DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Karawang Nomor 26 Tahun 2025

Nomor: 26
Tahun: 2025
Ditetapkan: 30 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang petunjuk pelaksanaan pendampingan terhadap anak telantar pada lembaga kesejahteraan sosial anak dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang tujuan, sasaran dan ruang lingkup; pelaksanaan pendampingan anak terlantar pada LKSA; seleksi, kriteria, dan tatacara seleksi pendamping anak terlantar; pembinaan; pembiayaan; pemantauan dan evaluasi; mekanisme pelaporan;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka melaksanakan standar pelayanan minimal bidang sosial khususnya terhadap anak terlantar melalui Pemberian Program Pemberian Bantuan Sosial bagi Anak terlantar diperlukan adanya pendampingan dalam Pelaksanaan Pemberian Layanan dan Bantuan Sosial bagi Anak Terlantar pada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak di Kabupaten Karawang secara terpadu dan berkesinambungan oleh tenaga pendamping;
c.bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk melaksanakan pendampingan terhadap anak terlantar berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendampingan Terhadap Anak Terlantar pada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 114 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karawang Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7051);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6132);
7.Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Anak Telantar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 427);
8.Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2024 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 988);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2012 Nomor 8); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENDAMPINGAN TERHADAP ANAK TERLANTAR PADA LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud :

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Karawang.
4.Dinas Sosial yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Sosial Kabupaten Karawang.
5.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6.Anak Terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhan bimbingan mental dan agama serta pelayanan sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, fisik, maupun sosial secara wajar.
7.Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang selanjutnya disingkat LKSA adalah lembaga kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh Pemerintah, Pemerintah Kabupaten, atau Masyarakat yang melaksanakan pelayanan pengasuhan dan perlindungan terhadap anak baik yang berada di dalam maupun di luar Lembaga Kesejahteraan Sosial.
8.Pendampingan adalah kegiatan Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial yang ditugaskan oleh dinas sosial untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan Anak akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan.

BAB II

TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan Pendampingan terhadap Anak Terlantar pada LKSA ini adalah :

a.mengoptimalkan program pemberian bantuan sosial Anak Terlantar melalui LKSA;
b.memberikan perlindungan dan pemenuhan hak Anak Terlantar;
c.meningkatkan kualitas pelayanan pendampingan Anak Terlantar;
d.meningkatkan kesejahteraan Anak melalui pelayanan yang komprehensif;
e.memberikan pedoman operasional bagi LKSA dalam menyelenggarakan program pelayanan dan pendampingan Anak Terlantar; dan
f.membangun sinergi antara Pemerintah Daerah, masyarakat, dan LKSA dalam penanganan Anak Terlantar.

Pasal 3

Sasaran Pendampingan terhadap Anak Terlantar pada LKSA meliputi :

a.Pemerintah Daerah, yang bertanggung jawab dalam perencanaan, penganggaran, dan pengawasan pelaksanaan program pemberian bantuan sosial bagi Anak Terlantar;
b.LKSA, sebagai pelaksana program pemberian bantuan sosial yang bertugas memberikan pelayanan sosial dasar dan pendampingan secara berkelanjutan kepada Anak Terlantar; dan
c.Anak Terlantar, sebagai penerima manfaat dari program pemberian bantuan sosial, yang memperoleh pemenuhan hak- hak dasar, perlindungan, pengasuhan, serta pembinaan untuk mendukung tumbuh kembang dan kemandiriannya.

Pasal 4

Ruang lingkup peraturan bupati ini meliputi:

a.pelaksanaan Pendampingan;
b.seleksi, kriteria dan tata cara seleksi Pendamping Anak Terlantar;
c.pembinaan;
d.pembiayaan;
e.pemantauan dan evaluasi; dan
f.mekanisme pelaporan.

BAB III

PELAKSANAAN PENDAMPINGAN ANAK TERLANTAR PADA LKSA

Pasal 5

(1)Pelaksanaan Pendampingan Anak Terlantar pada LKSA dimaksudkan untuk mendukung program pemberian bantuan sosial uang bagi Anak Terlantar di Daerah yang diberikan melalui LKSA.
(2)LKSA sebagaimana ayat (1) merupakan LKSA yang telah melalui proses dan tahapan.
(3)LKSA dalam pelaksanaan Pendampingan terhadap Anak Terlantar sebagaimana ayat (1) harus melaksanakan:
1. a.identifikasi dan asesmen terhadap kebutuhan Anak;
2. b.penyusunan rencana intervensi dan program layanan Pendampingan;
3. c.pengasuhan sementara dan rehabilitasi psikososial;
4. d.pemantauan dan evaluasi perkembangan Anak secara berkala;
5. e.koordinasi dengan pihak terkait untuk mendukung pemenuhan kebutuhan Anak; dan
6. f.penyaluran bantuan sosial yang telah diberikan kepada Anak Terlantar secara tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu.

Pasal 6

(1)Pendamping ditunjuk melalui seleksi oleh Tim Seleksi pendamping Anak Terlantar dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
(2)Pendamping Anak Terlantar pada LKSA berstatus Non ASN.
(3)Pendamping Anak Terlantar pada LKSA berhenti/dapat diberhentikan apabila:
1. a.meninggal dunia;
2. b.diterima sebagai aparatur sipil negara/tantara nasional Indonesia/Kepolisian/anggota legislatif;
3. c.mengundurkan diri;
4. d.tidak mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan
5. e.terlibat masalah hukum.
(4)Pendamping sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
1. a.melakukan konseling dan Pendampingan psikososial kepada Anak Terlantar;
2. b.mengkoordinasikan bantuan dan layanan kebutuhan dasar Anak Terlantar dengan instansi/lembaga terkait;
3. c.melakukan mediasi dan fasilitasi untuk mengintegrasikan anak terlantar ke dalam keluarga atau lembaga pengasuhan alternatif; dan
4. d.evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan Pendampingan secara berkala kepada Kepala Dinas.
(5)Dalam melaksanakan tugas pendamping memiliki fungsi sebagai berikut:
1. a.sebagai mediator antara Anak Terlantar dan sumber layanan yang tersedia;
2. b.sebagai fasilitator dalam program pemberdayaan Anak Terlantar;
3. c.sebagai pelaksana kegiatan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan Anak Terlantar;
4. d.sebagai pengawas untuk memastikan Anak Terlantar mendapatkan hak dan perlindungan yang layak; dan
5. e.sebagai advokat dalam memperjuangkan hak Anak Terlantar di berbagai tingkat kebijakan.

BAB IV

SELEKSI, KRITERIA DAN TATACARA SELEKSI PENDAMPING ANAK TERLANTAR

Pasal 7

(1)Seleksi Pendamping Anak Terlantar dilakukan oleh Tim Seleksi Pendamping Anak Terlantar.
(2)Tim Seleksi Pendamping Anak Terlantar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berasal dari unsur :
1. a.aparatur sipil negara pada Dinas; dan
2. b.tenaga profesional.
(3)Tenaga Profesional sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dapat terdiri atas:
1. a.pekerja sosial professional; dan
2. b.psikolog.
(4)Tim seleksi Pendamping Anak Terlantar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas.
(5)Tim seleksi Pendamping Anak Terlantar sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) melaporkan hasil seleksi Pendamping kepada Kepala Dinas.

Pasal 8

Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai persyaratan sebagai berikut:

a.warga negara Indonesia;
b.berasal dari unsur relawan sosial;
c.berasal dari unsur sumber daya manusia pada LKSA;
d.memiliki pengalaman dalam Pendampingan atau pekerjaan sosial paling sedikit 1-2 tahun, khususnya yang berhubungan dengan anak-anak atau kelompok rentan;
e.telah mengikuti pelatihan teknis dan peningkatan kapasitas di bidang kesejahteraan sosial khususnya dalam Pendampingan Anak;
f.telah memiliki sertifikat sebagai relawan sosial/pekerja sosial/penyuluh sosial yang dikeluarkan oleh kementerian sosial;
g.sehat secara fisik dan mental untuk mendukung tugas di lapangan, termasuk menghadapi kondisi kerja yang menantang;
h.bersedia mengikuti seluruh proses tahapan seleksi; dan
i.bersedia bertanggungjawab memberikan layanan Pendampingan terhadap 5 – 10 Anak Terlantar pada LKSA yang mendapatkan program bantuan sosial bagi Anak Terlantar.

Pasal 9

Tata cara Seleksi pendamping Anak Terlantar, meliputi :

a.bersifat terbuka;
b.Dinas melalui tim seleksi Pendamping Anak membuat pengumuman seleksi dan ketentuan penerimaan berkas;
c.seleksi berkas, ujian tertulis dan wawancara disusun oleh tim seleksi Pendamping Anak Terlantar; dan
d.pengumuman hasil dan berita acara penetapan peserta lulus seleksi oleh tim seleksi Pendamping Anak Terlantar.

BAB V

PEMBINAAN

Pasal 10

(1)Bupati melalui Dinas melakukan pembinaan kepada Pendamping Anak Terlantar yang telah ditetapkan.
(2)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.pemberian bimbingan teknis; dan/atau
2. b.sertifikasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
(3)Bimbingan teknis dan sertifikasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas dengan melibatkan instansi atau lembaga yang memiliki kompetensi dalam kegiatan bimbingan teknis dan sertifikasi di bidang sosial.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 44 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 44 Tahun 2017