DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Karawang Nomor 21 Tahun 2025

Nomor: 21
Tahun: 2025
Ditetapkan: 28 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang pelayanan perizinan secara elektronik dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang beberapa ketentuan yang dirubah.

Isi peraturan

Menimbang

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Pelayanan Perizinan Secara Elektronik; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Keija menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); b. c.

2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
3.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4.Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Keija menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 114 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karawang Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7051);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
8.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomer 221);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 22); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 40 TAHUN 2017 TENTANG PELAYANAN PERIZINAN SECARA ELEKTRONIK. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Karawang Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pelayanan Perizinan Secara Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2017 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karawang Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pelayanan Perizinan Secara Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2018 Nomor 50), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 5 huruf c diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Sistem PSE terdiri atas :

a.Subsistem Informasi Perizinan;
b.Subsistem Pelayanan Perizinan;
c.Subsistem Pendukung.
1. 2.Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf e dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Sistem PSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dibangun dalam bentuk :
1. a.sistem elektronik terpusat, bagi pelayanan Perizinan yang menjadi kewenangan PTSP;
2. b.antarmuka sistem PSE dengan instansi teknis yang memiliki sistem elektronik yang memenuhi persyaratan kelayakan transaksi elektronik;
3. c.formulir elektronik permohonan Perizinan; dan
4. d.fasilitas penyimpanan atau pengisian dokumen elektronik Perizinan yang telah disahkan oleh PTSP.
5. e.dihapus.
(2)Persyaratan kelayakan transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain:
1. a.mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan tentang informasi dan transaksi elektronik;
2. b.menyediakan sistem elektronik pertukaran data dengan PSE sesuai dengan spesifikasi yang disepakati antara pengelola dan instansi yang bersangkutan;
3. c.menyediakan informasi ketersediaan sistem elektronik kepada pengelola; dan
4. d.menyediakan jaringan elektronik yang teramankan.
  1. 3.Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai verikut:

Pasal 7

(1)Server PSE diintegrasikan dengan server yang dimiliki dan dikelola Pemerintah Daerah.
(2)PSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses melalui portal dengan nama SAPA-AKANG (Sistem Administrasi Perkantoran dan Aplikasi Perizinan Karawang yang Andal, Nyaman, dan Gesit). Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)Permohonan Perizinan diajukan oleh pemohon yang telah memiliki hak akses melalui PSE.
(2)Pelayanan PSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakses melalui portal resmi pada PTSP yaitu http://i- line.dpmptsp.karawangkab.go.id dan/atau portal SAPA- AKANG.
(3)Permohonan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilengkapi dokumen pendukung secara elektronik dengan mengunggah dokumen persyaratan sesuai dengan jenis dan persyaratan Perizinan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Dalam hal permohonan Perizinan yang disampaikan melalui PSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lengkap dan benar, Petugas PTSP akan memberikan tanda terima/resi melalui surat elektronik (e-mail), atau ke akun pemohon Perizinan.
(5)Dalam hal permohonan Perizinan yang disampaikan melalui PSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap dan benar, Petugas PTSP memberitahukan bahwa permohonan tersebut belum dapat diterima melalui surat elektronik (e-mail), atau ke akun pemohon Perizinan disertai penjelasan.
(6)Dalam hal permohonan Perizinan yang disampaikan telah lengkap dan benar, permohonan diproses lebih lanjut oleh petugas melalui sistem secara trail.
(7)Dalam hal permohonan Perizinan telah lengkap dan siap untuk diterbitkan, petugas PTSP memberitahukan kepada pemohon meliputi kewajiban retribusi, dan kewajiban lainnya melalui surat elektronik (e-mail), atau ke akun pemohon Perizinan.
(8)Dalam hal pemohon akan mengajukan izin lanjutan, pemohon memilih untuk melanjutkan permohonan dan melengkapi persyaratan izin secara elektronik.
(9)Dalam hal pemohon izin melampirkan data dan persyaratan dengan tidak benar, maka izin yang telah diterbitkan batal demi hukum.

5.Ketentuan Pasal 13 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1)Pemohon Perizinan bertanggung jawab atas kebenaran data dan keabsahan permohonan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 yang diajukan melalui PSE.
(2)Pemohon Perizinan dan PTSP berkomunikasi secara elektronik ke alamat email, atau akun Pemohon Perizinan.

6.Ketentuan Pasal 14 ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1)Pemrosesan permohonan yang diajukan secara elektronik dilakukan oleh petugas PTSP, yaitu:
1. a.Petugas administrasi; dan
2. b.Petugas Teknis.
(2)Petugas Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah petugas yang meneliti/memverifikasi permohonan perizinan secara elektronik dengan sebutan petugas front office.
(3)Petugas Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah petugas yang bertugas menyelesaikan penelitian teknis/pengajuan fisik atas permohonan perizinan dengan sebutan petugas back office.
(4)Petugas teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari Tim Verifikasi, Ketua Tim, Kepala Bidang atau setara Fungsional Ahli Madya dan Sekertaris Dinas.
(5)Petugas administrasi dan petugas teknis sebagaimana tercantum dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

7.Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Subsistem Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri dari sistem elektronik, antara lain:

a.pengaturan penggunaan jaringan elektronik;
b.pengelolaan keamanan sistem elektronik dan jaringan elektronik;
c.pengelolaan informasi;
d.pengaduan terhadap pelayanan Perizinan dan masalah dalam penggunaan PSE; dan
e.penyediaan panduan penggunaan PSE.
1. 8.Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(1)Pengendalian terhadap PSE dilaksanakan mulai dari pendaftaran, verifikasi permohonan izin, penelitian teknis/pengajuan fisik, penandatanganan izin dan penomeran izin.
(2)Pengembangan PSE dapat dilakukan apabila teijadi penyempurnaan fungsi sistem elektronik dan penambahan atau penyederhanaan jenis Perizinan.
(3)Sistem elektronik yang dikembangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diaudit kesesuaian fungsinya oleh pengelola PSE.
(4)Dalam hal adanya dugaan pelanggaran dalam penanaman modal, PSE akan mengirimkan pengaduan kepada Dinas dan/atau instansi terkait yang melaksanakan pengawasan terhadap jenis izin yang telah diterbitkan dan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang penegakan peraturan daerah.
(5)Dinas dan/atau instansi terkait harus memberikan tanggapan terhadap pengaduan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melalui PSE selambat-lambatnya dalam 3 (tiga) hari keija sejak pengaduan diterima.
(6)Dalam hal pemilik izin tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sanksi administrasi berupa penghentian pelayanan publik melalui tahapan :
1. a.pemberian surat pemberitahuan;
2. b.pemberian surat teguran;
3. c.pemberian surat peringatan;
4. d.penghentian pelayanan publik.
  1. 9.Ketentuan ayat (4) Pasal 24 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

(1)Setiap orang dapat mengakses Subsistem Informasi Perizinan, tanpa menggunakan hak akses.
(2)Pemohon Perizinan dan non Perizinan dapat mengakses Subsistem Pelayanan Perizinan dengan menggunakan hak akses.
(3)Pemohon Perizinan hanya dapat mengakses Subsistem Pendukung yang terbatas pada :
1. a.Pelayanan pengaduan terhadap pelayanan Perizinan dan nonperizinan;
2. b.panduan penggunaan PSE, tanpa menggunakan hak akses.
(4)Dihapus. Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang. Diundangkan di Karawang pada tanggal gfi Mai 2025 SEHRETARIS DAERAH KABUPATEN /A ft--ÿÿpARAWANG, Ditetapkan di Karawang pada taÿggÿML.Met 2025 WANG, AEPULOH RAHMATULLAH BERITA DAERAH KABUPATEIÿKARAWANG TAHUN 2025 NOMOR

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…