DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Karawang Nomor 16 Tahun 2026

Nomor: 16
Tahun: 2026
Ditetapkan: 24 Februari 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Karawang Nomor 98 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan Nilai Perolehan Air Tanah Sebagai Dasar Penetapan Pajak Air Tanah (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2018 Nomor 99) diubah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 17 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta memperhatikan perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Daerah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan Nilai Perolehan Air Tanah Sebagai Dasar Penetapan Pajak Air Tanah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3.Undang-Undang Nomor 114 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karawang di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7051);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
5.Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 50);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Nomor 34);
7.Peraturan Bupati Karawang Nomor 98 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan Nilai Perolehan Air Tanah Sebagai Dasar Penetapan Pajak Air Tanah (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2018 Nomor 99); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 98 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH SEBAGAI DASAR PENETAPAN PAJAK AIR TANAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Karawang Nomor 98 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan Nilai Perolehan Air Tanah Sebagai Dasar Penetapan Pajak Air Tanah (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2018 Nomor 99) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan ayat (4) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Besarnya Harga Dasar Air ditentukan oleh:
1. a.Harga Air Baku; dan
2. b.Faktor Nilai Air.
(2)Harga Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung berdasarkan biaya investasi untuk mendapatkan Air Tanah dengan volume yang dihasilkan (diproduksi) dalam masa umur ekonomis.
(3)Harga Air Baku disesuaikan dengan bobot komponen penggunaan Air Tanah sesuai dengan kelompok penggunaan Air Tanah yang dilakukan dan dihitung secara progresif.
(4)Harga Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) per meter kubik.

2.Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Setiap pengguna air tanah wajib melaporkan pengambilan air tanah dala satuan m3 (meter kubik) yang tercantum pada meter air kepada PD sesuai format laporan bulanan pemakaian air tanah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(2)Apabila volume pengambilan air tanah sulit diketahui karena pihak yang melakukan pengambilan air tidak memasang meter air, maka penggunaan per bulan ditetapkan dari debit pengambilan air maksimal per hari yang tercantum dalam Izin Pengusahaan Air Tanah di kali jumlah hari dalam bulan berkenaan.
(3)Periode pencatatan pengambilan air tanah dilakukan dari tanggal 20 bulan sebelumnya sampai dengan tanggal 20 bulan berjalan. Contoh: Untuk pemakaian air tanah dari tanggal 20 Maret 20xx sampai dengan tanggal 20 April 20xx dilakukan pencatatan pada tanggal 20 April 20xx.
(4)Penyampaian laporan pengambilan air tanah bulan berjalan dilakukan setiap tanggal 21 sampai dengan tanggal 25 bulan berkenaan. Contoh: Untuk laporan Bulan April 20xx, disampaikan ke Perangkat Daerah Pengelola Pajak Daerah pada tanggal 21 April s/d 25 April 20xx.
(5)Dalam hal batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) jatuh pada hari libur, maka penyampaian laporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Contoh: Pada saat penyampaian laporan pemakaian air tanah Bulan April 20xx, tanggal 25 April jatuh pada Hari Minggu, maka laporan dapat disampaikan pada berikutnya (Senin, tanggal 26 April 20xx).
(6)Penyampaian laporan pengambilan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan cara:
1. a.secara langsung ke PD;
2. b.melalui Pos;
3. c.melalui Perusahaan Jasa Expedisi atau Jasa Kurir;
4. d.melalui Surat Elektronik atau e-mail; dan
5. e.media pelaporan lainnya.
(7)Bagi wajib pajak yang tidak melaporkan pengambilan air tanah pada tanggal yang sudah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka pengambilan air tanahnya dapat dihitung dan ditetapkan secara teknis.
(8)Apabila meter air dari pompa milik wajib pajak mengalami kerusakan tetapi pemakaian air tanah masih digunakan, maka pengambilan air tanahnya dapat dihitung dan ditetapkan secara teknis dan perusahaan harus melampirkan surat keterangan kerusakan meter air.
(9)Dalam hal pompa air tanah mengalami kerusakan sehingga mengakibatkan tidak adanya pemakaian air tanah, maka wajib pajak tetap menyampaikan laporan pemakaian air tanah dengan keterangan pemakaian NIHIL serta dilampiri surat keterangan kerusakan pompa air.

3.Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) mulai berlaku untuk masa pajak bulan April 2026.

4.Ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan Nilai Perolehan Air Tanah Sebagai Dasar Penetapan Pajak Air Tanah diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang. Ditetapkan di Karawang pada tanggal 24 Pekruari 2*326 Diundangkan di Karawang pada tanggal 24 Februari 2 ©26 BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2026 NOMOR 16 . LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR 16 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 98 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH SEBAGAI DASAR PENETAPAN PAJAK AIR TANAH CONTOH PERHITUNGAN PAJAK AIR TANAH
1.Pajak Air Tanah adalah pungutan daerah atas pengambilan dan pengusahaan Air Tanah Pajak Air Tanah = Tarif Pajak x Nilai Perolehan Air = 20% x NPA
2.Nilai Komponen Sumber Daya Alam: No. Kriteria Peringkat Bobot
1.Air Tanah kualits baik, ada Sumber Air alternatif 4 16
2.Air Tanah kualits baik, tidak ada Sumber Air alternatif 3 9
3.Air Tanah kualits tidak baik, ada Sumber Air alternatif 2 4
4.Air Tanah kualits tidak baik, tidak ada Sumber Air alternatif 1 1
3.Nilai Indeks Komponen Peruntukan dan Pengelolaan untuk masing-masing jenis pengusahaan dan kelompok pemakai air tanah dilakukan dengan melihat tabel dibawah ini: No. Volume Pengambilan 0 – 50 m3 51 – 500 m3 501 – 1000 m3 1001 – 2500 m3 > 2500 m3 Peruntukan
1.Kelompok 5 1 1.5 2.25 3.38 5.06
2.Kelompok 4 3 4.5 6.75 10.13 15.19
3.Kelompok 3 5 7.5 11.25 16.88 25.31
4.Kelompok 2 7 10.5 15.75 23.63 35.44
5.Kelompok 1 9 13.5 20.25 30.38 45.56

a.Nilai Perolehan Air (NPA) dihitung dengan rumus: NPA = Volume Progresif x HDA HDA = HAB x FNA FNA = (60% x nilai Komponen Sumber Daya Alam) + (40% x nilai Komponen Peruntukan dan Pengelolaan) NPA = Volume Progresif x HAB x FNA = Volume Progresif x HAB x (60% x nilai Komponen Sumber Daya Alam) + (40% x nilai Komponen Peruntukan dan Pengelolaan)
b.Contoh Perhitungan: 1) Misal Wajib Pajak adalah Pengguna air tanah yang memiliki 1 (satu) titik sumur dengan kedalaman 150 meter, untuk keperluan industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dengan jumlah volume air tanah yang terpakai pada Bulan Januari 20xx adalah 3.000 m3, air tanah kualitas baik, ada sumber alternatif lain (di dalam daerah jaringan PDAM) sehingga perhitungan FNA sebagai berikut: No. Komponen Komponen Sumber Daya Alam Komponen Peruntukan dan Pengelolaan FNA Volume Pengambilan
1. 1.Volume 0-50 m3 16 x 60% = 9,6 9 x 40% = 3,6 13,2
2. 2.Volume 51-500 m3 16 x 60% = 9,6 13,5 x 40% = 5,4 15
3. 3.Volume 501-1000 m3 16 x 60% = 9,6 20,25 x 40% = 8,1 17,7
4. 4.Volume 1001-2500 m3 16 x 60% = 9,6 30,38 x 40% = 12,2 21,8
5. 5.Volume >2500 m3 16 x 60% = 9,6 45,56 x 40% = 18,2 27,8 2) Dari perhitungan sebagaimana dalam nomor 1) di atas, maka dapat dihitung jumlah FNA sebagai berikut: Kelompok Volume (m3) FNA HAB (Rp.) HDA (HAB x FNA) (Rp.) NPA (Volume x HDA) (Rp.) 1 50 13,2 2.500 33.000 1.650.000 450 15 2.500 37.500 16.875.000 500 17,7 2.500 44.250 22.125.000 1500 21,8 2.500 54.500 81.750.000 500 27,8 2.500 69.500 34.750.000 Jumlah 157.150.000 3) Berdasarkan hasil tabel perhitungan sebagaimana dalam nomor 2) di atas, Nilai Pajak Air Tanah yang ditetapkan untuk masa pajak Januari 20xx adalah: Pajak Air Tanah = Tarif Pajak x NPA Pajak Air Tanah = 20% x Rpl57.150.000 Pajak Air Tanah = Rp31.430.000 LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR 16 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 98 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH SEBAGAI DASAR PENETAPAN PAJAK AIR TANAH CONTOH PERHITUNGAN PAJAK AIR TANAH DENGAN KELEBIHAN DEBIT Misalkan wajib pajak adalah kelompok industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) yang merupakan pengguna air tanah yang memiliki 1 (satu) titik sumur dengan kedalaman 150 meter (air tanah dalam). Pada Bulan Januari 20xx volume air tanah yang terpakai adalah 3.500 m3, air tanah kualitas baik, ada sumber alternatif lain (di dalam daerah jaringan PDAM). Berdasarkan IPAT yang dimiliki debit pemakaian air yang diizinkan adalah 3.000 m3. Sehingga perhitungan Pajak Air Tanahnya sebagai berikut: 1) Menghitung FNA sebagai berikut: No. Komponen Komponen Sumber Daya Alam Komponen Peruntukan dan Pengelolaan FNA Volume Pengambilan
6. 1.Volume 0-50 m3 16 x 60% = 9,6 9 x 40% = 3,6 13,2
7. 2.Volume 51-500 m3 16 x 60% = 9,6 13,5 x 40% = 5,4 15
8. 3.Volume 501-1000 m3 16 x 60% = 9,6 20,25 x 40% = 8,1 17,7
9. 4.Volume 1001-2500 m3 16 x 60% = 9,6 30,38 x 40% = 12,2 21,8
10. 5.Volume >2500 m3 16 x 60% = 9,6 45,56 x 40% = 18,2 27,8 2) Dari perhitungan sebagaimana dalam nomor 1) di atas, maka dapat dihitung jumlah NPA sebagai berikut (pemakaian 3.500 m3): Kelompok Volume (m3) FNA HAB (Rp.) HDA (HAB x FNA) (Rp.) NPA (Volume x HDA) (Rp.) 1 50 13,2 2.500 33.000 1.650.000 450 15 2.500 37.500 16.875.000 500 17,7 2.500 44.250 22.125.000 1500 21,8 2.500 54.500 81.750.000 1000 27,8 2.500 69.500 69.500.000 Jumlah 191.900.000 3) Berdasarkan hasil tabel perhitungan sebagaimana dalam nomor 2) di atas, Nilai Pajak Air Tanah yang ditetapkan untuk masa pajak Januari 20xx adalah: Pajak Air Tanah = Tarif Pajak x NPA Pajak Air Tanah = 20% x Rpl91.900.000 Pajak Air Tanah = Rp38.380.000 4) Menghitung volume kelebihan debit: Volume Kelebihan Debit = Volume pemakaian - volume yang diizinkan = 3.500 m3 - 3.000 m3 = 500 m2 5) Menghitung NPA Kelebihan Debit (500 m3): Komponen Komponen Komponen No. Volume ÿ \ ÿ Sumber Daya Peruntukan dan FNA Pengambilan Alam Pengelolaan
11. 1.Volume 0-50 m3 16 x 60% = 9,6 9 x 40% - 3,6 13,2
12. 2.Volume 51-500 m3 16 x 60% = 9,6 13,5 x 40% = 5,4 15 Kelompok Volume (m3) FNA HAB (Rp.) HDA (HAB x FNA) (Rp.) NPA (Volume x HDA) (Rp.) 1 50 13,2 2.500 33.000 1.650.000 450 15 2.500 37.500 16.875.000 Jumlah NPA Kelebihan Debit 18.525.000 6) Menghitung Denda Kelebihan Debit: Denda Kelebihan Debit = 100% x Tarif Pajak x NPA Kelebihan Debit = 100% X 20% X Rpl8.525.000 = Rp3.705.000 7) Nilai Total Pajak Air Tanah dengan kelebihan debit yang harus dibayar: = Pajak Air Tanah -+ÿ Denda Kelebihan Debit = Rp38.380.000 + Rp3.705.000 - Rp42.085.000 BUPATI KARAWANG, VT7T/ A£P SYAEPULOH

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…