DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 31 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Didalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Sasaran, Bentuk Penghargaan, Kategori Peserta, Kriteria Penghargaan, Tim Penilai, Mekanisme Penilaian, Pembiayaan, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka memberikan motivasi terhadap Pegawai Aparatur Sipil Negara yang telah menunjukkan loyalitas, kejujuran, dedikasi, disiplin yang tinggi, dan memiliki kinerja yang baik, maka perlu memberikan penghargaan terhadap Pegawai Aparatur Sipil Negara tersebut;
c.bahwa perlu adanya landasan hukum bagi pemberian penghargaan terhadap Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Teladan/berprestasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); Menetapkan :
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA TELADAN / BERPRESTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2.Bupati adalah Bupati Karanganyar.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi operasional kewenangan daerah otonom.
4.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karanganyar.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
9.Pegawai ASN Teladan/Berprestasi adalah ASN yang berdedikasi penuh pada pekerjaannya dan memiliki hasil kerja yang berkualitas dan terukur dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan jabatan yang diemban dan diakui di lingkungan kerja berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai.
10.Tim Penilai adalah tim yang diangkat dan ditetapkan dengan keputusan Bupati yang bertugas meneliti, menyeleksi dan memilih ASN yang diberikan penghargaan sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara yang Teladan/Berprestasi.
11.Penghargaan ASN Teladan/Berprestasi adalah apresiasi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar kepada ASN sebagai Pegawai yang Teladan/Berprestasi.

Pasal 2

Pemberian Penghargaan ASN Teladan/Berprestasi dimaksudkan sebagai bentuk apresiasi Pemerintah Daerah atas prestasi kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi dan keteladanan dalam berperilaku.

Pasal 3

Pemberian Penghargaan ASN Teladan/Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk :

a.menumbuhkan motivasi dan inspirasi untuk terus meningkatkan kualifikasi, kompetensi dan kinerja serta menjadi teladan bagi ASN lainnya;
b.meningkatkan semangat pengabdian sebagai ASN; dan
c.mendorong ASN untuk melaksanakan nilai-nilai keteladanan dalam bekerja dan berperilaku.

BAB II

SASARAN

Pasal 4

Sasaran pemberian Penghargaan ASN Teladan/Berprestasi adalah ASN yang menduduki jabatan manajerial, jabatan fungsional dan jabatan pelaksana di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB III

BENTUK PENGHARGAAN

Pasal 5

(1)Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat diberikan dalam bentuk:
1. a.piagam penghargaan;
2. b.kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi; dan
3. c.penghargaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Piagam penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan dalam bentuk sertifikat penghargaan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
(3)Penghargaan dalam bentuk pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diberikan melalui tugas belajar atau pelatihan klasikal maupun nonklasikal.
(4)Penghargaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diberikan dalam bentuk hadiah berupa uang/barang atau bentuk lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Penghargaan dalam bentuk kesempatan prioritas pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b diberikan kepada ASN yang mempunyai nilai kinerja minimal berpredikat baik, berperilaku baik, memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi pada organisasi.

BAB IV

KATEGORI PESERTA

Pasal 7

(1)Peserta penilaian Pegawai ASN Teladan/Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibagi menjadi 6 (enam) kategori terdiri dari :
1. a.jabatan administrator;
2. b.jabatan pengawas;
3. c.jabatan pelaksana;
4. d.jabatan fungsional teknis;
5. e.jabatan fungsional tenaga medis dan/atau kesehatan; dan
6. f.jabatan fungsional pendidik dan/atau tenaga kependidikan.
(2)Kategori jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dari tiap Perangkat Daerah mengajukan atau mengusulkan 1 (satu) orang calon peserta ASN Teladan/Berprestasi.
(3)Kategori jabatan fungsional tenaga medis dan/atau kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dari Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan mengajukan atau mengusulkan paling banyak 10 (sepuluh) orang calon peserta ASN Teladan/Berprestasi.
(4)Kategori jabatan fungsional pendidik dan/atau tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dari Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan dan kebudayaan mengajukan atau mengusulkan paling banyak 12 (dua belas) orang calon peserta ASN Teladan/Berprestasi.

BAB V

KRITERIA PENGHARGAAN

Pasal 8

(1)Kriteria umum pemberian penghargaan bagi ASN Teladan/Berprestasi adalah sebagai berikut:
1. a.memiliki masa kerja minimal 5 (lima) tahun terhitung sejak mulai tanggal pengangkatan ASN;
2. b.tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. c.tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin;
4. d.setiap unsur penilaian dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
5. e.tidak sedang melaksanakan tugas belajar;
6. f.diutamakan yang belum pernah ditetapkan sebagai ASN Teladan/Berprestasi minimal tingkat Kabupaten;
7. g.untuk ASN yang pernah mendapatkan penghargaan sebagai ASN Teladan/Berprestasi dapat diajukan kembali setelah 5 (lima) tahun; dan
8. h.berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada saat pengusulan kepada Bupati.
(2)Kriteria khusus pemberian penghargaan bagi ASN Teladan/Berprestasi adalah:
1. a.capaian disiplin berdasarkan kehadiran paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dalam 1 (satu) tahun terakhir;
2. b.belum pernah terlambat masuk kerja tanpa keterangan atau apabila dengan keterangan tidak melebihi 5% (lima persen) dari total jam kerja dalam tahun bersangkutan;
3. c.tidak ada catatan yang menerangkan sering meninggalkan tugas pada jam kerja dari Kepala Perangkat Daerah; dan
4. d.memiliki inovasi atau prestasi yang berdampak bagi organisasi dan/atau masyarakat.

BAB VI

TIM PENILAI

Pasal 9

(1)Mekanisme penilaian terhadap calon Pegawai ASN Teladan/Berprestasi dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu:
1. a.penilaian di tingkat Perangkat Daerah; dan
2. b.penilaian di tingkat Daerah.
(2)Penilaian di tingkat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan oleh Tim Penilai di tingkat Perangkat Daerah yang dibentuk oleh Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 10

(1)Penilaian di tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dilakukan oleh Tim Penilai di tingkat Daerah yang terdiri dari:
1. a.BKPSDM;
2. b.unsur Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan;
3. c.unsur Perangkat Daerah yang membidangi struktur organisasi;
4. d.unsur Perangkat Daerah yang membidangi hukum; dan
5. e.unsur lain yang dibutuhkan.
(2)Tugas Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.menerima dan meneliti kelengkapan berkas usulan yang disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah;
2. b.melakukan penilaian calon penerima penghargaan; dan
3. c.melaporkan hasil penilaian kepada Bupati sebagai bahan untuk penetapan ASN Teladan/Berprestasi oleh Bupati.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020