DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Jombang Nomor 16 Tahun 2025

Nomor: 16
Tahun: 2025
Ditetapkan: 18 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 52

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Jombang

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

pedoman bagi BLUD Rumah Sakit Umum Daerah dalam menyelenggarakan pengelolaan SDM BLUD dan Remunerasi

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Sumber Daya Manusia dan Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, tambahan Lembaran Negara Republik; SALINAN 2
6.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, tambahan Lembaran Negara Republik nomor 6887);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUMBER DAYA MANUSIA DAN REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3.Bupati adalah Bupati Jombang.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
7.Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Jombang dan Rumah Sakit Umum Daerah Ploso.
8.Sumber Daya Manusia BLUD yang selanjutnya disingkat SDM BLUD adalah sumber daya manusia yang terdiri dari pejabat pengelola dan pegawai BLUD yang melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka penyelenggaraan layanan BLUD. 3
9.Pejabat Pengelola BLUD merupakan sumber daya manusia yang bertanggung jawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas, dan keuangan BLUD dalam penyelenggaraan layanan.
10.Pemimpin BLUD adalah direktur Rumah Sakit Umum Daerah.
11.Pejabat Keuangan adalah pejabat Rumah Sakit Umum Daerah yang bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan BLUD.
12.Pejabat Teknis adalah pejabat Rumah Sakit Umum Daerah yang bertanggungjawab atas penyelenggaraan kegiatan operasional pelayanan BLUD.
13.Pegawai BLUD merupakan sumber daya manusia yang melaksanakan kegiatan dalam rangka mendukung kinerja BLUD.
14.Pegawai BLUD Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai BLUD ASN merupakan pegawai BLUD yang berstatus pegawai negeri sipil dan/atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
15.Pegawai Profesional BLUD adalah Pegawai BLUD selain ASN yang diangkat oleh BLUD sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, dan kemampuan keuangan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
16.Dewan Pengawas adalah organ BLUD yang bertanggungjawab kepada Bupati untuk melakukan kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pelayanan dan pengelolaan keuangan BLUD
17.Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran BLUD.
18.Remunerasi adalah suatu bentuk imbalan kerja yang berupa gaji, tunjangan, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, dan/atau pensiun yang ditetapkan dengan mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, kesetaraan dan kepatutan sesuai dengan tingkat tanggungjawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.
19.Gaji adalah imbalan kerja dalam bentuk uang yang diterima secara tetap setiap bulan oleh pejabat pengelola dan/atau pegawai sebagai konsekuensi atas kedudukan jabatan dan kepegawaiannya
20.Tunjangan Tetap yaitu imbalan kerja bersifat tambahan pendapatan di luar gaji setiap bulan sebagai konsekuensi atas kedudukannya sebagai pegawai.
21.Honorarium adalah imbalan kerja dalam bentuk uang yang diterima sebagai konsekuensi atas keterlibatan pejabat pengelola, pegawai, dan/atau Dewan Pengawas pada kegiatan tertentu. 4
22.Insentif yaitu imbalan kerja dalam bentuk uang sebagai konsekuensi atas kinerja pejabat pengelola dan/atau pegawai dalam penyelenggaraan BLUD.
23.Bonus atas prestasi, yang selanjutnya disebut Bonus adalah imbalan kerja dalam bentuk uang sebagai konsekuensi atas pencapaian kinerja dan persyaratan tertentu.
24.Pendapatan Fungsional BLUD adalah pendapatan yang diperoleh dari pelayanan, kerjasama, hibah, dan pendapatan BLUD lainnya selain alokasi dana anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan dana anggaran pendapatan belanja negara.
25.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah sisa anggaran yang bersumber pelampauan target pendapatan dan ketidakterserapan belanja pada periode sebelumnya yang digunakan untuk pembiayaan anggaran tahun berkenaan.
26.Jasa Pelayanan adalah alokasi tertentu atas pendapatan fungsional sebagai imbalan kerja atas pemberian layanan secara langsung maupun tidak langsung oleh pejabat pengelola dan/atau pegawai
27.Cuti adalah hak untuk tidak masuk kerja yang diberikan dalam jangka waktu tertentu. Pembinaan adalah suatu kegiatan pemberian petunjuk tentang tata cara pelaksanaan upaya sesuai dengan ketentuan dan bertujuan mendapatkan kesatuan tindak untuk mencapai hasil guna dan daya guna yang sebesar-besarnya.
28.Hari adalah hari kerja.
29.Sertifikat Keahlian (SKA) Kesehatan adalah bukti resmi yang dikeluarkan oleh badan atau lembaga tertentu yang menunjukkan keahlian seseorang dalam suatu bidang kerja tertentu berdasarkan kualifikasi dan klasifikasi yang diatur dalam bentuk sertifikat.

Pasal 2

(1)Maksud dari Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi BLUD Rumah Sakit Umum Daerah dalam menyelenggarakan pengelolaan SDM BLUD dan Remunerasi.
(2)Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
1. a.mewujudkan pelayanan yang terbaik dan bermutu pada BLUD Rumah Sakit Umum Daerah;
2. b.memenuhi ketersediaan SDM BLUD Rumah Sakit Umum Daerah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan BLUD; dan
3. c.memberikan jaminan atas terpenuhinya hak dan kewajiban SDM BLUD Rumah Sakit Umum Daerah. 5

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI SUMBER DAYA MANUSIA BLUD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Pasal 3

(1)SDM BLUD Rumah Sakit Umum Daerah terdiri atas:
1. a.Pejabat Pengelola; dan
2. b.Pegawai.
(2)Pejabat Pengelola BLUD Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi pada bidang tertentu.
(3)Kompetensi pada bidang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, integritas, kepemimpinan, pengalaman, dedikasi, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugasnya.
(4)Pejabat Pengelola BLUD Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
1. a.Pemimpin;
2. b.Pejabat Keuangan; dan
3. c.Pejabat Teknis.
(5)Sebutan Pemimpin, Pejabat Keuangan, dan Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD Rumah Sakit Umum Daerah.
(6)Pejabat Pengelola BLUD Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib berasal dari pegawai negeri sipil Daerah.

Pasal 4

(1)Pejabat Pengelola BLUD Rumah Sakit Umum Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
(2)Pengangkatan dan Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
(3)Pemimpin BLUD Rumah Sakit Umum Daerah bertanggungjawab kepada Bupati.
(4)Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis BLUD Rumah Sakit Umum Daerah bertanggungjawab kepada pemimpin.

Pasal 5

(1)Pegawai BLUD Rumah Sakit Umum Daerah terdiri dari:
1. a.Pegawai ASN; dan/atau
2. b.Pegawai Profesional.
(2)Mekanisme pengangkatan, pemberhentian, dan pengelolaan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6
(3)Pegawai Profesional BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dipekerjakan secara tetap dan/atau kontrak.
(4)Pegawai Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pegawai yang memiliki kompetensi pada bidang tertentu yang mekanisme pengangkatan, pemberhentian, dan pengelolaan berdasarkan ketentuan dalam peraturan ini.
(5)Kompetensi pada bidang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi keahlian, keterampilan, integritas, dedikasi, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugasnya.
(6)Dalam hal Pegawai Profesional BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b masih dalam masa kontraknya, dapat diangkat menjadi pegawai tetap dan status kepegawaian diubah menjadi pegawai tetap.
(7)Pengangkatan pegawai tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan keputusan pemimpin BLUD Rumah Sakit Umum Daerah.

Pasal 6

(1)Pemimpin BLUD Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a, mempunyai tugas:
1. a.memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD agar lebih efisien dan produktivitas;
2. b.merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati;
3. c.menyusun rencana strategis;
4. d.menyiapkan RBA;
5. e.mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. f.menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang- undangan;
7. g.mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas kewenangan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada Bupati; dan
8. h.tugas lain yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
(2)Pemimpin BLUD Rumah Sakit Umum Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi sebagai penanggungjawab umum operasional maupun keuangan. 7

Pasal 7

(1)Pejabat Keuangan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b mempunyai tugas:
1. a.merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
2. b.mengoordinasikan penyusunan RBA;
3. c.menyiapkan dokumen pelaksanaan anggaran;
4. d.melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
5. e.menyelenggarakan pengelolaan kas;
6. f.melakukan pengelolaan utang, piutang, dan investasi;
7. g.menyusun kebijakan pengelolaan barang milik Daerah yang berada dibawah penguasaannya;
8. h.menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
9. i.menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
10. j.tugas lain yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
(2)Pejabat Keuangan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab keuangan.
(3)Pejabat Keuangan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran/ bendahara pengeluaran pembantu pembantu.
(4)Pejabat Keuangan, bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu, dan bendahara pengeluaran/ bendahara pengeluaran pembantu harus dijabat oleh pegawai negeri sipil.

Pasal 8

(1)Pejabat Teknis BLUD Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf c, mempunyai tugas:
1. a.menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya;
2. b.melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan RBA;
3. c.memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya; dan
4. d.tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau pemimpin sesuai kewenangannya.
(2)Pejabat Teknis BLUD Rumah Sakit Umum Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya. 8
(3)Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumberdaya manusia, dan peningkatan sumberdaya lainnya.

BAB III

MEKANISME REKRUTMEN PEGAWAI PROFESIONAL BLUD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Pasal 9

(1)BLUD Rumah Sakit Umum Daerah menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Pegawai BLUD yang berasal dari tenaga profesional berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
(2)Penyusunan kebutuhan jumlah pegawai yang berasal dari tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat dilakukan reviu dalam jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.
(3)Penyusunan kebutuhan jumlah pegawai yang berasal dari tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)disesuaikan dengan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan pola ketenagakerjaan BLUD.
(4)Formasi kebutuhan pegawai yang berasal dari tenaga profesional ditetapkan dengan keputusan Pemimpin BLUD.

Pasal 10

(1)Pengadaan Pegawai Profesional BLUD Rumah Sakit Umum Daerah dilakukan berdasarkan pada penetapan formasi kebutuhan.
(2)Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
1. a.perencanaan;
2. b.pengumuman lowongan;
3. c.persyaratan;
4. d.seleksi dan pengumuman hasil seleksi;
5. e.pengangkatan; dan
6. f.penempatan pegawai.
(3)Ketentuan mengenai pengadaan Pegawai Profesional BLUD Rumah Sakit Umum Daerah yang memiliki keahlian khusus atau yang bersifat mendesak karena pertimbangan kebutuhan pelayanan diatur lebih lanjut dengan peraturan Pemimpin BLUD. 9

Pasal 11

(1)Perencanaan pengadaan Pegawai Profesional BLUD Rumah Sakit Umum Daerah dilakukan melalui mekanisme seleksi terbuka yang dilaksanakan oleh tim seleksi.
(2)Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemimpin BLUD.
(3)Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
1. a.menyusun pedoman penyelenggaraan seleksi;
2. b.menentukan persyaratan; menentukan tempat dan jadwal seleksi;
3. c.menyelenggarakan seleksi;
4. d.memeriksa dan menentukan hasil ujian; dan
5. e.melaporkan hasil seleksi kepada Pemimpin BLUD.
(4)Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur BLUD Rumah Sakit Umum Daerah, dan dapat melibatkan unsur tenaga ahli dan/atau lembaga profesional.

Isi peraturan

Teks52PDFHirarki

Memuat teks peraturan…