Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Jombang Nomor 18 Tahun 2025
- Nomor
- 18
- Tahun
- 2025
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 15
Ringkasan
mengatur teknis kewajiban penyampaian lhkpn di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang
mengatur teknis kewajiban penyampaian lhkpn di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang
menetapkan dasar hukum yang memuat perluasan wajib lapor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara bagi penyelenggara negara;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
SALINAN 2
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JOMBANG.
BAB I
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
3
4 BAB II MAKSUD DAN TUJUAN
BAB II
Maksud penyampaian LHKPN yaitu untuk mencegah dan menjauhkan Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Daerah dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Tujuan penyampaian LHKPN yaitu:
BAB III KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LHKPN
BAB III
Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib dilaksanakan secara elektronik melalui Aplikasi e-LHKPN pada laman resmi Komisi Pemberantasan Korupsi. 5 BAB IV PENYELENGGARA NEGARA YANG WAJIB MENYAMPAIKAN LHKPN
BAB IV
BAB V PENGELOLAAN LHKPN
BAB V
6
Perangkat Daerah sebagai Unit Pengelola di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) adalah sebagai berikut:
Tim Pengelola LHKPN pada Unit Pengelola sebagaimana Pasal 7 ayat (3) bertugas:
7
Admin LHKPN pada Unit Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) bertugas:
dan
BAB VI SANKSI
Membuka PDF…
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan