DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2025

Nomor: 8
Tahun: 2025
Ditetapkan: 4 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

pedoman penyelenggaraan pusat kegiatan gugus pendidikan anak usia dini di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang yang memuat kelembagaan, kedudukan dan program kerja, monitoring evaluasi dan pembiayaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan kompetensi pendidik Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu adanya wadah pembinaan profesional Pendidik Pendidikan Anak Usia Dini;
c.bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk melakukan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Gugus Pendidikan Anak Usia Dini di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); SALINAN 2
4.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);
5.Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 6/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 6/E). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN GUGUS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JOMBANG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3.Bupati adalah Bupati Jombang.
4.Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang.
6.Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut
7.Gugus PAUD adalah wadah koordinasi antar Lembaga PAUD yang melaksanakan Program Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK), Kelompok Bermain (KB), Satuan PAUD Sejenis (SPS), dan Taman Penitipan Anak (TPA) dalam area terdekat di wilayah Kecamatan.
8.Pusat Kegiatan Gugus yang selanjutnya disingkat PKG adalah wadah pendidik dan/atau tenaga kependidikan PAUD di gugus PAUD dan/atau wilayah kerja untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalitas, dengan pola pembinaan baik secara vertikal sesuai jenjang maupun horisontal antar teman sejawat yang beranggotakan 3-8 (tiga sampai delapan) Gugus PAUD.
9.Forum Pusat Kegiatan Gugus yang selanjutnya disingkat F- PKG adalah wadah bagi pengurus PKG Kecamatan di wilayah kabupaten untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalitas, dengan pola pembinaan baik secara vertikal sesuai jenjang maupun horisontal antar teman sejawat.
10.Pengembangan Profesional Berkesinambungan yang selanjutnya disingkat PPB adalah pengembangan kompetensi pendidik yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, bertahap, berkesinambungan untuk meningkatkan profesionalitasnya. 3
11.Pengembangan profesional pendidik adalah pertumbuhan profesional yang dicapai seorang pendidik sebagai hasil dari bertambahnya kompetensi, pengalaman, dan pengamatan secara seksama atas cara mengajarnya/cara kerjanya yang mencakup pembelajaran formal yang direncanakan secara sistematis untuk mencapai kemajuan dan pengembangan da lam profesinya.

Pasal 2

(1)Peraturan Bupati ini merupakan pedoman bagi Dinas, Pendidik, Kepala Sekolah, Pengawas, Penilik dan Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan dalam melaksanakan pembinaan baik secara vertikal maupun horizontal sesuai dengan kelompok kerja.
(2)Tujuan dibentuknya PKG PAUD yakni meningkatkan peran pendidik PAUD sebagai agen pembelajaran dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional, melalui:
1. a.peningkatan dan pengembangan kompetensi dan profesionalitas pendidik;
2. b.peningkatan pelaksanaan pembinaan teknis baik secara vertikal sesuai jenjang, maupun horisontal antar teman sejawat; dan
3. c.peningkatan kinerja profesi, melalui kegiatan berbagi pengalaman, permasalahan dan inovasi dalam menjalankan tugas profesi.

BAB II

KELEMBAGAAN

Pasal 3

(1)PKG PAUD memiliki tugas pokok sebagai salah satu pelaksana peningkatan kompetensi dan profesionalitas pendidik di wilayah kerjanya.
(2)Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PKG PAUD memiliki fungsi:
1. a.meningkatkan kompetensi pedagogik, sosial, kepribadian dan profesional;
2. b.mengembangkan kegiatan pengembangan profesional berkesinambungan;
3. c.memfasilitasi pembinaan teknis dan administratif secara vertikal maupun horizontal; dan
4. d.meningkatkan kinerja profesi, melalui kegiatan berbagi pengalaman, permasalahan, inovasi dalam menjalankan tugas profesi. 4

Pasal 4

(1)Susunan organisasi PKG PAUD dan Gugus PAUD terdiri dari:
1. a.Pembina Administrasi;
2. b.Pembina Teknis;
3. c.Ketua PKG PAUD;
4. d.Ketua Gugus PAUD;
5. e.Sekretaris PKG PAUD dan Gugus PAUD;
6. f.Bendahara PKG PAUD dan Gugus PAUD; dan
7. g.Kelompok kerja.
(2)PKG PAUD dan Gugus PAUD ditetapkan oleh Kepala Dinas.
(3)Struktur organisasi PKG PAUD dan Gugus PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal 5

(1)Pembina Administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf a adalah Kepala Dinas.
(2)Tugas dan wewenang Pembina Administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
1. a.menetapkan pembentukan PKG PAUD dan Gugus PAUD;
2. b.memberikan dukungan kebijakan dan administrasi, serta memberikan motivasi terhadap pelaksanaan program PKG PAUD dan Gugus PAUD;
3. c.menjalin kerja sama dengan instansi terkait;
4. d.melakukan sosialisasi tentang program PKG PAUD dan Gugus PAUD; dan
5. e.mengesahkan program kerja PKG PAUD dan Gugus PAUD.

Pasal 6

Pembina Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b adalah penilik atau pengawas PAUD yang berperan merumuskan kebijaksanaan teknis serta pokok-pokok program peningkatan mutu pendidikan sesuai dengan standar PAUD.

Pasal 7

(1)Ketua PKG PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dipilih dari perwakilan yang diusulkan oleh masing- masing gugus.
(2)Syarat untuk diusulkan menjadi Ketua PKG PAUD, meliputi:
1. a.tidak sedang menjabat sebagai pengurus organisasi profesi PAUD;
2. b.memiliki kompetensi dan integritas; dan
3. c.memiliki kepemimpinan dan tanggung jawab dan dapat menjadi contoh teladan anggotanya.
(3)Tugas Ketua PKG PAUD adalah:
1. a.menciptakan iklim kebersamaan sesama anggota PKG PAUD;
2. b.menyusun dan melaksanakan program kerja PKG PAUD; 5
3. c.bertanggung jawab secara langsung kepada Pembina Administrasi;
4. d.membuat jaring kemitraan dalam membantu melaksanakan program kerja PKG PAUD dengan bimbingan penilik atau pengawas;
5. e.mengembangkan ketrampilan kewirausahaan di PKG PAUD;
6. f.mengevaluasi program kerja PKG PAUD; dan
7. g.melaporkan hasil evaluasi program kerja PKG PAUD kepada penilik atau pengawas.
(4)Dalam rangka pelaksanaan koordinasi dan pembinaan, baik secara vertikal maupun horizontal, PKG membentuk Forum PKG di tingkat kabupaten.
(5)Forum PKG di tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) beranggotakan perwakilan pengurus dan/anggota PKG dari masing-masing PKG PAUD dan/atau wilayah kecamatan
(6)Struktur organisasi Forum PKG PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal 8

(1)Ketua Gugus PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(1)huruf d, diusulkan dan dipilih oleh masing-masing anggota gugus.
(2)Tugas Ketua PKG PAUD adalah:
1. a.menciptakan iklim kebersamaan sesama anggota Gugus PAUD;
2. b.menyusun dan melaksanakan program kerja Gugus PAUD;
3. c.bertanggung jawab secara langsung kepada Pembina Administrasi;
4. d.membuat jaring kemitraan dalam membantu melaksanakan program kerja Gugus PAUD dengan bimbingan penilik atau pengawas;
5. e.mengembangkan ketrampilan kewirausahaan di Gugus PAUD;
6. f.mengevaluasi program kerja Gugus PAUD; dan
7. g.melaporkan hasil evaluasi program kerja Gugus PAUD kepada penilik atau pengawas.

Pasal 9

(1)Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, dipilih dari salah seorang anggota PKG PAUD dan Gugus PAUD.
(2)Tugas Sekretaris PKG PAUD dan Gugus PAUD adalah:
1. a.bertanggung jawab dalam bidang administrasi PKG PAUD dan Gugus PAUD;
2. b.melaksanakan persuratan kegiatan PKG PAUD dan Gugus PAUD;
3. c.mengumpulkan, menyusun dan melaporkan database Data Pokok Pendidikan;
4. d.mendokumentasikan dan menyebarluaskan hasil-hasil pertemuan PKG PAUD dan Gugus PAUD;
5. e.menyusun laporan hasil program kerja bersama Ketua PKG PAUD dan Gugus PAUD. 6

Pasal 10

(1)Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f, dipilih dari salah satu anggota PKG PAUD dan Gugus PAUD.
(2)Tugas Bendahara PKG PAUD dan Gugus PAUD adalah:
1. a.bersama sama dengan Ketua PKG PAUD dan Ketua Gugus PAUD menyusun rencana anggaran belanja PKG PAUD dan Gugus PAUD;
2. b.menghimpun dana, mengelola, membukukan dan mempertanggungjawabkan keuangan PKG PAUD dan Gugus PAUD kepada anggota dan unsur terkait; dan
3. c.melaporkan hasil pelaksanaan rencana anggaran belanja kepada Ketua PKG PAUD dan Gugus PAUD.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…