DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kapuas Nomor 8 Tahun 2025

Nomor: 8
Tahun: 2025
Ditetapkan: 5 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I : Ketentuan Umum; BAB II : Kedudukan; BAB III : Susunan Organisasi; BAB IV : Tugas Pokok Dan Fungsi; BAB V : Kelompok Jabatan; BAB VI : UPT; BAB VII : Tata Kerja Dan Laporan; BAB VIII : Kepegawaian Dan Eselon; BAB IX : Pendanaan; BAB X : Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Kapuas; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang SALINAN Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peratutan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
11.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
12.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 32/PRT/M/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1574);
13.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penetapan Hasil Pemetaan dan Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1987);
14.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
15.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 90); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN KAPUAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Daerah Dalam Peratutan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kapuas.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Bupati adalah Bupati Kapuas.
7.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas.
8.Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9.Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
10.Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kapuas.
11.Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang selanjutnya disingkat Disperkimtan adalah Dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Kapuas.
12.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kapuas.
13.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
14.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
15.Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
16.Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
17.Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
18.Jabatan Stuktural adalah suatu kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi perangkat daerah meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama setara eselon IIa dan IIb, Jabatan Administrator setara eselon IIIa dan IIIb serta jabatan pengawas setara Esselon IVa.
19.Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok ASN yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintah.
20.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu.
21.Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
22.Jabatan Administrator adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
23.Pejabat Administrator adalah Pegawai ASN yang bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
24.Jabatan Pengawas adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
25.Pejabat Pengawas adalah Pegawai ASN yang bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
26.Jabatan Pelaksana adalah jabatan yang tugas dan tanggung jawabnya berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
27.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Daerah.
28.Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
29.Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

(1)Disperkimtan merupakan unsur pelaksana Urusan Permerintahan yang menjadi kewenangan daerah ditetapkan dengan tipe A;
(2)Disperkimtan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

(1)Susunan Organisasi Disperkimtan, terdiri atas :
1. a.Kepala Dinas;
2. b.Sekretariat Dinas, terdiri dari :
  1. 1.Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset; dan
  2. 2.Subbagian Umum dan Kepegawaian
3. c.Bidang Perumahan;
4. d.Bidang Kawasan Permukiman;
5. e.Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum;
6. f.Bidang Pertanahan dan Pemakaman;
7. g.Kelompok Jabatan Fungsional; dan
8. h.Unit Pelaksana Teknis (UPT).
(2)Bagan Struktur Organisasi Disperkimtan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 4

(1)Disperkimtan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan.
(2)Disperkimtan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
1. a.perumusan kebijakan bidang kawasan permukiman, pertanahan, prasarana, sarana dan utilitas umum dan perumahan;
2. b.pelaksanaan kebijakan sesuai bidang kawasan permukiman, pertanahan, prasarana, sarana dan utilitas umum dan perumahan;
3. c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kawasan permukiman, pertanahan, prasarana, sarana dan utilitas umum dan perumahan;
4. d.pelaksanaan administrasi dinas bidang kawasan permukiman, pertanahan, prasarana, sarana dan utilitas umum dan perumahan;
5. e.perumusan program kerja dan rencana kegiatan di Perencanaan dan Pengembangan Perumahan, Permukiman dan Pertanahan;
6. f.perumusan kebijakan Pelayanan di Perencanaan dan Pengembangan Perumahan, Permukiman dan Pertanahan;
7. g.perumusan dan menyiapkan kebijakan di bidang administrasi dan kesekretariatan yang meliputi urusan umum dan kepegawaian, keuangan dan aset, serta penyusunan program dan pelaporan;
8. h.pengoordinasian kegiatan Pelayanan dan tugas-tugas lain yang diserahkan atau dilimpahkan oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. i.pengordinasian dengan instansi/satuan kerja terkait lainnya;
10. j.penyelanggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Perencanaan dan Pengembangan Perumahan, Permukiman dan Pertanahan;
11. k.pelaksanaan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan di Bidang Perencanaan dan Pengembangan Perumahan, Permukiman dan Pertanahah; dan
12. l.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5

Kepala Dinas mempunyai tugas merumuskan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi pelaporan pelaksanaan kebijakan di Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum dan Pertanahan serta bertanggungjawab atas terlaksananya tugas dan fungsi Disperkimtan.

Pasal 6

(1)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :
1. a.penyelenggaraan penetapan program kerja dan perencanaan kegiatan Disperkimtan;
2. b.penyelenggaraan perumusan kebijakan di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, Pertanahan dan Pemakaman;
3. c.pelaksanaan perumusan kebijakan di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, Pertanahan dan Pemakaman;
4. d.pelaksanaan kebijakan di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, Pertanahan dan Pemakaman;
5. e.pelaksanaan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, Pertanahan dan Pemakaman;
6. f.pengarahan penyelenggaraan bimbingah teknis dan supervisi di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, Pertanahan dan Pemakaman;
7. g.pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, Pertanahan dan Pemakaman;
8. h.pengendalian urusan administrasi di lingkungan Disperkimtan;
9. i.pembina, mengarahkan dan menyelenggarakan kegiatan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Disperkimtan;
10. j.penyampaian laporan kinerja Disperkimtan;
11. k.pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) di lingkungan Disperkimtan;
12. l.pelaksanaan penilaian kinerja pegawai di lingkungan Disperkimtan sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
13. m.pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan yang berkaitan dengan tugas Kepala Dinas;
14. n.pelaporan pelaksanaan tugas Kepala Dinas; dan
15. o.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
(2)Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai uraian tugas adalah sebagai berikut :
1. a.menyelenggarakan penetapan program kerja dan perencanaan kegiatan Disperkimtan;
2. b.menyelenggarakan perumusan kebijakan di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman. Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, Pertanahan dan Pemakaman;
3. c.melaksanakan perumusan kebijakan di bidang Perumahan, Permukiman dan Pertanahan;
4. d.melaksanakan kebijakan di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, Pertanahan dan Pemakaman;
5. e.melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, Pertanahan dan Pemakaman;
6. f.mengarahkan penyelenggaraan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, Pertanahan dan Pemakaman;
7. g.melaksanakan pemantauan, evluasi dan pelaporan di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, Pertanahan dan Pemakaman;
8. h.mengendalikan urusan administrasi di lingkungan Disperkimtan;
9. i.membina, mengarahkan dan menyelenggarakan kegiatan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Disperkimtan;
10. j.menyampaikan laporan kinerja Disperkimtan;
11. k.melaksanakan reformasi birokrasi dan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) di lingkungan Disperkimtan;
12. l.melaksanakan penilaian kinerja pegawai di lingkungan Disperkimtan sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
13. m.memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan yang berkaitan dengan tugas Kepala Dinas;
14. n.melaporkan pelaksanaan tugas Kepala Dinas; dan
15. o.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

Pasal 7

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan dan melaksanakan sebagian fungsi Disperkimtan di bidang kesekretariatan yang meliputi Urusan Umum, dan Kepegawaian, Perencanaan, Keuangan dan Aset.

Pasal 9

(1)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyusunan kebijakan teknis administrasi kepegawaian, administrasi keuangan dan aset, perencanaan pelaporan dan urusan rumah tangga;
2. b.penyelenggaraan kebijakan administrasi umum;
3. c.pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan Subbagian;
4. d.penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan Subbagian;
5. e.pengevaluasian penyelenggaraan pelayanan publik;
6. f.pengoordinasian dan penyusunan rencana program dan anggaran;
7. g.pengumpulan dan pengolahan data serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
8. h.penyelenggaraan pengelolaan barang milik Negara dan pelayanan pengadaan barang/jasa; dan
9. i.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
(2)Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Sekretaris mempunyai uraian tugas :
1. a.merencanakan operasional pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat Disperkimtan berdasarkan peraturan yang berlaku agar pelaksanaan tugas terlaksana dengan baik dan lancar;
2. b.membagi dan mendistribusikan tugas kepada kepala Subbagian dan pelaksana berdasarkan pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan uraian tugasnya agar tugas dapat terlaksana dengan baik dan tepat waktu;
3. c.memberikan petunjuk dan membina teknis operasional pelaksanaan tugas kepada kepala Subbagian dan pelaksana secara lisan maupun tertulis sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan rencana, prosedur dan ketentuan yang berlaku;
4. d.menyelia (melakukan supervisi/pengawasan) pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Disperkimtan berdasarkan peraturan dan pedoman dan petunjuk teknis yang berlaku sehingga pelaksanaan tugas berjalan dengan baik dan tidak menyalahi aturan yang ada;
5. e.melaksanakan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan program, anggaran dan kegiatan Sekretariat Disperkimtan ke instansi terkait berdasarkan disposisi Pimpinan sehingga didapatkan kejelasan prosedur, sistem dan tata kerja yang sesuai dengan peraturan yang berlaku;
6. f.mengatur urusan tata usaha, keuangan, aset, perencanaan dan pengendalian serta pembinaan kepegawaian dinas berdasarkan peraturan dan pedoman yang berlaku sesuai dengan keadaan yang terjadi di lapangan untuk mendapatkan pertimbangan, saran dan petunjuk dari pimpinan;
7. g.melaksanakan inventarisasi semua barang bergerak dan tidak bergerak milik dinas berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan tata aturan yang ada;
8. h.memberi petunjuk pemeliharaan keamanan dan ketertiban pada lingkungan Dinas berdasarkan diposisi pimpinan sehingga didapatkan kejelasan prosedur, sistem dan tata kerja yang sesuai dengan peraturan yang berlaku;
9. i.menyusun nota pertimbangan, saran dan telaah terkait pelaksanaan kegiatan dan tugas Sekretariat Disperkimtan berdasarkan peraturan dan pedoman yang berlaku sesuai dengan keadaan yang terjadi di lapangan untuk mendapatkan pertimbangan, saran dan petunjuk dari pimpinan;
10. j.memberikan pelayanan koordinasi dan konsultasi terkait pelaksanaan tugas Sekretariat Disperkimtan kepada pihak yang membutuhkan sesuai dengan peraturan dan pedoman yang berlaku sehingga didapatkan informasi yang akurat dan tepat;
11. k.mengevaluasi pelaksanaan tugas berdasarkan laporan pelaksanaan tugas agar dapat dilakukan pemberian umpan balik/feedback dan pembenahan sehingga pelaksanaan tugas dapat berjalan lebih baik di waktu yang akan datang; dan
12. l.menyelenggarakan pengelolaan barang milik Negara dan pelayanan pengadaan barang/jasa; dan
13. m.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 10

(1)Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terdiri atas:
1. a.Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset; dan
2. b.Subbagian Umum dan Kepegawaian.
(2)Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Paragraf I Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…