DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kapuas Nomor 20 Tahun 2025

Nomor: 20
Tahun: 2025
Ditetapkan: 8 April 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Kapuas

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Bab I: Ketentuan Umum, Bab II: Komponen Penentuan NPA, Bab III: Penghitungan NPA, dan Bab IV: Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Nilai Perolehan Air Tanah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Darurat Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan SALINAN Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimanatelah beberapa kali diubah terakhirden gan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757) ;
6.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10.Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 273);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 86); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG NILAI PEROLEHAN AIR TANAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Kapuas.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang meliputi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3.Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kapuas.
4.Bupati adalah Bupati Kapuas.
5.Badan Pendapatan Daerah selanjutnya disebut Bapenda adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang Pendapatan Daerah.
6.Kepala Badan Pendapatan Daerah disebut Kepala Bapenda adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kapuas.
7.Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan Yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9.Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
10.Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
11.Pemanfaatan air tanah adalah pengambilan dan atau penggunaan air tanah untuk berbagai macam keperluan.
12.Air Baku yang selanjutnya di singkat AB adalah air sumber air tanah termasuk mata air dan siap untuk dimanfaatkan.
13.Nilai Perolehan Air Tanah yang selanjutnya disingkat NPA adalah harga Air Tanah yang akan dikenai pajak Air Tanah, besarnya sama dengan harga Air Baku dikalikan Bobot Air Tanah.
14.Bobot Air Tanah yang selanjutnya disingkat BAT adalah suatu koefisien dengan bobot nilai dari komponen sumber daya alam serta peruntukan dan pengelolaan yang besarnya ditentukan berdasarkan subyek kelompok pengguna Air Tanah serta voume pengambilannya.
15.Harga Air Baku yang selanjutnya disingkat HAB adalah biaya yang ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
16.Volume Pengambilan Air Tanah yang selanjutnya disebut Volume Pengambilan adalah jumlah Air Tanah dalam satuan meter kubik yang diambil dari sumur gali, sumur pasak, atau sumur bor.
17.Biaya Pemeliharaan yang selanjutnya disingkat BPH adalah biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan dan pemeliharaan sumur imbuhan Air Tanah yang besarnya tergantung pada harga yang berlaku di daerah setempat dibagi dengan volume pengambilan selama umur produksi dalam satuan meter kubik.
18.Biaya Pengendalian yang selanjutnya disingkat BPL adalah biaya yang dibutuhkan untuk memantau kondisi Air Tanah yang besarnya tergantung pada harga yang berlaku di daerah setempat dibagi dengan volume pengambilan selama umur produksi dalam satuan meter kubik.

Pasal 2

(1)Dasar pengenaan pajak Air Tanah adalah NPA yang terdiri dari HAB dan BAT.
(2)BAT sebagaimana dimaksud ayat (1) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut :
1. a.jenis Sumber Air berupa Air Tanah;
2. b.lokasi Sumber Air berupa Air Tanah;
3. c.tujuan pengambilan dan/ atau pemanfaaatan Air Tanah;
4. d.volume Air Tanah yang diambil dan/ atau dimanfaatkan;
5. e.kualitas Air Tanah; dan
6. f.tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/ atau pemanfaatan Air Tanah;
(3)Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelompokan kedalam komponen berikut :
1. a.sumber daya alam; dan b peruntukan dan pengelolaan.
(4)Komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi faktor – faktor berikut :
1. a.jenis sumber air berupa Air Tanah;
2. b.lokasi sumber air berupa Air Tanah; dan
3. c.kualitas Air Tanah.
(5)Komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)huruf b meliputi faktor – faktor berikut :
1. a.tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah; b volume air tanah; dan c Tingkat yang diakibatkan oleh kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 3

(1)Komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dan ayat (4) dibedakan menjadi 4 (empat) kriteria yang memiliki peringkat dan bobot.
(2)Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara eksponential dari nilai peringkatnya dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A angka 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

(1)Komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b dan ayat (5) dibedakan dalam 5 (lima) kelompok pengguna Air Tanah yang ditetapkan dalam bentuk pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah, terdiri atas :
1. a.kelompok 1 merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan produk berupa air;
2. b.kelompok 2 merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan pemanfaatan air tanah, dengan produk bukan air, termasuk untuk membantu proses produksi pada kegiatan usaha dengan tingkat resiko tinggi;
3. c.kelompok 3 merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan produk bukan air, termasuk untuk membantu proses produksi dan/atau operasional pada kegiatan usaha dengan tingkat resiko menengah;
4. d.kelompok 4 merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan produk bukan air termasuk untuk membantu proses produksi dan/atau operasional yang dilakukan pada kegiatan usaha dengan tingkat resiko rendah; dan
5. e.Kelompok 5 merupakan kelompok yang melakukan pengambilan Air Tanah dengan :
  1. 1.produk bukan air untuk kegiatan sosial, pendidikan, kesehatan, atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah; dan
  2. 2.produk berupa air untuk pemanfaatan panas bumi langsung atau kegiatan yang dilakukan oleh badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah/badan usaha milik desa penyelenggara sistem penyediaan air minum.
(2)Kelompok pengguna Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan tujuan dan besar penggunaan Air Tanah sebagai bahan pendukung bantu proses atau baku utama.
(3)Bupati dapat menyesuaikan kelompok pengguna Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kondisi Daerah dengan memperhatikan persentase penggunaan Air Tanah pada hasil industrinya.

BAB II

KOMPONEN PENENTUAN NPA

Pasal 5

(1)Komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b dan ayat (5) memiliki nilai berdasarkan kelompok volume pengambilan dan peruntukan yang dihitung secara progresif sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
(2)Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai faktor pengali terhadap persentase komponen peruntukan dan pengelolaan.

BAB III

PENGHITUNGAN NPA

Pasal 6

(1)NPA merupakan hasil perkalian antara HAB dan BAT
(2)Penghitungan NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan formula sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

(1)HAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) adalah hasil penjumlahan antara BPH dan BPL.
(2)Penghitungan HAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan formula sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

(1)Unsur penghitungan BPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terdiri dari biaya pembangunan dan pemeliharaan sumur imbuhan serta rata-rata volume pengambilan pada sumur produksi selama umur produksi.
(2)Penghitungan BPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan formula sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B angka 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

(1)Unsur penghitungan BPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terdiri dari biaya pembangunan dan pemeliharaan sumur pantau Air Tanah serta rata-rata volume pengambilan pada sumur produksi selama umur produksi.
(2)Penghitungan BPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan formula sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B angka 4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

(1)Setiap komponen BAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) mempunyai koefisien masing-masing yang besarnya ditentukan sebagai berikut :
1. a.60 % (enam puluh persen) dari sumber daya alam (S); dan
2. b.40 % (empat puluh persen) dari peruntukan dan pengelolaan (P).
(2)Penghitungan BAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan formula sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B angka 5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Simulasi Penghitungan NPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 10 tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…