DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Jombang Nomor 4 Tahun 2026

Nomor: 4
Tahun: 2026
Ditetapkan: 5 Januari 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JOMBANG NOMOR 51 TAHUN 2022 TENTANG TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Bupati Jombang Nomor 51 Tahun 2022 tentang Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Jombang, masih belum sesuai dengan khususnya mengenai Pencantuman Gelar Akademik dan Peningkatan Pendidikan, sehingga perlu disesuaikan;
c.bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 51 Tahun 2022 tentang Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Jombang; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 6856); SALINAN 2
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang Memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah;
7.Peraturan Bupati Jombang Nomor 51 Tahun 2022 tentang Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2022 Nomor 51/E); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JOMBANG NOMOR 51 TAHUN 2022 TENTANG TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Jombang Nomor 51 Tahun 2022 tentang Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2022 Nomor 51) diubah, sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 9 huruf c diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Program studi yang dipilih dalam penyelenggaraan tugas belajar di perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan:

a.sesuai perencanaan kebutuhan tugas belajar instansi;
b.penyelenggaraannya dalam jenis akademik, vokasi, atau profesi;
c.memiliki akreditasi paling rendah B atau Baik Sekali dari lembaga akreditasi yang berwenang bagi program studi pada perguruan tinggi dalam negeri;
d.diakui oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan bagi program studi perguruan tinggi luar negeri. 3
1. 2.Ketentuan Pasal 14 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1)PNS yang menjalani tugas belajar untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan diberhentikan dari jabatannya;
(2)PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan pada unit organisasi yang melaksanakan fungsi kepegawaian pada perangkat daerah masing-masing sampai dengan masa tugas belajar berakhir;
(3)PNS yang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan dengan melaksanakan tugasnya, dapat tidak diberhentikan dari jabatan dalam hal:
1. a.memenuhi pertimbangan kebutuhan organisasi; dan
2. b.memperhatikan sistem penyelenggaraan pendidikan yang dijalani
(4)PNS yang menjalani tugas belajar dan tidak diberhentikan dari jabatannya, selama menjalani masa tugas belajar berkedudukan pada unit kerja sesuai dengan jabatannya

3.Ketentuan Pasal 19 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1)PNS yang telah mendapatkan gelar Pendidikan formal melalui Tugas Belajar, dapat diberikan pencantuman gelar pendidikan formal apabila pangkat yang dimiliki sesuai dengan pendidikan yang diperoleh berdasarkan peraturan yang berlaku.
(2)PNS yang telah menyelesaikan pendidikan SLTP/ sederajat, SLTA/sederajat dapat diberikan peningkatan pendidikan apabila pangkat dimiliki sesuai dengan pendidikan yang diperoleh berdasarkan peraturan yang berlaku.
(3)Kepala Perangkat Daerah mengusulkan permohonan pencantuman gelar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPK melalui Kepala BKPSDM dengan dilampiri:
1. a.Scan Asli Surat Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir/Surat Keputusan PNS bagi PNS yang belum pernah mengalami kenaikan pangkat;
2. b.Scan Asli Surat tugas belajar;
3. c.Scan Asli Ijazah dan transkrip nilai atau Sertifikat Profesi;
4. d.Scan Asli Akreditasi program studi dari lembaga yang berwenang minimal B atau Baik Sekali;
5. e.Scan Asli Keputusan mutasi bagi PNS dengan Tugas Belajar yang pindah tugas saat sedang melanjutkan pendidikan. 4
6. f.Scan Asli Penetapan Angka Kredit bagi PNS Jabatan Fungsional Tertentu, dengan pendidikan yang telah dinilai oleh Tim Penilai Angka Kredit.
(4)Kepala Perangkat Daerah mengusulkan permohonan peningkatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada PPK melalui Kepala BKPSDM dengan dilampiri:
1. a.Scan Asli Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir/Surat Keputusan CPNS bagi PNS yang belum pernah mangalami kenaikan pangkat;
2. b.Surat keterangan memiliki ijazah yang ditandatangani oleh pejabat eselon II definitif;
3. c.Scan Asli Ijazah dan transkrip nilai;
4. d.Uraian tugas pegawai dan pertimbangan atasan langsung bahwa pendidikan yang diikuti mendukung pelaksanaan tugas dan mengetahui Kepala Perangkat Daerah.
  1. 4.Diantara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 3 (tiga) Pasal yakni Pasal 19A, Pasal 19B dan Pasal 19C, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19A

(1)Surat Keterangan Pendidikan diberikan kepada PNS yang sudah memperoleh ijazah pendidikan satu tingkat lebih tinggi sebelum rekrutmen Calon PNS, serta linear dengan jabatan saat ini dengan akreditasi Program Studi paling rendah B atau Baik Sekali.
(2)Surat Keterangan Pendidikan diberikan kepada PNS yang tidak memiliki izin belajar/tugas belajar yang linear dengan jabatan saat ini dengan Akreditasi program studi minimal B atau Baik Sekali, dengan periode tahun lulus sampai dengan 2025.
(3)Surat Keterangan Pendidikan diberikan kepada PNS yang telah memiliki ijazah setingkat lebih tinggi dengan ketentuan:
1. a.Belum memiliki izin belajar/tugas belajar/surat keterangan belajar;
2. b.Ijazah yang diperoleh satu tingkat lebih tinggi dari pendidikan sebelumnya sebelum menjadi calon PNS/ setelah menjadi PNS;
3. c.Ijazah linear dengan jabatan saat ini;
4. d.Tidak menuntut penyesuaian jabatan dan penyesuaian ijazah kecuali terdapat formasi jabatan dan sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
(4)Penggunaan Surat keterangan Pendidikan dapat digunakan sama dengan surat izin belajar/tugas belajar.
(5)Permohonan penerbitan Surat keterangan Pendidikan diajukan PNS kepada PPK melalui Kepala Perangkat Daerah.
(6)Kepala Perangkat Daerah mengajukan permohonan surat keterangan Pendidikan kepada PPK melalui Kepala BKPSDM dengan dilampiri: 5
1. a.Surat pengantar dari Perangkat Daerah yang bersangkutan;
2. b.Scan Asli Keputusan Pengangkatan CPNS;
3. c.Scan Asli Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir;
4. d.Scan Asli Keputusan Jabatan Terakhir;
5. e.Scan asli Penilaian Kinerja sekurang kurangnya bernilai baik 2 (dua) tahun terakhir;
6. f.Surat pernyataan bermaterai Rp. 10.000,- yang menyatakan bersedia mematuhi segala ketentuan tentang keterangan pendidikan dan bertanggungjawab terhadap keabsahan dokumen;
7. g.Scan asli Ijazah dan Transkrip Nilai;
8. h.Scan Asli Akreditasi program studi dari lembaga yang berwenang minimal B atau Baik Sekali.

Pasal 19B

(1)Calon PNS yang telah diterima dan sedang menempuh pendidikan satu jenjang lebih tinggi dari pendidikan saat rekrutmen Calon PNS dapat mengajukan surat keterangan belajar kepada PPK melalui Kepala Perangkat Daerah.
(2)Kepala Perangkat Daerah mengajukan permohonan surat keterangan belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPK melalui Kepala BKPSDM dengan dilampiri :
1. a.Surat pengantar dari Perangkat Daerah yang bersangkutan;
2. b.Scan Asli Keputusan Pengangkatan CPNS;
3. c.Surat pernyataan tidak menuntut apabila pendidikan yang ditempuh dinyatakan tidak memiliki dampak kepegawaian;
4. d.Jadwal pendidikan/perkuliahan
5. e.Surat keterangan dari Lembaga Pendidikan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang menempuh studi di lembaga tersebut; dan
6. f.Scan asli surat akreditasi program studi Perguruan Tinggi dari lembaga yang berwenang, minimal terakreditasi B atau Baik Sekali;
7. g.Uraian tugas pegawai dan pertimbangan atasan langsung bahwa pendidikan yang diikuti mendukung pelaksanaan tugas dan mengetahui Kepala Perangkat Daerah.
(3)Surat Keterangan Belajar dapat diberikan apabila program studi yang sedang ditempuh linear dengan formasi Calon PNS.
(4)Surat Keterangan Belajar berlaku paling lama satu tahun setelah Surat Keputusan PNS diterbitkan.

Pasal 19C

Surat Keterangan belajar dan Surat Keterangan Pendidikan akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila dikemudian hari dalam pelaksanaanya melanggar peraturan perundang-undangan. 6 Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang. Ditetapkan di Jombang Pada tanggal 5 Januari 2026 BUPATI JOMBANG, ttd WARSUBI Diundangkan di Jombang Pada tanggal 5 Januari 2026 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JOMBANG, ttd AGUS PURNOMO BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2026 NOMOR 4 D:\HUKUM 4 ARFANDY\PERATURAN BUPATI\2026\BKPSDM\PerBup Perubahan Tugas Belajar.doc 7

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…