DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2025

Nomor: 12
Tahun: 2025
Ditetapkan: 18 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang pembiayaan dan jaminan kesehatan daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang pembiayaan pelayanan karawang sehat di fasilitas pelayanan kesehatan; pembiayaan dan jaminan kesehatan integrasi JKN dalam mencapai universal health coverage; koordinasi; monitoring dan evaluasi;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan serta akuntabilitas efektifitas dan efisensi penyenggaraan pembiayaan dan jaminan kesehatan daerah, perlu adanya pengaturan teknis pelaksanaannya;
c.bahwa pengaturan mengenai pembiayaan dan jaminan kesehatan daerah telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 327 Tahun 2023 tentang Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 327 Tahun 2023 tentang Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan, sudah tidak sesuai dengan kondisi yang ada pada saat ini sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Daerah; Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4.Undang-Undang Nomor 114 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karawang Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7051);
5.Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 82);
6.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2020 Tentang Pelaksanaan Pembayaran Kontribusi Iuran Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, Iuran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah Dan Peserta Bukan Pekerja Dengan Manfaat Pelayanan Di Ruang Perawatan Kelas III, Dan Bantuan Iuran Bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah Dan Peserta Bukan Pekerja Dengan Manfaat Pelayanan Di Ruang Perawatan Kelas III Oleh Pemerintah Pusat Dan/Atau Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 685);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik Serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 397);
8.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 35); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBIAYAAN DAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Karawang.
4.Perangkat daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Masyarakat Tidak Mampu adalah masyarakat Kabupaten Karawang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak sesuai ketentuan berlaku.
6.Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan pemeriksaan penunjang.
7.Pelayanan Karawang Sehat adalah pembiayaan di fasilitas pelayanan kesehatan untuk masyarakat tidak mampu yang belum mempunyai jaminan dan katagori bukan skema ganda.
8.Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnostik, pengobatan, dan pelayanan kesehatan lainnya dengan tanpa menginap di Fasilitas Kesehatan.
9.Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat RJTP adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialistik yang dilaksanakan pada Fasilitas Kesehatan tingkat pertama untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
10.Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan yang selanjutnya disingkat RJTL adalah Pelayanan Kesehatan perorangan yang bersifat spesialistik dan sub spesialilistik yang dilaksanakan oleh pemberi pelayanan kesehatan tingkat lanjut sebagai rujukan dari pemberi pelayanan tingkat pertama, untuk keperluan observasi, diagnostik, pengobatan, rehabilitasi medis dan atau pelayanan medis lainnya.
11.Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnostik, pengobatan, dan pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur di ruang rawat inap.
12.Pelayanan Rawat Inap Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat RITP adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat umum dan dilaksanakan pada Puskesmas Rawat Inap, untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosis pengobatan dan/atau pelayanan medis lainnya, dimana peserta dan/atau anggota keluarganya dirawat inap paling sedikit 1 (satu) hari.
13.Rawat Inap Tingkat Lanjutan yang selanjutnya disebut RITL adalah pelayanan rawat inap di Rumah Sakit Pemerintah, Rumah Sakit Swasta pada fasilitas di kelas 3 yang bekerja sama dengan Pelayanan Karawang Sehat.
14.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
15.Jaminan Kesehatan Nasional selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kesetiap orang yang telah membayar iuran atau yang iurannya dibayar oleh Pemerintah, yang diselenggarakan secara Nasional.
16.Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disingat PBI JK adalah peserta yang tergolong fakir miskin dan tidak mampu yang iurannya dibayarkan oleh Pemerintah Pusat.
17.Pekerja Bukan Penerima Upah yang selanjutnya disingkat PBPU adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas resiko sendiri.
18.Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut PBPU BP Pemda adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas resiko sendiri serta setiap orang yang bukan kelompok PPU, PBPU, PBI JK yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dengan manfaat kelas 3.
19.Bukan Pekerja selanjutnya disingkat BP adalah setiap orang yang bukan termasuk kelompok PPU, PBPU, PBI Jaminan Kesehatan dan Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah.
20.Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar yang selanjutnya disingkat PGOT adalah seseorang yang hidup tidak menentu dengan atau tanpa penghasilan dan tempat tinggal sehingga hidup tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak didalam masyarakat.
21.Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KLB adalah meningkatnya atau timbulnya suatu kejadian kesakitan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.
22.Orang Dengan Gangguan Jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi sebagaimana manusia.
23.Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
24.Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
25.Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
26.Pusat Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut Puskesos adalah lembaga yang dibentuk oleh desa/kelurahan untuk memudahkan warga miskin dan rentan miskin menjangkau layanan perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan, baik yang dikelola pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, pemerintah desa/kelurahan dan swasta.
27.Sistem Optimalisasi Arsip dan Administrasi Berbasis Informasi yang selanjutnya disebut SORABI adalah aplikasi yang dipergunakan sebagai layanan administrasi, informasi data dan program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan di Puskesos desa/kelurahan Kabupaten Karawang.
28.Skema ganda adalah penjaminan atau pembayaran atas biaya pelayanan kesehatan masyarakat yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah kepada fasilitas kesehatan, yang jenis pelayanan kesehatan/manfaatnya sama sebagain atau seluruhnya dengan jenis/manfaat pelayanan kesehatan yang diatur dalam program JKN yang dikelola oleh BPJS Kesehatan, dan penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan oleh Pemerintah Daerah kepada fasilitas kesehatan atau langsung kepada masyarakat yang telah terdaftar dalam kepesertaan program JKN dengan status kepesertaan aktif atau berstatus non aktif karena menunggak iuran.
29.Surat Rujukan adalah surat pengantar tenaga medis dalam hal ini ditujukan kepada tenaga medis secara tertulis yang bertujuan sebagai petunjuk pengobatan maupun pengobatan secara lebih lanjut kepada tenaga medis yang lebih berkompeten dalam bidangnya di fasilitas kesehatan lanjutan.
30.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
31.Universal Health Coverage adalah sistem jaminan kesehatan yang memastikan setiap warga memiliki akses pelayanan kesehatan yang adil dan bermutu.
32.Universal Health Coverage Non Cut Off adalah keistimewaan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah yang sudah memenuhi indikator yang ditetapkan BPJS Kesehatan dimana kepesertaan masyarakat yang didaftarkan Pemerintah Daerah dapat langsung aktif.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

a.pembiayaan Pelayanan Karawang Sehat di Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan
b.pembiayaan dan jaminan kesehatan integrasi dengan JKN dalam mencapai Universal Health Coverage.

BAB II

PEMBIYAAN PELAYANAN KARAWANG SEHAT DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 3

(1)Penerima manfaat Pelayanan Karawang Sehat adalah masyarakat Daerah yang tidak mampu dan tinggal di Daerah paling sedikit 1 (satu) tahun berdasarkan dokumen kependudukan.
(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan untuk :
1. a.bayi baru lahir di Daerah; dan
2. b.anggota keluarga (suami/istri/anak) dari penduduk Daerah.
(3)Fasilitas Pelayanan Kesehatan melaksanakan Pelayanan Karawang Sehat, meliputi :
1. a.pelayanan gawat darurat;
2. b.RJTP dan RJTL; dan
3. c.RTIP dan RITL.

Pasal 4

(1)Sasaran Pelayanan Karawang Sehat meliputi:
1. a.Masyarakat Tidak Mampu yang dalam masa tunggu sebagai peserta PBI APBD/PBI Anggaran Pendapatan dan Belana Negara yang didaftarkan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
2. b.PGOT yang tidak memiliki identitas NIK sehingga tidak dapat didaftarkan kedalam program JKN, dibuktikan dengan surat keterangan dari Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial;
3. c.Pelayanan Kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan penunjang bidang penanggulangan bencana daerah di Daerah dan Pelayanan Kesehatan KLB serta Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi, yang dibuktikan dengan surat dari Bupati atau Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan atau surat dari instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang tidak dapat dijamin oleh JKN dan sumber anggaran Pemerintah lainnya;
4. d.ODGJ yang tidak memiliki identitas NIK sehingga tidak dapat didaftarkan kedalam program JKN, dibuktikan dengan surat keterangan dari Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial;
5. e.Pelayanan Kesehatan yang dijamin oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas yang bersifat wajib sampai nilai yang ditanggung oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas sesuai hak kelas rawat peserta atau yang tidak dijamin oleh JKN, melampirkan bukti pendaftaran atau surat dari instansi pendaftar disertai surat keterangan kepolisian; dan
6. f.korban kekerasan yaitu korban akibat tindak pidana penganiayaan, kekerasan seksual, korban terorisme dan tindak pidana perdagangan, dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepolisian/Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana/ Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial/instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak dapat dijamin oleh JKN dan sumber anggaran Pemerintah lainnya.
(2)Dalam hal Daerah sudah mencapai status Universal Health Coverage Non Cut Off, sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak diajukan sebagai sasaran Pelayanan Karawang Sehat tetapi diusulkan sebagai peserta PBPU BP Pemda dan menjadi jaminan Program JKN.

Pasal 5

(1)Pembiayaan Pelayanan Karawang Sehat di fasilitas kesehatan yang bekerjasama, bersumber dari APBD sesuai besaran biaya yang ditanggung menggunakan tarif sesuai dengan yang sudah disepakati pada perjanjian kerja sama.
(2)Fasilitas kesehatan yang bekerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan aksesibilitas, jenis pelayanan, kompetensi tenaga kesehatan serta sarana, prasarana dan alat kesehatan yang dimiliki ditetapkan dengan keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan.
(3)Pembiayaan yang belum terbayarkan pada tahun anggaran yang sama dapat dianggarakan dan dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya.
(4)Pengajuan klaim pembiayaan oleh fasilitas kesehatan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan diberikan jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Pelayanan Kesehatan selesai diberikan.

Pasal 6

(1)Pengajuan Pelayanan Karawang Sehat sesuai sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan melalui aplikasi SORABI milik Pemerintah Daerah.
(2)Alur pengajuan Pelayanan Karawang Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

(1)Fasilitas Pelayanan Kesehatan memastikan sasaran Pelayanan Karawang Sehat di fasilitas kesehatan untuk pasien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
(2)Fasilitas Pelayanan Kesehatan menginput berkas pengajuan pasien dengan persyaratan sebagai berikut:
1. a.KTP-el atau keterangan/resi pembuatan KTP-el dari Perangkat Daerah yang menyelanggarakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil dan/atau Kartu Keluarga atau keterangan/resi pembuatan Kartu Keluarga dari Perangkat Daerah yang menyelanggarakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
2. b.bagi pasien bayi baru lahir menggunakan identitas orang tuanya dan ditambah surat keterangan lahir dan nama bayi sudah terdaftar di Kartu Keluarga paling lama usia 7 (tujuh) hari dari lahir;
3. c.surat permohonan pembiayaan dan jaminan kesehatan Daerah; dan
4. d.Surat Rujukan.
(3)Surat Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f tidak diperlukan dalam kondisi medis gawat darurat digantikan dengan keterangan pelayanan gawat darurat dari fasilitas Pelayanan Kesehatan.
(4)Batas waktu kelengkapan persyaratan administrasi telah terpenuhi paling lambat dalam waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam pada hari kerja.
(5)Format surat permohonan pembiayaan dan jaminan kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

(1)Fasilitas kesehatan mengirimkan kelengkapan berkas administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan disertai dengan rekapitulasi pengajuan klaim.
(2)Fasilitas kesehatan membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani oleh pimpinan fasilitas kesehatan terkait biaya yang dikeluarkan pada Pelayanan Kesehatan yang diberikan.
(3)Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan melaksanakan verifikasi administrasi, meliputi verifikasi kepesertaan dan verifikasi berkas klaim.
(4)Format surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PEMBIAYAAN DAN JAMINAN KESEHATAN INTEGRASI JKN DALAM MENCAPAI UNIVERSAL HEALTH COVERAGE

Pasal 9

(1)Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan mendorong kepesertaan masyarakat untuk mendapatkan pembiayaan dan jaminan kesehatan di Daerah.
(2)Peserta dalam pembiayaan dan Jaminan Kesehatan di Daerah meliputi:
1. a.peserta PBI JK yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.peserta PBPU dan BP yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. c.pegawai/tenaga harian lepas yang bekerja pada Pemerintah Daerah.
(3)Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan mendorong Pemerintah Daerah agar memastikan penduduk yang belum terdaftar sebagai Peserta PBI JK dan PBPU dan BP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didaftarkan pada BPJS Kesehatan oleh Pemerintah Daerah.
(4)Pemerintah Daerah mendorong peran pihak swasta untuk mendaftarkan dan membayarkan iuran menjadi peserta PBPU mandiri melalui program tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan atau program sharing iuran dari BPJS Kesehatan untuk peserta PBPU BP Pemda.

Pasal 10

(1)Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan mendapat daftar peserta PBPU dan BP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, dilengkapi dengan data nama, alamat, dan NIK berdasarkan usulan data dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.
(2)Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan pemetaan, pendataan, verifikasi, dan validasi kependudukan Peserta PBPU dan BP yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Dalam hal penduduk belum memiliki NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil memfasilitasi pembuatan atau penerbitan dokumen kependudukan.
(4)Dalam hal sudah tercapainya status Universal Health Coverage Non Cut Off, Masyarakat Tidak Mampu yang membutuhkan Pelayanan Kesehatan di fasilitas Pelayanan Kesehatan yang sudah bekerjsama dengan BPJS Kesehatan, dapat mengajukan permohonan dengan memenuhi persyaratan administrasi dengan melampirkan dokumen persyaratan pengajuan peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan penerima manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
(5)Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dan jaringannya melakukan pemantauan pengajuan yang dilakukan oleh fasilitas Pelayanan Kesehatan melalui aplikasi SORABI.
(6)Alur pengajuan pembiayaan dan jaminan kesehatan integrasi dengan JKN/Universal Health Coverage Non Cut Off sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…