DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Jombang Nomor 9 Tahun 2026

Nomor: 9
Tahun: 2026
Ditetapkan: 12 Februari 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Jombang

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Bupati Jombang Nomor 101 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 101 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, masih memerlukan penyesuaian kembali sejalan dengan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 101 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); SALINAN 2
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 6856);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2022 Nomor 6/A, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2022 Nomor 6/A);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2025 Nomor 11); 3
12.Peraturan Bupati Jombang Nomor 101 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2025 Nomor 101) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 101 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2026 Nomor 5); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JOMBANG NOMOR 101 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Jombang Nomor 101 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2025 Nomor 101) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 101 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2026 Nomor 5), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.929.569.188.100,00 (satu triliun sembilan ratus dua puluh sembilan miliar lima ratus enam puluh sembilan juta seratus delapan puluh delapan ribu seratus rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
2. b.Pendapatan transfer antar daerah.
(2)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.794.160.371.000,00 (satu triliun tujuh ratus sembilan puluh empat miliar seratus enam puluh juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).
(3)Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp135.408.817.100,00 (Seratus tiga puluh lima miliar empat ratus delapan juta delapan ratus tujuh belas ribu seratus rupiah rupiah). 4

2.Ketentuan Pasal 8 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp2.104.451.088.582,01 (dua triliun seratus empat miliar empat ratus lima puluh satu juta delapan puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh dua koma nol satu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja pegawai;
2. b.Belanja barang dan jasa;
3. c.Belanja hibah; dan
4. d.Belanja bantuan sosial.
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.026.891.822.398,80 (satu triliun dua puluh enam miliar delapan ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus dua puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh delapan koma delapan puluh rupiah).
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b direncanakan sebesar Rp933.639.723.713,01 (Sembilan ratus tiga puluh tiga miliar enam ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus tiga belas koma nol satu rupiah).
(4)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp139.797.342.470,20 (Seratus tiga puluh sembilan miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh koma dua rupiah).
(5)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d direncanakan sebesar Rp4.122.200.000,00 (Empat miliar seratus dua puluh dua juta dua ratus ribu rupiah).

3.Ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.026.891.822.398,80 (satu triliun dua puluh enam miliar delapan ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus dua puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh delapan koma delapan puluh rupiah)), yang terdiri atas:
1. a.Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
2. b.Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
3. c.Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
4. d.Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
5. e.Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
6. f.Belanja Pegawai BLUD.
(2)Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp610.538.020.722,80 (Enam ratus sepuluh miliar limar ratus tiga puluh delapan juta dua puluh ribu tujuh ratus dua puluh dua koma delapan puluh rupiah). 5
(3)Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp345.920.537.393,00 (tiga ratus empat puluh lima miliar sembilan ratus dua puluh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah).
(4)Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp33.858.497.892,00 (Tiga puluh tiga miliar delapan ratus lima puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah).
(5)Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp806.392.010,00 (Delapan ratus enam juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu sepuluh rupiah).
(6)Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.497.120.000,00 (Satu miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta seratus dua puluh ribu rupiah).
(7)Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf g direncanakan sebesar Rp34.271.254.381,00 (Tiga puluh empat miliar dua ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah).

4.Ketentuan Pasal 10 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5) dan ayat (8) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.933.639.723.713,01 (Sembilan ratus tiga puluh tiga miliar enam ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus tiga belas koma nol satu rupiah) yang terdiri atas :
1. a.Belanja Barang;
2. b.Belanja Jasa;
3. c.Belanja Pemeliharaan;
4. d.Belanja Perjalanan Dinas;
5. e.Belanja uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
6. f.Belanja Barang dan Jasa BOSP; dan
7. g.Belanja Barang dan Jasa BLUD.
(2)Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.83.385.571.485,94 (delapan puluh tiga miliar tiga ratus delapan puluh lima juta lima ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus delapan puluh lima koma sembilan puluh empat rupiah).
(3)Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.282.475.356.434,86 (dua ratus delapan puluh dua miliar empat ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus lima puluh enam ribu empat ratus tiga puluh empat koma delapan puluh enam rupiah). 6
(4)Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c direncanakan sebesar Rp.49.075.689.316,58 (empat puluh sembilan miliar tujuh puluh lima juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus enam belas koma lima puluh delapan rupiah).
(5)Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.53.216.345.795,63 (lima puluh tiga miliar dua ratus enam belas juta tiga ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh lima koma enam puluh tiga rupiah)
(6)Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.24.896.778.000,00 (dua puluh empat miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).
(7)Belanja Barang dan Jasa BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.86.995.814.836,00 (delapan puluh enam miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus empat belas ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah).
(8)Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.17.172.919.000,00 (tujuh belas miliar seratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah).
(9)Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.335.885.036.090,00 (tiga ratus tiga puluh lima miliar delapan ratus delapan puluh lima juta tiga puluh enam ribu sembilan puluh rupiah).

5.Ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1)Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp.169.732.592.691,68 (seratus enam puluh sembilan miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta lima ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh satu koma enam puluh delapan rupiah), yang terdiri atas :
1. a.Belanja Modal Tanah;
2. b.Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
3. c.Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
4. d.Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi;
5. e.Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
6. f.Belanja Modal Aset Lainnya. 7
(2)Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a direncanakan sebesar Rp.10.828.071.920,00 (sepuluh miliar delapan ratus dua puluh delapan juta tujuh puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).
(3)Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.58.880.718.545,50 (lima puluh delapan miliar delapan ratus delapan puluh juta tujuh ratus delapan belas ribu lima ratus empat puluh lima koma lima puluh rupiah).
(4)Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.44.244.898.598,18 (empat puluh empat miliar dua ratus empat puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh delapan koma lima puluh rupiah).
(5)Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.54.717.152.714,00 (lima puluh empat miliar tujuh ratus tujuh belas juta seratus lima puluh dua ribu tujuh ratus empat belas rupiah).
(6)Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.381.750.914,00 (tiga ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu sembilan ratus empat belas rupiah).
(7)Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.680.000.000,00 (enam ratus delapan puluh juta rupiah).

6.Ketentuan Pasal 17 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1)Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 44.244.898.598,18 (empat puluh empat miliar dua ratus empat puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh delapan koma lima puluh rupiah), yang terdiri atas :
1. a.Belanja Modal Bangunan Gedung;
2. b.Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti; dan
3. c.Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.
(2)Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.35.985.398.598,18 (tiga puluh lima miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh delapan koma delapan belas rupiah). 8
(3)Belanja Modal Tuhu Tiktik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.254.500.000,00 (dua ratus lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).
(4)Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.8.005.000.000,00 (delapan miliar lima juta rupiah).

7.Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp.8.527.840.422,70 (delapan miliar lima ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh ribu empat ratus dua puluh dua koma tujuh puluh rupiah).

8.Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Anggaran Pembiayaan Daerah direncanakan sebesar Rp.164.552.617.128,39 (seratus enam puluh empat miliar lima ratus lima puluh dua juta enam ratus tujuh belas ribu seratus dua puluh delapan koma tiga puluh sembilan rupiah).

9.Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 direncanakan sebesar Rp.164.552.617.128,39 (seratus enam puluh empat miliar lima ratus lima puluh dua juta enam ratus tujuh belas ribu seratus dua puluh delapan koma tiga puluh sembilan rupiah) digunakan untuk Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya.

10.Ketentuan Pasal 27 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

(1)Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 direncanakan sebesar Rp.164.552.617.128,39 (seratus enam puluh empat miliar lima ratus lima puluh dua juta enam ratus tujuh belas ribu seratus dua puluh delapan koma tiga puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer;
2. b.Penghematan Belanja;
3. c.Sisa Belanja Lainnya; dan
4. d.Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD. 9
(2)Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp34.225.168.770,00 (tiga puluh empat miliar dua ratus dua puluh lima juta seratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah).
(3)Penghematan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp119.537.319.421,39 (Seratus sembilan belas miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus sembilan belas ribu empat ratus dua puluh satu koma tiga puluh sembilan rupiah).
(4)Sisa Belanja Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b direncanakan sebesar Rp10.590.128.937,00 (Sepuluh miliar lima ratus sembilan puluh juta seratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah).

11.Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…