DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kapuas Nomor 13 Tahun 2025

Nomor: 13
Tahun: 2025
Ditetapkan: 5 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I : Ketentuan Umum; BAB II : Kedudukan; BAB III : Susunan Organisasi; BAB IV : Uraian Tugas Dan Fungsi; BAB V : Kelompok Jabatan; BAB VI : Upt; BAB VII : Tata Kerja Dan Laporan; BAB VIII : Kepegawaian Dan Eselon; BAB IX : Pendanaan; BAB X : Ketentuan Peralihan; BAB XI : Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kapuas; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang SALINAN Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435);
11.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
12.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
13.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 90); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN KAPUAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Kapuas.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Bupati adalah Bupati Kapuas.
6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas.
8.Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9.Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
10.Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPERIDA adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kapuas.
11.Kepala BAPPERIDA adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kapuas.
12.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
13.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
14.Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
15.Rencana strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RENSTRA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
16.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RENJA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
17.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
18.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
19.Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20.Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21.Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
22.Jabatan Stuktural adalah suatu kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi perangkat daerah meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama setara eselon IIa dan IIb, Jabatan Administrator setara eselon IIIa dan IIIb serta jabatan pengawas setara eselon IVa.
23.Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok ASN yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintah.
24.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu.
25.Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
26.Jabatan Administrator adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
27.Pejabat Administrator adalah Pegawai ASN yang bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
28.Jabatan Pengawas adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
29.Pejabat Pengawas adalah Pegawai ASN yang bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
30.Jabatan Pelaksana adalah jabatan yang tugas dan tanggung jawabnya berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
31.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Badan Daerah.
32.Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
33.Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

(1)BAPPERIDA merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, dan di bidang Riset dan Inovasi Daerah yang menjadi kewenangan daerah ditetapkan dengan tipe A;
(2)BAPPERIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala BAPPERIDA yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

(1)Susunan Organisasi BAPPERIDA, terdiri dari:
1. a.Kepala Badan;
2. b.Sekretariat Badan, terdiri dari :
  1. 1.Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
  2. 2.Subbagian Keuangan dan Aset.
3. c.Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
4. d.Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
5. e.Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan;
6. f.Bidang Riset dan Inovasi Daerah;
7. g.Kelompok Jabatan Fungsional; dan
8. h.UPT.
(2)Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

(1)Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dan di bidang Riset dan Inovasi Daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BAPPERIDA mempunyai fungsi :
1. a.Koordinasi dan fasilitasi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
2. b.Koordinasi dan fasilitasi penyusunan RKPD sebagai pelaksanaan dari RPJPD dan RPJMD;
3. c.Koordinasi dan fasilitasi perencanaan pembangunan daerah dengan K/L, Perangkat Daerah Provinsi dan Satuan Organisasi lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas;
4. d.Penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Bidang Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
5. e.Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan Riset dan Inovasi daerah;
6. f.Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pengendalian, monitoring/evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah; dan
7. g.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5

(1)Kepala BAPPERIDA mempunyai tugas mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan, mengawasi, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, Riset dan Inovasi daerah, serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas pokok dan fungsi BAPPERIDA Kabupaten Kapuas.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BAPPERIDA mempunyai fungsi :
1. a.perumusan dan penetapan kebijakan umum dan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah ke dalam dokumen RPJPD, RPJMD dan RKPD, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati Kapuas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.perumusan dan penetapan kebijakan umum dan teknis di bidang Riset dan Inovasi daerah kedalam dokumen Rencana Induk Riset dan Inovasi Daerah, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati Kapuas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. c.koordinasi dan fasilitasi dengan semua instansi perangkat daerah dan instansi lainnya dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah;
4. d.koordinasi dan fasilitasi perencanaan pembangunan, Riset dan Inovasi daerah;
5. e.koordinasi dan fasilitasi penyusunan program jangka panjang, jangka menengah dan tahunan sebagai pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
6. f.koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pengendalian, monitoring, evaluasi, pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan pembangunan, Riset dan Inovasi daerah;
7. g.koordinasi dan fasilitasi kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Kapuas dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan pihak lainnya di bidang perencanaan pembangunan, Riset dan Inovasi daerah, baik dari dalam negeri dan/atau luar negeri;
8. h.koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan urusan keuangan, umum dan kepegawaian serta tugas teknis operasional BAPPERIDA; dan
9. i.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3)Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala BAPPERIDA mempunyai uraian tugas:
1. a.menyusun dan menetapkan kebijakan perencanaan pembangunan, Riset dan Inovasi daerah;
2. b.menyusun dokumen RPJPD Kabupaten;
3. c.menyusun dokumen RPJMD Kabupaten;
4. d.menyusun dokumen RKPD Kabupaten;
5. e.menyusun dokumen rencana induk Riset dan Inovasi daerah,
6. f.menyelenggarakan dan melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan pembangunan daerah serta di bidang Riset dan Inovasi daerah;
7. g.menyelenggarakan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Kapuas dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan pihak lainnya di bidang perencanaan pembangunan, Riset dan Inovasi daerah, baik dari dalam negeri dan/atau luar negeri; dan
8. h.mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pelaksanaan penyelenggaraan urusan keuangan, umum dan kepegawaian serta tugas teknis operasional BAPPERIDA.

Pasal 6

(1)Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas mengkoordinasikan, membina, menyelenggarakan, mengendalikan dan mengevaluasi pelayanan administrasi umum, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian serta pelayanan publik pada BAPPERIDA;
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
1. a.koordinasi dan fasilitasi penyusunan kebijakan dan rencana teknis administrasi umum, administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan serta pelayanan publik dalam bentuk dokumen RENSTRA, RENJA, RKA dan DPA BAPPERIDA;
2. b.koordinasi dan fasilitasi, pembinaan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan teknis administrasi umum, administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan serta pelayanan publik;
3. c.koordinasi dan fasilitasi, pembinaan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan teknis tugas Subbagian dan Staf;
4. d.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3)Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat mempunyai uraian tugas :
1. a.merencanakan kebijakan dan operasional pelaksanaan tugas Sekretariat BAPPERIDA yang meliputi administrasi umum, administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan serta pelayanan berdasarkan RENSTRA, RENJA dan DPA serta sesuai ketentuan peraturan dan perundangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas terlaksana dengan baik dan lancar;
2. b.mengelompokan dan mendistribusikan tugas kepada Kepala Subbagian dan Staf Umum berdasarkan kebijakan dan rencana teknis pelaksanaan pekerjaan yang disesuaikan dengan tugas pokok, fungsi dan uraian tugasnya agar tugas dapat terlaksana dengan baik dan tepat waktu;
3. c.memberikan petunjuk dan pembinaan teknis operasional serta menyelia (melakukan supervisi/pengawasan/evaluasi) pelaksanaan tugas kepada Kepala Subbagian dan Staf secara lisan maupun tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan dan/atau petunjuk teknis operasional agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan jadual, proses dan prosedur;
4. d.melaksanakan koordinasi dan konsultasi tugas operasional Sekretariat BAPPERIDA ke instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan pihak lainnya berdasarkan petunjuk dan penugasan dari Pimpinan sehingga didapatkan kejelasan proses, prosedur, sistem dan tata kerja yang sesuai dengan peraturan yang berlaku;
5. e.menyusun nota pertimbangan, saran dan telah terkait pelaksanaan kegiatan dan tugas Sekretariat BAPPERIDA berdasarkan peraturan dan pedoman yang berlaku sesuai dengan keadaan yang terjadi di lapangan untuk mendapatkan pertimbangan, saran dan petunjuk serta keputusan dari pimpinan;
6. f.memberikan pelayanan koordinasi dan konsultasi terkait pelaksanaan tugas Sekretariat BAPPERIDA kepada pihak yang membutuhkan sesuai dengan peraturan dan pedoman yang berlaku;
7. g.mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan laporan pelaksanaan tugas agar dapat dilakukan pemberian umpan balik/feedback dan pembenahan sehingga pelaksanaan tugas dapat berjalan lebih baik di waktu yang akan datang; dan
8. h.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan berdasarkan petunjuk dan penugasan serta melaporkan hasil pelaksanaannya.

Pasal 7

(1)Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, surat menyurat dan kearsipan, urusan kepegawaian, urusan rumah tangga dan perlengkapan, pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik serta organisasi.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
1. a.penyusunan rencana kegiatan pada sub bagian umum dan kepegawaian;
2. b.Pengelolaan tata usaha surat menyurat dan kearsipan;
3. c.penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai, formasi pegawai;
4. d.penyiapan bahan pengusulan pengangkatan PNS, mutasi, kenaikan pangkat, promosi dan mutasi jabatan, kenaikan gaji berkala, cuti pegawai;
5. e.penyiapan bahan pengusulan dan penyelenggaran Diklat PNS;
6. f.penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan organisasi serta ketatalaksanaan;
7. g.penyelenggaraan absensi pegawai dan penyiapan bahan pembinaan PNS;
8. h.penyiapan bahan analisis jabatan;
9. i.penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan;
10. j.penyiapan bahan penggajian PNS dan tenaga kontrak;
11. k.penyelenggaraan urusan rumah tangga BAPPERIDA;
12. l.penyelenggaraan dan pengurusan kehumasan dan publikasi; dan
13. m.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
(3)Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas :
1. a.merencanakan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan rencana kerja BAPPERIDA sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan agar terwujudnya keserasian dan kesesuaian pelaksanaan tugas sesuai dengan sasaran strategis BAPPERIDA;
2. b.membagi tugas, membimbing dan membina fungsional umum sesuai dengan rencana kerja dan pedoman pelaksanaan tugas agar tugas–tugas dapat terlaksana dengan baik dan tepat waktu;
3. c.melaksanakan administrasi ketatausahaan, surat menyurat dan kearsipan di lingkungan BAPPERIDA sesuai dengan peraturan dan pedoman yang ada sehingga terlaksananya tertib administrasi;
4. d.melaksanakan administrasi kepegawaian di lingkungan BAPPERIDA sesuai dengan petunjuk teknis dan prosedur yang berlaku sehingga terfasilitasinya kebutuhan pelayanan administrasi kepegawaian bagi pegawai yang bekerja di lingkungan BAPPERIDA Kabupaten Kapuas;
5. e.melaksanakan dan mengurus pemeliharaan kebersihan dan keamanan BAPPERIDA sesuai dengan peraturan dan pedoman yang ada sehingga terlaksana dengan baik;
6. f.melaksanakan penyusunan konsep dokumen analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan di lingkungan BAPPERIDA sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku sehingga didapatkan data dan informasi tentang jabatan, beban kerja dan kelas jabatan yang baik, sesuai bobot dan tidak terjadi tumpang tindih tugas dan fungsi serta dapat dipertanggungjawabkan;
7. g.melaksanakan penyelenggaraan dan pengurusan kehumasan serta publikasi sesuai dengan peraturan dan pedoman yang ada sehingga terlaksana dengan baik;
8. h.mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan laporan pelaksanaan tugas agar dapat dilakukan pemberian umpan balik/feedback dan pembenahan sehingga pelaksanaan tugas dapat berjalan lebih baik di waktu yang akan datang; dan
9. i.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan berdasarkan disposisi dan petunjuk dari pimpinan agar pelaksanaan tugas terlaksana dengan baik.

Pasal 8

(1)Subbagian Keuangan dan Aset dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang mempunyai tugas mengkoordinasikan, membina, menyelenggarakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pengelolaan keuangan dan aset.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Keuangan dan Aset menyelenggarakan fungsi :
1. a.pembinaan pengelolaan administrasi keuangan, penyelenggaraan pembukuan pelaksanaan anggaran pengeluaran dan penerimaan serta pelaporan akuntansi keuangan;
2. b.penerbitan surat perintah membayar dan verifikasi pertanggungjawab anggaran pembangunan dan rutin;
3. c.penyelenggaraan pembukuan pelaksanaan anggaran pengeluaran dan penerimaan;
4. d.penyiapan urusan keuangan dan pengelolaan barang milik daerah;
5. e.membina dan membimbing bendahara dan pengurus barang;
6. f.penyiapan bahan Koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan dan pengadaan perlengkapan aset/sarana serta inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan pemusnahan;
7. g.mengajukan usulan penghapusan barang milik daerah kepada Pengelola Barang Milik Daerah;
8. h.pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
9. i.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.
(3)Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai uraian tugas :
1. a.merencanakan kegiatan Subbagian Keuangan dan Aset sesuai dengan rencana kerja BAPPERIDA sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan agar terwujudnya keserasian dan kesesuaian pelaksanaan tugas sesuai dengan sasaran strategis BAPPERIDA;
2. b.membagi tugas, membimbing dan membina fungsional umum sesuai dengan rencana kerja dan pedoman pelaksanaan tugas agar tugas dapat terlaksana dengan baik dan tepat waktu;
3. c.menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran sesuai dengan peraturan dan pedoman yang berlaku agar terlaksana dengan baik dan dapat dipertanggung jawabkan;
4. d.melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan penyelenggaraan pembukuan anggaran serta pengarsipan pelaksanaan pengeluaran dan penerimaan di lingkungan BAPPERIDA sesuai dengan peraturan dan pedoman yang ada sehingga tercipta tertib administrasi keuangan;
5. e.melaksanakan verifikasi pencairan dana, baik LS maupun GU sesuai peraturan, pedoman dan prosedur yang ada sehingga didapatkan laporan yang rapi, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan;
6. f.melaksanakan pembinaan ketatausahaan keuangan dan perbendaharaan sesuai dengan peraturan dan pedoman yang berlaku agar tercipta tertib administrasi keuangan di lingkungan BAPPERIDA;
7. g.melakukan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak dan pelaporan keuangan sesuai dengan peraturan dan pedoman yang ada sehingga dapat dipertanggungjawabkan;
8. h.melaksanakan penyusunan konsep laporan keuangan BAPPERIDA sesuai dengan peraturan dan pedoman yang ada sehingga didapatkan laporan yang rapi, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan;
9. i.melaksanakan penyiapan urusan keuangan dan pengelolaan barang milik Negara/Daerah sesuai dengan peraturan dan pedoman yang ada sehingga dapat dipertanggungjawabkan;
10. j.melaksanakan administrasi, penatausahaan barang, pengelolaan barang, perlengkapan dan aset di lingkungan BAPPERIDA sesuai dengan peraturan dan pedoman yang ada sehingga terlaksananya tertib administrasi;
11. k.mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan laporan pelaksanaan tugas agar dapat dilakukan pemberian umpan balik/feedback dan pembenahan sehingga pelaksanaan tugas dapat berjalan lebih baik di waktu yang akan datang; dan
12. l.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan berdasarkan disposisi dan petunjuk dari pimpinan agar pelaksanaan tugas terlaksana dengan baik.

Pasal 9

(1)Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok menyiapkan dan menganalisis bahan penyusunan perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah, pengendalian, pemantauan, monitoring dan evaluasi serta pendataan dan pelaporan kegiatan pembangunan daerah.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan, Pengendaliaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai fungsi:
1. a.pengkoordinasian dan fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
2. b.pengkoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD;
3. c.pelaksanaan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
4. d.pelaksanaan pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
5. e.pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
6. f.perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
7. g.pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
8. h.pelaksanaan evaluasi, analisis dan monitoring terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;
9. i.pelaksanaan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
10. j.pengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
11. k.pengolah dan penyajikan data informasi pembangunan daerah;
12. l.pelaksanaan pengamanan dan dokumentasi data;
13. m.penyusunan nota pertimbangan, saran dan telaah terkait pelaksanaan kegiatan dan tugas Bidang Perencanaan, Pengendaliaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada BAPPERIDA berdasarkan peraturan dan pedoman yang berlaku sesuai dengan keadaan yang terjadi di lapangan untuk mendapatkan pertimbangan, saran dan petunjuk dari pimpinan;
14. n.pemberikaan pelayanan koordinasi dan konsultasi terkait pelaksanaan tugas Bidang Perencanaan, Pengendaliaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada BAPPERIDA kepada pihak yang membutuhkan sesuai dengan peraturan dan pedoman yang berlaku sehingga didapatkan informasi yang akurat dan tepat;
15. o.pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan laporan pelaksanaan tugas agar dapat dilakukan pemberian umpan balik/feedback dan pembenahan sehingga pelaksanaan tugas dapat berjalan lebih baik di waktu yang akan datang; dan
16. p.melaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan berdasarkan disposisi dan petunjuk dari pimpinan agar pelaksanaan tugas terlaksana dengan baik.
(3)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan, Pengendaliaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai uraian tugas :
1. a.mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
2. b.mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD;
3. c.melakukan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
4. d.melakukan pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
5. e.mengintegrasikan dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
6. f.merumuskan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
7. g.mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
8. h.melakukan evaluasi, analisis dan monitoring terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;
9. i.melakukan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
10. j.mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
11. k.mengolah dan menyajikan data informasi pembangunan daerah;
12. l.melakukan pengamanan dan dokumentasi data;
13. m.menyusun nota pertimbangan, saran dan telaah terkait pelaksanaan kegiatan dan tugas Bidang Perencanaan, Pengendaliaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada BAPPERIDA berdasarkan peraturan dan pedoman yang berlaku sesuai dengan keadaan yang terjadi di lapangan untuk mendapatkan pertimbangan, saran dan petunjuk dari pimpinan;
14. n.memberikan pelayanan koordinasi dan konsultasi terkait pelaksanaan tugas Bidang Perencanaan, Pengendaliaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada BAPPERIDA kepada pihak yang membutuhkan sesuai dengan peraturan dan pedoman yang berlaku sehingga didapatkan informasi yang akurat dan tepat;
15. o.mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan laporan pelaksanaan tugas agar dapat dilakukan pemberian umpan balik/feedback dan pembenahan sehingga pelaksanaan tugas dapat berjalan lebih baik di waktu yang akan datang; dan
16. p.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan berdasarkan disposisi dan petunjuk dari pimpinan agar pelaksanaan tugas terlaksana dengan baik.

Pasal 10

(1)Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai fungsi:
1. a.pengkoordinasian, pengendalian dan pengevaluasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan urusan pemerintahan, sosial dan kebudayaan;
2. b.pengkoordinasian, pengendalian dan evaluasi penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah urusan Pemerintahan, Sosial dan Kebudayaan;
3. c.pengkoordinasian, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
4. d.pengkoordinasian, pengendalian dan evaluasi Sinergitas dan Harmonisasi kegiatan dengan K/L, Perangkat Daerah di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
5. e.pengkoordinasian, pengendalian dan pengevaluasian Pelaksanaan Kesepakatan Bersama Kerjasama Antar Daerah;
6. f.pengkoordinasian, pengendalian dan pengevaluasian teknis perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah K/L, Perangkat Daerah di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
7. g.penyusun nota pertimbangan, saran dan telaah terkait pelaksanaan kegiatan dan tugas Bidang Pemerintahan dan pembangunan Manusia pada BAPPERIDA berdasarkan peraturan dan pedoman yang berlaku sesuai dengan keadaan yang terjadi di lapangan untuk mendapatkan pertimbangan, saran dan petunjuk dari pimpinan;
8. h.pemberian pelayanan Koordinasi dan konsultasi terkait pelaksanaan tugas Bidang Pemerintahan dan pembangunan Manusia pada BAPPERIDA kepada pihak yang membutuhkan sesuai dengan peraturan dan pedoman yang berlaku sehingga didapatkan informasi yang akurat dan tepat;
9. i.pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan laporan pelaksanaan tugas agar dapat dilakukan pemberian umpan balik/feedback dan pembenahan sehingga pelaksanaan tugas dapat berjalan lebih baik di waktu yang akan datang; dan
10. j.pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan berdasarkan disposisi dan petunjuk dari pimpinan agar pelaksanaan tugas terlaksana dengan baik.
(3)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai uraian tugas :
1. a.mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan urusan pemerintahan, sosial dan kebudayaan;
2. b.mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah urusan Pemerintahan, Sosial dan Kebudayaan;
3. c.mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
4. d.mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi Sinergitas dan Harmonisasi kegiatan dengan K/L, Perangkat Daerah di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
5. e.mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi Pelaksanaan Kesepakatan Bersama Kerjasama Antar Daerah;
6. f.mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi teknis perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah K/L, Perangkat Daerah di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
7. g.menyusun nota pertimbangan, saran dan telaah terkait pelaksanaan kegiatan dan tugas Bidang Pemerintahan dan pembangunan Manusia pada BAPPERIDA berdasarkan peraturan dan pedoman yang berlaku sesuai dengan keadaan yang terjadi di lapangan untuk mendapatkan pertimbangan, saran dan petunjuk dari pimpinan;
8. h.memberikan pelayanan Koordinasi dan konsultasi terkait pelaksanaan tugas Bidang Pemerintahan dan pembangunan Manusia pada BAPPERIDA kepada pihak yang membutuhkan sesuai dengan peraturan dan pedoman yang berlaku sehingga didapatkan informasi yang akurat dan tepat;
9. i.mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan laporan pelaksanaan tugas agar dapat dilakukan pemberian umpan balik/feedback dan pembenahan sehingga pelaksanaan tugas dapat berjalan lebih baik di waktu yang akan datang; dan
10. j.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan berdasarkan disposisi dan petunjuk dari pimpinan agar pelaksanaan tugas terlaksana dengan baik.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…