DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2025

Nomor: 15
Tahun: 2025
Ditetapkan: 18 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

pedoman pengelolaan KURDA yang memuat pengelolaan, subsidi bunga, pelaporan, pembinaan pengawasan monitoring dan evaluasi.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sebagai upaya untuk menjaga sektor Usaha Mikro dan Kecil tetap dapat bertahan dan berkembang, Pemerintah Daerah perlu memberikan Subsidi Bunga kepada Usaha Mikro Kecil Menengah yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Kredit Usaha Rakyat Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); SALINAN 2
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Bank Perekonomian Rakyat Milik Pemerintah Daerah Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 921);
7.Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 14/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 3/E);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2022 Nomor 6/A, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2022 Nomor 6/A); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KREDIT USAHA RAKYAT DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3.Bupati adalah Bupati Jombang.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai usaha mikro dan kecil.
7.Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai usaha mikro, kecil dan menengah. 3
8.PT. Bank Perkreditan Rakyat Bank Jombang (Perseroda) yang selanjutnya disebut PT. BPR Bank Jombang (Perseroda), adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Jombang berbentuk Perseroan Terbatas yang menjalankan usahanya di bidang perbankan dan didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9.Kredit Usaha Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Kurda adalah penyediaan dana dalam jumlah tertentu dari PT. BPR Bank Jombang (Perseroda) untuk mendukung tujuan usaha dengan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam yang mewajibkan peminjam untuk melunasi pinjaman dalam waktu tertentu beserta pembayaran bunga dan biaya lainnya.
10.Suku Bunga adalah tingkat bunga yang dikenakan dalam pemberian Kurda.
11.Subsidi Bunga adalah pemberian insentif atas selisih antara tingkat bunga yang diterima oleh Penyalur Kurda dengan tingkat bunga yang dibebankan kepada debitur.
12.Kelompok Usaha adalah kumpulan pelaku usaha yang dibentuk berdasarkan kesamaan kepentingan, kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya, tempat) dan/atau keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
13.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jombang.
14.Pola Executing adalah pemberian kredit dari Bank pada penerima kredit dan bertanggung jawab menagih kembali sesuai syarat dan kondisi.

BAB II

PENGELOLAAN KURDA

Pasal 2

Kurda bertujuan untuk:

a.mendorong percepatan pelaksanaan pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja;
b.meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan bagi usaha produktif;
c.meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro dan kecil melalui pemberian subsidi bunga.

Pasal 3

(1)Pemberian dan pendanaan Kurda bersumber dari PT. BPR Bank Jombang (Perseroda). 4
(2)Pemberiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan PT. BPR Bank Jombang (Perseroda) dengan pola executing sesuai dengan Standar Operasional Prosedur PT. BPR Bank Jombang (Perseroda).
(3)PT. BPR Bank Jombang (Perseroda) sebagai pemberi KURDA mempunyai tanggung jawab menyeleksi, menetapkan penerima dan menagihkan kembali serta menanggung resiko atas tidak tertagihnya dana yang disalurkan.
(4)Pemberian Kurda diprioritaskan pada usaha produktif, yaitu sektor industri pengolahan, sektor perdagangan dan jasa, sektor pertanian, peternakan dan perikanan, sektor kriya, dan sektor usaha pendukung program pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

Pasal 4

(1)Penerima Kurda terdiri dari:
1. a.usaha mikro dan kecil;
2. b.usaha produktif bidang pertanian, peternakan dan perikanan;
3. c.anggota kelompok usaha.
(2)Penerima Kurda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.memiliki usaha produktif dan layak;
2. b.memiliki surat izin usaha yang diterbitkan perangkat daerah teknis yang membidangi dan/atau surat izin usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
3. c.penduduk Kabupaten Jombang yang dibuktikan dengan KTP Elektronik atau Surat Keterangan Pembuatan KTP Elektronik;
4. d.bertempat usaha di Kabupaten Jombang;
5. e.memiliki Surat Keterangan Usaha dari Kepala Desa/Kelurahan setempat bagi pelaku usaha pemula yang tidak memiliki surat izin usaha;
6. f.memiliki surat rekomendasi pengajuan kredit dari Ketua Kelompok Usaha bagi anggota kelompok usaha;
7. g.memiliki NPWP bagi Penerima KURDA dengan plafon Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke atas; dan
8. h.tidak sedang menerima Kredit Usaha Rakyat dari Penyalur Kredit Usaha Rakyat yang lain dan/atau Dana Bergulir. 5

Pasal 5

(1)Syarat untuk menerima Kurda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pemohon mengajukan Surat Pemohonan Kredit kepada PT. BPR Bank Jombang (Perseroda) dengan dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diproses sesuai dengan Standar Operasional Prosedur PT. BPR Bank Jombang (Perseroda).

Pasal 6

(1)Kurda diberikan kepada Penerima Kurda dengan plafon maksimal sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per debitur.
(2)Suku Bunga Kurda sebesar 11 % (sebelas persen) dengan rincian sebagai berikut:
1. a.suku bunga sebesar 3 % (tiga persen) dibebankan kepada debitur flat rate pertahun; dan
2. b.suku bunga sebesar 8 % (delapan persen) dibebankan kepada Pemerintah Daerah flat rate pertahun dalam bentuk subsidi bunga.
(3)Kurda hanya digunakan untuk subsidi bunga bank, apabila terdapat provisi dan biaya administrasi bank maka dapat dibebankan kepada Debitur.
(4)Premi asuransi dibebankan kepada PT. BPR Bank Jombang (Perseroda).
(5)Jangka waktu Kurda paling lama 3 (tiga) tahun.
(6)Skema pembayaran angsuran Kurda dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yakni:
1. a.Pola Angsuran, yaitu pembayaran angsuran pokok dan bunga setiap bulan sampai dengan kredit lunas; atau
2. b.Pola Musiman, yaitu pembayaran angsuran bunga setiap bulan dan pembayaran pokok pinjaman pada saat jatuh tempo.
(7)Skema pembayaran angsuran Kurda sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kredit antara Penerima Kurda dan PT. BPR Bank Jombang (Perseroda) dengan memperhatikan kebutuhan pembiayaan.

Pasal 7

(1)Agunan Kurda terdiri atas:
1. a.Agunan Pokok; dan
2. b.Agunan Tambahan. 6
(2)Agunan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa usaha atau obyek yang akan dibiayai Kurda.
(3)Agunan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa:
1. a.Sertifikat Hak atas Tanah dan/atau Bangunan;
2. b.Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor; dan/atau
3. c.surat berharga lainnya.
(4)Agunan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diwajibkan bagi Kurda dengan maksimal plafon kredit Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 8

Pemrosesan kredit oleh PT. BPR Bank Jombang (Perseroda) maksimal 5 (lima) hari kerja sejak dokumen persyaratan kredit diterima secara lengkap dan benar.

BAB III

SUBSIDI BUNGA

Pasal 9

(1)Penerima Kurda diberikan subsidi atas bunga yang dibebankan oleh PT. BPR Bank Jombang (Perseroda).
(2)Besaran subsidi bunga adalah sebesar 8% (delapan persen) flat rate dari bunga yang ditetapkan oleh PT. BPR Bank Jombang (Perseroda) sebesar 11% (sebelas persen) flat rate.
(3)Dana subsidi bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam APBD setiap tahun anggaran berdasarkan kemampuan keuangan daerah atau dengan memprioritaskan sisa kewajiban Pemerintah Daerah atas beban subsidi bunga.

Pasal 10

(1)Subsidi bunga diberikan melalui skema kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan PT. BPR Bank Jombang (Perseroda) yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama.
(2)Pemerintah Daerah dalam melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilakukan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah atau Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang membidangi. 7
(3)Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat;
1. a.identitas para pihak;
2. b.hak dan kewajiban para pihak; dan
3. c.sanksi atas pelanggaran hak dan kewajiban para pihak.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…