DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kapuas Nomor 16 Tahun 2025

Nomor: 16
Tahun: 2025
Ditetapkan: 8 April 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Ringkasan

Bab I: Ketentuan Umum, Bab II: Objek dan Subjek Tarif, Bab III: Kelompok Pelanggan yang dikenakan Tarif, Bab IV: Tarif Air Minum, Bab V: Perhitungan Rekening Air, Bab VI: Tarif Non Air Minum, Bab VII: Pemeriksaan dan Penelitian Meter Air Bab VIII: Kran Umum dan Hidran Umum, Bab IX: Sanksi Administrasi, Bab X: Pemutusan Berlangganan, Bab XI: Ketentuan Lain-Lain, dan Bab XII: Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai dengan perkembangan kondisi dan kebutuhan pelayanan terhadap masyarakat Kabupaten Kapuas, maka Peraturan Bupati Kapuas Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Perhitungan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kapuas dianggap tidak relevan dan tidak memenuhi biaya produksi air minum Perumdam Tirta Pambelom Kabupaten Kapuas saat ini;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penggolongan dan Perhitungan Tarif Air Minum Pada Perumdam Tirta Pambelom Kabupaten Kapuas; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6953);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 406);
8.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pambelom (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 64); Memperhatikan : Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/159/2022 tentang Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Air Minum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Tengah; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGGOLONGAN DAN PERHITUNGAN TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA PAMBELOM KABUPATEN KAPUAS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Kapuas.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kapuas
4.Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pambelom Kabupaten Kapuas selanjutnya disebut Perumdam Tirta Pambelom Kabupaten Kapuas adalah Badan Usaha Milik Daerah yang menyelenggarakan Sistem Penyediaan Air Minum.
5.Air Minum adalah air minum yang diproduksi Perumdam Tirta Pambelom Kabupaten Kapuas yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak.
6.Direksi adalah Direktur Perumdam Tirta Pambelom Kabupaten Kapuas .
7.Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perumdam Tirta Pambelom Kabupaten Kapuas .
8.Pelanggan adalah masyarakat atau institusi yang terdaftar sebagai Pelanggan Perumdam Tirta Pambelom Kabupaten Kapuas penerima layanan air minum untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
9.Pelanggan khusus adalah institusi atau badan yang memanfaatkan air minum untuk memenuhi kebutuhan yang di atur dalam perjanjian.
10.Jenis pelanggan adalah himpunan pelanggan yang memiliki kriteria tertentu dalam masing-masing kelompok pelanggan yang selanjutnya disebut sebagai golongan pelanggan.
11.Tarif Air Minum selanjutnya disebut tarif adalah kebijakan biaya jasa layanan air minum yang ditetapkan Kepala Daerah untuk pemakaian setiap meter kubik (m3) atau satuan volume lainnya yang diberikan oleh Perumdam Tirta Pambelom Kabupaten Kapuas yang wajib dibayar oleh pelanggan.
12.Tarif Rendah adalah tarif bersubsidi yang nilainya lebih rendah dibanding Biaya Dasar.
13.Tarif Dasar adalah tarif yang nilainya sama atau ekuivalen dengan Biaya Dasar.
14.Tarif Penuh adalah tarif yang nilainya lebih tinggi dibanding Biaya Dasar.
15.Tarif Kesepakatan adalah tarif yang nilainya dihitung berdasarkan kesepakatan antara Perumdam Air Minum Tirta Pambelom dan pelanggan.
16.Tarif Rata-rata adalah total pendapatan tarif dibagi total volume air terjual.
17.Meter Air adalah alat untuk mengukur pemakaian air.
18.Biaya penyambungan adalah biaya yang harus dibayar oleh setiap pelanggan atas penyambungan pipa dinas maupun pipa persil.
19.Pipa Dinas adalah pipa yang menghubungkan pipa tersier sampai dengan meter air.
20.Pipa Persil adalah pipa setelah meter air.
21.Denda adalah biaya yang harus dibayar atas keterlambatan pembayaran rekening air minum.
22.Kelompok I adalah kelompok pelanggan Perumdam Tirta Pambelom yang menampung jenis pelanggan yang paling sedikit meliputi masyarakat berpenghasilan rendah dan untuk kepentingan Pendidikan dan sosial dengan membayar Tarif Rendah.
23.Kelompok II adalah kelompok pelanggan Perumdam Tirta Pambelom yang menampung jenis pelanggan rumah tangga yang menggunakan air minum untuk memenuhi Standar Kebutuhan Pokok Air Minum sehari-hari dengan membayar Tarif Dasar.
24.Kelompok III adalah kelompok pelanggan yang menampung jenis pelanggan yang menggunakan kebutuhan air minum untuk mendukung kegiatan perekonomian dengan membayar Tarif Penuh.
25.Kelompok Khusus adalah kelompok pelanggan yang menampung jenis pelanggan yang mendukung kebutuhan pokok dan / atau perekonomian yang membayar tarif berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian.

BAB II

OBJEK DAN SUBJEK TARIF

Pasal 2

(1)Objek tarif meliputi :
1. a.Tarif air minum; dan
2. b.Tarif non air minum.
(2)Subjek tarif adalah pelanggan dan masyarakat yang menggunakan air bersih dari pengelolaan Perumdam Tirta Pambelom Kabupaten Kapuas.

BAB III

KELOMPOK PELANGGAN YANG DIKENAKAN TARIF

Pasal 3

Kelompok Pelanggan Perumdam Tirta Pambelom Kabupaten Kapuas ditetapkan menjadi 4 (empat) kelompok yang dikenakan tarif, yaitu :

a.Kelompok I Kelompok I merupakan kelompok Sosial yang terdiri dari :
1. 1.Sosial Umum a) Hidran Umum, Kran Umum; b) Kamar Mandi / WC dan Kakus Umum (KMCK); dan c) Rumah Ibadah (Masjid, Langgar, Gereja, Pura, Wihara, dsb).
2. 2.Sosial Khusus a) Rumah Yatim Piatu / Panti Asuhan; b) Rumah Jompo; c) Rumah Rehabilitasi; dan d) Bangunan Sosial Lainnya.
3. 3.Sekolah / Perguruan Tinggi a) Sekolah Negeri/Swasta yang didirikan atau dimiliki oleh pemerintah atau swasta; dan b) Perguruan Tinggi Negeri/Swasta yang didirikan atau dimiliki oleh pemerintah atau swasta.
4. 4.Masyarakat berpenghasilan rendah adalah Kelompok Rumah Tangga dengan kriteria : a) Rumah Tangga penerima Program Keluarga Harapan (PKH); b) Penghasilan kurang dari nilai Upah Minimum Kota/Kabupaten; dan c) Daya listrik 450 watt.
b.Kelompok II Kelompok II merupakan kelompok Rumah Tangga non Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan Non Niaga yang dikelompokkan berdasarkan parameter-parameter seperti luas bangunan, kondisi bangunan dan penggunaan tenaga listrik, pekerjaan dan pendapatan yang diklasifikasikan berdasarkan perhitungan score yang didapat melalui hasil survey sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
c.Kelompok III
1. 1.Niaga Kecil a) Kios / Warung; b) Penjahit / Taylor; c) Bengkel Kecil, Bengkel Las; d) Salon Kecil; e) Warnet; f) Tempat Praktek Dokter; g) Apotek; h) Cuci Sepeda Motor; i) Loundry; j) Depo Air Isi Ulang; k) Bangunan Sarana Olah Raga Swasta (Sanggar Senam, Futsal, Fitnes, dll); l) Losmen / Penginapan / Melati; dan m) Usaha kecil lainnya.
2. 2.Niaga Menengah a) Rumah Makan; b) Pertokoan / Ruko; c) Bioskop; d) Salon Besar; e) Tempat Praktek Dokter Bersama / Klinik Bersama; f) Pom Bensin Mini; g) Usaha Dagang dan Minuman / Agen; dan h) Usaha Menengah lainnya.
3. 3.Niaga Besar a) Hotel Berbintang; b) Restoran; c) Plaza / Swalayan; d) Cuci Mobil; e) Perbankan, Lembaga Keuangan Swasta; f) Dealer Mobil / Sepeda Motor; g) SPBU / Pom Bensin; dan h) Usaha besar lainnya.
4. 4.Instansi Pemerintah a) Kantor Pemerintah; b) Rumah Sakit Pemerintah; c) TNI – POLRI; dan d) Puskesmas / Klinik Pemerintah.
5. 5.Kantor Swasta a) Kantor milik swasta.
6. 6.Rumah Sakit Swasta a) Rumah Sakit Milik Swasta.
7. 7.Industri a) Industri Rumah Tangga / Kecil 1) Kerajinan Tangan; 2) Kerajinan Rumah Tangga; 3) Sanggar Konveksi Kecil; 4) Peternakan Kecil; dan 5) Industri Kecil Lainnya sesuai SIUP. b) Industri besar 1) PLN; 2) Telkom; dan 3) Industri Besar Lainnya.
d.Kelompok Khusus
1. 1.Mobil Tangki dan atau Terminal Air;
2. 2.Pelabuhan;
3. 3.Penjualan Air Curah; dan
4. 4.Proyek Pembangunan / Kegiatan Sementara Proyek Pembangunan. Untuk tarif air minum kelompok khusus dikenakan tarif berdasarkan Surat Keputusan Direktur atau berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yang tertuang dalam kontrak/perjanjian kerja sama.

BAB IV

TARIF AIR MINUM

Pasal 4

(1)Tarif Air Minum Perumdam Tirta Pambelom Kabupaten Kapuas didasarkan pada klasifikasi golongan pelanggan dengan tarif progresif yang ditetapkan.
(2)Struktur dan besarnya Tarif Air Minum dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PERHITUNGAN REKENING AIR

Pasal 5

(1)Pemakaian air dalam 1 (satu) bulan didasarkan pada penunjukan angka meter air atau berdasarkan pembatas aliran yang disesuaikan dengan kebutuhan tarif Perumdam Tirta Pambelom Kabupaten Kapuas.
(2)Tagihan yang tercantum dalam rekening air harus dilunasi sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan oleh Perumdam Tirta Pambelom Kabupaten Kapuas.
(3)Dalam hal meter air tidak berfungsi sebagaimana mestinya atau tidak dapat dibaca, maka perhitungan pemakaian airnya dihitung berdasarkan pemakaian rata-rata dalam tiga bulan terakhir.

BAB VI

TARIF NON AIR MINUM

Pasal 6

Tarif non air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b terdiri dari :

a.Tarif Pemasangan Sambungan Baru;
b.Tarif Balik Nama Pelanggan; dan
c.Tarif Umum.

Pasal 7

Tarif Pemasangan Sambungan Baru

(1)Tarif pemasangan sambungan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a diberlakukan bagi pelanggan baru.
(2)Bagi pemasangan sambungan baru sebagaimana dimaksud ayat (1) maksimal pemasangan 6 (enam) meter dari pipa distribusi dan apabila lebih dari 6 (enam) meter maka akan diperhitungkan sesuai dengan harga bahan tambahan saat itu.
(3)Tarif pemasangan sambungan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.Biaya pendaftaran;
2. b.Biaya perencanaan/survey;
3. c.Biaya bahan dan perlengkapan; dan
4. d.Biaya pemasangan pipa dinas.
(4)Biaya bahan dan perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c didasarkan pada harga bahan dan perlengkapan yang berlaku pada saat pelaksanaan pemasangan sambungan baru.
(5)Setiap pemasangan sambungan baru sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan biaya pemasangan dengan perincian sebagai berikut :
1. a.Setiap orang atau badan yang mendaftarkan diri menjadi pelanggan Air minum dikenakan ketentuan biaya pendaftaran sebesar Rp20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah);
2. b.Setiap pelanggan baru dikenakan kewajiban membayar jasa administrasi dan gambar sebesar Rp100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);
3. c.setiap pelanggan baru dikenakan ketentuan membayar Biaya Penyambungan sebagai berikut :
  1. 1.Pipa Diameter ½” sebesar Rp1.750.000,-
  2. 2.Pipa Diameter ¾” sebesar Rp2.100.000,-
  3. 3.Pipa Diameter 1” sebesar Rp2.500.000,-
4. d.Pipa di atas diameter 1” ditentukan berdasarkan jumlah dan harga bahan yang berlaku saat pemasangan.
(6)Apabila dalam kondisi menyeberang jalan (crossing) maka akan diperhitungkan sesuai kondisi lapangan.

Pasal 8

Tarif Balik Nama

(1)Biaya balik nama adalah biaya yang harus dibayar oleh setiap pelanggan yang melakukan perubahan nama di rekening .
(2)Balik nama pelanggan harus diajukan kepada Direktur Perumdam Tirta Pambelom Kabupaten Kapuas dengan melampirkan :
1. a.Permohonan secara tertulis;
2. b.Fotocopy KTP/SIM dan/atau kartu identitas sejenis lainnya;
3. c.Fotocopy pembayaran rekening air terakhir; dan
4. d.Fotocopy Kwitansi jual beli/hibah.
(3)Biaya balik nama ditetapkan sebesar Rp150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 9

Tarif Umum Tarif umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c meliputi :

a.Keterlambatan membayar rekening air dari tanggal yang telah ditetapkan dikenakan denda berdasarkan jenis langganan. Denda keterlambatan pembayaran rekening air setiap bulan tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
b.Penyambungan kembali dapat dilakukan terhadap sambungan langganan yang diputus sementara akibat menunggak pembayaran selama 2 (dua) bulan berturut-turut dan biaya penyambungan kembali sambungan langganan yang diputus setelah penyegelan meter air sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah);
c.Pemindahan meter air pelanggan ke lokasi lain dapat dilakukan atas persetujuan pihak Perumdam Tirta Pambelom Kabupaten Kapuas dengan biaya administrasi sebesar Rp300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah), sedangkan keperluan bahan pemasangan menjadi beban pelanggan;
d.Pemindahan posisi meter air yang dilakukan oleh selain pihak Perumdam Tirta Pambelom Kabupaten Kapuas dan/atau tanpa seijin Perumdam Tirta Pambelom Kabupaten Kapuas dikenakan denda sebesar Rp250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan sanksi penutupan sambungan rumah;
e.Denda atas pengambilan/penyadapan air sebelum water meter, merusak water meter, memasang alat atau sarana yang mengakibatkan terganggunya aliran air, dikenakan denda sebesar 10 (sepuluh) kali pembayaran rekening air (10 x 60 m3);
f.Meter air atau alat pembatas aliran mengalami kerusakan dan atau kehilangan akibat kelalaian pelanggan, dapat diperbaiki / diganti oleh petugas Perumdam Tirta Pambelom Kabupaten Kapuas dengan biaya yang dibebankan pada pelanggan; dan
g.Batas waktu penyambungan kembali setelah diputus, bisa dilakukan penyambungan kembali, 1 (satu) bulan setelah pemutusan sambungan.

BAB VII

PEMERIKSAAN DAN PENELITIAN METER AIR

Pasal 10

(1)Apabila pelanggan meragukan akurasi meter air, pelanggan dapat mengajukan permintaan kepada Perumdam Air Minum Tirta Pambelom untuk melakukan pemeriksaan / penelitian atas kondisi meter air yang dipasang di persil.
(2)Pemeriksaan dan penelitian meter air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas Perumdam Tirta Pambelom Kabupaten Kapuas.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Bupati Kapuas Nomor 1 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Bupati Kapuas Nomor 1 Tahun 2020