DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kapuas Nomor 18 Tahun 2025

Nomor: 18
Tahun: 2025
Ditetapkan: 8 April 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Bab I: Ketentuan Umum, Bab II: Tata Cara Pemberian Penghapusan Denda Sanksi Administrasi Dan Pembayaran, Bab III: Waktu Pelaksanaan, Bab IV: Ketentuan Peralihan, Bab V: Ketentuan Lain-Lain, dan Bab VI: Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan hasil evaluasi Peraturan Bupati Kapuas Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penghapusan Denda Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta mencermati antusias dan partisipasi masyarakat, maka Pemerintah Kabupaten Kapuas melalui Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas merencanakan akan memberikan insentif Pajak Daerah berupa Penghapusan Denda Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
c.bahwa untuk melaksanakan Pasal 94 Ayat 2 Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati Kapuas tentang Penghapusan Denda Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghapusan Denda Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik SALINAN Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. 3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. 5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);
6. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6132);
7. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. 9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. 10.Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 86);
10. 11.Peraturan Bupati Kapuas Nomor 34 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2024 Nomor 35); Menetapkan : MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHAPUSAN DENDA SANKSI ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kapuas.
2.Bupati adalah Bupati Kapuas.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
4.Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas.
5.Kepala Badan Pendapatan Daerah selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas.
6.Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan, pedalaman serta laut wilayah Kabupaten Kapuas.
7.Bangunan adalah Konstruksi Teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan, pedalaman dan/atau laut.
8.Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disebut PBB-P2, adalah pajak terhadap bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh Orang Pribadi atau Badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
9.Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh Orang Pribadi atau Badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
10.Penanggung Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan yang bertanggungjawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan.
11.Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat WP adalah Orang Pribadi atau Badan Usaha, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
12.Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SPPT PBB-P2 adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terhutang kepada Wajib Pajak.
13.Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Umum Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
14.Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk Sanksi Administratif berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan Ketentuan Perundang- undangan Perpajakan.
15.Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau bagian Tahun Pajak sesuai dengan Ketentuan Perundang- undangan Perpajakan Daerah.
16.Sanksi Administrasi adalah tanggungan atau pembebanan di luar pokok Pajak Terhutang berupa denda sebesar 2% (dua persen) perbulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sebagai akibat keterlambatan pembayaran PBB-P2.
17.Tunggakan Pajak adalah Pokok Pajak yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak.
18.Penghapusan Denda Sanksi Administrasi PBB-P2 adalah suatu tindakan pembebasan Denda Sanksi Administrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan PBB-P2.

Pasal 2

Penghapusan Denda Sanksi Administrasi bertujuan:

a.mengoptimalkan upaya Penerimaan Pendapatan Daerah dari Sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan PBB-P2;
b.mengoptimalkan upaya penyelesaian tunggakan Pajak Bumi dan Perkotaan PBB-P2;
c.memberikan kesempatan kepada WP untuk melakukan pembayaran tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tanpa dikenakan Sanksi Administrasi yang dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu; dan
d.memastikan data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan PBB-P2 sesuai dengan Wajib Pajak yang tertera dalam SPPT-PBB-P2 yang ditetapkan/diterbitkan.

Pasal 3

Sasaran penghapusan Denda Sanksi Administrasi merupakan Wajib Pajak yang memiliki Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan PBB-P2 pada tahun 1994 sampai dengan tahun 2024.

BAB II

TATA CARA PEMBERIAN PENGHAPUSAN DENDA SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBAYARAN

Pasal 4

Penghapusan Denda Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan PBB-P2 bagi Wajib Pajak, diatur dengan ketentuan:

a.penghapusan Denda Sanksi Administrasi yang diberikan berupa Penghapusan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan PBB-P2 yang terutang sebesar 100% (seratus persen); dan
b.penghapusan Denda Sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak menghilangkan kewajiban pembayaran pajak terutang.

Pasal 5

(1)Pemberian penghapusan Denda Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diberikan secara otomatis dari sistem kepada Wajib Pajak yang melakukan pembayaran pada Nomor Objek Pajak.
(2)Denda Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan PBB-P2 akan kembali seperti semula apabila melawati batas waktu tanggal pelaksanaan.

Pasal 6

Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan:

a.wajib pajak dapat melakukan pembayaran ke Tempat Pembayaran yang sudah ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas dengan menunjukkan Nomor Objek Pajak;
b.petugas tempat Pembayaran menerima pembayaran dari Wajib Pajak dan mencetak Tanda Bukti Setoran; dan
c.wajib pajak menerima Tanda Bukti Setoran pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan PBB- P2.

BAB III

WAKTU PELAKSANAAN

Pasal 7

Pemberian penghapusan Denda Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan PBB-P2 di wilayah Kabupaten Kapuas pada saat :

a.Rangkaian Peringatan Hari Jadi Kabupaten Kapuas Tahun 2025, mulai berlaku tanggal 11 April 2025 sampai dengan 11 Mei 2025;
b.Pelaksanaan Pekan Panutan dan Gebyar Pajak Tahun 2025, penetapan waktu pelaksanaannya akan dituangkan kedalam Surat Keputusan Kepala Badan setelah terbitnya SPPT PBB- P2 Tahun 2025; dan
c.Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke – 80 Tahun 2025, mulai berlaku tanggal 1 Agustus 2025 sampai dengan 31 Agustus 2025.

Pasal 8

Pembayaran Sanksi Administrasi berupa Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan PBB-P2 yang telah dibayarkan oleh Wajib Pajak sebelum diberlakukannya Peraturan Bupati ini, tidak dapat diajukan permohonan penghapusan Denda Sanksi Administrasi atau tidak dapat diajukan Restitusi atau Kompensasi.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Menugaskan Kepala Badan untuk melaksanakan, mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kapuas Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penghapusan Denda Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2024 Nomor 32) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2024

Peraturan Bupati Kapuas Nomor 31 Tahun 2024

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2024

Peraturan Bupati Kapuas Nomor 31 Tahun 2024