(1)Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf b, meliputi:
a.Jalan Kolektor Primer;
b.Jalan Lokal Primer;
c.Jalan Lingkungan Primer;
d.Jalan Lingkungan Sekunder;
e.Terminal Penumpang tipe C;
f.Jembatan;
g.Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota; dan
h.Stasiun Kereta Api.
(2)Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, meliputi:
a.Bts. Kab. Lamongan-Ploso (JKP-2/JKP-3) melintasi SWP I.A;
b.Ploso - Bts. Kota Jombang (JKP-2/JKP-3) melintasi SWP I.A;
c.Ploso-Munung (JKP-4) melintasi SWP I.A;
d.Ploso-Bts. Kota Jombang (Jembatan Baru Ploso JKP-
2) melintasi SWP I.A;
e.Ploso-Bts. Kota Jombang (Jembatan Lama Ploso JKP-
2) melintasi SWP I.A; dan
f.Bts. Kab. Mojokerto - Ploso (JKP-2/JKP-3) melintasi seluruh WP.
(3)Jalan Lokal Primer sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1)huruf b, meliputi:
a.Ruas Bawangan – Tanjungwadung yang melintasi SWP I.A;
b.Ruas Kedungdowo – Jatibanjar yang melintasi SWP I.A;
c.Ruas Ploso - Pasar Ploso yang melintasi SWP I.A;
d.Ruas Ploso – Sumbergondang yang melintasi seluruh WP;
e.Ruas Rejoagung – Purisemanding yang melintasi SWP I.A;
f.Ruas Bawangan - Ploso yang melintasi seluruh WP;
g.Ruas Daditunggal – Gedongombo yang melintasi SWP I.B;
h.Ruas Jatigadong – Tapen yang melintasi SWP I.B;
i.Ruas Jatigedong – Jatibanjar yang melintasi SWP I.B;
dan
j.Ruas Kauman – Gedongombo yang melintasi SWP I.B.
(4)Jalan Lingkungan Primer sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, meliputi:
17
a.Ruas Rejoagung – Rejoagung yang melintasi SWP I.A;
b.Ruas Rejoagung – Ngelom yang melintasi SWP I.A;
c.Ruas Kebonagung – Purisemanding yang melintasi SWP I.A;
d.Ruas Jalan Pejuang yang melintasi SWP I.A;
e.Ruas Ploso – Jatigedong yang melintasi seluruh WP;
f.Ruas Kedungdowo – Jatibanjar yang melintasi seluruh WP;
g.Ruas Jalan Lingkungan Primer Lainnya yang melintasi seluruh WP;
h.Ruas Banjardowo – Jatibanjar yang melintasi SWP I.B;
i.Ruas Cipir – Banjardowo yang melintasi SWP I.B;
j.Ruas Dsn Balong Mojo yang melintasi SWP I.B; dan
k.Ruas Lumpang Wetan – Ploso yang melintasi SWP I.B.
(5)Rencana jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, berupa ruas jalan lingkungan sekunder lainnya yang melintasi seluruh WP.
(6)Jalan yang menjadi kewenangan Kabupaten sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) akan diatur lebih lanjut melalui Surat Keputusan Bupati.
(7)Terminal Penumpang Tipe C sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e, berupa Terminal Ploso di Desa Losari yang terdapat di SWP I.A Blok I.A.1.
(8)Jembatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f, meliputi:
a.Jembatan Ploso baru yang terdapat di SWP I.A Blok I.A.1;
b.Jembatan Ploso lama yang terdapat di SWP I.A Blok I.A.2; dan
c.Jembatan Lainnya yang terdapat di:
1) SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6; dan 2) SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3.
(9)Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g, berupa reaktivasi jalur kereta api antarkota meliputi:
a.Ruas Jombang – Babat – Tuban yang melintasi SWP I.A; dan
b.Ruas Ploso – Gempolkerep yang melintasi seluruh WP.
(10)Rencana reaktivasi jalur kereta api antarkota sebagaimana dimaksud pada ayat (9) bersifat indikatif dan perwujudannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.
18
(11)Stasiun Kereta Api sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1)huruf h, berupa Stasiun penumpang sedang yang berada pada SWP I.A Blok I.A.1.
(12)Rencana pengembangan jaringan transportasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai h dapat berubah status dan fungsinya.
(13)Pengembangan jaringan transportasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (12) ditetapkan oleh Gubernur dan/atau Bupati sesuai dengan kewenangannya setelah ditetapkan oleh menteri yang yang membidangi urusan pengembangan jaringan jalan dan pengembangan jaringan transportasi lainnya.
(14)Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Bagian Kelima Rencana Jaringan Telekomunikasi