DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kapuas Nomor 5 Tahun 2025

Nomor: 5
Tahun: 2025
Ditetapkan: 3 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 105

Lembaga terkait

Ringkasan

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini, meliputi: a. prinsip umum pemanfaatan BMD; b. pihak dalam pemanfaatan BMD; c. perencanaan pemanfaatan BMD; d. bentuk dan mitra pemanfaatan BMD; e. sewa; f. pinjam pakai; g. KSP; h. BGS/BSG; i. KSPI; j. pengamanan dan pemeliharaan dalam pemanfaatan Barang Milik Daerah; k. penatausahaan dalam pemanfaatan Barang Milik Daerah; 1. pemanfaatan Barang Milik Daerah secara elektronik; m. pembinaan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan Barang Milik Daerah; n. monitoring dan evaluasi; o. sistem informasi pemanfaatan Barang Milik Daerah; p. sanksi administrasi; dan q. pembiayaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736); SALINAN
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
13.Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 45); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Kapuas.
2.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kapuas.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas.
5.Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah Bupati yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah dan menetapkan pemanfaatan Barang Milik Daerah.
6.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas, yang berdasarkan jabatannya selaku Pengelola Barang Milik Daerah.
7.Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan Barang Milik Daerah.
8.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
9.Kepala Perangkat Daerah adalah kepala unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten, yang berdasarkan jabatannya selaku Pengguna Barang.
10.Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah.
11.Pejabat Penatausahaan Barang adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan Barang Milik Daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah.
12.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
13.Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
14.Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pengguna Barang adalah kepala unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
15.Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.
16.Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa Barang Milik Daerah pada saat tertentu.
17.Penilai Pemerintah adalah Penilai Pemerintah Pusat dan Penilai Pemerintah Daerah.
18.Penilai Publik adalah Penilai selain penilai Pemerintah yang mempunyai izin praktik penilaian dan menjadi anggota asosiasi penilai yang diakui oleh pemerintah.
19.Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
20.Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
21.Sewa adalah pemanfaatan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
22.Pinjam Pakai adalah penyerahan penggunaan Barang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Kabupaten.
23.Kerja Sama Pemanfaatan yang selanjutnya disingkat KSP adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan daerah atau sumber pembiayaan lainnya.
24.Bangun Guna Serah yang selanjutnya disingkat BGS adalah pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
25.Bangun Serah Guna yang selanjutnya disingkat BSG adalah pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
26.Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur yang selanjutnya disingkat KSPI adalah kerjasama antara pemerintah dan badan usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
27.Tender Pemanfaatan BMD yang selanjutnya disebut Tender adalah pemilihan mitra guna pengalokasian hak pemanfaatan BMD melalui penawaran secara tertulis untuk memperoleh penawaran tertinggi.
28.Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
29.Swasta adalah Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing yang mempunyai izin tinggal dan/atau membuat usaha atau badan hukum Indonesia dan/atau badan hukum asing, selain BUMD, yang menjalankan kegiatan usaha untuk memperoleh keuntungan.
30.Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik daerah atau badan hukum Iainnya yang dimiliki Daerah.
31.Proyek Kerja Sama adalah penyediaan infrastruktur yang dilakukan melalui perjanjian kerja sama antara Menteri/ Pimpinan Lembaga dan badan usaha atau pemberian izin pengusahaan dari Menteri/Pimpinan Lembaga kepada badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
32.Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama, yang selanjutnya disingkat PJPK, adalah pihak yang ditunjuk dan/atau ditetapkan sebagai penanggungjawab Proyek Kerja Sama dalam rangka pelaksanaan kerja sama Pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
33.Pihak Lain adalah pihak-pihak selain Pemerintah Daerah.
34.Nilai Wajar adalah estimasi harga yang akan diterima atau dibayarkan untuk penyelesaian kewajiban antara pelaku pasar yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar pada tanggal Penilaian.
35.Tarif Pokok Sewa adalah nilai wajar yang diperoleh dari hasil Penilaian Pemerintah/Penilai Publik atau hasil perkalian dari Tarif Pokok Sewa dengan faktor penyesuai.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

a.prinsip umum pemanfaatan BMD;
b.pihak dalam pemanfaatan BMD;
c.perencanaan pemanfaatan BMD;
d.bentuk dan mitra pemanfaatan BMD;
e.sewa;
f.pinjam pakai;
g.KSP;
h.BGS/BSG;
i.KSPI;
j.pengamanan dan pemeliharaan dalam pemanfaatan Barang Milik Daerah;
k.penatausahaan dalam pemanfaatan Barang Milik Daerah;
1. 1.pemanfaatan Barang Milik Daerah secara elektronik;
m.pembinaan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan Barang Milik Daerah;
n.monitoring dan evaluasi;
o.sistem informasi pemanfaatan Barang Milik Daerah;
p.sanksi administrasi; dan
q.pembiayaan.

BAB II

PRINSIP UMUM PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH

Pasal 3

(1)Prinsip umum Pemanfaatan BMD meliputi:
1. a.dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan Daerah Kabupaten;
2. b.dilakukan dengan memperhatikan kepentingan Daerah Kabupaten dan kepentingan umum;
3. c.dilakukan dengan tidak mengubah status kepemilikan BMD;
4. d.dilakukan terhadap BMD yang berada di pengelola barang dan pengguna barang;
5. e.dilakukan terhadap BMD yang telah mendapat penetapan status Penggunaan;
6. f.dalam hal BMD pada Pengguna Barang yang diusulkan Pemanfaatan BMD belum ditetapkan status penggunaannya sebagaimana dimaksud pada huruf e, Pengelola Barang yang menerima permohonan Pemanfaatan BMD terlebih dahulu menetapkan status Penggunaan BMD;
7. g.biaya pemeliharaan dan pengamanan BMD serta biaya pelaksanaan yang berkaitan dengan Pemanfaatan BMD dibebankan pada mitra Pemanfaatan BMD;
8. h.BMD yang menjadi objek retribusi Daerah tidak dapat dikenakan sebagai objek Pemanfaatan;
9. i.BMD yang merupakan objek pemanfaatan dilarang dijaminkan atau digadaikan; dan
10. j.dilakukan tanpa persetujuan DPRD.
(2)Penerimaan Daerah dari Pemanfaatan BMD merupakan penerimaan Daerah yang wajib disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah.
(3)Penilaian BMD dalam Pemanfaatan BMD dilakukan oleh Penilai, yaitu Penilai Pemerintah atau Penilai Publik, kecuali untuk BMD selain tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang dapat dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Pengguna Barang, dan melibatkan Penilai.

BAB III

PIHAK DALAM PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH

Pasal 4

(1)Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang berwenang dan bertanggungjawab:
1. a.menetapkan kebijakan pemanfaatan BMD;
2. b.memberikan persetujuan atas permohonan sewa BMD yang berada pada Pengelola Barang baik berupa tanah dan/atau bangunan dan/atau selain tanah dan/atau bangunan;
3. c.memberikan persetujuan dan menetapkan BMD yang dipinjampakaikan kepada Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah lainnya;
4. d.menetapkan tarif/besaran sewa BMD berupa tanah dan/atau bangunan serta untuk BMD selain tanah dan/atau bangunan dengan berpedoman pada kebijakan BMD;
5. e.menetapkan mitra BGS/BSG dan KSP yang telah dilakukan pemilihan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. f.menetapkan BMD yang bersifat khusus/barang lain yang memiliki karakteristik khusus dalam pemanfaatan KSP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. g.menyetujui usul Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk KSPI; dan
8. h.kewenangan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan mandat kepada Pengelola Barang dalam hal:
1. a.memberikan persetujuan atas permohonan sewa BMD yang berada di Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b;
2. b.menetapkan tarif/besaran sewa BMD berupa tanah dan/atau bangunan; dan
3. c.menetapkan keputusan pinjam pakai BMD berupa selain tanah dan/atau bangunan.
(3)Mandat persetujuan dan penetapan tarif/besaran sewa BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, untuk BMD yang bernilai sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)/ per tahun atau selama jangka waktu sewa, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

(1)Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang dalam pemanfaatan BMD bertugas:
1. a.melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas Pemanfaatan BMD;
2. b.melakukan penatausahaan BMD yang dilakukan Pemanfaatan BMD;
3. c.melakukan penatausahaan atas hasil Pemanfaatan BMD;
4. d.menerima penyerahan BMD dalam rangka Pemanfaatan BMD;
5. e.menyerahkan BMD yang menjadi objek Pemanfaatan BMD dalam rangka penyediaan infrastruktur kepada:
  1. 1.PJPK; atau
  2. 2.mitra Pemanfaatan BMD.
6. f.menerima BMD yang menjadi objek dan hasil Pemanfaatan BMD dalam rangka penyediaan infrastruktur dari PJPK, setelah berakhirnya jangka waktu KSPI atau waktu lain sesuai perjanjian KSPI;
7. g.melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Pemanfaatan BMD; dan
8. h.melakukan tugas lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang dalam pemanfaatan BMD berwenang:
1. a.memberikan persetujuan atas permohonan Pemanfaatan BMD atau perpanjangan jangka waktu Pemanfaatan BMD yang berada pada Pengguna Barang;
2. b.memberikan alternatif bentuk lain Pemanfaatan BMD atas permohonan persetujuan Pemanfaatan BMD yang diajukan oleh Pengguna Barang;
3. c.memberikan persetujuan perpanjangan jangka waktu Pemanfaatan BMD yang berada pada Pengelola Barang;
4. d.menandatangani perjanjian Pemanfaatan BMD yang berada pada Pengelola Barang;
5. e.memberikan rekomendasi kepada PJPK atas pelaksanaan KSPI, untuk BMD yang berada pada Pengelola Barang;
6. f.Menugaskan tim untuk bernegoisasi terhadap pemanfaatan BMD berupa sewa yang nilainya belum optimal; dan
7. g.melakukan kewenangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang dapat melimpahkan sebagian tugas dan wewenang Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Pejabat Penatausahaan Barang, dengan kriteria sebagai berikut:
1. a.penandatanganan perjanjian sewa untuk sebagian tanah dan/atau bangunan yang berada pada pengguna barang; dan
2. b.penandatanganan perjanjian pinjam pakai selain tanah dan/atau bangunan pada pengguna barang.

Pasal 6

(1)Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang bertugas:
1. a.melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas Pemanfaatan BMD yang berada pada Pengguna Barang;
2. b.melakukan penatausahaan BMD yang berada pada Pengguna Barang yang menjadi objek Pemanfaatan BMD;
3. c.melakukan penatausahaan atas hasil Pemanfaatan BMD
4. d.melakukan monitoring atas pelaksanaan Pemanfaatan BMD yang berada pada Pengguna Barang;
5. e.melaporkan pelaksanaan Pemanfaatan BMD yang berada pada Pengguna Barang kepada Pengelola Barang;
6. f.menerima kembali BMD yang berada pada Pengguna Barang yang menjadi objek Pemanfaatan BMD, setelah berakhirnya jangka waktu Pemanfaatan BMD atau waktu lain sesuai perjanjian Pemanfaatan BMD;
7. g.melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Pemanfaatan BMD yang berada pada Pengguna Barang; dan
8. h.melakukan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang berwenang:
1. a.mengajukan permohonan persetujuan Pemanfaatan BMD yang berada pada Pengguna Barang kepada Pengelola Barang;
2. b.melakukan Pemanfaatan BMD, setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang;
3. c.menyetujui permohonan penerusan Sewa atas BMD yang pelaksanaan sewanya telah memperoleh persetujuan Pengelola Barang; dan
4. d.mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu Pemanfaatan BMD yang berada pada Pengguna Barang kepada Pengelola Barang.

BAB IV

PERENCANAAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH

Pasal 7

(1)Pengelola Barang dan Pengguna Barang menyusun rencana Pemanfaatan BMD setiap tahunnya.
(2)Perencanaan Pemanfaatan BMD dituangkan dalam dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah.
(3)Pengelola Barang dan Pengguna Barang menganggarkan biaya Pemanfaatan BMD.

BAB V

BENTUK DAN MITRA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH

Pasal 8

Bentuk Pemanfaatan BMD berupa:

a.Sewa;
b.Pinjam Pakai;
c.KSP;
d.BGS/BSG; dan
e.KSPI.

Pasal 9

Barang Milik Daerah yang menjadi obyek Pemanfaatan dilarang dijaminkan atau digadaikan.

Pasal 10

Mitra Pemanfaatan Pihak Lain meliputi:

a.penyewa, untuk Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk Sewa;
b.mitra KSP, untuk Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk KSP;
c.mitra BGS/BSG, untuk Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk BGS/BSG;
d.mitra KSPI, untuk Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk KSPI; dan
e.peminjam pakai, untuk Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk Pinjam Pakai.

Isi peraturan

Teks105PDFHirarki

Memuat teks peraturan…