DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Karawang Nomor 24 Tahun 2025

Nomor: 24
Tahun: 2025
Ditetapkan: 20 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pelaksanaan Pemberian Makanan Tambahan Berbahan Pangan Lokal Bagi Ibu Hamil Kekurangan Energi Kronis atau Resiko Kekurangan Energi Kronis dan Balita Bermasalah Gizi dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang sasaran Pemberian Makanan Tambahan (PMT) berbahan pangan lokal, PMT berbahan pangan lokal bagi balita bermasalah gizi, PMT berbahan pangan lokal bagi ibu hamil Kekurangan Energi Kronis (KEK)/ Ibu Hamil Beresiko KEK, lama pemberian PMT pangan lokal, penyelenggaraan PMT berbahan pangan lokal bagi ibu hamil KEK/ibu hamil beresiko KEK dan Balita Bermasalah Gizi.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Makanan Tambahan Berbahan Pangan Lokal Bagi Ibu Hamil Kekurangan Energi Kronis atau Resiko Kekurangan Energi Kronis dan Balita Bermasalah Gizi; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6687);
3.Undang-Undang Nomor 114 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karawang Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7051);
4.Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
5.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110);
6.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019 tentang Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan untuk Masyarakat Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 956);
7.Peraturan Menteri Kesehatan No. 29 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Masalah Gizi Bagi Anak Akibat Penyakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 914);
8.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 7);
9.Peraturan Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Nomor HK.02.02/1622/2023 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Makanan Tambahan Berbahan Pangan Lokal Bagi Ibu Hamil dan Balita;
10.Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Stunting (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN BERBAHAN PANGAN LOKAL BAGI IBU HAMIL KEKURANGAN ENERGI KRONIS ATAU RESIKO KEKURANGAN ENERGI KRONIS DAN BALITA BERMASALAH GIZI.

BAB I

PELAKSANAAN PMT BERBASIS PANGAN LOKAL BAGI BALITA Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi Balita bertujuan untuk meningkatkan berat badan yang adekuat dan memperbaiki status gizi balita melalui pemberian makanan tambahan berbahan pangan lokal sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Sasaran penerima PMT berbahan pangan lokal adalah Balita gizi kurang, Balita Berat Badan Kurang (underweight), dan Balita Tidak Naik Berat Badan (T) dengan atau tanpa stunting untuk mencegah Balita mengalami masalah gizi yang lebih berat.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3.Bupati adalah Bupati Karawang.
4.Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang
5.Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan mengutamakan promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
6.Ibu Hamil Kurang Energi Kronik yang selanjutnya disebut Ibu Hamil KEK adalah ibu hamil yang mempunyai Indeks Massa Tubuh pra hamil atau pada trimester 1 (< 12 minggu) sebesar < 18,5 kg/m2.
7.Ibu Hamil Berisiko Kurang Energi Kronis yang selanjutnya disebut Ibu Hamil Beresiko KEK adalah ibu hamil yang mempunyai ukuran Lingkar Lengan Atas (LiLA) di bawah 23,5 cm.
8.Balita Gizi Kurang adalah Balita dengan status gizi yang berdasarkan indikator BB/PB atau BB/TB pada -3 SD sampai dengan < -2 SD.
9.Balita Berat Badan Kurang adalah balita dengan status gizi berdasarkan indikator BB/U di bawah < -2 SD.
10.Balita Berat Badan Tidak Naik adalah Balita yang berat badannya tidak naik saat penimbangan dibandingkan hasil penimbangan bulan sebelumnya dibaca dari grafik KMS.
11.Pemberian Makanan Tambahan Berbahan Pangan Lokal yang selanjutnya disebut PMT Berbahan Pangan Lokal adalah makanan tambahan pangan lokal yang diberikan untuk meningkatkan status gizi pada sasaran, berupa makanan lengkap dan makanan kudapan.
12.Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
13.Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan (promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif) yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 2

(1)Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah :
1. a.pelaksanaan kegiatan PMT berbahan pangan lokal untuk meningkatkan status gizi Ibu Hamil KEK/Ibu Hamil Beresiko KEK dan balita bermasalah gizi melalui PMT Berbahan Pangan Lokal sesuai dengan standar yang telah ditetapkan di fasilitas pemberi pelayanan kesehatan;
2. b.pelaksanaan kegiatan PMT Berbahan Pangan Lokal bagi Ibu Hamil KEK/Ibu Hamil Beresiko KEK dan balita bermasalah gizi secara cepat, tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran; dan
3. c.sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan PMT Berbahan Pangan Lokal untuk Ibu Hamil KEK/Ibu Hamil Beresiko KEK dan balita bermasalah gizi.
(2)Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :
1. a.peningkatan upaya pencegahan dan penanganan stunting melalui kegiatan PMT Berbahan Pangan Lokal bagi Ibu Hamil KEK/Ibu Hamil Beresiko KEK dan balita bermasalah gizi; dan
2. b.meningkatkan/memperbaiki status gizi bagi Ibu Hamil KEK/Ibu Hamil Beresiko KEK dan balita bermasalah gizi yang mendapat PMT Berbahan Pangan Lokal.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a.pelaksanaan kegiatan PMT Berbahan Pangan Lokal bagi Ibu Hamil KEK/Ibu Hamil Beresiko KEK;
b.pelaksanaan kegiatan PMT Berbahan Pangan Lokal balita bermasalah gizi yang meliputi gizi kurang, berat badan kurang dan balita tidak naik berat badannya;
c.penyelenggaraan PMT Berbahan Pangan Lokal;
d.edukasi; dan
e.monitoring dan evaluasi.

BAB II

Sasaran PMT Berbahan Pangan Lokal

Pasal 4

(1)Sasaran kegiatan PMT Berbahan Pangan Lokal adalah Ibu Hamil KEK/Ibu Hamil Beresiko KEK dan Balita Bermasalah Gizi.
(2)Sasaran Ibu Hamil KEK/Ibu Hamil Beresiko KEK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
1. a.Ibu Hamil KEK; dan
2. b.Ibu Hamil Berisiko KEK.
(3)Sasaran balita bermasalah gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
1. a.Balita Gizi Kurang dengan Stunting atau tanpa Stunting;
2. b.Balita Berat Badan Kurang dengan Stunting atau tanpa Stunting] dan
3. c.Balita Berat Badan Tidak Naik.

BAB III

PMT BERBAHAN PANGAN LOKAL BAGI BALITA BERMASALAH GIZI

Pasal 5

(1)PMT berbahan pangan lokal bagi balita bermasalah gizi bertujuan untuk memperbaiki status gizi balita.
(2)Pelaksanaan PMT berbahan pangan lokal bagi balita bermasalah gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.deteksi dini dan penemuan kasus;
2. b.konfirmasi status gizi di Puskesmas;
3. c.tata laksana dan rujukan;
4. d.prinsip utama PMT Berbahan Pangan Lokal; dan
5. e.standar dan angka kecukupan gizi bagi balita.

Pasal 6

(1)Deteksi dini dan penemuan kasus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dilakukan melalui kegiatan pemantauan pertumbuhan rutin bulanan di berbagai titik kegiatan kemasyarakatan.
(2)Pemantauan pertumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan dengan penimbangan berat badan dan pengukuran panjang/tinggi badan.
(3)Deteksi dini dan penemuan kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mendeteksi:
1. a.berat badan tidak naik;
2. b.berat badan kurang atau bawah garis merah (underweight)]
3. c.berat badan normal;
4. d.risiko berat badan lebih; dan/atau
5. e.Stunting.

Pasal 7

(1)Konfirmasi status gizi di Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b bertujuan untuk menilai status gizi Balita dan juga memastikan pengukuran yang dilakukan sebelumnya telah dilakukan dengan benar.
(2)Konfirmasi status gizi di Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tenaga kesehatan di Puskesmas.

Pasal 8

(1)Tata laksana dan rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c meliputi tatalaksana kasus:
1. a.Balita Gizi Kurang;
2. b.Balita Berat Badan Kurang atau bawah garis merah (underweight); dan
3. c.Balita Berat Badan Tidak Naik.
(2)Dalam hal pemenuhan kriteria tidak dapat ditangani haras dirajuk ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat lanjutan.

Pasal 9

Prinsip utama PMT Berbahan Pangan Lokal bagi balita bermasalah gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Standar dan Angka Kecukupan Gizi bagi balita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PMT BERBAHAN PANGAN LOKAL BAGI IBU HAMIL KEK/IBU HAMIL BERESIKO KEK

Pasal 11

(1)PMT Berbahan Pangan Lokal bagi Ibu Hamil KEK/Ibu Hamil Beresiko KEK bertujuan untuk meningkatkan berat badan sesuai usia kehamilan serta berat badan bayi lahir > 2500 gram.
(2)Pelaksanaan PMT Berbahan Pangan Lokal bagi Ibu Hamil KEK/Ibu Hamil Beresiko KEK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.deteksi dini dan penemuan kasus melalui antenatal care terpadu;
2. b.tata laksana kasus dan rujukan;
3. c.prinsip utama PMT Berbahan Pangan Lokal bagi Ibu Hamil KEK/Ibu Hamil Beresiko KEK; dan
4. d.standar dan angka kecukupan gizi bagi Ibu Hamil KEK/Ibu Hamil Beresiko KEK.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…