DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Karawang Nomor 11 Tahun 2025

Nomor: 11
Tahun: 2025
Ditetapkan: 18 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Usaha Ekonomi Produktif Bagi Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang bantuan usaha ekonomi produktif, mekanisme bantuan usaha ekonomi produktif, pengelolaan bantuan usaha ekonomi produktif, monitoring, evaluasi dan pengawasan, dan pembiayaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka pemberian bantuan usaha ekonomi produktif dapat dilaksanakan tepat sasaran dan terarah, perlu adanya petunjuk teknis pelaksanaan bantuan usaha ekonomi produktif;
c.bahwa berdasarkan Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Pemerintah Daerah perlu memberikan fasilitas bantuan permodalan dalam bentuk bantuan usaha ekonomi produktif;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Usaha Ekonomi Produktif Bagi Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 114 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karawang Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7051);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
6.Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2023 tentang Program Pahlawan Ekonomi Nusantara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 910); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF BAGI FAKIR MISKIN DAN ORANG TIDAK MAMPU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Karawang.
4.Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Karawang.
5.Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian akan tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarga.
6.Orang Tidak Mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak.
7.Penanganan Fakir Miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam bentuk kebijakan, program, kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitas untuk memenuhi kebutuhan dasar.
8.Bantuan Usaha Ekonomi Produktif adalah pemberian bantuan berupa peralatan dan/atau bahan untuk digunakan dalam serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan usaha, meningkatkan produktifitas kerja, dan meningkatkan penghasilan.
9.Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut DTKS adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
10.Surat Keterangan Desa adalah dokumen administratif yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa kepada Penduduk Desa yang berisi penjelasan mengenai keadaan warganya.
11.Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Karawang.

BAB II

BANTUAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF

Pasal 2

Kriteria penerima Bantuan Usaha Ekonomi Produktif Bagi Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu antara lain :

a.terdaftar dalam DTKS/Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional/keterangan tidak mampu melalui Surat Keterangan Desa;
b.berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
c.memiliki usaha; dan
d.memiliki kemampuan, potensi, dan keterampilan dibidang usaha ekonomi tertentu.

Pasal 3

Bantuan Usaha Ekonomi Produktif yang diberikan berupa alat dan/atau bahan untuk menjalankan usaha ekonomi produktif yang mengacu pada proposal, hasil verifikasi dan validasi, serta kecukupan dana yang tersedia.

BAB III

MEKANISME BANTUAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF

Pasal 4

(1)Individu yang akan mendapatkan Bantuan Usaha Ekonomi Produktif membuat Surat Keterangan dan rekomendasi dari Desa yang ditanda tangani oleh Kepala Desa.
(2)Isi Surat Keterangan menjelaskan mengenai keadaan sosial ekonomi dari individu tersebut.
(3)Isi surat rekomendasi menjelaskan jenis usaha yang telah berjalan dan/atau bahwa individu tersebut layak untuk mendapatkan bantuan.
(4)Surat rekomendasi dilampiri dengan :
1. a.photo copy kartu tanda penduduk dan kartu keluarga;
2. b.foto rumah calon penerima Bantuan Usaha Ekonomi Produktif; dan
3. c.jika sudah memiliki usaha, melampirkan foto usaha yang sedang berjalan.
(5)Kepala Dinas Sosial membentuk Tim Verifikasi dan Validasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial.
(6)Tim Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(5)melaksanakan verifikasi dan validasi data mengenai kemampuan dan usaha yang sesuai terhadap individu calon penerima Bantuan Usaha Ekonomi Produktif.
(7)Tim Verifikasi dan Validasi menyusun laporan hasil verifikasi sebagai dasar dalam pemberian Bantuan Usaha Ekonomi Produktif.

BAB IV

PENGELOLAAN BANTUAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF

Pasal 5

(1)Bantuan Usaha Ekonomi Produktif bersifat stimulan dari Pemerintah Daerah dalam upaya penanganan Fakir Miskin untuk pengembangan ekonomi masyarakat yang termasuk dalam kriteria Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.
(2)Kewajiban penerima Bantuan Usaha Ekonomi Produktif adalah:
1. a.menandatangani berita acara serah terima barang;
2. b.menggunakan peralatan dan/atau bahan yang diserahkan sebagai modal dalam membangun usaha ekonomi produktif;
3. c.mengelola dengan baik usaha ekonomi produktif; dan
4. d.apabila peralatan dan/atau bahan Bantuan Usaha Ekonomi Produktif dijual dan/atau diserahkan kepada yang tidak berhak, Kepala Dinas Sosial berhak untuk menarik bantuan dari penerima Bantuan Usaha Ekonomi Produktif dan digunakan untuk program pengentasan kemiskinan lainnya.

BAB V

MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN

Pasal 6

(1)Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pemberian Bantuan Usaha Ekonomi Produktif bertujuan untuk :
1. a.melakukan pemeriksaan dan penilaian barang dan/atau bahan Bantuan Usaha Ekonomi Produktif dipergunakan dengan baik dan usaha sudah berjalan;
2. b.memberikan masukan berupa langkah perbaikan yang diperlukan jika timbul kesulitan atau hambatan dalam pelaksanaannya; dan
3. c.memastikan bahwa dalam kegiatan yang telah dilaksanakan tidak terjadi penyimpangan/penyalahgunaan.
(2)Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Pekerja Sosial Masyarakat untuk memperoleh data dan informasi tentang pencapaian indikator keberhasilan program.

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…