DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2026

Nomor: 2
Tahun: 2026
Ditetapkan: 2 Februari 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 51

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang prinsip dan parameter pemberian TPP; kriteria pemberian TPP; pemberian dan pengurangan TPP; penganggaran, verifikasi dan validasi serta pembayaran; pejabat pelaksana tugas, alih tugas PNd dan alih status CPNS; TPP Bulan 13 dan TPP Tunjangan Hari Raya; Cuti Pegawai; Tim Pelaksanaan TPP PNS;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan diberikannya tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diharapkan dapat memacu produktivitas dan meningkatkan kinerja serta kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3.Undang-Undang Nomor 114 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karawang Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7051);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8.Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2022 tentang Penghasilan Pejabat Administrasi yang Terdampak Penataan Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 84);
9.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
10.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 1781);
12.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
13.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
14.Peraturan Bupati Karawang Nomor 81 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2022 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karawang Nomor 400 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2023 Nomor 400);
15.Peraturan Bupati Karawang Nomor 84 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2022 Nomor 85); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Karawang.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Dinas adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Karawang.
6.Badan adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Karawang.
7.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah unit kerja yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas/Badan.
8.Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten.
9.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10.Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah calon pegawai negeri sipil yang sudah ditetapkan sebagai pegawai negeri sipil dan dalam masa percobaan dan lulus pendidikan pegawai negeri sipil.
11.Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
12.Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tunjangan tambahan penghasilan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pegawai berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
13.Kelas Jabatan adalah penentuan dan pengelompokan tingkat jabatan berdasarkan nilai suatu jabatan yang merupakan nilai kumulatif dari faktor jabatan yang mempengaruhi tinggi rendahnya jenjang jabatan berdasarkan informasi jabatan.
14.Basic TPP adalah perhitungan besaran TPP yang didasarkan pada parameter Kelas Jabatan, indeks kapasitas fiskal daerah, indeks kemahalan konstruksi dan indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
15.Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Kementerian Dalam Negeri yang selanjutnya disebut SIMONA Kementerian Dalam Negeri adalah Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri untuk memantau pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di lingkungan instansi pemerintah daerah, guna menghasilkan informasi jabatan yang akurat untuk perencanaan kepegawaian.
16.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karawang.
17.Pejabat Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt. adalah pejabat yang menempati posisi jabatan sementara karena pejabat definitif yang menempati jabatan tersebut berhalangan tetap.
18.Pejabat Pelaksana Harian yang selanjutnya disingkat Plh. adalah pejabat yang menempati posisi jabatan sementara karena pejabat definitif yang menempati jabatan tersebut berhalangan sementara.
19.Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional yang selanjutnya disebut Penyetaraan Jabatan adalah pengangkatan Pejabat Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional melalui penyesuaian/inpassing pada Jabatan Fungsional yang setara.
20.Ketua Tim Kerja adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan untuk melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi serta melaporkan hasil kinerja anggota timnya kepada Pejabat Penilai Kinerja yang bersangkutan sebagai bahan pertimbangan penilaian kinerja pegawai.
21.Penugasan adalah penunjukan atau pengajuan sukarela pejabat fungsional dan pelaksana untuk melaksanakan tugas tertentu di bawah pimpinan unit organisasi dalam periode tertentu sesuai dengan kompetensi, keahlian dan atau keterampilan.
22.Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian atau keputusan pejabat yang berwenang menghukum terkait hukuman disiplin.
23.Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.

Pasal 2

(1)Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pemberian TPP bagi PNS dan penghargaan atas capaian kinerja, disiplin, tanggung jawab.
(2)Pemberian TPP PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan:
1. a.kinerja Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah;
2. b.disiplin Pegawai;
3. c.motivasi kerja Pegawai;
4. d.kualitas pelayanan kepada masyarakat;
5. e.kinerja Pegawai;
6. f.kesejahteraan Pegawai; dan
7. g.integritas Pegawai.

BAB II

PRINSIP DAN PARAMETER PEMBERIAN TPP

Pasal 3

Pemberian TPP didasarkan pada prinsip :

a.kepastian hukum dimaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan;
b.akuntabel dimaksudkan bahwa TPP dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.proporsionalitas dimaksudkan pemberian TPP mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Pegawai;
d.efektif dan efisien dimaksudkan bahwa pemberian TPP sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan;
e.keadilan dan kesetaraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai Pegawai;
f.kesejahteraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP diarahkan untuk menjamin kesejahteraan Pegawai; dan
g.optimalisasi dimaksudkan bahwa pemberian TPP sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Penetapan besaran TPP PNS pada Pemerintah Daerah didasarkan pada parameter sebagai berikut :

a.Kelas Jabatan;
b.indeks kapasitas fiskal Daerah;
c.indeks kemahalan konstruksi; dan
d.indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Pasal 5

(1)Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi jabatan sebagai suatu proses manajemen sumber daya manusia yang digunakan untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan.
(2)Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Indeks kapasitas fiskal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan gambaran kemampuan keuangan Daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu.
(2)Indeks kapasitas fiskal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

Pasal 7

(1)Indeks kemahalan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan indeks harga yang menggambarkan tingkat kemahalan konstruksi suatu daerah.
(2)Indeks kemahalan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik.

Pasal 8

(1)Indeks penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d terdiri atas variabel pengungkit dan variabel hasil terkait penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
(2)Komponen variable pengungkit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
1. a.opini laporan keuangan, dihasilkan dari pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Daerah oleh Badan Pemeriksa;
2. b.laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, merupakan laporan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan rencana kerja pembangunan Daerah yang disampaikan oleh Bupati kepada Pemerintah dan hasil penilaiannya ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri;
3. c.kematangan penataan Perangkat Daerah, merupakan penilaian Perangkat Daerah yang dilakukan terhadap tata laksana (proses bisnis), budaya organisasi, dan inovasi yang menggambarkan tingkat kematangan organisasi Perangkat Daerah;
4. d.indeks inovasi Daerah, merupakan penilaian terhadap Daerah yang melaksanakan inovasi Daerah berdasarkan laporan dari Bupati dan hasilnya ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri;
5. e.prestasi kerja Pemerintah Daerah, merupakan skor prestasi kerja Pemerintah Daerah di hitung berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai pedoman analisis beban kerja di lingkungan Pemerintah Daerah;
6. f.rasio belanja perjalanan Dinas, merupakan skor rasio belanja perjalanan dinas dihitung berdasarkan persentase belanja perjalanan dinas terhadap anggaran pendapatan dan belanja Daerah di luar belanja Pegawai; dan
7. g.indeks reformasi birokrasi Pemerintah Daerah, merupakan hasil evaluasi eksternal Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap hasil penilaian mandiri Pemerintah Daerah terkait pelaksanaan reformasi birokrasi yang berbasis prinsip total quality management dan digunakan sebagai metode untuk melakukan penilaian serta analisis yang menyeluruh kinerja instansi pemerintah.
(3)Komponen variabel hasil terkait penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
1. a.indeks pembangunan manusia, merupakan pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia dan ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik; dan
2. b.indeks gini ratio, merupakan tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur berdasarkan dan ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik.
(4)Indeks penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut : Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah = Skor Opini Laporan Keuangan + Skor LPPD + Skor Kematangan Penataan Perangkat Daerah + Skor Indeks Inovasi Daerah + Skor Prestasi Kerja Pemerintah Daerah + Skor Rasio Belanja Perjalanan Dinas + Skor Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah.
(5)Bobot dan skor untuk komponen sebagaimana tercantum dalam ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Hasil perhitungan data parameter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah sebagai dasar penetapan besaran Basic TPP untuk setiap Kelas Jabatan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

(1)Basic TPP adalah merupakan pengali untuk setiap kriteria pemberian TPP.
(2)Basic TPP diperoleh berdasarkan perhitungan : Basic TPP = (Besaran Tunjangan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan per Kelas Jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (Indeks kapasitas fiskal daerah) x (Indeks kemahalan Konstruksi) x Indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah).
(3)Besaran tunjangan kinerja Badan Pemeriksa Keuangan per Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam sistem monitoring dan evaluasi TPP SIMONA Kementerian Dalam Negeri.
(4)Besaran Basic TPP untuk setiap Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Isi peraturan

Teks51PDFHirarki

Memuat teks peraturan…