DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2026

Nomor: 6
Tahun: 2026
Ditetapkan: 6 Maret 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Pembentukan, Layanan, Kerja Sama, Pembinaan, Pengawasan, Pelaporan, Evaluasi/Penilaian, Pendanaan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sebagai wujud komitmen Pemerintah Daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap layanan bantuan hukum yang aksesibel, maka perlu dilakukan percepatan pembentukan Pos Bantuan Hukum sampai pada tingkat Desa dan Kelurahan;
c.bahwa guna menjamin kepastian hukum dalam penyediaan layanan pos bantuan hukum desa/kelurahan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan dan Pengembangan Pos Bantuan Hukum Desa dan Kelurahan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah tentang Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN POS BANTUAN HUKUM DESA DAN KELURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2.Bupati adalah Bupati Karanganyar.
3.Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
4.Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan yang selanjutnya disebut Posbankum Desa/Kelurahan adalah pos Bantuan Hukum yang berada di desa/kelurahan untuk memberikan layanan bantuan hukum sebagai jaminan tersedianya akses keadilan yang merata di seluruh Indonesia.
5.Paralegal adalah setiap orang yang berasal dari komunitas, masyarakat, atau pemberi Bantuan Hukum yang telah mengikuti pelatihan Paralegal, tidak berprofesi sebagai advokat, dan tidak secara mandiri mendampingi Penerima Bantuan Hukum di pengadilan.
6.Kelompok Keluarga Sadar Hukum yang selanjutnya disebut Kelompok Kadarkum adalah wadah yang berfungsi menghimpun warga masyarakat yang dengan kemauannya sendiri berusaha untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi dirinya.
7.Konsultasi Hukum adalah pemberian pelayanan jasa hukum berupa nasihat, penjelasan, informasi atau petunjuk kepada anggota masyarakat yang mempunyai permasalahan hukum untuk memecahkan masalah yang dihadapinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8.Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Advokat.
9.Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10.Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
11.Kepala Desa adalah seseorang yang dipilih masyarakat untuk menjalankan kepemerintahan tingkat desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan pembangunan desa pengembangan masyarakat desa, pemberdayaan masyarakat desa dan melaksanakan tugas dari Pemerintah.
12.Lurah adalah pimpinan dari kelurahansebagai perangkat daerah kabupaten atau kota.
13.Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok masyarakat, dan/atau organisasi kemasyarakatan.
14.Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
15.Nonlitigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Posbankum Desa/Kelurahan meliputi:

a.kedudukan, tugas, dan fungsi;
b.pembentukan;
c.layanan;
d.kerjasama;
e.pembinaan;
f.pengawasan; dan
g.pendanaan.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 3

Posbankum Desa/Kelurahan berkedudukan di setiap kantor pemerintah Desa atau kantor Kelurahan.

Pasal 4

Posbankum Desa/Kelurahan mempunyai tugas untuk memberikan Bantuan Hukum gratis di tingkat Desa/ Kelurahan, meliputi:

a.informasi hukum;
b.konsultasi;
c.mediasi sengketa;
d.pendampingan hukum terutama bagi warga yang kurang mampu untuk meningkatkan kesadaran hukum dan akses keadilan; dan
e.memberdayakan masyarakat melalui pelatihan Paralegal.

Pasal 5

Posbankum Desa/Kelurahan menjalankan fungsi:

a.layanan informasi hukum, sebagai tempat sumber informasi hukum, perpustakaan hukum, dan Konsultasi Hukum bagi Masyarakat Desa/Kelurahan;
b.layanan Bantuan Hukum dan advokasi, sebagai tempat konsultasi penyelesaian perkara hukum terutama bagi warga Desa/Kelurahan yang akan membutuhkan pendampingan hukum ke tahap Litigasi;
c.layanan penyelesaian konflik/perkara melalui mediasi, sebagai tempat Kepala Desa dan/atau Lurah yang berstatus nonlitigation peacemaker dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Desa/Kelurahan secara Nonlitigasi;
d.layanan rujukan Advokat, sebagai tempat rujukan penunjukan Advokat bagi masyarakat untuk sengketa hukum yang mengarah penyelesaian melalui Litigasi; dan
e.penyediaan Advokat, yaitu memberikan informasi daftar organisasi bantuan hukum (OBH), atau Advokat yang bisa membantu menyelesaikan permasalahan secara Litigasi dan Nonlitigasi.

BAB III

PEMBENTUKAN

Pasal 6

(1)Kepala Desa/Lurah menyediakan dan memfasilitasi akses layanan Bantuan Hukum bagi masyarakat dengan pembentukan Posbankum Desa/Kelurahan
(2)Desa/Kelurahan yang akan dibentuk Posbankum harus sudah mempunyai Kelompok Kadarkum.
(3)Posbankum Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk melalui tahapan:
1. a.persiapan; dan
2. b.penetapan.

Pasal 7

Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a terdiri atas kegiatan:

a.sosialisasi pembentukan Posbankum Desa/ Kelurahan; dan
b.penyusunan pengurus Posbankum Desa/ Kelurahan.

Pasal 8

(1)Kepala Desa/Lurah bertanggung jawab melakukan sosialisasi pembentukan Posbankum Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a.
(2)Sosialisasi dapat dilakukan dalam bentuk pertemuan dengan Kelompok Kadarkum dan/atau melalui media informasi lainnya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Masyarakat setempat.

Pasal 9

(1)Kepala Desa/Lurah bertanggung jawab melakukan penyusunan kepengurusan Posbankum Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b.
(2)Setiap Posbankum Desa/Kelurahan paling sedikit terdapat 1 (satu) orang Paralegal atau anggota Kelompok Kadarkum sebagai Paralegal.
(3)Tugas Paralegal pada Posbankum Desa/Kelurahan meliputi:
1. a.melaksanakan kegiatan Posbankum Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
2. b.melaporkan hasil kegiatan Posbankum Desa/Kelurahan kepada Kepala Desa/Lurah melalui tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga Desa/Kelurahan; dan
3. c.melaksanakan kegiatan pemberdayaan hukum Masyarakat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, arahan Kepala Desa/Lurah, dan/atau kebutuhan hukum Masyarakat Desa/Kelurahan.
(4)Paralegal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Paralegal yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Paralegal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 10

Pembentukan Posbankum Desa/Kelurahan dan penugasan Paralegal pada Posbankum Desa/Kelurahan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa/Keputusan Lurah.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…