan-kegiatan di luar Intrakurikuler dan Kokurikuler.

Pasal 4

Misi Ekstrakurikuler pada Satuan Pendidikan sebagai berikut:

a.menyediakan sejumlah kegiatan yang dapat dipilih dan diikuti sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, dan minat Peserta Didik; dan
b.menyelenggarakan sejumlah kegiatan yang memberikan kesempatan kepada Peserta Didik untuk dapat mengekspresikan dan mengaktualisasikan diri secara optimal melalui kegiatan mandiri dan/atau berkelompok.

Pasal 5

Fungsi Ekstrakurikuler pada Satuan Pendidikan sebagai berikut: 5

a.fungsi pengembangan, yakni bahwa Ekstrakurikuler berfungsi untuk mendukung perkembangan Peserta Didik melalui perluasan minat, pengembangan potensi dan bakat, serta pemberian kesempatan untuk pembentukan karakter dan pelatihan kepemimpinan.
b.fungsi sosial, yakni bahwa Ekstrakurikuler berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan rasa tanggung jawab sosial Peserta Didik. Kompetensi sosial dikembangkan dengan memberikan kesempatan kepada Peserta Didik untuk memperluas pengalaman sosial, praktik keterampilan sosial, dan internalisasi nilai moral serta nilai sosial.
c.fungsi rekreatif, yakni bahwa Ekstrakurikuler dilakukan dalam suasana rileks dan menyenangkan sehingga menunjang proses perkembangan Peserta Didik. Ekstrakurikuler harus dapat menjadikan kehidupan atau atmosfer sekolah lebih menantang dan lebih menarik bagi Peserta Didik;
d.fungsi persiapan karier, yakni bahwa Ekstrakurikuler berfungsi untuk mengembangkan kesiapan karir Peserta Didik melalui pengembangan kapasitas.

Pasal 6

Tujuan pelaksanaan Ekstrakurikuler pada Satuan Pendidikan sebagai berikut.

a.ekstrakurikuler harus dapat meningkatkan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor Peserta Didik; dan
b.ekstrakurikuler harus dapat mengembangkan bakat, minat, dan potensi Peserta Didik dalam upaya pembinaan pribadi menuju manusia seutuhnya.

Pasal 7

Jenis Ekstrakurikuler sebagai berikut:

a.krida, misalnya: Kepramukaan, Latihan Kepemimpinan Siswa (LKS), Palang Merah Remaja (PMR), Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra), dan lainnya;
b.karya ilmiah, misalnya: Kegiatan Ilmiah Remaja (KIR), kegiatan penguasaan keilmuan dan kemampuan akademik, penelitian, dan lainnya;
c.latihan olah-bakat atau latihan olah-minat, misalnya: pengembangan bakat olahraga, seni dan budaya, pecinta alam, jurnalistik, teater, teknologi informasi dan komunikasi, rekayasa, dan lainnya;
d.keagamaan, misalnya: pesantren kilat, ceramah keagamaan, baca tulis Al-Quran, retret; atau
e.bentuk kegiatan lainnya. 6

Pasal 8

Ekstrakurikuler dapat diselenggarakan dalam berbagai format sebagai berikut:

a.individual, yakni Ekstrakurikuler dapat dilakukan dalam format yang diikuti oleh Peserta Didik secara perorangan;
b.kelompok, yakni Ekstrakurikuler dapat dilakukan dalam format yang diikuti oleh kelompok-kelompok Peserta Didik;
c.klasikal, yakni Ekstrakurikuler dapat dilakukan dalam format yang diikuti oleh Peserta Didik dalam 1 (satu) rombongan belajar;
d.gabungan, yakni Ekstrakurikuler dapat dilakukan dalam format yang diikuti oleh Peserta Didik antar rombongan belajar; dan
e.lapangan, yakni Ekstrakurikuler dapat dilakukan dalam format yang diikuti oleh seorang atau sejumlah Peserta Didik melalui kegiatan di luar sekolah atau kegiatan lapangan.

Pasal 9

Ekstrakurikuler pada Satuan Pendidikan dikembangkan dengan prinsip sebagai berikut:

a.bersifat individual, yakni bahwa Ekstrakurikuler dikembangkan sesuai dengan potensi, bakat, dan minat Peserta Didik masing-masing;
b.bersifat pilihan, yakni bahwa Ekstrakurikuler dikembangkan sesuai dengan minat dan diikuti oleh Peserta Didik secara sukarela;
c.keterlibatan aktif, yakni bahwa Ekstrakurikuler menuntut keikutsertaan Peserta Didik secara penuh sesuai dengan minat dan pilihan masing-masing;
d.menyenangkan, yakni bahwa Ekstrakurikuler dilaksanakan dalam suasana yang menggembirakan bagi Peserta Didik;
e.membangun etos kerja, yakni bahwa Ekstrakurikuler dikembangkan dan dilaksanakan dengan prinsip membangun semangat Peserta Didik untuk berusaha dan bekerja dengan baik dan giat; dan
f.kemanfaatan sosial, yakni bahwa Ekstrakurikuler dikembangkan dan dilaksanakan dengan memperhatikan dampak positifnya bagi masyarakat.

Pasal 10

Mekanisme ekstrakurilkuler terdiri atas:

a.Pengembangan;
b.Pelaksanaan; dan
c.Penilaian atau Assesment.

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…