DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Jombang Nomor 9 Tahun 2025

Nomor: 9
Tahun: 2025
Ditetapkan: 4 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

pedoman penetapan sasaran penerima manfaat kegiatan peningkatan keterampilan kerja dengan pendanaan yang bersumber dari dana DBHCHT yang memuat kriteria peserta dan jenis pelatihan kerja, kewenangan dan pelaporan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka penetapan kriteria anggota masyarakat yang dapat dijadikan sasaran/penerima manfaat program pembinaan lingkungan sosial pada pelaksanaan kegiatan peningkatan keterampilan kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemerintah Daerah perlu

Menetapkan

menetapkan sasaran penerima manfaat kegiatan peningkatan keterampilan kerja dengan pendanaan bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Jombang;

c.bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (10) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Pemerintah Daerah dalam menetapkan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dengan mempertimbangkan kriteria peserta pelatihan dan jenis pelatihan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sasaran Penerima Manfaat Kegiatan Peningkatan Keterampilan Kerja Dengan Pendanaan Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Di Kabupaten Jombang; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); SALINAN 2
2. 3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
3. 4.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) ) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. 5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
6. 7.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 762); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SASARAN PENERIMA MANFAAT KEGIATAN PENINGKATAN KETERAMPILAN KERJA DENGAN PENDANAAN BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI KABUPATEN JOMBANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3.Bupati adalah Bupati Jombang. 3
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja.
6.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja.
7.Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBHCHT adalah bagian dari transfer ke Daerah yang dibagikan kepada daerah penghasil cukai dan/atau daerah penghasil tembakau.
8.Pencari Kerja adalah angkatan kerja yang sedang menganggur dan mencari pekerjaan maupun yang sudah bekerja tetapi ingin pindah atau alih pekerjaan, baik di dalam atau luar negeri kepada pelaksana penempatan tenaga kerja atau secara langsung melamar pekerjaan kepada pemberi kerja.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penetapan sasaran penerima manfaat kegiatan peningkatan keterampilan kerja dengan pendanaan yang bersumber dari DBHCHT

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk peningkatan keterampilan kerja masyarakat di Daerah dengan pendanaan bersumber dari DBHCHT.

BAB III

KRITERIA PESERTA DAN JENIS PELATIHAN KERJA

Pasal 4

(1)Sasaran penerima manfaat kegiatan peningkatan keterampilan kerja dengan pendanaan bersumber dari DBHCHT, meliputi:
1. a.buruh tani tembakau, petani cengkeh atau buruh tani cengkeh;
2. b.buruh pabrik rokok termasuk yang terkena pemutusan hubungan kerja; dan/atau
3. c.anggota masyarakat lainnya.
(2)Sasaran penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a, huruf b dan huruf c, harus terdaftar sebagai penduduk Kabupaten Jombang yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk. 4
(3)Anggota Masyarakat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c, ditentukan termasuk dalam kategori masyarakat pencari kerja dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. a.berasal dari keluarga buruh tani tembakau, petani cengkeh, buruh tani cengkeh, atau buruh pabrik rokok yang berdomisili di Kabupaten Jombang;
2. b.berasal dari keluarga tidak mampu yang terdaftar dalam data kemiskinan daerah atau dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa atau bukti lainnya sesuai ketentuan yang berlaku; atau
3. c.masyarakat yang berada di wilayah kecamatan daerah penghasil tembakau atau perusahaan rokok yang memenuhi unsur kriteria sebagai Pencari Kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Jenis Pelatihan Kerja kegiatan peningkatan keterampilan kerja dengan pendanaan bersumber dari DBHCHT adalah pelatihan kerja berbasis kompetensi yang mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang berlaku

BAB IV

PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Pasal 6

(1)Bupati berwenang menetapkan sasaran penerima manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
(2)Bupati mendelegasikan kewenangan penetapan sasaran penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas.
(3)Kepala Dinas menetapkan sasaran penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 7

(1)Dinas menyusun dan melaporkan pelaksanaan kegiatan peningkatan keterampilan kerja dengan pendanaan bersumber dari DBHCHT kepada Bupati melalui Sekretariat DBHCHT.
(2)Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui dan memastikan kegiatan pelatihan keterampilan terlaksana dengan lancar, aman, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang. Ditetapkan di Jombang Pada tanggal 4 Februari 2025 Pj. BUPATI JOMBANG, ttd TEGUH NARUTOMO Diundangkan di Jombang Pada tanggal 4 Februari 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JOMBANG, ttd AGUS PURNOMO BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2025 NOMOR 9 D:\HUKUM 4\PERATURAN BUPATI\2025\Dinas Tenaga Kerja\Pelatihan Kerja DBHCT cc.docx

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…