DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2025

Nomor: 7
Tahun: 2025
Ditetapkan: 15 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

program desa maju dan sejahtera Tahun 2026, yaitu bentuk kolaborasi, sinergi pembangunan antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah desa sesuai dengan kewenangannya melalui pendekatan partisipatif masyarakat yang dilaksanakan dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa perwujudan visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih sebagaimana dimaksud pada huruf a, diimplementasikan dalam program prioritas yang disebut sebagai Program Desa Maju dan Sejahtera;
c.bahwa Program Desa Maju dan Sejahtera sebagaimana dimaksud pada huruf b, memerlukan dasar hukum berupa Peraturan Bupati;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Desa Maju Dan Sejahtera Tahun 2026; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); SALINAN 2
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1781);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2022 Nomor 6/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2022 Nomor 6/E);
8.Peraturan Bupati Jombang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor 17/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 115 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2023 Nomor 115/E); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM DESA MAJU DAN SEJAHTERA TAHUN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3.Bupati adalah Bupati Jombang.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh Camat. 3
7.Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masayarakat setempat berdasarakan prakarsa masayrakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan Desa, arah kebijakan keuangan desa, kebujakan umum, program/kegiatan dan sumber pendanaan pembangunan Desa yang disertai dengan rencana kerja.
11.Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
12.Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus adalah bantuan keuangan bersifat khusus yang peruntukannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan.
13.Program Desa Maju dan Sejahtera adalah bentuk kolaborasi, sinergi pembangunan antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah desa sesuai dengan kewenangannya melalui pendekatan partisipatif masyarakat yang dilaksanakan dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa.
14.Sistem Informasi Desa Maju dan Sejahtera yang selanjutnya disebut Si MANTRA adalah Sistem Informasi yang digunakan untuk proses pengusulan, verifikasi dan validasi program Desa Maju dan Sejahtera.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

(1)Tujuan program Desa Maju dan Sejahtera adalah menunjang pencapaian visi “Mewujudkan Jombang Maju dan Sejahtera Untuk Semua” guna percepatan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, serta mengakomodir kebutuhan masyarakat desa yang penggunaannya diatur oleh Pemerintah Daerah selaku pemberi bantuan.
(2)Program yang dialokasikan dalam Desa Maju dan Sejahtera disesuaikan dengan prioritas pembangunan tahunan Daerah. 4

BAB III

JENIS, BESARAN ALOKASI DAN NOMENKLATUR PROGRAM DESA MAJU DAN SEJAHTERA

Pasal 3

(1)Jenis kegiatan pada program Desa Maju dan Sejahtera, dikategorikan menjadi:
1. a.kegiatan kewenangan Desa, selanjutnya dilaksanakan dengan mekanisme Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus; dan
2. b.kegiatan kewenangan Kabupaten, selanjutnya dilaksanakan dengan mekanisme melalui Renja Perangkat Daerah.
(2)Rincian jenis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(3)Besaran alokasi dan nomenklatur Program Desa Maju dan Sejahtera ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

TAHAPAN USULAN PROGRAM DESA MAJU DAN SEJAHTERA

Pasal 4

(1)Kepala Desa memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa dalam rangka membahas usulan program Desa Maju dan Sejahtera Tahun 2026 dan dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Desa.
(2)Hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya dituangkan dalam Perubahan RPJMDesa dan RKP Desa Tahun 2026.
(3)Kepala Desa menyampaikan usulan program Desa Maju dan Sejahtera sebagaimana mekanisme pada ayat (1) dan ayat (2), disertai berita acara Musyawarah Desa dan dokumen pendukung kepada Bupati Jombang diketahui Camat dan di input pada Si MANTRA.
(4)Camat melaksanakan validasi usulan program Desa Maju dan Sejahtera sesuai dengan menu kegiatan yang ditetapkan.
(5)Usulan program Desa Maju dan Sejahtera yang telah divalidasi oleh Camat, dilakukan verifikasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi, selanjutnya diakomodir untuk dianggarkan dalam APBD melalui mekanisme yang ditentukan dalam Pasal 3 ayat (1).
(6)Hasil input usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdokumentasikan secara softfile dalam Si MANTRA sedangkan hardfile proposal serta kertas kerja usulan disimpan oleh Desa. 5

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang. Ditetapkan di Jombang Pada tanggal 15 Januari 2025 Pj. BUPATI JOMBANG, ttd TEGUH NARUTOMO Diundangkan di Jombang Pada tanggal 15 Januari 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JOMBANG, ttd AGUS PURNOMO BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2025 NOMOR 7 D:\HUKUM 4\PERATURAN BUPATI\2025\Bappeda\Perbup Program Desa Mantra.docx 6 LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI JOMBANG NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PROGRAM DESA MAJU DAN SEJAHTERA TAHUN 2026 JENIS DAN HARGA SATUAN PER PAKET PROGAM DESA MAJU DAN SEJAHTERA I. KEGIATAN KEWENANGAN DESA No PERANGKAT DAERAH VERIFIKATOR PENGGUNAAN SIFAT INDEKS HARGA PERSYARATAN

1.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Biaya kegiatan RT/RW dan Dasawisma Wajib a. Honor RW Rp.1.800.000/ tahun b.Honor RT Rp.1.800.000/ tahun

c.Bantuan kegiatan RT Rp.3.200.000/ tahun d.Bantuan kegiatan Dasawisma Rp.1.000.000/ tahun/Dasawisma (Pengajuan per RT maksimal untuk 2 Dasawisma)
a.SK Kepala Desa tentang Penunjukan RT dan RW;
b.SK Kepala Desa tentang Dasawisma;
c.Berita Acara Musdes tentang Penetapan Dasawisma Penerima Bantuan Kegiatan;
d.Bantuan Kegiatan RT dipergunakan untuk pengelolaan sampah, PHBN, PHBI, sedekah dusun, atau ketahanan pangan (usulan dilengkapi RAB);
e.Bantuan Kegiatan Dasawisma dipergunakan untuk Ketahanan Keluarga (usulan dilengkapi RAB).
1. 2.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Penyediaan dana talangan untuk petani oleh BUMDES Pilihan Rp. 40.000.000/Desa a. BUMDES yang memiliki SK Pendirian dari Kepala Desa;
b.BUMDES memiliki AHU (Administrasi Hukum Umum) dari Kementerian Hukum.
c.BUMDES memiliki unit usaha simpan pinjam;
d.BUMDES memiliki analisa usaha yang disampaikan kepada Kepala Desa;
e.Penerima dana talangan adalah petani;
f.Tidak menerima dan mengusulkan bantuan sejenis pada tahun 2026.
1. 3.Dinas Perumahan dan Permukiman Pembangunan/ peningkatan/ pemeliharaan jalan lingkungan Pilihan a. Paving Rp. 400.000/m2
b.Aspal hotmix HRS-WC tebal 3,5 cm Rp.245.000/m2
c.Aspal hotmix AC- WC tebal 5 cm Rp.284.000/m2
d.Rigid Beton fc’30 tebal 20 cm Rp. 367.000/m2
a.Jalan yang akan dibangun selain yang terdaftar pada SK Jalan (Kewenangan Desa)
b.Menggunakan paving K-300, atau
c.Aspal untuk kegiatan overlay
d.Rigid beton
1. 4.Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Pelatihan dan fasilitasi sarana prasarana bagi wirausaha baru Pilihan Rp.30.000.000/desa a. Kegiatan berupa pelatihan kewirausahaan/keterampila n dan bantuan sarana prasarana usaha;
b.Kepala Desa membuat usulan kepada Bupati Jombang;
c.Peserta bukan merupakan unsur kader/perangkat/pemerin tah daerah setempat;
d.Kegiatan berupa pelatihan kewirausahaan/ketrampilan dan bantuan sarana 7 prasarana usaha;
e.Peserta 10 orang (setiap dusun ada peserta yang mengikuti);
f.Ketentuan penggunaan dana: - Pelatihan keterampilan sebesar Rp.10.000.000; - Bahan praktek dan bantuan sarana prasarana usaha Rp. 2.000.000/orang x 10 orang. II. KEGIATAN KEWENANGAN KABUPATEN No PERANGKAT DAERAH PENGAMPU PENGGUNAAN SIFAT INDEKS HARGA PERSYARATAN
1. 1.Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Pengadaan gabah untuk lumbung pangan desa Pilihan Rp.60.000.000/ lumbung
a.Terdaftar di database DKPP;
b.Kegiatan kelompok berjalan aktif minimal 2 tahun sebelum pengusulan bantuan (berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi DKPP)
c.Memiliki gudang lumbung yang layak (berdasarkan hasil verifikasi DKPP);
d.Memiliki SK Pengukuhan dari Kepala Desa minimal 6 tahun sebelum pengusulan;
e.Surat Keterangan domisili dari Kepala Desa;
f.Membuat RUK (Rencana Usaha Kelompok);
g.Tidak mengusulkan dan menerima bantuan dari program lain pada tahun 2026.
1. 2.Dinas Pertanian Pengadaan pupuk organik/kompos/ bokashi Pilihan Rp. 12.000.000/ paket (total 4.000 kg dengan harga Rp. 3.000/kg)
a.Poktan/gapoktan telah masuk dalam Simluhtan dan SK Bupati Jombang;
b.Tidak mendapat bantuan secara terus menerus pada tahun 2025 dan 2026 Pj. BUPATI JOMBANG, ttd TEGUH NARUTOMO D:\HUKUM 4\PERATURAN BUPATI\2025\Bappeda\Perbup Program Desa Mantra.docx

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…