DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2026

Nomor: 8
Tahun: 2026
Ditetapkan: 10 Februari 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II JENIS, OBJEK, SUBJEK, STRUKTUR DAN BESARAN TARIF LAYANAN KESEHATAN PADA BLUD RSUD JOMBANG BAB III KETENTUAN PERALIHAN

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyesuaian Detil Rincian Objek Tarif Layanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Jombang; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); SALINAN 2
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 9);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213) ;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2023 Nomor 13/B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2023 Nomor 13/B), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2025 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2025 Nomor 9); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENYESUAIAN DETIL RINCIAN OBYEK TARIF LAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JOMBANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3.Bupati adalah Bupati Jombang. 3
4.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
5.Rumah Sakit Umum Daerah Jombang yang selanjutnya disebut RSUD Jombang adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayan kesehatan dengan pola pengelolaan keuangan BLUD.
6.Direktur adalah Direktur RSUD Jombang.
7.Tarif Layanan adalah imbalan yang diterima oleh RSUD Jombang atas jasa dari kegiatan pelayanan kesehatan maupun non pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien/pengguna jasa.

BAB II

JENIS, OBJEK, SUBJEK, STRUKTUR DAN BESARAN TARIF LAYANAN KESEHATAN PADA BLUD RSUD JOMBANG

Pasal 2

(1)Jenis layanan pada BLUD RSUD Jombang meliputi:
1. a.layanan kesehatan; dan
2. b.layanan non kesehatan.
(2)Layanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui upaya:
1. a.promotif, yaitu upaya untuk meningkatkan kesehatan masyarakat agar tetap sehat dan tidak terserang penyakit;
2. b.preventif, yaitu tindakan untuk mencegah munculnya penyakit atau meminimalisir faktor risiko;
3. c.kuratif, yaitu kegiatan pengobatan untuk menyembuhkan penyakit, mengurangi penderitaan, atau mengendalikan penyakit;
4. d.rehabilitatif, Upaya memulihkan kemampuan atau fungsi tubuh yang hilang atau menurun akibat penyakit atau cedera; dan/atau
5. e.paliatif, yaitu pendekatan medis komprehensif yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup pasien dan keluarganya yang menghadapi penyakit serius, kronis, atau mengancam jiwa.
(3)Layanan non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pelayanan diluar pelayanan medis dan non medis untuk mendukung terlaksananya pelayanan kesehatan pada RSUD Jombang. 4

Pasal 3

(1)Objek Tarif Layanan pada BLUD RSUD Jombang terdiri atas:
1. a.layanan medis;
2. b.Layanan penunjang medis; dan
3. c.Layanan jasa usaha.
(2)Subjek Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perseorangan atau masyarakat yang mendapatkan layanan rumah sakit dari RSUD Jombang.

Pasal 4

(1)Struktur dan besaran detil rincian objek Tarif Layanan pada BLUD RSUD Jombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(2)Ketentuan mengenai rincian besaran Tarif Layanan jasa sarana dan jasa pelayanan diatur dengan peraturan Direktur.

Pasal 5

(1)Direktur dapat menetapkan Tarif Layanan sementara untuk jenis layanan baru yang belum ditetapkan tarifnya.
(2)Direktur mengajukan penetapan Tarif Layanan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk ditetapkan dengan peraturan Bupati.
(3)Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Tarif Layanan sementara ditetapkan oleh Direktur.
(4)Dalam hal terdapat perbedaan antara Tarif Layanan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Tarif Layanan yang telah ditetapkan dengan peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selisih besaran Tarif Layanan menjadi tanggungjawab BLUD RSUD Jombang untuk dilakukan tindak lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Perseorangan atau masyarakat yang mendapatkan layanan rumah sakit dari RSUD Jombang sebelum peraturan Bupati ini berlaku, dikenakan tarif layanan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2024 tentang Detil Rincian Obyek Tarif Layanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang, sampai dengan pelaksanaan layanan telah selesai. 5

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2024 tentang Detil Rincian Obyek Tarif Layanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024 Nomor 10/E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang. Ditetapkan di Jombang Pada tanggal 10 Februari 2026 BUPATI JOMBANG, ttd WARSUBI Diundangkan di Jombang Pada tanggal 10 Februari 2026 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JOMBANG, ttd AGUS PURNOMO BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2026 NOMOR 8 D:\HUKUM 5 IMAM KURNIAWAN\PERBUP 2026\RSUD JOMBANG\PERBUP DETAIL RINCIAN OBYEK TARIF RSUD JOMBANG revisi.docx

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…