DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kapuas Nomor 17 Tahun 2025

Nomor: 17
Tahun: 2025
Ditetapkan: 8 April 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Ringkasan

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah : a. Persyaratan dan Kualifikasi Teknis; b. Etika Kerjasama; c. Hak dan Kewajiban Para Pihak; d. Kerjasama Media; e. Tim Verifikasi; f. Tata Cara Kerjasama; g. Ruang Lingkup dan Jenis Kerjasama; h. Perhitungan Pembayaran; i. Perubahan Perjanjian Kerjasama; j. Berakhirnya Perjanjian Kerjasama; k. Penyelesaian Perselisihan; dan l. Pembinaan dan Pengawasan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memberikan kepastian hukum pelaksanaan kerjasama publikasi antara pemerintahan daerah dengan media massa perlu diatur pedoman pelaksanaannya;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Publikasi Pemerintah Daerah dengan Media Massa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887); SALINAN
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
6.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
12.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
13.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 31 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Infrastruktur Hubungan Masyarakat di Lingkungan Instansi Pemerintah;
14.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Hubungan Media di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 337);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
17.Peraturan Dewan Pers Nomor 6/Peraturan-DP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers;
18.Peraturan Dewan Pers Nomor : 7/Peraturan-DP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 04/SK-DP/III/2006 tentang Standar Organisasi Wartawan sebagai Peraturan Dewan Pers;
19.Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/III/2012 tentang Pedoman Pemberitaan Media Online;
20.Peraturan Dewan Pers Nomor 01/Peraturan-DP/VII/2017 tentang prosedur pengaduan ke Dewan Pers;
21.Peraturan Dewan Pers Nomor : 01/Peraturan-DP/X/2018 tentang Standar Kompetensi Wartawan;
22.Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan-DP/III/2018 tentang Standar Organisasi Perusahan Pers;
23.Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan-DP/X/2019 tentang Standar Perusahan Pers;
24.Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 63); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KERJASAMA PUBLIKASI PEMERINTAH DAERAH DENGAN MEDIA MASSA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Kapuas.
2.Bupati adalah Bupati Kapuas.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Kapuas.
4.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas yang melaksanakan fungsi eksekutif.
7.Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kapuas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kapuas.
8.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas.
9.Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Kepala Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap anggaran di unit kerjanya.
10.Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang atau jasa.
11.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas.
12.Visi dan misi adalah Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
13.Program prioritas adalah program unggulan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas, yang tertuang dalam dokumen RPJMD.
14.Kerjasama adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antara Pemerintah Daerah dengan Lembaga/Perusahaan Media Massa untuk bersama-sama melakukan kegiatan mencapai efisiensi dan efektivitas yang saling menguntungkan.
15.Surat Perjanjian Kerjasama yang selanjutnya disebut SPK adalah Surat Perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah Daerah dengan Lembaga/Perusahaan Media Massa dalam rangka kerjasama yang berisi peraturan-peraturan secara garis besar mengenai urusan yang dikerjasamakan, bersifat mengikat dan memiliki kekuatan hukum yang ditetapkan oleh Peraturan Perundangan yang berlaku.
16.Media cetak adalah sarana media massa yang dicetak dan diterbitkan secara berkala seperti surat kabar, tabloid dan majalah.
17.Media online adalah bentuk media yang menggunakan wahana internet dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik, yang tersaji secara online di situs web (website) internet serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers.
18.Media elektronik adalah media massa yang menggunakan alat-alat elektronik modern berupa televisi dan radio yang memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
19.Pemberitaan adalah bentuk penyajian berita terkait informasi mengenai peristiwa atau kejadian yang baru terjadi dan penting untuk diketahui masyarkat, bisa berupa tulisan, suara, gambar, data, grafik dan lain-lain.
20.Advertorial adalah iklan berbayar yang disajikan dalam bentuk tulisan, video, atau halaman website dengan gaya bahasa jurnalistik.
21.Galeri foto adalah kumpulan foto/gambar yang terbitnya sudah dijadwalkan sesuai dengan penanggalan dengan menggambarkan peristiwa yang terjadi dalam menyampaikan informasi kegiatan.
22.Banner adalah bagian tidak bergerak dalam dokumen Web, banner juga dapat diartikan sebagai tulisan untuk mempromosikan sesuatu, banner dapat juga berupa gambar untuk menunjukkan suatu promosi ataupun ajakan dalam berbagai hal.
23.Video Streaming adalah transmisi file video secara berkelanjutan yang memungkinkan video tersebut dapat diputar tanpa menunggu file video tersebut tersampaikan secara keseluruhan.
24.Iklan layanan masyarakat adalah iklan yang menyajikan pesan-pesan sosial yang bertujuan untuk membangkitkan kepedulian masyarakat terhadap sejumlah masalah yang harus mereka hadapi, yakni kondisi yang bisa mengancam keselarasan dan kehidupan umum.
25.Program live adalah siaran yang dilakukan secara langsung dari tempat dan pada saat kegiatan atau peristiwa terjadi.
26.Kriteria poin adalah ukuran yang menjadi dasar dalam memberikan penilaian dan/atau penetapan perangkingan.
27.Rangking adalah urutan penilaian terhadap peringkat besaran angka yang diperoleh untuk penetapan besaran nilai yang ditentukan.
28.Bukti fisik adalah bukti penerbitan pada media sebagai dasar dalam memberikan penilaian/atau penetapan perangkingan.
29.Surat Pesanan adalah bentuk permintaan untuk penerbitan advertorial, advertorial khusus, galeri foto, banner, video streaming, program live, Iklan Layanan Masyarakat, liputan berita/kegiatan yang ditujukan kepada Pimpinan Perusahaan Media.
30.Tim verifikasi adalah Tim yang dibentuk oleh PA untuk melakukan pemeriksaan tentang kebenaran kelengkapan persyaratan.

Pasal 2

(1)Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman pelaksanaan kerjasama publikasi pemerintahan daerah dengan media massa adalah sebagai acuan standar penetapan syarat kerjasama dan besaran nilai yang dikerjasamakan.
(2)Tujuan ditetapkannya pedoman pelaksanaan kerjasama publikasi pemerintahan daerah dengan media massa adalah untuk mempublikasikan dan menyebarluaskan visi dan misi pemerintah, program prioritas pemerintah, dan berbagai program pembangunan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan di daerah, dengan penilaian kerjasama berdasarkan standar yang telah ditentukan.

Pasal 3

Ruang Lingkup Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah :

a.Persyaratan dan Kualifikasi Teknis;
b.Etika Kerjasama;
c.Hak dan Kewajiban Para Pihak;
d.Kerjasama Media;
e.Tim Verifikasi;
f.Tata Cara Kerjasama;
g.Ruang Lingkup dan Jenis Kerjasama;
h.Perhitungan Pembayaran;
i.Perubahan Perjanjian Kerjasama;
j.Berakhirnya Perjanjian Kerjasama;
k.Penyelesaian Perselisihan; dan
l.Pembinaan dan Pengawasan.

Pasal 4

Kerjasama Media Massa

(1)Perangkat Daerah yang dapat bekerjasama dengan Perusahaan Media pada Pemerintah Daerah melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik dan Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas.
(2)Jenis kerja sama meliputi :
1. a.Media cetak;
2. b.Media online; dan
3. c.Media elektronik.
(3)Jumlah Media yang dapat bekerjasama dengan Pemerintah Daerah melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik dan Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas sebagai berikut:
1. a.Media cetak paling banyak 4 (empat) media;
2. b.Media online paling banyak 50 (lima puluh) media; dan
3. c.Media elektronik paling banyak 5 (lima) media.

Pasal 5

(1)Ruang lingkup kerjasama media massa dengan Pemerintahan Daerah meliputi aspek penyebarluasan informasi visi dan misi Pemerintah Daerah, Program Prioritas Daerah, dan Pelaksanaan Kegiatan/ Agenda Kerja Bupati/ Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan Unsur Pimpinan DPRD.
(2)Ruang lingkup kerjasama media massa dengan Perangkat Daerah berupa diseminasi program dan kegiatan Perangkat Daerah sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran masing-masing.

BAB II

PERSYARATAN DAN KUALIFIKASI TEKNIS

Pasal 6

(1)Media cetak, media online dan media elektronik yang dapat melakukan kerjasama di lingkup Pemerintahan Daerah, adalah media yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi serta mengisi formulir isian media cetak, media online dan media elektronik.
(2)Formulir isian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

ETIKA KERJASAMA

Pasal 7

(1)Menjunjung tinggi kehormatan P emerintahan Daerah dan media massa.
(2)Mengutamakan kompetensi, objektivitas, kejujuran, menjaga integritas, dan norma keahlian.
(3)Memegang teguh rahasia negara, sumpah jabatan, serta wajib mempertimbangkan dan mengindahkan etika yang berlaku agar tercipta citra dan reputasi Pemerintahan Daerah dan Media Massa.
(4)Menghormati kode etik Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Kode Etik Jurnalistik.
(5)Menyampaikan dan menerima informasi publik yang benar, tepat dan akurat.
(6)Menghargai, menghormati, dan membina solidaritas serta nama baik Pemerintahan Daerah.
(7)Melaksanakan keterbukaan informasi publik sesuai ketentuan Perundang-undangan.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 8

(1)Pemerintahan Daerah dapat memberikan informasi yang berada dibawah kewenangannya sesuai dengan ketentuan.
(2)Pemerintahan Daerah berhak untuk tidak memberikan informasi yang dikecualikan berdasarkan ketentuan.
(3)Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah informasi yang bersifat rahasia sesuai dengan undang-undang, kepatutan dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup informasi dimaksud dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.
(4)Pemerintahan Daerah berhak untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya dan mengoreksi atau memberitahukan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh media massa.

Pasal 9

(1)Media massa berkewajiban untuk menyampaikan informasi terkait penyelenggaraan urusan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan Pemerintahan Daerah secara akurat, benar, tidak menyesatkan dan disampaikan dalam bahasa yang mudah dipahami.
(2)Media massa dalam menyampaikan informasi, berkewajiban memberikan secara berimbang.
(3)Media massa berkewajiban untuk memberikan informasi terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan dengan menghormati norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.
(4)Media massa berkewajiban melayani hak jawab dan hak koreksi dari pemerintahan daerah.
(5)Media massa yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah berkewajiban menugaskan wartawan yang profesional sesuai dengan kode etik jurnalistik.
(6)Media massa berhak mendapatkan pembayaran atas jasa berdasarkan kontrak kerjasama.

BAB V

KERJASAMA MEDIA

Pasal 10

(1)Penganggaran Kerjasama Media Cetak, Media Online dan Media Elektronik dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif dan transparan.
(2)Kerjasama Media Massa dengan Pemerintahan Daerah dituangkan dalam bentuk SPK.
(3)SPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan asas:
1. a.aktual, yaitu berlandaskan data, informasi dan fakta yang sesungguhnya dengan mempertimbangkan kepentingan umum;
2. b.keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu ada kesetaraan hak dan kewajiban Pemerintahan Kabupaten Kapuas dengan media massa;
3. c.harmonis, yaitu terciptanya hubungan saling menghargai, mendukung, sinergi dan saling menguntungkan di antara berbagai pihak yang terkait dalam hubungan kerjasama;
4. d.etis, yaitu pelaksanaan tugas sesuai dengan etika dan kode etik yang ditetapkan;
5. e.kemitraan, yaitu terbina hubungan kerja yang baik antara Pemerintahan Kabupaten Kapuas dan media massa;
6. f.profesional, yaitu mengutamakan keahlian, keterampilan, pengalaman dan konsisten terhadap tanggung jawab penguasaan;
7. g.transparan, yaitu penyediaan informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif; dan
8. h.akuntabel, yaitu setiap kegiatan dan hasil kegiatan harus dapat dipertangung jawabkan.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…