DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2026

Nomor: 3
Tahun: 2026
Ditetapkan: 5 Januari 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Jombang

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

PROGRAM DESA MAJU DAN SEJAHTERA TAHUN 2027.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa perwujudan visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih sebagaimana dimaksud pada huruf a, diimplementasikan dalam program prioritas yang disebut sebagai Program Desa Maju dan Sejahtera;
c.bahwa Program Desa Maju dan Sejahtera sebagaimana dimaksud pada huruf b, memerlukan dasar hukum berupa Peraturan Bupati;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Desa Maju Dan Sejahtera Tahun 2027; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); SALINAN 2
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1781);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2022 Nomor 6/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2022 Nomor 6/E);
8.Peraturan Bupati Jombang Nomor 98 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2025 Nomor 98); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG PROGRAM DESA MAJU DAN SEJAHTERA TAHUN 2027.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3.Bupati adalah Bupati Jombang.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh Camat.
6.Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarakan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3
8.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJMDesa adalah dokumen perencanaan untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan Desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum, program/kegiatan dan sumber pendanaan pembangunan Desa yang disertai dengan rencana kerja.
10.Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
11.Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus adalah bantuan keuangan bersifat khusus yang peruntukannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan.
12.Program Desa Maju dan Sejahtera adalah bentuk kolaborasi, sinergi pembangunan antara Pemerintah Daerah dengan pemerintah desa sesuai dengan kewenangannya melalui pendekatan partisipatif masyarakat yang dilaksanakan dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa.
13.Sistem Informasi Desa Maju dan Sejahtera yang selanjutnya disebut Si MANTRA adalah Sistem Informasi yang digunakan untuk proses pengusulan, verifikasi dan validasi program Desa Maju dan Sejahtera.

Pasal 2

Tujuan program Desa Maju dan Sejahtera adalah menunjang pencapaian visi “Mewujudkan Jombang Maju dan Sejahtera Untuk Semua” guna percepatan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, serta mengakomodir kebutuhan masyarakat desa yang penggunaannya diatur oleh Pemerintah Daerah selaku pemberi bantuan.

Pasal 3

(1)Pendanaan Program Desa Maju dan Sejahtera, dialokasikan paling sedikit sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) per desa per tahun anggaran sesuai kemampuan keuangan daerah.
(2)Pendanaan Program Desa Maju dan Sejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari:
1. a.Alokasi Dana Desa;
2. b.Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
3. c.Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa.
(3)Jenis kegiatan program Desa Maju dan Sejahtera yang didanai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilaksanakan dengan mekanisme Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus.
(4)Rincian jenis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 4
(5)Besaran alokasi Program Desa Maju dan Sejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan prioritas kebutuhan pembangunan desa, dengan memperhatikan kesesuaian nomenklatur kegiatan yang ditetapkan.
(6)Besaran alokasi dan nomenklatur Program Desa Maju dan Sejahtera sebagaimana ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Tahapan pengusulan jenis kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

a.Kepala Desa memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa dalam rangka membahas usulan program Desa Maju dan Sejahtera Tahun 2027 yang dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Desa;
b.Hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, selanjutnya dituangkan dalam Perubahan RPJMDesa dan RKPDesa Tahun 2027;
c.Kepala Desa menyampaikan usulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Bupati, mengetahui Camat, disertai dengan Berita Acara Musyawarah Desa dan dokumen pendukung, serta melakukan penginputan usulan melalui SI MANTRA;
d.Camat melaksanakan validasi usulan kegiatan sesuai dengan menu kegiatan yang telah ditetapkan.
e.Usulan yang telah divalidasi oleh Camat, dilakukan verifikasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi, selanjutnya diakomodir untuk dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui mekanisme yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f.Hasil input usulan sebagaimana dimaksud pada huruf c terdokumentasikan secara softfile dalam Si MANTRA sedangkan dokumen cetak (proposal atau pengantar) serta kertas kerja usulan disimpan oleh Desa.

Pasal 5

(1)Usulan jenis kegiatan Program Desa Maju dan Sejahtera yang telah melalui tahapan validasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dijadikan dasar penetapan kegiatan yang didanai melalui Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus.
(2)Penetapan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Kegiatan Program Desa Maju dan Sejahtera yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pelaksanaan, penyaluran, dan pertanggungjawaban Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa. 5

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang. Ditetapkan di Jombang Pada tanggal 5 Januari 2026 BUPATI JOMBANG, ttd WARSUBI Diundangkan di Jombang Pada tanggal 5 Januari 2026 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JOMBANG, ttd AGUS PURNOMO BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2026 NOMOR 3 6 LAMPIRAN PERATURAN BUPATI JOMBANG NOMOR 3 TAHUN 2026 TENTANG PROGRAM DESA MAJU DAN SEJAHTERA TAHUN 2027 JENIS DAN HARGA SATUAN PER PAKET PROGRAM DESA MAJU DAN SEJAHTERA TAHUN 2027 No PERANGKAT DAERAH VERIFIKATOR PENGGUNAAN SIFAT ALOKASI ANGGARAN PERSYARATAN KET

1.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Biaya kegiatan RT/RW dan Dasawisma Wajib a. Honor RW Rp.1.800.000/ tahun (termasuk iuran BPJS Ketenagakerjaan) berupa JKK dan JKM. b.Honor RT Rp.1.800.000/ tahun (termasuk iuran BPJS Ketenagakerjaan) berupa JKK dan JKM.

c.Bantuan kegiatan RT Rp.3.200.000/ tahun d.Bantuan kegiatan Dasawisma Rp.1.000.000/ tahun/ Dasawisma (Pengajuan per RT maksimal untuk 2 Dasawisma)
a.SK Kepala Desa tentang Penunjukan RT dan RW;
b.SK Kepala Desa tentang Dasawisma;
c.Berita Acara Musdes tentang Penetapan Dasawisma Penerima Bantuan Kegiatan;
d.Bantuan Kegiatan RT dipergunakan untuk pengelolaan kebersihan dan lingkungan serta PHBN (usulan dilengkapi RAB);
e.Bantuan Kegiatan Dasawisma dipergunakan untuk Ketahanan Keluarga (usulan dilengkapi RAB). Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan dipotongkan dari Honor RT RW melalui BUD.
1. 2.Satuan Polisi Pamong Praja Pengadaan seragam linmas lengkap Wajib Seragam Linmas lengkap Rp.600.000/setel
a.Wajib diusulkan oleh seluruh desa;
b.Pengadaan seragam linmas lengkap dengan atribut dan sepatu;
c.Jumlah usulan sebanyak 2 stel/TPS;
d.Diutamakan bagi anggota Linmas yang sudah mendapatkan pelatihan;
e.SK Kepala Desa tentang Pengangkatan/ Penunjukan anggota Linmas Desa yang masih berlaku. - 7
1. 3.Dinas Perumahan dan Permukiman Pembangunan peningkatan/ pemeliharaan jalan lingkungan Pilihan a. Paving Rp. 184.587/m2
b.Rigid Rp.368.930/m²
c.Hotmix Rp. 293.902/m²
a.Jalan yang akan dibangun selain yang terdaftar pada SK Jalan (Kewenangan Desa)
b.Menggunakan paving K-300, atau
c.Hotmix
d.Rigid beton
e.Usulan dilengkapi dengan RAB. - BUPATI JOMBANG, ttd WARSUBI

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa perwujudan visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih sebagaimana dimaksud pada huruf a, diimplementasikan dalam program prioritas yang disebut sebagai Program Desa Maju dan Sejahtera;
c.bahwa Program Desa Maju dan Sejahtera sebagaimana dimaksud pada huruf b, memerlukan dasar hukum berupa Peraturan Bupati;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Desa Maju Dan Sejahtera Tahun 2027; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); SALINAN 2
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1781);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2022 Nomor 6/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2022 Nomor 6/E);
8.Peraturan Bupati Jombang Nomor 98 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2025 Nomor 98); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG PROGRAM DESA MAJU DAN SEJAHTERA TAHUN 2027.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3.Bupati adalah Bupati Jombang.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh Camat.
6.Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarakan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3
8.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJMDesa adalah dokumen perencanaan untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan Desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum, program/kegiatan dan sumber pendanaan pembangunan Desa yang disertai dengan rencana kerja.
10.Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
11.Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus adalah bantuan keuangan bersifat khusus yang peruntukannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan.
12.Program Desa Maju dan Sejahtera adalah bentuk kolaborasi, sinergi pembangunan antara Pemerintah Daerah dengan pemerintah desa sesuai dengan kewenangannya melalui pendekatan partisipatif masyarakat yang dilaksanakan dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa.
13.Sistem Informasi Desa Maju dan Sejahtera yang selanjutnya disebut Si MANTRA adalah Sistem Informasi yang digunakan untuk proses pengusulan, verifikasi dan validasi program Desa Maju dan Sejahtera.

Pasal 2

Pasal 3

(1)Pendanaan Program Desa Maju dan Sejahtera, dialokasikan paling sedikit sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) per desa per tahun anggaran sesuai kemampuan keuangan daerah.
(2)Pendanaan Program Desa Maju dan Sejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari:
1. a.Alokasi Dana Desa;
2. b.Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
3. c.Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa.
(3)Jenis kegiatan program Desa Maju dan Sejahtera yang didanai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilaksanakan dengan mekanisme Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus.
(4)Rincian jenis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 4
(5)Besaran alokasi Program Desa Maju dan Sejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan prioritas kebutuhan pembangunan desa, dengan memperhatikan kesesuaian nomenklatur kegiatan yang ditetapkan.
(6)Besaran alokasi dan nomenklatur Program Desa Maju dan Sejahtera sebagaimana ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Tahapan pengusulan jenis kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

a.Kepala Desa memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa dalam rangka membahas usulan program Desa Maju dan Sejahtera Tahun 2027 yang dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Desa;
b.Hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, selanjutnya dituangkan dalam Perubahan RPJMDesa dan RKPDesa Tahun 2027;
c.Kepala Desa menyampaikan usulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Bupati, mengetahui Camat, disertai dengan Berita Acara Musyawarah Desa dan dokumen pendukung, serta melakukan penginputan usulan melalui SI MANTRA;
d.Camat melaksanakan validasi usulan kegiatan sesuai dengan menu kegiatan yang telah ditetapkan.
e.Usulan yang telah divalidasi oleh Camat, dilakukan verifikasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi, selanjutnya diakomodir untuk dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui mekanisme yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f.Hasil input usulan sebagaimana dimaksud pada huruf c terdokumentasikan secara softfile dalam Si MANTRA sedangkan dokumen cetak (proposal atau pengantar) serta kertas kerja usulan disimpan oleh Desa.

Pasal 5

(1)Usulan jenis kegiatan Program Desa Maju dan Sejahtera yang telah melalui tahapan validasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dijadikan dasar penetapan kegiatan yang didanai melalui Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus.
(2)Penetapan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Kegiatan Program Desa Maju dan Sejahtera yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pelaksanaan, penyaluran, dan pertanggungjawaban Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa. 5

Pasal 6

1.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Biaya kegiatan RT/RW dan Dasawisma Wajib a. Honor RW Rp.1.800.000/ tahun (termasuk iuran BPJS Ketenagakerjaan) berupa JKK dan JKM. b.Honor RT Rp.1.800.000/ tahun (termasuk iuran BPJS Ketenagakerjaan) berupa JKK dan JKM.

c.Bantuan kegiatan RT Rp.3.200.000/ tahun d.Bantuan kegiatan Dasawisma Rp.1.000.000/ tahun/ Dasawisma (Pengajuan per RT maksimal untuk 2 Dasawisma)
a.SK Kepala Desa tentang Penunjukan RT dan RW;
b.SK Kepala Desa tentang Dasawisma;
c.Berita Acara Musdes tentang Penetapan Dasawisma Penerima Bantuan Kegiatan;
d.Bantuan Kegiatan RT dipergunakan untuk pengelolaan kebersihan dan lingkungan serta PHBN (usulan dilengkapi RAB);
e.Bantuan Kegiatan Dasawisma dipergunakan untuk Ketahanan Keluarga (usulan dilengkapi RAB). Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan dipotongkan dari Honor RT RW melalui BUD.
1. 2.Satuan Polisi Pamong Praja Pengadaan seragam linmas lengkap Wajib Seragam Linmas lengkap Rp.600.000/setel
a.Wajib diusulkan oleh seluruh desa;
b.Pengadaan seragam linmas lengkap dengan atribut dan sepatu;
c.Jumlah usulan sebanyak 2 stel/TPS;
d.Diutamakan bagi anggota Linmas yang sudah mendapatkan pelatihan;
e.SK Kepala Desa tentang Pengangkatan/ Penunjukan anggota Linmas Desa yang masih berlaku. - 7
1. 3.Dinas Perumahan dan Permukiman Pembangunan peningkatan/ pemeliharaan jalan lingkungan Pilihan a. Paving Rp. 184.587/m2
b.Rigid Rp.368.930/m²
c.Hotmix Rp. 293.902/m²
a.Jalan yang akan dibangun selain yang terdaftar pada SK Jalan (Kewenangan Desa)
b.Menggunakan paving K-300, atau
c.Hotmix
d.Rigid beton
e.Usulan dilengkapi dengan RAB. - BUPATI JOMBANG, ttd WARSUBI