DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Jombang Nomor 18 Tahun 2025

Nomor: 18
Tahun: 2025
Ditetapkan: 28 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Jombang

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

mengatur teknis kewajiban penyampaian lhkpn di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, perlu segera

Menetapkan

menetapkan dasar hukum yang memuat perluasan wajib lapor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara bagi penyelenggara negara;

c.bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
1. 2.Undang-Undang Nomor Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); SALINAN 2
3. 4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. 5.Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
5. 6.Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang 8/D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor 3/D); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JOMBANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3.Bupati adalah Bupati Jombang.
4.Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan Undang-Undang ini.
5.Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat dengan LHKPN adalah laporan dalam bentuk dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen elektronik tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, penerimaan, pengeluaran, dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. 3
6.Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta Istri/Suami dan Anak Tanggungan Penyelenggara Negara, baik atas nama Penyelenggara Negara, Istri/Suami, Anak Tanggungan atau pihak lain, yang diperoleh sebelum dan selama Penyelenggara Negara memangku jabatannya.
7.Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau pejabat publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
9.Unit Kerja adalah satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
10.Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Pengelola PBJ adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa.
11.Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya ‘disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/ KPA untuk mengambil keputusan dan/ atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
12.Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD;
13.Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
14.Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
15.Aplikasi e-LHKPN merupakan sistem laporan harta kekayaan secara elektronik yang dilakukan oleh penyelenggara negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. 4

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penyampaian LHKPN yaitu untuk mencegah dan menjauhkan Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Daerah dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Pasal 3

Tujuan penyampaian LHKPN yaitu:

a.membangun integritas Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Daerah sehingga tercipta Penyelenggara Negara yang bersih dan berwibawa; dan
b.mewujudkan keterbukaan informasi Penyelenggara Negara.

BAB III

KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LHKPN

Pasal 4

(1)Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Daerah wajib menyampaikan LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu pada saat:
1. a.pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
2. b.pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun;
3. c.berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara; atau
4. d.masih/selama menjabat.
(2)Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c disampaikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/pengangkatan kembali/berakhirnya jabatan sebagai Penyelenggara Negara.
(3)Penyusunan LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan harta kekayaan yang dimiliki per tanggal pelaporan.
(4)Penyampaian LHKPN selama Penyelenggara Negara menjabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan secara periodik 1 (satu) tahun sekali.
(5)Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.
(6)Penyusunan LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berdasarkan harta kekayaan yang dimiliki per tanggal 31 Desember tahun sebelumnya.

Pasal 5

Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib dilaksanakan secara elektronik melalui Aplikasi e-LHKPN pada laman resmi Komisi Pemberantasan Korupsi. 5

BAB IV

PENYELENGGARA NEGARA YANG WAJIB MENYAMPAIKAN LHKPN

Pasal 6

(1)Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Daerah yang wajib menyampaikan LHKPN ke Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut Penyelenggara Negara Wajib Lapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yaitu:
1. a.Bupati;
2. b.Wakil Bupati;
3. c.Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. d.Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
5. e.Pejabat Administrator tertentu yaitu Camat dan Kepala Bagian di lingkup Sekretariat Daerah;
6. f.Pejabat Fungsional Auditor, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (PPUPD), dan Inspektur Pembantu di lingkungan Inspektorat Daerah;
7. g.Aparatur Sipil Negara dan/atau Pegawai Lain yang menduduki Jabatan Ajudan/staf khusus;
8. h.Pimpinan/Direktur Utama dan/atau jajaran Direksi BUMD;
9. i.pejabat pembuat komitmen;
10. j.pengguna/kuasa pengguna anggaran, PPK-SKPD, bendahara (pengeluaran, penerimaan, bendahara pembantu) yang mengelola anggaran atau keuangan di atas Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah);
11. k.pejabat fungsional pengadaan barang dan jasa; dan
12. l.Pejabat lain yang ditentukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
(2)Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang wajib menyampaikan LHKPN ke Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PENGELOLAAN LHKPN

Pasal 7

(1)Pengelolaan LHKPN dilakukan oleh unit Pengelola pada Perangkat Daerah untuk melaksanakan pengelolaan LHKPN Penyelenggara Negara Wajib Lapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ditunjuk perangkat daerah sebagai Unit Pengelola.
(2)Kepala Perangkat Daerah yang ditunjuk sebagai Unit Pengelola bertanggung jawab atas pengelolaan LHKPN yang menangani urusan yang menjadi kewenangan perangkat daerah terkait. 6
(3)Pada Unit Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Tim Pengelola LHKPN dan Admin LHKPN yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Perangkat Daerah sebagai Unit Pengelola di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) adalah sebagai berikut:

a.Perangkat Daerah yang menangani urusan kepegawaian adalah Unit Pengelola Penyelenggara Negara Wajib Lapor sebagaimana Pasal 6 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf g, dan huruf l;
b.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Unit Pengelola Penyelenggara Negara Wajib Lapor sebagaimana Pasal 6 ayat (1) huruf c;
c.Perangkat Daerah yang menangani Badan Usaha Milik Daerah adalah Unit Pengelola Penyelenggara Negara Wajib Lapor sebagaimana Pasal 6 ayat (1) huruf h;
d.Perangkat Daerah yang menangani pengawasan adalah Unit Pengelola Penyelenggara Negara Wajib Lapor sebagaimana Pasal 6 ayat (1) huruf f;
e.Perangkat Daerah yang menangani pengadaan barang dan jasa adalah Unit Pengelola Penyelenggara Negara Wajib Lapor sebagaimana Pasal 6 ayat (1) huruf i, dan huruf k;
f.Perangkat Daerah yang menangani pengelolaan keuangan adalah Unit Pengelola Penyelenggara Negara Wajib Lapor sebagaimana Pasal 6 ayat (1) huruf j.

Pasal 9

Tim Pengelola LHKPN pada Unit Pengelola sebagaimana Pasal 7 ayat (3) bertugas:

a.melakukan pendataan Penyelenggara Negara Wajib Lapor;
b.merumuskan Keputusan Pejabat Berwenang atas Penyelenggara Negara Wajib Lapor pada tahun berkenaan;
c.menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan Penyelenggara Negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
d.melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memantau dan evaluasi terhadap kepatuhan Penyelenggara Negara dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN;
e.mengingatkan Penyelenggara Negara untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN;
f.memberikan sosialisasi kewajiban LHKPN; dan
g.menyampaikan laporan kepada Bupati atau Pejabat berwenang. 7

Pasal 10

Admin LHKPN pada Unit Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) bertugas:

a.melakukan registrasi ke Komisi Pemberantasan Korupsi;
b.melakukan pendaftaran dan update data Penyelenggara Negara;
c.memverifikasi perubahan dan validasi data Penyelenggara Negara;
d.melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk aktivasi akun Penyelenggara Negara;
e.melakukan pemantauan kepatuhan Penyelenggara Negara; dan
f.menyampaikan laporan kepada Koordinator LHKPN.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 3 Tahun 2024

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 3 Tahun 2024