DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2026

Nomor: 3
Tahun: 2026
Ditetapkan: 20 Februari 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Prinsip dan Kriteria TPP, Penetapan Besaran TPP, Pengurangan, Sanksi dan Pengecualian, Penatausahaan TPP, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaporan TPP, Kelas Jabatan, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara dan sebagai upaya untuk memperbaiki tata kelola birokrasi yang berimplikasi terhadap kualitas layanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar, perlu memberikan Tambahan Penghasilan Pegawai sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2.Bupati adalah Bupati Karanganyar.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4.Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah penghasilan dalam bentuk uang di luar gaji dan tunjangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada ASN yang ditetapkan oleh Bupati dan bersumber dari APBD.
5.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi PNS dan PPPK yang bekerja pada instansi pemerintah.
6.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
8.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar.
10.Basic TPP adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap Kelas Jabatan, yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
11.Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang ASN dalam suatu satuan organisasi.
12.Kelas Jabatan adalah hasil evaluasi Jabatan sebagai suatu proses manajemen sumber daya manusia yang digunakan untuk menilai suatu Jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor Jabatan.
13.Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok Jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
14.Jam Kerja Pegawai ASN yang selanjutnya disebut Jam Kerja adalah rentang waktu yang digunakan untuk melaksanakan tugas kedinasan di tempat yang ditugaskan bagi pegawai ASN.
15.Indeks Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan Daerah yang dicerminkan melalui pendapatan Daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu.
16.Indeks Kemahalan Konstruksi yang selanjutnya disingkat IKK adalah angka indeks yang menggambarkan perbandingan tingkat kemahalan konstruksi di kabupaten terhadap tingkat kemahalan konstruksi dengan kabupaten lain.
17.Presensi Online adalah proses pencatatan data kehadiran ASN yang dilakukan secara real time dengan perangkat yang sudah terhubung ke jaringan internet dengan aplikasi Mobile AKU HADIR.
18.Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
19.Prestasi Kerja adalah hasil kerja seorang ASN selama periode tertentu dibandingkan dengan berbagai kemungkinan misalnya standar, target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan disepakati bersama.
20.Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah daftar seluruh harta kekayaan Wajib Lapor LHKPN, yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
21.Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat LHKASN adalah laporan harta kekayaan yang disampaikan oleh pejabat dan pegawai selain wajib lapor LHKPN.
22.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
23.Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah.
24.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
25.Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
26.Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar anggaran oleh Pengguna Anggaran;
27.Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran DPA SKPD.
28.Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas beban APBD.
29.Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif.
30.Pelaksana Harian yang selanjutnya disingkat Plh adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara.
31.Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

(1)Pemberian TPP bertujuan untuk:
1. a.meningkatkan kesejahteraan ASN;
2. b.meningkatkan disiplin, kinerja dan integritas ASN;
3. c.meningkatkan tertib administrasi pengelolaan keuangan Daerah; dan
4. d.mengoptimakan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat.
(2)Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
1. a.prinsip dan kriteria TPP;
2. b.penetapan besaran TPP;
3. c.pengurangan, sanksi dan pengecualian;
4. d.penatausahaan TPP;
5. e.pembinaan, pengawasan dan pelaporan TPP; dan
6. f.Kelas Jabatan.

BAB II

PRINSIP DAN KRITERIA TPP

Pasal 3

Pemberian TPP menggunakan prinsip sebagai berikut:

a.kepastian hukum dimaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan landasan peraturan perundangan- undangan, kepatutan, dan keadilan;
b.akuntabel dimaksudkan bahwa TPP dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.proporsionalitas dimaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban ASN serta peran ASN dalam mendukung optimalisasi fungsi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan;
d.efektif dan efisien dimaksudkan bahwa pemberian TPP sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan;
e.keadilan dan kesetaraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai ASN;
f.kesejahteraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan ASN; dan
g.optimalisasi dimaksudkan bahwa pemberian TPP sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah.

Pasal 4

(1)Dalam melaksanakan tugasnya, ASN di Daerah diberikan TPP.
(2)TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kriteria:
1. a.beban kerja;
2. b.Prestasi Kerja;
3. c.kondisi kerja;
4. d.kelangkaan profesi; dan
5. e.pertimbangan objektif lainnya.
(3)Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

(1)TPP beban kerja diberikan kepada ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal minimal 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam perbulan atau batas waktu normal minimal 170 (seratus tujuh puluh) jam/bulan.
(2)Beban kerja normal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tugas dan fungsi jabatan ASN berdasarkan analisis Jabatan dan analisis beban kerja.
(3)Beban kerja yang melampaui batas normal dan/atau di luar tugas dan fungsi dibuktikan dalam dokumen E- Kinerja BKN.
(4)Batas waktu normal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk melaksanakan tugas di luar Jam Kerja dengan wajib mengisi presensi AKU HADIR.
(5)Jam Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan Peraturan Bupati yang mengatur tentang Jam Kerja.

Pasal 6

(1)TPP Prestasi Kerja diberikan kepada:
1. a.ASN yang memiliki Prestasi Kerja yang tinggi sesuai bidang keahliannya atau inovasi: dan
2. b.diakui oleh pimpinan diatasnya.
(2)Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan menggunakan disiplin kerja dan penilaian produktivitas kinerja.
(3)Penilaian inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap penghargaan inovasi tingkat nasional.
(4)Besaran TPP Prestasi Kerja setiap bulan didasarkan pada:
1. a.penilaian disiplin kerja sebesar 30% (tiga puluh persen) dari besaran TPP yang diterima ASN; dan
2. b.penilaian produktivitas kerja sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari TPP yang diterima ASN.

Pasal 7

(1)Setiap ASN yang Cuti sakit di atas 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan diberikan 50% (lima puluh persen) dari TPP Prestasi Kerja.
(2)Setiap ASN yang Cuti sakit di atas 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan diberikan TPP 30% (tiga puluh persen) dari TPP Prestasi Kerja.

Pasal 8

(1)Capaian kinerja merupakan salah satu komponen penilaian produktivitas kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
(2)Capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
1. a.capaian kinerja individu, dengan bobot 70% (tujuh puluh persen); dan
2. b.capaian kinerja Perangkat Daerah, dengan bobot 30% (tiga puluh persen).
(3)Capaian kinerja individu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diukur dari capaian kinerja bulanan yang disusun berdasarkan sasaran dan target kinerja individu yang ditetapkan dalam Sasaran Kinerja Pegawai pada awal tahun atau pada saat mutasi jabatan yang dijabarkan dalam kegiatan bulanan.
(4)Prosentase dari nilai capaian kinerja bulanan berdasarkan kriteria sebagai berikut:
1. a.100% (seratus persen) untuk ASN dengan predikat kinerja sangat baik dan baik;
2. b.80% (delapan puluh persen) untuk ASN dengan predikat kinerja butuh perbaikan;
3. c.50% (lima puluh persen) untuk ASN dengan predikat kinerja kurang;
4. d.25% (dua puluh lima persen) untuk ASN dengan predikat kinerja sangat kurang; dan
5. e.0% (nol persen) untuk ASN tidak ada nilai SKP.
(5)Pengukuran produktivitas kerja bulanan dilaksanakan melalui aplikasi E-Kinerja BKN, dengan ketentuan atasan langsung melakukan penyesuaian ekspektasi kinerja dan menetapkan predikat kinerja periodik bulanan pegawai paling lambat tanggal 2 (dua) pada bulan berikutnya.
(6)Capaian kinerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan berdasarkan realisasi kinerja Perangkat Daerah yang diinput melalui aplikasi SmartSAKIP setiap bulan.
(7)Perhitungan besaran TPP berdasarkan capaian kinerja Perangkat Daerah dihitung dari capaian indikator kinerja Perangkat Daerah yang direalisasikan melalui program dan kegiatan Perangkat Daerah, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.predikat “Tercapai” (n≥100%) berhak mendapat besaran TPP berdasarkan capaian kinerja Perangkat Daerah sebesar 30% (tiga puluh persen); dan
2. b.predikat “Tidak Tercapai” (n<100%) berhak mendapatkan besaran TPP berdasarkan capaian kinerja Perangkat Daerah sebesar 15% (lima belas persen).

Pasal 9

(1)Dalam hal Pejabat Penilai ASN berhalangan, penilaian menjadi tugas pejabat Plh, Plt, dan Pejabat atau satu jenjang ke atas dan berlaku berjenjang ke atas.
(2)Berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikarenakan:
1. a.Cuti sakit;
2. b.Cuti melahirkan;
3. c.Cuti besar;
4. d.Cuti alasan penting; dan
5. e.Cuti di luar tanggungan negara.
(3)Setiap Pejabat yang bertugas melakukan penilaian yang dengan sengaja tidak melakukan penilaian dan/atau melakukan penilaian atas laporan yang tidak sesuai dengan kenyataan pelaksanaan tugas ASN, dikenai sanksi pembatalan pemberian TPP pada bulan berikutnya.

Pasal 10

(1)Besaran TPP Prestasi Kerja berdasarkan penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(2), terdiri atas penilaian tingkat kehadiran.
(2)Penilaian tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kehadiran di atas 22 (dua puluh dua) Hari per bulan atau 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam efektif per minggu.
(3)Tingkat kehadiran ASN diperoleh dari data Presensi Online yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…