DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2025

Nomor: 7
Tahun: 2025
Ditetapkan: 20 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Didalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pembentukan Kadarkum Dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum, Pembinaan Kadarkum Dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum, Pembiayaan, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa keluarga sadar hukum dan desa/k elu rah an sadar hukum m em erlukan pem binaan yang terencana, terarah, dan berkesinam bungan;
c.bahwa u n tu k m emberikan pedoman, arah, landasan, dan kepastian hukum kepada sem ua pihak di Kabupaten Karanganyar dalam pem binaan keluarga sadar hukum dan desa/kelurahan sadar hukum diperlukan pengaturan dalam bentuk Peraturan Bupati;
d.bahwa berdasarkan pertim bangan sebagaim ana dim aksud dalam h u ru f a, h u ru f b, dan h u ru f c, perlu m enetapkan Peraturan Bupati tentang Pem binaan Keluarga Sadar Hukum dan D esa/K elurahan Sadar Hukum; : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pem bentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jaw a Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pem erintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaim ana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jaw a Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 58, Tam bahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6867);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: M enetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBINAAN KELUARGA SADAR HUKUM DAN DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dim aksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2.Bupati adalah Bupati Karanganyar.
3.Pem erintah Daerah adalah Bupati sebagai u n su r penyelenggara pem erintahan daerah yang memimpin pelaksanaan u ru sa n pem erintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Desa adalah kesatuan m asyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang u n tu k m engatur dan m engurus u ru sa n pem erintahan, kepentingan m asyarakat setem pat berdasarkan prakarsa m asyarakat, hak asal usul, d a n /a ta u hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pem erintahan Negara Kesatuan
5.Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai Perangkat Daerah K abupaten/K ota dalam wilayah kerja kecam atan
6.D esa/K elurahan Sadar Hukum adalah D esa/K elurahan yang telah dibina a tau karena sw akarsa dan swadaya, m em enuhi kriteria sebagai Desa sadar hukum dan kelurahan sadar hukum .
7.Keluarga Sadar Hukum yang selanjutnya disebut Kadarkum adalah wadah yang berfungsi m enghim pun warga m asyarakat yang dengan kem auannya sendiri berusaha u n tu k m eningkatkan kesadaran hukum bagi dirinya.
8.D esa/K elurahan Binaan Sadar Hukum adalah D esa/K elurahan yang telah mempunyai kelompok Kadarkum yang ditetapkan dengan su ra t keputusan oleh Bupati menjadi D esa/K elurahan Binaan Sadar Hukum u n tu k dibina menjadi D esa/K elurahan Sadar Hukum.

Pasal 2

Penyelenggaraan Kadarkum dan D esa/K elurahan Sadar Hukum dim aksudkan untuk:

a.m eningkatkan pem aham an, kesadaran, dan kepatuhan m asyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b.mendorong partisipasi aktif m asyarakat dalam upaya penegakan hukum serta menjaga ketertiban dan keam anan di lingkungan D esa/K elurahan;
c.m ewujudkan D esa/K elurahan yang bebas dari konflik sosial, kriminalitas, dan pelanggaran hukum melalui peningkatan kesadaran hukum ;
d.m eningkatkan kapasitas pem erintah D esa/K elurahan dalam m elakukan pem binaan dan penegakan hukum serta pelayanan kepada m asyarakat;
e.mencegah dan menyelesaikan perm asalahan hukum yang timbul di m asyarakat melalui pendekatan persuasif dan mediasi; dan
f.m eningkatkan kesejahteraan m asyarakat dengan m enciptakan lingkungan yang am an, tertib, dan harmonis.

Pasal 3

Penyelenggaraan Kadar kum dan D esa/K elurahan Sadar Hukum bertujuan u n tu k m eningkatkan kesadaran hukum m asyarakat dalam rangka m ewujudkan m asyarakat yang lebih patuh, tertib, dan taa t terhadap hukum , sehingga tercipta kehidupan yang harm onis dan berkeadilan di tingkat D esa/K elurahan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a.pem bentukan Kadarkum dan D esa/K elurahan Sadar Hukum
b.pem binaan Kadarkum dan D esa/K elurahan Sadar Hukum;
c.penghargaan;
d.monitoring dan evaluasi; dan
e.pembiayaan.

BAB II

PEMBENTUKAN KADARKUM DAN DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM

Pasal 5

(1)Kadarkum m erupakan perwakilan m asyarakat yang berada di D esa/K elurahan.
(2)Keanggotaan Kadarkum meliputi:
1. a.anggota m asyarakat;
2. b.tokoh agama;
3. c.tokoh m asyarakat;
4. d.tokoh adat;
5. e.pejabat lingkungan m asyarakat, ketua ru kun tetangga atau ru k u n warga; dan
6. f.dan u n su r m asyarakat lainnya.
(3)Anggota Kadarkum berjum lah paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang.
(4)Pem bentukan Kadarkum ditetapkan dengan Keputusan Lurah/K epala Desa d a n /a ta u Camat.

Pasal 6

(1)Kadarkum berfungsi sebagai wadah u n tu k m enghimpun warga m asyarakat yang berkesadaran hukum .
(2)Kadarkum bertugas:
1. a.m eningkatkan kadar kesadaran hukum baik bagi para anggotanya m aupun bagi m asyarakat pada um um nya; dan
2. b.menyelesaikan perm asalahan hukum yang terjadi di m asyarakat di luar lingkup peradilan (nonlitigasi).

Pasal 7

(1)Camat m engusulkan kepada Bupati u n tu k D esa/K elurahan yang telah mempunyai kelompok Kadarkum dapat ditetapkan menjadi D esa/K elurahan Binaan Sadar Hukum.
(2)D esa/K elurahan Binaan Sadar Hukum sebagaim ana dim aksud pada ayat (1) ditetapkan dengan K eputusan Bupati.

Pasal 8

(1)D esa/K elurahan yang telah ditetapkan sebagai D esa/K elurahan Binaan Sadar Hukum dapat diajukan u n tu k dikukuhkan menjadi D esa/K elurahan Binaan Sadar Hukum oleh kantor wilayah kem enterian yang menyelenggarakan u ru sa n pem erintahan di bidang hukum Provinsi Jaw a Tengah dengan persetujuan menteri yang menyelenggarakan u ru sa n pem erintahan di bidang hukum .
(2)D esa/K elurahan Binaan Sadar Hukum yang akan diajukan menjadi D esa/K elurahan Sadar Hukum h aru s m em enuhi syarat sebagai berikut:
1. a.su rat keputusan pem bentukan kelompok Kadarkum;
2. b.laporan kegiatan pem binaan kelompok Kadarkum;
3. c.su rat keputusan pem bentukan D esa/K elurahan Binaan Sadar Hukum;
4. d.m em enuhi penilaian pem bentukan D esa/K elurahan Sadar Hukum; dan
5. e.laporan kegiatan pem binaan D esa/K elurahan Binaan Sadar Hukum.
(3)Penilaian pem bentukan D esa/K elurahan Sadar Hukum sebagaim ana dim aksud pada ayat (2) h u ru f d meliputi 4 (empat) dimensi yaitu:
1. a.dimensi akses informasi hukum yaitu konsistensi kegiatan penyebarluasan informasi hukum terhadap kelompok Kadarkum melalui penyuluhan hukum langsung dan tidak langsung;
2. b.dimensi akses implementasi hukum yaitu konsistensi terhadap keam anan, ketertiban, kesehatan dan kesejahteraan m asyarakat;
3. c.dimensi akses keadilan yaitu konsistensi terhadap layanan b antuan hukum , peran tokoh m asyarakat, tokoh agama, tokoh adat dalam penyelesaian perm asalahan hukum nonlitigasi di m asyarakat; dan
4. d.dimensi akses demokrasi regulasi yaitu konsistensi kegiatan yang melibatkan peran partisipasi aparat Desa/Kelurahan dan m asyarakat dalam menjalankan program pemerintah.
(4)Dimensi penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang m erupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(5)Mekanisme dan penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PEMBINAAN KADARKUM DAN DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM

Pasal 9

(1)Pembinaan Kadarkum dilakukan oleh pembina Kadarkum.
(2)Pembina Kadarkum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.Bupati sebagai penasehat;
2. b.sekretaris Daerah sebagai ketua;
3. c.kepala bagian hukum sekretariat Daerah sebagai sekretaris; dan
4. d.kepala Desa, perangkat Desa, dan perwakilan badan permusyawarakatan Desa sebagai anggota.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

PEMBENTUKAN KADARKUM DAN DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

PEMBINAAN KADARKUM DAN DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

PEMBENTUKAN KADARKUM DAN DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

PEMBINAAN KADARKUM DAN DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945