DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2026

Nomor: 2
Tahun: 2026
Ditetapkan: 2 Januari 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

klasifikasi dan besaran persentase nilai jual objek pajak sebagai dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Jombang

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KLASIFIKASI DAN BESARAN PERSENTASE NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN JOMBANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3.Bupati adalah Bupati Jombang.
4.Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutaanan, dan pertambangan.
5.Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut Objek Pajak, adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. 3
6.Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
7.Nilai Jual Kena Pajak yang selanjutnya disingkat NJKP adalah persentase dasar pengenaan PBB-P2 atas NJOP setelah dikurangi dengan NJOP Tidak kena pajak.
8.Objek pajak umum adalah objek pajak yang memiliki konstruksi umum dengan keluasan tanah berdasarkan kriteria-kriteria tertentu.
9.Objek pajak khusus adalah objek pajak yang memiliki konstruksi khusus, fugsi khusus, atau keberadaannya memiliki arti yang khusus.
10.Tanah kas desa atau ganjaran adalah tanah yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah Desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa dan/atau untuk kepentingan sosial.
11.Menara telekomunikasi adalah bangunan yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi yang desain/bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan jaringan telekomunikasi.
12.Jalan tol adalah jalan bebas hambatan yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunanya diwajibkan membayar.
13.PBB-P2 yang harus dibayar adalah besaran PBB-P2 yang harus dibayarkan oleh wajib pajak.

BAB II

NILAI JUAL OBJEK PAJAK (NJOP)

Pasal 2

(1)Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
(2)NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
(3)NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
(4)Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.

Pasal 3

(1)NJOP sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) atas objek pajak berupa tanah merupakan hasil konversi Nilai Indikasi Rata-rata per meter persegi yang diperoleh dari proses penilaian tanah ke dalam klasifikasi NJOP Bumi.
(2)NJOP Bangunan merupakan hasil perkalian antara total luas Bangunan dan NJOP Bangunan per meter persegi. 4
(3)NJOP Bangunan per meter persegi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil konversi nilai Bangunan per meter persegi yang diperoleh dari proses penilaian Bangunan ke dalam klasifikasi NJOP Bangunan.

BAB III

KLASIFIKASI NILAI JUAL OBJEK PAJAK (NJOP)

Pasal 4

(1)Klasifikasi NJOP Bumi sebagai dasar penentuan besarnya NJOP permukaan bumi berupa tanah dalam PBB-P2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(2)Klasifikasi NJOP Bangunan sebagai dasar penentuan besarnya NJOP bangunan dalam PBB-P2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

OBJEK DAN PRESENTASE NJKP

Pasal 5

(1)Objek Pajak adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
(2)Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Objek Pajak Umum; dan
2. b.Objek Pajak Khusus.
(3)Objek Pajak Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diklasifikasikan sebagai berikut:
1. a.perumahan;
2. b.perkantoran;
3. c.pabrik;
4. d.toko/apotek/pasar/ruko;
5. e.rumah sakit/klinik;
6. f.olahraga/rekreasi;
7. g.hotel/restoran/wisma;
8. h.bengkel/gudang/pertanian;
9. i.gedung pemerintah;
10. j.Bangunan tidak kena pajak;
11. l.Bangunan parkir;
12. m.apartemen/kondominium; dan
13. n.gedung sekolah.
(4)Objek Pajak Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan Objek Pajak yang memiliki konstruksi umum dengan keluasan tanah dan/atau bangunan yang terdiri atas:
1. a.Objek pajak standar adalah objek-objek pajak yang memenuhi kriteria-kriteria berikut: 1). Tanah : ≤10.000 m2 5 2). Bangunan : Jumlah lantai ≤4 3). Luas Bangunan : ≤1.000 m2
2. b.Objek pajak non standar adalah objek-objek pajak yang memenuhi minimal salah satu dari kriteria-kriteria berikut: 1). Tanah : >10.000 m2 2). Bangunan : Jumlah lantai >4 3). Luas Bangunan : >1.000 m2
(5)Objek Pajak Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan objek pajak yang memiliki konstruksi khusus, fungsi khusus, atau keberadaannya memiliki arti yang khusus, seperti:
1. a.jalan tol;
2. b.bandar udara;
3. c.stasiun;
4. d.bendungan;
5. e.lapangan golf;
6. f.stadion;
7. g.sirkuit balap;
8. h.pabrik semen/pupuk;
9. i.tempat rekreasi;
10. j.tempat penampungan/kilang minyak, air, atau gas;
11. k.pipa minyak, air, atau gas;
12. l.stasiun pengisian bahan bakar;
13. m.menara telekomunikasi; dan
14. n.Bangunan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

Pasal 6

Presentase NJKP ditetapkan sebagai berikut:

a.untuk Objek Pajak Umum standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a ditetapkan sebesar 29% (dua puluh sembilan persen);
b.untuk Objek Pajak Umum non standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b dengan total luas bangunan lebih dari 1.000 m2 ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen);
c.untuk Objek Pajak Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen);
d.untuk Objek Pajak Khusus Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf a ditetapkan sebesar 88% (delapan puluh delapan persen).
e.untuk Objek Pajak Khusus menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf m ditetapkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);dan
f.untuk Objek Pajak Tanah Kas Desa atau Ganjaran ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen). 6

BAB V

BESARAN MINIMAL PBB-P2

Pasal 7

Besaran PBB-P2 yang harus dibayar ditetapkan minimal sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per objek pajak.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang. Ditetapkan di Jombang Pada tanggal 2 Januari 2026 BUPATI JOMBANG, ttd WARSUBI Diundangkan di Jombang pada tanggal 2 Januari 2026 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JOMBANG, ttd AGUS PURNOMO BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2026 NOMOR 2 D:\KARYA SUWANDI\HIMPUNAN KEPUTUSAN BUPATI\KEPUTUSAN 2026\ASISTEN III\BAPENDA\NJOP 2026\RAPERBUP NJKP 20-1-26.doc

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…