DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Jombang Nomor 27 Tahun 2025

Nomor: 27
Tahun: 2025
Ditetapkan: 22 April 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Piagam Pengawasan Intern (Intern Audit Charter) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang yang dimaksudkan menjadi pedoman bagi Inspektorat untuk melaksanakan kewenangan, tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya secara kompeten, independen, obyektif, dan dapat dipertanggungjawabkan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pengawasan intern di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang oleh Inspektorat dalam menunjang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, serta sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta agar Aparat Pengawasan Intern Pemerintah memiliki landasan yuridis yang kuat terkait kewenangan, tanggung jawab dan lingkup pengawasan yang menjadi tugasnya, diperlukan Piagam Pengawasan Internal;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Piagam Pengawasan Internal (Internal Audit Charter) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); SALINAN 2
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL (INTERNAL AUDIT CHARTER) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelengara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Jombang. 3
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Piagam Pengawasan Internal (Intern Audit Charter) adalah dokumen formal yang berisi pernyataan formal yang menjelaskan, visi, misi, nilai, tugas, fungsi, tujuan, sasaran, kedudukan, lingkup, kewenangan, tanggung jawab Inspektorat selaku pelaksana fungsi pengawasan intern di Lingkungan Pemerintah Daerah dan hubungan kerja serta koordinasi pengawasan dengan lembaga pengawasan fungsional, lembaga pengawasan ekstern dan lembaga- lembaga lain yang terkait.
6.Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Piagam Pengawasan Intern (Intern Audit Charter) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang dimaksudkan menjadi pedoman bagi Inspektorat untuk melaksanakan kewenangan, tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya secara kompeten, independen, obyektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 3

Piagam Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a.Piagam Pengawasan Intern (Internal Audit Charter); dan
b.Penjelasan Piagam Pengawasan Intern Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Pasal 4

Format Piagam Pengawasan Intern di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Setiap Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah wajib mematuhi ketentuan yang tercantum dalam Piagam Pengawasan Internal (Intern Audit Charter) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2017 tentang Piagam Pengawasan Internal (Intern Audit Charter) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 36/E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 4

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang. Ditetapkan di Jombang Pada tanggal 22 April 2025 BUPATI JOMBANG, ttd WARSUBI Diundangkan di Jombang Pada tanggal 22 April 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JOMBANG, ttd AGUS PURNOMO BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2025 NOMOR 27 D:\ARFANDY PURBAWAN\PERATURAN BUPATI\2025\Inspektorat\Perbup Audit Charter.doc 5 LAMPIRAN PERATURAN BUPATI JOMBANG NOMOR 27 TAHUN 2025 TENTANG PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL (INTERNAL AUDIT CHARTER) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL (INTERN AUDIT CHARTER) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG A. Pendahuluan Piagam Pengawasan Internal (Intern Audit Charter) disusun dalam rangka memberikan batasan kewenangan, tanggung jawab dan lingkup pengawasan yang menjadi tugas APIP, sehingga pengawasan internal dapat dilaksanakan secara optimal. Oleh karena itu, Piagam Pengawasan Internal (Internal Audit Charter) merupakan landasan pelaksanaan fungsi pengawasan intern bagi Inspektorat Kabupaten Jombang dan sebagai manifestasi penegasan komitmen dari para pemangku kepentingan terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan kepemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang. Piagam Pengawasan Internal (Intern Audit Charter) berisi pernyataan formal yang menjelaskan visi, misi, nilai tugas, fungsi, tujuan, sasaran, kedudukan, lingkup kewenangan, tanggungjawab Inspektorat Kabupaten Jombang selaku pelaksana fungsi pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang dan hubungan Kerjasama serta koordinasi pengawasan dengan Lembaga-lembaga lain yang terkait selain itu Piagam Pengawasan Internal juga merupakan salah satu alat ukur atau parameter untuk menilai sejauh mana efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern. B. Maksud dan Tujuan Maksud disusunnya Piagam Pengawasan Internal (Internal Audit Charter) adalah memberikan landasan, pedoman, batasan kewenangan, tanggung jawab dan lingkup pengawasan bagi APIP, dalam melakukan pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Daerah. Sedangkan tujuan disusunnya Piagam Pengawasan Internal (Intern Audit Charter) adalah :

1.Memberikan penegasan dan komitmen dari Bupati tentang pentingnya peran pengawasan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan Pemerintah Daerah;
2.Memberikan deskripsi dan ilustrasi kepada Organisasi Perangkat Daerah dan pihak-pihak terkait tentang kedudukan, kewenangan dan tanggung jawab APIP, sehingga dapat menumbuhkan dan melahirkan pemahaman yang positif terkait urgensi pengawasan serta dapat mendorong kerja sama dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih;
3.Sebagai upaya Peningkatan Pengelolaan keuangan yang Efektif, Efisien dan Ekonomis (3E). 6
4.Sebagai upaya menumbuhkan dan mengembangkan nilai-nilai budaya organisasi seperti : integritas, kejujuran, akuntabilitas, obyektifitas, kepatuhan hukum dan perundang-undangan dalam penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
5.Sebagai wujud untuk menciptakan lingkungan pengendalian yang kondusif dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. C. Kedudukan Inspektorat Kabupaten Jombang Inspektorat Kabupaten Jombang merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. D. Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Jombang Visi adalah " Mewujudkan Jombang Maju dan Sejahtera Untuk Semua" Misi yang didukung Inspektorat adalah:
1.Mewujudkan Sumber Daya Manusia berkualitas, berbudi pekerti luhur, religius dan berdaya saing global, sehingga mampu mendukung proses transformasi sosial yang inklusif, adaptif dan inovatif dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
2.Menghadirkan transformasi tata kelola pemerintahan yang terbuka dan kolaboratif (open & collaborative governance), melayani, akuntabel, bersih dan bebas korupsi melalui transformasi digital dan perluasan partisipasi publik. E. Nilai-Nilai Inspektorat Kabupaten Jombang adalah : Nilai-nilai yang berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif yang bertujuan untuk memperkuat budaya kerja yang mendorong pembentukan karakter ASN professional. Core values ASN BerAKHLAK dan kode etik AAIPI Inspektorat Kabupaten Jombang, yaitu:

a.Solutif Diharapkan, APIP Kabupaten Jombang mampu memberikan saran dan rekomendasi yang dapat menyelesaikan suatu permasalahan dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah secara kreatif dan tuntas
b.Integritas Diharapkan, APIP Kabupaten Jombang mampu menunjukkan kepercayaan diri dalam memberikan pertimbangan serta mampu menjaga kewibawaan dalam melaksanakan penugasan.
c.Akuntabel Diharapkan, APIP Kabupaten Jombang mampu menyampaikan pertanggungjawaban atas kinerja dan tindakannya kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban
d.Profesional Diharapkan, APIP Kabupaten Jombang mampu bersikap konsisten dan mampu menahan diri dari tindakan yang dapat menghilangkan kepercayaan kepada profesi pengawasan intern dan organisasi 7 F. Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Jombang Tugas Pokok Inspektorat Kabupaten Jombang adalah membantu Bupati dalam melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah, serta pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan desa. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Inspektorat Kabupaten Jombang mempunyai fungsi :
a.Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan pemerintah daerah;
b.Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan desa, serta pelaksanaan urusan pemerintahan desa;
c.Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
d.Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
e.Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan;
f.Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
g.Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
h.Pelaksanaan administrasi Inspektorat;
i.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. G. Tujuan dan Sasaran Inspektorat Kabupaten Jombang Tujuan Inspektorat Kabupaten Jombang adalah meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi. Adapun sasarannya adalah :
a.Meningkatnya Hasil pengawasan yang berkualitas dan akuntabel dan
b.Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat daerah. H. Ruang Lingkup Pengawasan Internal Inspektorat Kabupaten Jombang Untuk dapat mencapai sasaran pengawasan internal tersebut di atas, maka ruang lingkup pengawasan Inspektorat Kabupaten Jombang yaitu :
1. 1.Penjaminan kualitas (assurance), terdiri dari :
a.Audit ( Audit Ketaatan, Audit dengan Tujuan Tertentu, Audit Kinerja, Probity Audit, Audit Investigasi, Audit Perhitungan Kerugaian Keuangan Negara
b.Reviu
c.Evaluasi; dan
d.Monitoring
1. 2.Konsultansi (consulting) , yang dimaksud adalah pendampingan, bimbingan teknis dan coaching clinic
2. 3.Kegiatan Manajerial penugasan pengawasan; yang dimaksud terdiri atas :
a.Perencanaan, analisis, evaluasi dan pelaporan kinerja
b.Program penjaminan dan peningkatan kualitas
c.Pengelolaan data dan informasi serta transformasi digital 8
d.Penyelenggaraan manajemen risiko, system pengendalian intern pemerintah dan reformasi birokrasi
1. 4.Penugasan pengawasan lain, yang terdiri atas:
a.Sosialisasi
b.Pengumpulan dan evaluasi bukti dokumen elektronik
c.Analitik data
d.Pemberian keterangan ahli
e.Telaah
f.Penelitian awal
g.Lokakarya, seminar dan kegiatan edukasi lainnya
h.Penyusunan naskah kebijakan pengawasan
i.Penilaian. I. Kewenangan Inspektorat Kabupaten Jombang Untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara optimal sesuai dengan lingkup pengawasan yang dimiliki, maka Inspektorat Kabupaten Jombang memiliki kewenangan untuk :
1. 1.Menentukan obyek pemeriksaan yang akan dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);
2. 2.Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah dan unit kerja sesuai PKPT maupun non PKPT;
3. 3.Memperoleh akses informasi secara penuh terhadap seluruh tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah atau unit kerja yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan internal terhadap seluruh Organisasi Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Desa, Lembaga Keuangan Mikro, Badan Usaha Milik Desa di Lingkungan Pemerintah Daerah;
4. 4.Memiliki akses informasi terhadap pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh lembaga lain di luar Perangkat Daerah dan unit kerja sebagaimana dimaksud pada angka 3 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. 5.Menentukan mekanisme, metodologi, teknik dan lingkup waktu pemeriksaan sesuai dengan standar audit/pemeriksaan untuk mencapai tujuan dan hasil pemeriksaan yang akan dicapai secara optimal;
6. 6.Menyampaikan hasil pengawasan kepada pihak-pihak yang terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. 7.Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pengawasan dengan berbagai institusi pengawasan dan lembaga terkait agar mencapai proses dan hasil pengawasan yang berkualitas dan terpadu dan tidak tumpang tindih;
8. 8.Bekerjasama dengan lembaga pengawasan lain dalam rangka pemeriksaan dan peningkatan kompetensi dan profesionalisme APIP sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
9. 9.Menerima/menolak permintaan pemeriksaan dari pihak lain atas dasar pertimbangan-pertimbangan rasional yang dapat dipertanggungjawabkan;
10. 10.Mengkoordinasikan penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan atas Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Jombang, Inspektorat Provinsi, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal Kementerian dan Badan Pemeriksan Keuangan. J. Tanggung Jawab Inspektorat Kabupaten Jombang Dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan internal, Inspektorat Kabupaten Jombang bertanggung jawab untuk:
11. 1.Meningkatkan dan mengembangkan potensi, kompetensi dan profesionalisme APIP. 9
12. 2.Menyusun dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang berbasis risiko.
13. 3.Menerapkan Kode Etik dan Standar Audit APIP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. 4.Memperkuat pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih melalui penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
15. 5.Mengupayakan kecukupan dan ketersediaan sumber daya pengawasan sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan intern secara optimal.
16. 6.Menjamin bahwa proses dan hasil pengawasan dilakukan secara obyektif sesuai dengan Kode Etik dan Standar Audit APIP.
17. 7.Menyampaikan hasil pengawasan kepada pihak terkait dengan memperhatikan asas kerahasiaan.
18. 8.Menyampaikan ikhtisar laporan hasil pengawasan kepada Bupati secara berkala sesuai ketentuan perundang-undangan. K. Hubungan Kerja dan Koordinasi dengan Auditi, Lembaga Pengawasan Lain dan Lembaga Penegak Hukum Untuk dapat mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Kabupaten Jombang dituntut mampu menjalin kerjasama sinergis dan koordinasi lintas organisasi dengan pihak- pihak terkait, yaitu:
19. 1.Auditi di lingkungan Pemerintah Daerah. Hubungan Inspektorat Kabupaten Jombang dengan Auditi (Organisasi Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintahan Desa, Lembaga Keuangan Mikro (LKM), Badan Usaha Milik Desa dan Lembaga Lain yang memperoleh APBD di Lingkungan Pemerintah Daerah) dalam hal :
a.Menyampaikan rencana pengawasan kepada auditi setiap awal pemeriksaan.
b.Melakukan pengawasan terhadap auditi dengan komunikasi yang efektif sehingga tercipta kerja sama yang konstruktif antara APIP dengan auditi.
c.Meminta tanggapan/pendapat terhadap kesimpulan, temuan dan rekomendasi termasuk tindakan perbaikan yang direncanakan secara tertulis oleh pejabat auditi yang bertanggung jawab.
d.Menyampaikan laporan hasil pemeriksaan/evaluasi/ reviu/monev.
e.Melakukan pendampingan/asistensi, konsultasi terkait dengan peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah ;
f.Melakukan pendampingan kepada auditi pada saat pengawasan oleh Aparat Pengawas Eksternal.
g.Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap rencana tindak lanjut hasil pengawasan, pelaksanaan ketugasan auditi dan melaksanakan inspeksi disiplin pegawai.
h.Menetapkan status proses penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat daerah kepada auditi.
i.Mengkoordinasikan penyelesaian rencana tindak lanjut hasil pemeriksaan terhadap pemeriksaan: Badan Pemeriksa Keuangan, Inspektorat Provinsi, Inspektorat Jenderal, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. 10
1. 2.Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota Lain Hubungan Inspektorat Kabupaten Jombang dengan Inspektorat Provinsi dalam hal :
a.Melakukan koordinasi penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).
b.Berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Penyelesaian Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan.
c.Melakukan kerjasama, pendampingan, pengembangan SDM pengawasan dan peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
d.Melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan.
e.Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.
f.Melakukan koordinasi, komunikasi dan kerjasama dalam Forum Bersama APIP se Provinsi Jawa Timur. Hubungan Inspektorat Kabupaten Jombang dengan Inpektorat Kabupaten/Kota Lain dalam hal :
a.Melakukan audiensi dan studi banding pelaksanaan tugas pengawasan.
b.Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.
c.Melakukan koordinasi, komunikasi dan kerjasama dalam Forum Bersama APIP se Provinsi Jawa Timur.
1. 3.Kementerian Dalam Negeri Hubungan Inspektorat Kabupaten Jombang dengan Kementerian Dalam Negeri dalam hal :
a.Berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah-Nasional (RAKORWASDANAS) sebagai upaya koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pengawasan antara Institusi Pengawasan Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah.
b.Menjabarkan kebijakan pengawasan Tahunan Kementerian Dalam Negeri ke dalam arah kebijakan dan mekanisme kerja operasional pengawasan daerah.
c.Melakukan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan.
d.Melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan.
e.Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.
1. 4.Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Selaku Lembaga yang Berwenang untuk Merumuskan Kebijakan Nasional dan Mengkoordinasikan Pelaksanaan Kebijakan Nasional di Bidang Pengawasan). Hubungan Inspektorat Kabupaten Jombang dengan Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam hal:
a.Berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara (Forkompanda) sebagai upaya 11 koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pendayagunaan aparatur negara.
b.Menjabarkan kebijakan pengawasan kedalam arah, kebijakan dan mekanisme kerja operasional pengawasan daerah.
c.Melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan.
d.Menyampaikan Ikhtisar Laporan Pengawasan Semesteran dan Tahunan.
e.Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.
1. 5.Inspektorat Jenderal/Inspektorat Utama. Hubungan Inspektorat Kabupaten Jombang dengan Inspektorat Jenderal di Lingkungan Kementerian dalam hal :
a.Berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Penyelesaian Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan.
b.Melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan.
c.Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.
d.Melakukan joint audit.
1. 6.Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Hubungan Inspektorat Kabupaten Jombang dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan dalam hal :
a.Berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Penyelesaian Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan.
b.Melakukan kerjasama pendampingan, peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan peningkatan tata kelola APIP.
c.Melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan.
d.Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.
e.Melakukan koordinasi, komunikasi dan kerjasama dalam Forum Bersama APIP se Provinsi Jawa Timur.
f.Melakukan joint audit.
1. 7.Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hubungan Inspektorat Kabupaten Jombang dengan Badan Pemeriksa Keuangan dalam hal :
a.Berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan pemutakhiran data Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan.
b.Melakukan koordinasi pelaksanaan pemeriksaan oleh BPK.
c.Mengkoordinasikan penyampaian managemen letter oleh BPK atas 12 pemeriksaan terhadap LKPD atau auditi.
d.Mengkoordinasikan penyampaian LHP BPK terhadap pemeriksaan atas LKPD atau Instansi/unit kerja.
e.Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.
1. 8.Aparat Penegak Hukum Hubungan Inspektorat Kabupaten Jombang dengan Penegak Hukum dalam hal:
a.Menerima permintaan pemeriksaan pengaduan masyarakat dari penegak hukum.
b.Memberi keterangan ahli terkait dengan hasil pemeriksaan pengaduan masyarakat dari penegak hukum.
1. 9.Lembaga Pengawasan Independen dan Masyarakat Hubungan Inspektorat Kabupaten Jombang dengan Lembaga Pengawasan Independen dan Masyarakat dalam hal :
a.Menerima pengaduan dari Lembaga Pengawasan Independen dan Masyarakat.
b.Memeriksa kebenaran terkait pengaduan dari Lembaga Pengawasan Independen dan Masyarakat. L. Penilaian Berkala
a.Pimpinan APIP/Tim Pengawas APIP secara berkala harus menilai apakah tujuan, wewenang dan tanggung jawab yang definisikan dalam Piagam Pengawasan Internal (Intern Audit Charter) ini tetap memadai dalam kegiatan audit internal, sehingga dapat mencapai tujuannya.
b.Hasil penilaian secara berkala harus dilaporkan kepada Bupati. M. Penutup Demikian Piagam Pengawasan Internal (Intern Audit Charter) ini disusun dengan harapan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya BUPATI JOMBANG, ttd WARSUBI D:\ARFANDY PURBAWAN\PERATURAN BUPATI\2025\Inspektorat\Perbup Audit Charter.doc

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…